Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.333
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS INTEGRALISTIK Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jambe Law Journal Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Unes Law Review Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Cahaya Mandalika Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Perspektif Hukum Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nestor Tanjungpura Journal Of Law LamLaj Tanjungpura Legal Review
Endah Rantau Itasari, Endah
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler Rantau Itasari, Endah; Putra Karyawan, Ketut Awet
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38706

Abstract

Kebebasan dalam hidup merupakan suatu hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Karena dengan adanya kebebasan bagi seseorang akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Jika melihat banyak kasus mengenai kekerasaan dan penganiayaan yang terjadi seringkali membuat banyak orang bertanya mengenai arti kebebasan dan hak hidup yang menjadi milik diri sendiri. Seperti salah satu kasus terjadi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri. Kita sering mengetahui banyak warga negara Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena beberapa faktor, meskipun begitu warga negara yang menjadi TKI tetap mendapat perlindungan hukum dan juga tetap memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Media pemberitaan memberitakan mengenai penganiayaan yang terjadi terhadap TKI membuat banyak pihak turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti diplomat Indonesia yang ada pada negara tempat terjadinya kasus tersebut. Contoh kasus nya adalah kekerasan yang didapat seorang TKI oleh duta besar dari Arab Saudi. Adapun beberapa hukum yang mengatur mengenai beberapa kasus penganiayaan TKI diluar negeri yakni hukum diplomatik dan konsuler. Pada penilitian ini mengangkat tema yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler”, dalam pembahasan kali ini melakukan analisis mengenai bantuan hukum yang dapat diterima oleh warga negara yang memiliki pekerjaan di luar negeri.
TANTANGAN DAN KESEMPATAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Endah Rantau Itasari
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.47951

Abstract

Increasing access to education cannot be separated from the spatial use and utilization plan of the border area itself. Oftentimes, the Regional Spatial Planning (RTRW) which is intended for the opening and construction of schools at the village and sub-district levels becomes an obstacle to the program because it must be reviewed and changed, or simply violated. In fact, almost all of the licensing processes for the establishment of primary and secondary schools for private primary and secondary schools established by non-state entities are very difficult to obtain due to the unclear use and utilization of regional space. The number of permits issued has begun to be targeted by the DPRD for the fulfillment of PAD, so that issues that do not match the existing spatial plan are not taken seriously. In the end, sustainability as a principle and good governance as a practice which are two twin aspects of good spatial planning only exist in the concept because they only serve as tools to legitimize public sector malpractice in the use of space and exploitation of resources, especially in border areas. Permits to use space for the establishment of primary and secondary schools by the private sector should be adjusted to the state's alignment with increasing access to education.
KONDISI FAKTUAL DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU PEMENUHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN Endah Rantau Itasari
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.47952

Abstract

The factual conditions and determining factors for the fulfillment of the right to primary and secondary education are a re-actualization of state sovereignty. State sovereignty is the result of a reflection, abstraction and contemplation of a country's ability to maintain and maintain its existence in international law and relations. State sovereignty builds arguments about the laws and legal systems that apply in a country, including the fulfillment of the right to education in Indonesia. State sovereignty is a legal prescription to make, implement and enforce the law on people, objects and legal actions in the field of education in accordance with applicable standards and laws. Legal rights and obligations are formed and interact with each other in the legal system of a country so that the factual conditions and determining factors for the right to primary and secondary education in border areas are the sovereignty of the Indonesian state itself in accordance with the international agenda accepted by Indonesia in the field of education. The concept of state sovereignty is one of the most important elements in determining rights and obligations in international law. State sovereignty in international law establishes a standard identity of subjects of international law. State sovereignty is a legal prescription to make, implement and enforce the law on people, objects and legal actions. The prescription creates an agreement between the right holder and the right holder. The truth and fulfillment of the law becomes the standardization of state behavior towards its citizens or individual groups within the country within the framework of the protection, fulfillment and promotion of human rights in its territory or jurisdiction, including the right to basic and secondary education in the border areas of the Indonesian state.
HAK PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN DALAM KERANGKA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Rantau Itasari, Dr. Endah
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewajiban negara berkaitan dengan HAM adalah untuk melindungi, memajukan, memenuhi dan menghormati. Berkaitan dengan hak atas pendidikan kewajiban negara tersebut berkaitan dengan segala upaya agar hak tersebut dapat dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi atau memerangi semua ketidakadilan yang ada dalam mengakses dan menikmati pendidikan. Kewajiban negara ini dapat diwujudkan melalui pembuatan peraturan-peraturan ataupun cara-cara lain untuk memajukan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan yang disepakati oleh Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 14 Desember 1960. Dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang ingin memulai pembangunan dari wilayah perbatasan dan wilayah terluar semestinya kondisi pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas. Dengan demikian diperlukan sebuah kajian untuk mendapatkan gambaran mengenai politik hukum dan kebijakan negara dalam memenuhi hak atas pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak.Analisis situasi dan kebutuhan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara di ProvinsiKalbar perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan dalam pemenuhan hak atas pendidikan.
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BERDASARKAN KETENTUAN THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS DI KAWASAN PERBATASANNEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARATKALIMANTAN BARAT Endah Rantau Itasari
Ganesha Civic Education Journal Vol. 4 No. 2 (2022): October, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/gancej.v4i2.1814

