Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.618
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PASAI PIONIR: Jurnal Pendidikan Jurnal SOLMA Jurnal Masyarakat dan Budaya Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Tri Widya Kurniasari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN BARANG DAGANGAN TIDAK SESUAI TIMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Hafas, Muhammad; Fatahillah, Fatahillah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19928

Abstract

The rapid development of the economy has resulted in many productions of goods and services that can be easily consumed by consumers. With increasing competition in traditional markets, it is not uncommon to find dishonest traders, for example, in weighing, measuring, and calculating. This research aims to analyze consumer protection in the sale of goods that do not comply with weighing standards based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the government's efforts to overcome the sale of goods that do not comply with weighing standards. The research method used is a normative juridical approach, which is a legislative approach. The data sources in this writing are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research results, consumer protection is found in Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which explains the right of consumers to obtain transparency and accurate and reliable information from business actors. The efforts made are to conduct supervision by the Metrology Agency over traders in the use of weighing instruments and their equipment. It is hoped that the government will not only supervise the use of weighing instruments and other equipment but also encompass the morals and behavior of traders. It is also hoped that the general public, especially traders, will uphold the value of honesty.
Perda Kota Bandung No.15/2019 : Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Sekolah Inklusif Kurniasari, Tri Widya; Rahman, Arif
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21929

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari amanat konstitusi dan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun pemerintah pusat telah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Pemerintah Kota Bandung telah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Penolakan terselubung oleh sekolah umum, keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik terlatih, dan lemahnya akomodasi terhadap berbagai ragam disabilitas mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik aktual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan hak pendidikan anak penyandang disabilitas di Kota Bandung, menganalisis efektivitas kebijakan lokal sebagai bentuk perlindungan hukum, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai prinsip kepastian hukum dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif, serta memberikan perbandingan dengan implementasi serupa di daerah lain. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat basis hukum dan strategi kebijakan dalam mengoptimalkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY (STUDI PENELITIAN DIKOTA MEDAN) fadil, muhammad; yulia, Yulia; kurniasari, Tri widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19307

Abstract

Nowadays, online buying and selling transactions are an option that is very popular with the public because of its convenience and benefits. In these transactions there are also many payment methods in online buying and selling, one of which is cash on delivery (COD), however, in this cash on delivery payment method, many business actors experience losses as a result of unilateral cancellations made by consumers. Therefore, this research aims to find out the mechanism for cash on delivery as well as legal protection for business actors due to unilateral cancellations by consumers in online buying and selling through the cash on delivery system. The method in this research uses empirical juridical research which is often called sociological legal research or field research. This research links law with real human behavior. The results of this research are online buying and selling transaction mechanisms in the cash on delivery payment system. When placing an order, consumers are required to make payment first before opening and viewing the product ordered so that the consumer cannot cancel it. If the consumer feels it is not suitable for the product, the consumer can returning the product to the business actor.  Legal protection for business actors is inadequate due to the lack of good faith by consumers in canceling online buying and selling transactions using the cash on delivery payment system and there are no sanctions that have been determined if consumers are legally guilty of unilateral cancellation, therefore the need for the government to carry out a review reinstate the Consumer Protection Law or create new regulations specifically for online shopping, especially to protect business actors from consumers who do not have good intentions.
JURIDICAL ANALYSIS OF ORAL EMPLOYMENT AGREEMENTS (Decision Study Number 328/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn) Ahmad, Vicky; Fatahillah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21408

Abstract

Perjanjian secara lisan kerap kali menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukum, salah satu contoh kasus yang penulis ambil pada perkara Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 328/PDT.Sus-PHI/2022/PN MDN. Kasus tersebut menyoroti pada perjanjian yang dilakukan oleh salah satu mandor perusahaan Tergugat dengan perjanjian kerja secara lisan kepada Penggugat yang pada putusan hakim tersebut menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan tergugat putus. Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja biasa dibuat secara tertulis maupun lisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis perjanjian kerja yang dibuat secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn Mdn dan untuk mengetahui analisis kerja yang dibuat secara lisan berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif, dengan pendekatan tipe Judicial Case Study yang melibatkan pengadilan dalam menyelesaikan konflik, yang mana dalam melakukan penelitian mengacu pada norma dan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 328/PDT.Sus-PHI/2022/PN MDN menegaskan bahwa perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis, tetap diakui sah di mata hukum. Pengakuan ini berdasarkan fakta dalam konferensi yang sejalan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan dalam terbentuknya hubungan kerja. Dalam hal perjanjian kerja secara lisan yang dilakukan, hal ini dapat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) hal ini didasarkan pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulannya adalah bahwa perjanjian kerja secara lisan memiliki kekuatan hukum dan kedudukan yang setara dengan perjanjian secara tertulis dengan ketentuan selama syarat-syarat perjanjian pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan syarat-syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi. Perjanjian yang dibuat secara lisan hal ini beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) hal ini didasarkan pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG SEBAGAI KONSUMEN DI KOTA LHOKSEUMAWE Haq, Arinil; Sastro, Marlia; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21698

