Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PASAI PIONIR: Jurnal Pendidikan Jurnal SOLMA Jurnal Masyarakat dan Budaya Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA
Tri Widya Kurniasari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI DAN LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN KREDIT MACET OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN Kanza Br Marpaung, Mutia; Nurarafah, Nurarafah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.12916

Abstract

Proses penyitaan barang jaminan yang telah dijadikan jaminan pinjaman oleh debitur atau penjamin bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini terutama karena agunan tersebut berada di luar yurisdiksi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan metode yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran dalam mengeksekusi dan melelang agunan yang terkait dengan kredit macet. Selain itu, kajian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan proses penyitaan agunan kredit yang sangat macet.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian terkait pelaksanaan penyitaan menunjukkan ketidakefektifan, khususnya terkait dengan sistem pendukung lelang. Sebagian besar temuan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi kesalahan atau hambatan yang tinggi, terutama karena ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada dan hambatan dokumentasi yang tidak lengkap di bank. Baik dokumen legalitas maupun dokumen kepemilikan, yang pada akhirnya berujung pada penolakan verifikasi dokumen selama proses oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Penulis mengusulkan agar Kepala Seksi Lelang Kisaran mengambil tindakan yang diperlukan untuk kelancaran penyitaan eksekusi. Disarankan agar Kepala Dinas Pelayanan dan Lelang Barang Milik Negara (KPKNL) Kisaran mengadakan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang proses detail pelaksanaan penyitaan agunan kredit macet. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai prosedur ini.
Tanggung Jawab PT. Alfariya Trijaya Tbk (Alfamart) Terhadap Uang Kembalian Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 tAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fadia, Nisa; Jafar, Sofyan; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14291

Abstract

The practice of diverting change under the pretext of donation ia often carried out by several retail traders in Indonesia PT. Sumber Alfariya Trijaya Tbk regarding the transfer of consumer money back info donations base on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.This study aims to determine Alfamart's responsibility for the use of consumer change diverted to donations in terms of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and to determine the legal consequences for Alfamart if there is a violation in the process of using consumer change diverted to donations.This research uses qualitative research methods and empirical juridical approaches. The results of the research show that PT SAT's responsibility to the community who agreed to donate the money from the transaction is to give all the donations collected to the recipient foundations and ensure that the donations are actually used so that they are beneficial to those in need. The legal consequences are that business actors who violate the provisions of the GCPL are punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)It is suggested that PT SAT is expected to be responsible for the collection and distribution of donations to the recipient foundation. Alfamart business actors should provide direction to cashier officers who deal directly with consumers in buying and selling transactions to explain in advance about the distribution of donation funds clearly so that consumers know that the money they donate is not misused.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KURIR ONLINE PADA LAYANAN PENGIRIMAN BARANG (GOSEND) ( Sudi Pada PT Gojek Medan) Sihombing, Liondi Ramadhan; Ramziati, Ramziati; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17160

Abstract

 Kurir online PT Gojek Medan yang mengoperasikan layanan pengiriman barang secara online (Layanan Gosend) kerap kali mendapati kerugian baik disebabkan dari sistem penilaian  konsumen terhadap kurir yang dirasa belum akurat maupun fasilitas penyelesaian perselisihan dari PT Gojek yang belum optimal. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara dijelaskan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak terkecuali kurir online PT Gojek Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kurir online PT Gojek Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mengetahui tugas utama kurir menjalankan layanan Gosend dan kendala juga upaya perlindungan hukum pada PT Gojek Medan melindungi hak kurir. Metode yang digunakan adalah eksploratif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Pasal 18 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa para pihak terikat karena adanya  transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Oleh sebab itu para pihak tunduk pada kontrak yang telah disepakati. Tugas utama kurir adalah melakukan pengiriman barang yang dipesan secara online. Kendala PT Gojek Medan dalam melindungi hak kurir dibatasi oleh PT Gojek sendiri dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) tentang Batasan dan Tanggung Jawab Gojek. Upaya PT Gojek melindungi hak kurir tidak tertuang dalam kontrak elektronik adapun layanan laporan permasalahan yang disediakan PT Gojek belum optimal dalam penerapannya. Saran Penulis, hendaknya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada kurir online dalam bentuk aturan tertulis dan menyediakan lembaga penyelesaian perselisihan para pihak serta PT Gojek memberikan perlindungan yang jelas tertulis didalam kontrak. 
TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU USAHA ATAS BEREDARNYA MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Penelitian Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara) Ramanda, Risa; Kurniasari, Tri Widya; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16212

