Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal YIN YANG INTEGRALISTIK Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jambe Law Journal Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Unes Law Review Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Jurnal Cahaya Mandalika Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Perspektif Hukum Nestor Tanjungpura Journal Of Law LamLaj Tanjungpura Legal Review
Endah Rantau Itasari, Endah
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat Endah Rantau Itasari
Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25742

Abstract

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Pemerintan Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hal ini sinyal positif dimana pemerintah daerah khususnya Kalimantan Barat memiliki niat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya khususnya para penyandang disabilitas dan menjamin hak-haknya sama dengan masyarakat yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara konseptual tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat di dalam melakukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
ELABORASI URGENSI DAN KONSEKUENSI ATAS KEBIJAKAN ASEAN DALAM MEMELIHARA STABILITAS KAWASAN DI LAUT CINA SELATAN SECARA KOLEKTIF Itasari, Endah Rantau; Sudika Mangku, Dewa Gede
Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2 November 2020
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/harmony.v5i2.40929

Abstract

China telah menyebabkan konflik dengan negara-negara di ASEAN. Secara sepihak berdasarkan bukti sejarah, pada tahun 2009 Cina telah mengeluarkan peta resmi yang dikenal sebagai Peta Sembilan Garis Putus-putus untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Secara sepihak berdasarkan bukti sejarah, pada tahun 2009 Tiongkok telah mengeluarkan peta resmi yang dikenal sebagai Peta Nine Dash Line untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Konflik yang melibatkan banyak negara di Laut Cina Selatan belum berakhir atau surut. Klaim China tumpang tindih dengan pihak lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Dalam membela klaimnya, China berusaha untuk mendominasi baik di wilayah sengketa dan dalam negosiasi multilateral. Tiongkok juga terus meningkatkan kekuatan militernya untuk menekan negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi masing-masing negara anggota ASEAN terhadap China terkait dengan sengketa di Laut Cina Selatan (SCS) seperti apa akar dari konflik dan urgensi bahkan konsekuensi dalam merumuskan strategi solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder studi perpustakaan yang studi ini berasal dari data sekunder.
DISEMINASI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DI DESA MEKAR SARI KABUPATEN KUBU RAYA Erwin, Erwin; Bangun, Budi Hermawan; Kinanti, Fatma Muthia; Itasari, Endah Rantau; Thomas, Silvester; Arsensius, Arsensius
Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e- ISSN 2721-9666 Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan deklarasi hukum yang mencakup segala kebutuhan manusia untuk hidup secara utuh. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tetap menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia internasional. Upaya untuk memperluas pemahaman tentang hak asasi manusia perlu dilakukan secara terus-menerus di setiap wilayah geografis dan pada berbagai tingkatan masyarakat. Secara khusus, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya harus diperhatikan sebagai bagian dari hak asasi manusia termasuk di Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya. Hasil diseminasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, hak asasi manusia (HAM) adalah pernyataan hukum yang komprehensif dan menyeluruh. Semua hak asasi, baik sipil, budaya, ekonomi, sosial, maupun politik, diakui sebagai hak universal. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, menempatkan manusia pada kedudukan tinggi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran akan kodratnya sebagai individu dan makhluk sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Upaya memperluas pemahaman tentang hak asasi manusia harus terus dilakukan di setiap wilayah geografis dan pada berbagai tingkatan masyarakat, khususnya mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Mediasi Penal: Suatu Pilihan Konsep Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana Ismawati, Sri; Azizurrahman, Sy. Hasyim; Herlina, Herlina; Hertinia, Mega Fitri; Itasari, Endah Rantau
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.407 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i3p562-569