Abstract

Keamanan dan keselamatan penumpang merupakan aspek fundamental dalam jasa transportasi. Pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal ini, pengemudi, pemilik kendaraan, dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang. Namun, di Kota Lhokseumawe, masalah kelalaian dalam memberikan keamanan dan keselamatan masih sering terjadi. Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam jasa transportasi di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan ( penelitian lapangan ) Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha transportasi di Kota Lhokseumawe terhadap keselamatan dan keselamatan penumpang mencakup kewajiban memastikan kelayakan kendaraan melalui uji KIR secara berkala, mempekerjakan pengemudi dengan SIM sah, dan memberikan informasi yang jelas serta waktu yang tepat kepada konsumen. Faktor penyebab kelalaian dalam memberikan pelayanan yang aman adalah kurangnya pengawasan kendaraan, tidak adanya pelatihan rutin untuk pengemudi, ketidakpatuhan terhadap regulasi keselamatan, serta minimnya informasi pemeliharaan armada dan transparansi. Upaya penyelesaian terhadap masalah ini meliputi penguatan pengawasan terhadap uji KIR, pelatihan keselamatan pengemudi, penegakan hukum yang tegas, serta perbaikan sistem informasi dan pemeliharaan armada untuk meningkatkan keselamatan penumpang dan meminimalkan risiko kerugian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SAAT KREDIT BERLANGSUNG Saragih, Faradiba Qorihatul Zhara; Kurniasari, Tri Widya; Tasyakur, Tasyakur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22145

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan. SK PNS sering digunakan sebagai jaminan karena kestabilan penghasilan, namun ketika PNS diberhentikan, SK kehilangan kekuatan hukumnya sehingga menimbulkan risiko kredit macet. Tujuan penelitian adalah menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan bank untuk melindungi kepentingannya serta langkah preventif yang dapat diambil. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian pada PT. Bank Sumut KCP Perdagangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui prinsip kehati-hatian seperti Know Your Customer (KYC), analisis kelayakan debitur, verifikasi SK, perjanjian sah, asuransi jiwa, dan jaminan tambahan. Upaya hukum dibedakan menjadi preventif (pencegahan sebelum kredit diberikan) dan represif (tindakan setelah kredit bermasalah), seperti surat peringatan, penagihan kepada penjamin, hingga gugatan ke pengadilan. Disarankan agar bank tidak hanya mengandalkan SK PNS sebagai jaminan tunggal, melainkan meminta jaminan kebendaan yang lebih kuat serta mendorong regulasi ketat dari otoritas perbankan terkait penggunaan SK PNS sebagai agunan.
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN WADUK KRUENG KEUREUTO DI KABUPATEN ACEH UTARA Fitria, Hayatun; Nuribadah, Nuribadah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22190

Abstract

Pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional menghadapi permasalahan pengadaan tanah, seperti ketidaksepakatan nilai ganti rugi, kurangnya sosialisasi, dan penolakan masyarakat untuk melepaskan tanah mereka. Secara ideal, proses pengadaan tanah seharusnya berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, kemanusiaan, dan musyawarah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun kenyataannya, proses ini masih menyisakan persoalan yang berujung pada sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam pengadaan tanah pembangunan waduk tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak di Gampong Blang Pante. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama berasal dari rendahnya nilai ganti rugi dan perubahan data wilayah, sehingga memicu penolakan warga. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator, dan masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak dengan menjunjung asas keterbukaan dan kesepakatan bersama. Disarankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan memperbaiki mekanisme penilaian ganti rugi agar lebih adil dan transparan, demi kelancaran proyek dan perlindungan hak-hak warga.
Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Risiko Penurunan Nilai Investasi Rahman, Arif; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i1.10766