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenalisis tanggung jawab, faktor penghambat, dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Air Putih, Kabupaten  Batu Bara. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian dokumen atau literatur. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan konsumen belum optimal karena pengusaha dan masyarakat kurang memperhatikan kewajiban dan hak-hak konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan belum mendapatkan ganti rugi secara optimal. Secara yuridis, konsumen memiliki hak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen termasuk melalui jalur litigasi dan non litigasi, dimana upaya non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi. Pelaku usaha perwakilan Kecamatan Air Putih seharusnya lebih memperhatikan produk yang dijual dan dipasarkan, dan mengganti produk yang sudah kadaluarsa dengan produk yang masih layak diperjual belikan. Kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam pembelian suatu produk makanan dan minuman.
PHONICS METHOD AS AN ALTERNATIVE TO FULFILL THE RIGHT TO EDUCATION OF DYSLEXIC CHILDREN IN REVIEW OF LAW NUMBER 20 OF 2003 CONCERNING THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM Yusmulyadi, Yusmulyadi; Kurniasari, Tri Widya
PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN Vol 13, No 2 (2024): PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/pjp.v13i2.24503

Abstract

This study is to find out how the fulfillment of the Right to Education for children with special needs who experience dyslexia through the phonics method as an alternative therapy. Many students with special needs attend public schools and they are generally dyslexic. Dyslexic children take a slower time to speak because they have difficulty remembering letters, words and sentences. This condition hampers the child's growth and development, especially in the academic process. One of the effective therapy methods in improving the reading and writing skills of dyslexic patients is phonics. This type of research is qualitative research, as a research procedure that produces descriptive data on issues related to the phonics method as an alternative therapy for dyslexic children. Judging from Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (UUSPN), it can be seen that the State has guaranteed legal certainty in the context of preventive protection. The research approach used is a legal and community research approach (socio legal research). The socio legal research approach is conducted to find out whether the UUSPN has accommodated the Right to Education for children with special needs who have dyslexia and whether the choice of the phonics method as an alternative therapy has become an effort to fulfill the Right to Education for dyslexic children. The phonics method can help improve the reading ability of dyslexic students, so that they can follow the learning process in class, thus the phonics method is one of the supporting factors in achieving the goals of National Education as stated in Article 3 of the UUSPN.Keywords: Phonics Method, Educational Rights, Dyslexic Children
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERUMAHAN TITAN ARUM HOUSE ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PELAKSANA PEMBANGUNAN PT. RUBEK MEUPAYONG (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya) Syahputra, Imam Zirham; Faisal, Faisal; Kurniasari, Tri Widya
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i2.7931

Abstract

This study is intended to determine the implementation of the rights and obligations of the parties to the production-sharing contract and the obstacles and efforts to resolve defaults carried out by the executor of the Titan Arum House housing development. The problem of this study is the implementation of the rights and obligations of the parties in the profit-sharing agreement and obstacles as well as efforts to resolve defaults carried out by the executor of the housing development Titan Arum House. The study method is empirical juridical, with descriptive analysis, namely providing an overview and disclosure of the implementation of profit-sharing agreements for housing development in Southwest Aceh District. The agreement was caused by the agreement of the parties with the principle of freedom of contract. The agreement made by the parties is carried out by putting it in the form of a written agreement made before an authorized notary. The parties agreed to build 25 housing units on the land of the first party for 8 months. The second party carried out the construction for 11 months, so it was considered a default not in accordance with the specified time. The default was due to obstacles in the form of inaccuracy in analyzing time and Budget Details (RAB). The settlement efforts taken by both parties are by way of deliberation in order to obtain a mutually beneficial agreement. The two sides again made an addendum containing an additional three months of construction time.
PPLICATION OF RESTITUTION RIGHTS FOR CHILD VICTIMS OF BULLYING AS THE RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS IN CIVIL ASPECTS Kurniasari, Tri Widya; Rahman, Arif; Sari, Elidar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i1.16734