Abstract

This doctoral reseach on “The Implementation of the fulfilment of Elementary School According to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) in the State Border Areas Between Indonesia and Malaysia in West Kalimantan Province” aims to find out relevance of state compliance toward international obligations contained therein in terms of law, policy, program, action and funds to overcome or to minimize emergence of “areas of unwilling to school” since Indonesia ratified the ICESCR in 2005. Furthermore, it also aims to reveal determinant factors for its effective fulfilment carried out by central as well as local governments. This research is a empirical normative legal research conducted through an extensive and in-depth analysis of relevance legal data, i.e. primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews and delivering in-depth list of questions directed to those who have authority in terms of planning, making and executing law, policy, programs, actions and funds for fulfilment of elementary school in the area. Secondary data were obtained through literature reviews on education as fundamental rights, state obligations under international human rights laws and other relevant international law. Analysis was conducted by identification and systematization of the data justifying their relevance roles, functions and contribution. While at the end, they were completed through in depth analysis of legal logic to sustain their correlation and attribution to the said indicators of availibility, accessibility, adaptability and acceptability enshrined in the ICESCR based on localities’ contexts and perspectives. This research reveals two conclusions. First, since 2005, the fulfilment of the primary education has been progressively fulfilled by introducing new laws, approaches and new concepts of increasing accessibility to basic or primary education’s infrastructures and incentives. However, these initiatives is still far more to go in accordance to the ICESCR objectively verified indicators of availibility, accessibility, adaptability and acceptability. Second, technical and geographical factors has played as determinant roles of reducing fulfilment of right to primary education on border areas of Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, and Bengkayang. They formed areas of unwillingness to go to school even though government has introduced new legislations, policies, programs, actions and appropriate funds vertically and horizontally as realization of sovereignty as responsibility taken by central and local governments.
Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia Itasari, Endah Rantau; Erwin, Erwin
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi hukum menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Artikel ini membahas tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia dalam konteks reformasi hukum. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis studi literatur dan melakukan library research guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satunya adalah masalah birokrasi dan korupsi yang menghambat efektivitas sistem peradilan. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan keadilan sosial. Meskipun demikian, terdapat pula prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sistem peradilan. Selain itu, reformasi hukum yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas aparat hukum menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan. Pengembangan kerja sama antarlembaga hukum dan penguatan independensi peradilan juga menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem peradilan yang ada. Kesimpulannya, reformasi hukum menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, terdapat pula prospek pengembangan sistem peradilan yang memberikan harapan bagi peningkatan aksesibilitas dan efektivitas peradilan. Diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara keseluruhan untuk melanjutkan dan memperkuat upaya reformasi hukum guna mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia.
The Rule Of Law Corrupted By Law Enforcers: a Study Of Police Misconduct Saida Flora, Henny; Suhendar, Suhendar; Fitri Hertini, Mega; Itasari, Endah Rantau; Erwin, Erwin
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1932

Abstract

The purpose of this study was to study and know the provisions of the Police Code of Ethical Principles that are the basis for the performance of duty, to study and know the responsibility of the police for violating the Code of Ethical Principles, and to know the responsibility for the violation of the Code of Ethical Principles. According to the provisions of the Regulation of the Chief of the National Police of Indonesia No. 14 of 2011 on the Code of Ethical Principles of the National Police of Indonesia, Article 1 regarding the definition of KEPP, viz. "The Code of Ethical Principles of the POLRI, hereinafter abbreviated as KEPP, is the norms or rules that constitute the unity of ethical or philosophical foundations regarding behavior and speech in relation to things that are required, prohibited, appropriate or inappropriate to be done by members of the POLRI in the performance of the duties, powers and responsibilities of the position.
TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN ASURANSI KREDIT TERHADAP NASABAH ATAS AGUNAN KLAIM YANG DIBAYARKAN OLEH ASURANSI Hendrawan, Muhammad Galih; Kamarullah, Kamarullah; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88007

Abstract

Abstract  This research intends to conceptually examine the legal status of credit insurance agreements on customer collateral and customer obligations towards claims paid by insurance. This research uses a normative or doctrinal legal research form that is descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature studies. The analysis of this research data was carried out qualitatively through legal argumentation reasoning. From the results of the study, it was found that the status of collateral guaranteed to the bank in credit insurance is entirely the responsibility of the bank and if there is a default by the debtor, the collateral will be an addition to the repayment of the remaining credit if the claim made by the insurance party to the bank is not sufficient for the nominal remaining credit of the debtor. The debtor's obligations have been clearly regulated in the credit agreement clause where the debtor must insure immovable property that will be used as collateral in the credit agreement by burdening it with a mortgage.  Keywords: Agreements; Bank"™s customers; Claim collateral; Credit insurance  Abstrak  Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara konseptual mengenai status hukum dari perjanjian asuransi kredit atas agunan nasabah serta   kewajiban nasabah terhadap klaim yang dibayarkan oleh asuransi.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penalaran argumentasi hukum.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa status agunan yang dijaminkan kepada pihak bank dalam asuransi kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak bank dan jika terjadi kegagalan bayar oleh pihak debitur agunan tersebut akan menjadi tambahan dalam pelunasan sisa kredit jika klaim yang dilakukan pihak asuransi kepada bank tidak mencukupi nominal sisa kredit debitur. Kewajiban debitur telah diatur secara jelas di dalam klausa perjanjian kredit dimana debitur untuk mengasuransikan harta benda tidak bergerak yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dengan cara membebaninya dengan hak tanggungan.  Kata Kunci: Agunan klaim; Asuransi kredit; Nasabah; Perjanjian
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN SEX TRAFFICKING DI INDONESIA DAN FILIPINA Hermanto, Valentine Querubin; bangun, budi hermawan; itasari, endah rantau
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64957