Abstract

This study analyzed the urgency and construction of penal mediation in the criminal justice system. The method used in this study was the normative juridical method with a doctrinal legal approach. The urgency of penal mediation in the criminal justice system was caused by the paradigm of retributive law enforcement, the limitations of criminal law, and the shift in the purpose of punishment. The construction of penal mediation in the criminal justice system was divided into two: penal mediation inside and outside the court. The settlement mechanism for penal mediation in court was carried out by giving authority to law enforcement officials to carry out the mediation process. The settlement mechanism for penal mediation outside the court could be left to the choice agreed upon by all parties involved in the settlement of criminal cases.This study analyzed the urgency and construction of penal mediation in the criminal justice system. The method used in this study was the normative juridical method with a doctrinal legal approach. The urgency of penal mediation in the criminal justice system was caused by the paradigm of retributive law enforcement, the limitations of criminal law, and the shift in the purpose of punishment. The construction of penal mediation in the criminal justice system was divided into two: penal mediation inside and outside the court. The settlement mechanism for penal mediation in court was carried out by giving authority to law enforcement officials to carry out the mediation process. The settlement mechanism for penal mediation outside the court could be left to the choice agreed upon by all parties involved in the settlement of criminal cases.
Implementation of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution in the Southeast Asia Region Itasari, Endah Rantau; Mangku, Dewa Gede Sudika
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.412 KB) | DOI: 10.17977/um019v6i1p149-154

Abstract

This study aimed to determine the extent of the implementation of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution in the Southeast Asia Region. This study was normative empirical legal research (applied law research). Empirical normative legal research began with written positive legal provisions that were applied to in-concreto legal events in society. The principle of the working mechanism of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution was the right to exploit one’s own resources with environmental and development policies, but this cannot be separated from the responsibility to ensure that exploitative activities did not cause environmental damage and threaten human health from other countries or an area outside the jurisdiction of a country but seeing the incidence every year there were still forest fires that cause a large haze and cause inconvenience to other ASEAN member countries and this must be immediately sought out so that an agreement that had been mutually agreed upon the same can be a parameter to reduce the occurrence of haze in the Southeast Asia region.
The Rule Of Law Corrupted By Law Enforcers: a Study Of Police Misconduct Saida Flora, Henny; Suhendar, Suhendar; Fitri Hertini, Mega; Itasari, Endah Rantau; Erwin, Erwin
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1932

Abstract

The purpose of this study was to study and know the provisions of the Police Code of Ethical Principles that are the basis for the performance of duty, to study and know the responsibility of the police for violating the Code of Ethical Principles, and to know the responsibility for the violation of the Code of Ethical Principles. According to the provisions of the Regulation of the Chief of the National Police of Indonesia No. 14 of 2011 on the Code of Ethical Principles of the National Police of Indonesia, Article 1 regarding the definition of KEPP, viz. "The Code of Ethical Principles of the POLRI, hereinafter abbreviated as KEPP, is the norms or rules that constitute the unity of ethical or philosophical foundations regarding behavior and speech in relation to things that are required, prohibited, appropriate or inappropriate to be done by members of the POLRI in the performance of the duties, powers and responsibilities of the position.
Implementation of the right to health through vaccination Itasari, Endah Rantau; Erwin; Bangun, Budi Hermawan; Sagio, Ibrahim; Purwanti, Evi; Elida, Sri Agustriani; Wulandari, Ria; Darajati, Muhammad Rafi; Kinanti, Fatma Muthia; Arsensius; Thomas, Silvester
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 7 No 3 (2024)
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jipemas.v7i3.22170

Abstract

Health is regarded as a basic human need Health is a fundamental right recognized in various international human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The World Health Organization (WHO) has declared COVID-19 a global public health pandemic on January 30, 2020. Based on the data collected, there are still members of the community who have not received the Covid-19 Booster vaccine even though it is urgently given as an antiviral. Therefore, as part of an effort to increase the coverage of vaccination, it is necessary to implement a Covid-19 public dedication as the fulfilment of the right to health. The method of community-based participatory research (Community Based Participatory Research, CBPR) is implemented. The results of the vaccination activities carried out at Tanjungpura University Faculty of Law can contribute to the vaccine coverage that exists in the community. As for the number of participants of the activity was 172 (one hundred seventy-two) people consisting of 117 (a hundred seventeen) students and 61 (sixty-one) the general public. In addition, there are students and members of the community who have not received the Covid-19 Booster Vaccine while the delivery is very urgent as an anti-virus, even there are those who have never received the vaccine at all.
ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 25/G/2020/PTUN.PTK TERKAIT KEPASTIAN HAK KEPERDATAAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH Nurhayati, Lutria; Kamarullah, Kamarullah; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93211