Abstract

Studi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi yang mengambil produk Unit Link terhadap risiko penurunan nilai investasi. Produk asuransi sekarang tidak hanya sebagai produk proteksi tetapi juga telah berkembang dengan kombinasi produk investasi. Produk ini dikenal sebagai Unit Link. Unit link adalah produk asuransi yang tujuan utamanya adalah proteksi, namun memiliki instrumen investasi yang juga bertujuan mendapatkan untung. Namun sama denganproduk investasi lain, Unit Link juga tidak bebas risiko. Antara lain risiko penurunan nilai investasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang permasalahan bagaimana skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabah serta perlindungan hukum nasabah unit link dalam risiko penurunan nilai investasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (legal research) untuk menemukan apakah hak nasabah asuransi dalam memilih produk asuransi di Indonesia telah diakomodir oleh Undang-Undang Perasuransian. Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko penurunan nilai investasi telah diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 22 ayat (4) mewajibkan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah preventif dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi administrasi dan Pasal 74 ayat (2) mengatur sanksi pidana sebagai langkah represif. Artinya, secara instrumen hukum. negara telah hadir melindungi warga negaranya sebagai nasabah Unit Link. Hanya pelaksanaan penegakkannya yang masih perlu mendapat perhatian intens mengingat masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dalam hal asuransi, 
Strategi Penegakan Hukum terhadap Jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Indonesia Sari, Elidar; Al Chaidar; Rahman, Arif; Muammar; Kurniasari, Tri Widya
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i2.308

Abstract

The persistent and unique threat posed by the Negara Islam Indonesia (NII) network, characterized by its long-term strategy of societal infiltration and the establishment of a parallel state, demands specific and adaptive law enforcement strategies. This article, which adopts a qualitative descriptive-analytical research method, examines the various legal and operational approaches employed by Indonesian law enforcement agencies in countering the NII. The analysis focuses on the application of existing laws, including anti-terrorism legislation and other relevant criminal codes, to address the NII’s distinct activities that often fall outside the conventional understanding of terrorism. The paper also investigates the intelligence-gathering techniques, surveillance methods, and arrest procedures utilized to target NII cells and leadership, considering the challenges posed by the network’s decentralized and clandestine nature. Furthermore, it evaluates the effectiveness and legality of these law enforcement strategies, exploring issues related to due process, human rights, and the potential for overreach. By analyzing specific cases and broader trends, this research aims to provide a critical assessment of the current law enforcement response to the NII in Indonesia, highlighting both successes and areas for improvement in addressing this complex and enduring security challenge.
PHONICS METHOD AS AN ALTERNATIVE TO FULFILL THE RIGHT TO EDUCATION OF DYSLEXIC CHILDREN IN REVIEW OF LAW NUMBER 20 OF 2003 CONCERNING THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM Yusmulyadi, Yusmulyadi; Kurniasari, Tri Widya
PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN Vol. 13 No. 2 (2024): PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/pjp.v13i2.24503

Abstract

This study is to find out how the fulfillment of the Right to Education for children with special needs who experience dyslexia through the phonics method as an alternative therapy. Many students with special needs attend public schools and they are generally dyslexic. Dyslexic children take a slower time to speak because they have difficulty remembering letters, words and sentences. This condition hampers the child's growth and development, especially in the academic process. One of the effective therapy methods in improving the reading and writing skills of dyslexic patients is phonics. This type of research is qualitative research, as a research procedure that produces descriptive data on issues related to the phonics method as an alternative therapy for dyslexic children. Judging from Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (UUSPN), it can be seen that the State has guaranteed legal certainty in the context of preventive protection. The research approach used is a legal and community research approach (socio legal research). The socio legal research approach is conducted to find out whether the UUSPN has accommodated the Right to Education for children with special needs who have dyslexia and whether the choice of the phonics method as an alternative therapy has become an effort to fulfill the Right to Education for dyslexic children. The phonics method can help improve the reading ability of dyslexic students, so that they can follow the learning process in class, thus the phonics method is one of the supporting factors in achieving the goals of National Education as stated in Article 3 of the UUSPN.Keywords: Phonics Method, Educational Rights, Dyslexic Children
Co-Authors Ahmad, Vicky Al Chaidar Anzela, Risna Arif Rahman Arnita Arnita Baehaqi Dedek Wira Priatna Elidar Sari ELIDAR, ELIDAR Fadia, Nisa Faisal Faisal Faisal Faisal Fatahillah Fatahillah, Fatahillah Ferdy Saputra Fitria, Hayatun Hadi Iskandar Hafas, Muhammad Harun Harun Hasbi, Yusrizal Kanza Br Marpaung, Mutia Muammar Muhammad Fadil Nanda Amalia Nanda Amalia Nurarafah, Nurarafah Nuribadah Nuribadah, Nuribadah Rahmatillah, Rahmatillah Ramanda, Risa Ramziati, Ramziati Romi Asmara Saragih, Faradiba Qorihatul Zhara Sastro, Marlia Sihombing, Liondi Ramadhan Sofyan Jafar Syahputra, Imam Zirham Tasyakur, Tasyakur Thani, Shira Ummi Kalsum Y, Yuliani Yelia, Rufa Yulia Yulia Yuliani Y Yusmulyadi, Yusmulyadi