Abstract

AbstractThis research aims to examine the comparison of the protection of sex trafficking child victims in Indonesia and in the Philippines through a legal review according to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC). The research method used is normative juridical research. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary data to strengthen the analysis in terms of the norms that apply in both countries. The author is interested in examining this legal comparison due to the difference in the number of cases of sex trafficking that occur in both countries, whereas the Philippines has experienced a decrease in the number of cases and Indonesia is vice versa. The cases examined in this research revolved around the development of cases during the post-COVID 19 period or after the pandemic, due to the increasing number of human trafficking that occurred in the aforesaid period. The Philippines and Indonesia are the two countries in ASEAN region, both countries have more or less similar culture and legal system. Therefore, a comparison of laws can be made to analyze the differences in protection.  AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan perlindungan anak korban Sex Trafficking di Indonesia dan di Filipina melalui peninjauan menurut Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan data penunjang untuk memperkuat analisa dalam segi norma yang berlaku dalam kedua negara. Penulis tertarik untuk meneliti perbandingan hukum ini dikarenakan oleh perbedaan angka kasus Sex Trafficking yang terjadi di kedua negara, dimana Filipina mengalami penurunan angka kasus dan Indonesia mengalami kenaikan dalam hal yang sama. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini berkisar dalam perkembangan kasus selama masa post-COVID 19 atau setelah pandemi, dikarenakan melonjaknya angka perdagangan manusia yang terjadi selama periode tersebut. Mengenal Filipina dan Indonesia sebagai kedua negara yang berada dalam kawasan ASEAN dan memiliki budaya serta sistem hukum yang kurang lebih sama, perbandingan hukum dapat dilakukan untuk menganalisa perbedaan perlindungan tersebut.
PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENERTIBAN DAN PENINDAKAN AKSI PREMANISME DI KOTA PONTIANAK Gafur, Abdul; Syafei, Muhammad; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101474

Abstract

Abstract The police play a significant role in combating thuggery. This article examines the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, along with the influencing factors. The research was conducted through empirical, non-doctrinal legal research using primary and secondary data. The results concluded that the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, involved various measures, including enforcement operations, routine patrols, and repressive legal action against perpetrators. Several influencing factors include: regulations regarding thuggery, namely the current penalties for criminal acts in Indonesia; the absence of a Memorandum of Understanding between the West Kalimantan Police and the Pontianak City Government on street crime prevention; and a lack of legal awareness and public trust in law enforcement institutions. Keywords: Enforcement; Ordering; Police; Thuggery Abstrak Kepolisian mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Artikel ini membahas penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan melalui Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui berbagai langkah, seperti operasi penertiban, patroli rutin maupun penindakan hukum secara represif terhadap pelaku. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah: pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia; belum adanya Nota Kesepahaman Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak dalam penanggulangan kejahatan jalanan; serta kurangnya kesadaran akan pemahaman hukum dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kata Kunci: Kepolisian; Penindakan; Penertiban; Premanisme
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Gafur Adiasih, Ning Anhari, Radifan ARBAS, ETRA Arsensius Arsensius, Arsensius Assyura Rahmawati Basri Budi Hermawan Bangun Dewa Gede Sudika Mangku Elida, Sri Agustriani Ervin Riandy Erwin Erwin Erwin Erwin Evi Purwanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Gusti Agus Made Dwi Juliananta Hartana Hendrawan, Muhammad Galih Henny Saida Flora Heribertus Jaka Triyana Herlina Herlina Hermanto, Valentine Querubin I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya Irene Olivia Siregar Kadek Ayu Tiara Vina Viranica Loso Judijanto M. Rafi Made Krishna Dwipayana Aryawan Mega Fitri Hertini Muhammad Rafi Darajati Muhammad Syafei, Muhammad Ni Kadek Marhaeni Ni Putu Rai Yuliartini Nurhayati, Lutria Putra Karyawan, Ketut Awet Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Sagio, Ibrahim Setio Aji Wicaksono Siti Susisusanti Sri Ismawati Sri Widiyastuti Suhendar Suhendar, Suhendar Sy. Hasyim Azizurrahman Tamaulina Br. Sembiring Thomas, Silvester Vera Puji Lestari Yudith Evametha Vitranilla