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian serta mekanisme pemulihan hak keperdataan bagi pemegang hak yang terdampak pasca pembatalan hak atas tanah berdasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kepastian hak keperdataan pemegang hak yang terdampak pasca pembatalan hak atas tanah berdasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif masih terlindungi. Mekanisme pemulihan hak keperdataan atas pembatalan sertifikat berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang dibatalkan sertifikatnya dengan mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili.
LEGAL PROTECTION OF UIGHUR MUSLIM ETHNICS IN CHINA FROM PERSPECTIVE HUMAN RIGHTS Endah Rantau Itasari
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 6 No. 1 (2021): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v6i1.105

Abstract

Legal protection of ethnic Uighurs in Xinjiang, China in the perspective of Human Rights and to find out and study the resolution of cases of gross international human rights violations against ethnic Uighurs in Xinjiang, China. Legal protection of ethnic Uighurs based on Article 3,4,5,9,10,11, Universal Declaration of Human Rights by providing protection in the form of protection of the right to life, rights to freedom, and the right to self-security, etc. which is regulated in international legal instruments. 2) gross human rights violations committed by the Xinjiang government, China are not justified by international law because they violate the provisions stipulated in the subsequent Universal Declaration of Human Rights for incidents of human rights violations, then the dispute resolution between the two parties is carried out by negotiation or mediation first first If this method is not effective, the UN Security Council can submit the case to an international court such as the International Criminal Court set out in article 1 of the 1998 Rome Statute
MEMAKSIMALKAN PERAN TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA 1976 (TAC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN Rantau Itasari, Endah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1 No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v1i1.5010

Abstract

ASEAN merupakan organisasi regional yang beranggotakan 10 negara, tujuan dibentuknya ASEAN adalah menjaga stabilitas kawasan serta perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jika terjadi suatu sengketa antara anggota-anggotanya maupun dengan negara di luar anggota ASEAN dihimbau menggunakan jalan damai sesuai dengan yang tertuang dalam TAC 1976. Hal ini untuk memaksimalkan apa yang telah dituangkan di dalam TAC seperti : Saling menghormati kemedekaan, kedaulatan, dan intergritas wilayah semua bangsa; Setiap negara berhak memelihara keberadaanya dari campur tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar; Tidak mencampuri urusan dalam negara lain; Menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai; serta Menolak ancaman penggunaan kekerasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan dimana metode pengumpulan data dari buku, artikel dan bacaan lain sebagai bahasa analisis. Data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori kemudian disajikan sistematis secara deskriptif.   Kata Kunci : ASEAN, Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC), Penyelesaian Sengketa Internasional.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adiasih, Ning Anhari, Radifan Arsensius Arsensius, Arsensius Assyura Rahmawati Basri Budi Hermawan Bangun Dewa Gede Sudika Mangku Elida, Sri Agustriani Erwin Erwin Erwin Erwin Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Gusti Agus Made Dwi Juliananta Hartana Hendrawan, Muhammad Galih Henny Saida Flora Heribertus Jaka Triyana Herlina Herlina Hermanto, Valentine Querubin I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya Irene Olivia Siregar Kadek Ayu Tiara Vina Viranica Kamarullah Kamarullah Loso Judijanto M. Rafi Made Krishna Dwipayana Aryawan Mega Fitri Hertini Muhammad Rafi Darajati Ni Kadek Marhaeni Ni Putu Rai Yuliartini Nurhayati, Lutria Purwanti, Evi Putra Karyawan, Ketut Awet Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Sagio, Ibrahim Setio Aji Wicaksono Siti Susisusanti Sri Ismawati Sri Widiyastuti Suhendar Suhendar, Suhendar Sy. Hasyim Azizurrahman Tamaulina Br. Sembiring Thomas, Silvester Vera Puji Lestari