Abstract

This study aims to determine the application of restitution rights for child victims of bullying as the responsibility of perpetrators in civil aspects. Currently, there are many cases of bullying that affect children as victims. This not only results in physical injury but also psychological harm, with some cases even leading to permanent disability or death. Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, serves as a legal instrument to ensure the protection of all rights inherent in a child. In the process of law enforcement, perpetrators are sometimes subject to criminal sanctions. However, problems arise when the perpetrator refuses to pay restitution as a civil right of the bullying victim. Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2022, which pertains to Procedures for Settling Applications and Granting Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts, does not provide a mechanism for coercing perpetrators to pay restitution. This study employs a qualitative research approach, which produces descriptive data on the issues related to the application of restitution rights for child victims of bullying as the responsibility of perpetrators in civil aspects under Law No. 35/2014. The normative legal research approach was conducted to explore the forced right to restitution for bullying victims against bullies, as stipulated by Law No. 35/2014. In practice, in addition to criminal responsibility, bullies can also be held accountable for their actions in civil aspects by granting restitution rights to their victims. The regulation of restitution rights in Law No. 35/2014 and Perma No. 1/2022 serves as evidence that the state acts as an agent in fulfilling legal protection for victims of bullying, both preventively and repressively. However, there is still a need for a legal instrument in the law enforcement process, which could serve as a basis for imposing substitute penalties on perpetrators who refuse to pay restitution to their victims. This would not only have a deterrent effect on bullies but also ensure justice for their victims
Putusan Efektivitas Sosialisasi Sidang Itsbat Nikah dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Utara Sari, Elidar; Kurniasari, Tri Widya; Nuribadah; Thani, Shira; Rahman, Arif; Faisal, Faisal
Jurnal SOLMA Vol. 13 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v13i3.16427

Abstract

Background: Untuk menghindari terhalangnya akses pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dilakukan Itsbat Nikah di Mahkamah Syariah agar perkawinannya tercatat di KUA. Pengabdian (PKM) ini dilakukan agar warga di Kabupaten Aceh Utara yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA mengajukan sidang Itsbat Nikah untuk dapat melengkapi administrasi kependudukannya. Metode: Service Learning (SL) melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. SL mengintegrasikan secara langsung Hukum Administrasi Negara (HAN). Hasil: Mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait masih adanya perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Selain karena masih ada yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan bagi pemenuhan hak yang dimilikinya sebagai warga negara, ternyata masih ada juga yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan itu cukup secara agama saja. Dengan adanya Modul Administrasi Kependudukan maka masyarakat akan dapat lebih mudah melengkapi dokumen administrasi kependudukannya. Kesimpulan: Putusan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tidak hanya menjadi bukti bahwa negara mengakomodir pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi suami, istri, dan anak dalam pernikahan yang belum tercatat di KUA, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kebijakan inklusif yang menjamin perlindungan hak identitas seluruh anggota keluarga serta memperluas studi hukum perkawinan dan kependudukan di Indonesia.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara) Anzela, Risna; Kalsum, Ummi; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18566

Abstract

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh Utara dan bagaimana hambatan dan upaya aparat penegak hukum Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian atas permasalahan pertama: penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Aceh Utara adalah faktor letak geografis, faktor eksternal dan faktor internal. Hambatan aparat penegak hukum Kepolisian Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran, partisipasi dari masyarakat, dan penentangan yang dilakukan subjek hukum penyalahgunaan narkotika yang memiliki sdm lebih pada saat kepolisian memberikan edukasi, kurangnya fasilitas dalam penanggulangan dan akses informasi kurang memadai. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu: upaya pre-emptive (pembinaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Selanjutnya instansi BNN yang ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi bagi yang telah kecanduan narkotika, dan pembuatan Qanun P4GN yang akan diterapkan di desa/gampong.Saran yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah untuk lebih memahami akan apa itu narkotika dan dampak yang akan terjadi kedepannya dan untuk masing-masing keluarga untuk lebih mengawasi akan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing keluarga.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Rahmatillah, Rahmatillah; Arnita, Arnita; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19521

Abstract

Penyandang disabilitas menurut Udang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ,dan/sensorik dalam jangka waktu  lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tujuan Penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum,sanksi dan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUPD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum normatif (normative law research), kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan lalu dianalisis. Hasil penelitian ini adalah hukum perlindungan terhadap penyandang disabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang  mempunyai  kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menanggapi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas merasakan hak yang sama dengan warga negara indonesia.
Co-Authors Ahmad, Vicky Al Chaidar Anzela, Risna Arif Rahman Arnita Arnita Dedek Wira Priatna Elidar Sari ELIDAR, ELIDAR Fadia, Nisa Faisal Faisal Faisal Faisal Fatahillah Fatahillah, Fatahillah Fitria, Hayatun Hafas, Muhammad Kanza Br Marpaung, Mutia Muammar Muhammad Fadil Nanda Amalia Nanda Amalia Nurarafah, Nurarafah Nuribadah Nuribadah, Nuribadah Rahmatillah, Rahmatillah Ramanda, Risa Ramziati, Ramziati Saragih, Faradiba Qorihatul Zhara Sastro, Marlia Sihombing, Liondi Ramadhan Sofyan Jafar Syahputra, Imam Zirham Tasyakur, Tasyakur Thani, Shira Ummi Kalsum Y, Yuliani Yelia, Rufa Yulia Yulia Yuliani Y Yusmulyadi, Yusmulyadi