Articles
<![CDATA[Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi ]]>
<![CDATA[-, Wandiyanto]]>;
<![CDATA[Kuswandi, Aos]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2304
<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh antara Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 63 dari 71 Pegawai Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratifikasi random sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini diperoleh nilai fhitung sebesar 4,000. Jika dibandingkan ftabel sebesar 2,76 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai fhitung > ftabel yaitu 4,000 > 2,76. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang digunakan, diperoleh persamaan regresi yaitu: Y = 4,765+0,197X1+0,090 X2 serta nilai (R2) sebesar 0,409 atau 40,9%. Hasil ini menginformasikan bahwa kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel disiplin kerja pegawai dan motivasi kerja pegawai sebesar 40,9%. Nilai R2 adalah sebesar 40,9% hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh X1 (Disiplin) dan X2 (Motivasi) secara bersama-sama (simultan) terhadap Y ( Kinerja ).]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Strategi Nasional Percepatan Pengatusutamaan Gender Tahun Anggaran 2012-2014 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ]]>
<![CDATA[Zaini, Almy]]>;
<![CDATA[Kuswandi, Aos]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2308
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah mengetahui proses evaluasi Strategi Nasional Pengatusutamaan Gender Tahun 2012-2014 dengan pengukuran evaluasi kebijakan. Latar belakang peneliatian adalah dengan berakhirnya RPJMN Tahun 2010-2014 yang terdapat amanat Stranas PUG dan berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB), maka dilakukan evaluasi pengukur capaian pelaksanaan administrasi Pemerintahan. Metode penelitian adalah metode kualitatif. Sampel penelitian adalah Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas. Analisis dilakukan dengan indikator pengukuran evaluasi, yaitu : 1.Masukan; 2. Proses; 3. Hasil; dan 4. Dampak . Temuan penelitian adalah: 1.Masukan : Sumber hukum masih lemah karena berupa SEB, bukan peraturan atau perundang-undangan; 2. Proses : transformasi kebijakan dalam komitmen politik yang tertuang dalam visi dan misi K/L/SKPD; 3. Hasil : 17 Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah di 124 SKPD; 4.Dampak : belum mengevaluasi dampak namun beberapa K/L/SKPD telah terlihat dampaknya. Simpulan penelitian adalah evaluasi telah sesuai dengan indikator pengukuran kebijakan namun masih terdapat kekurangan, terutama indikator dampak belum menjadi aspek yang dievaluasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Pendaftaran Tanah Untuk Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Jepara ]]>
<![CDATA[., Waskito]]>;
<![CDATA[Kuswandi, Aos]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2312
<![CDATA[Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara baru mencapai 30,35%. Rendahnya penerbitan sertipikat tanah di Kabupaten Jepara menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Jepara; hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah Kabupaten Jepara; dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah. Penelitian ini berlandaskan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka pencapaian target penerbitan sertipikat tanah, berupa variabel: faktor komunikasi yang sebagian belum effektif; faktor sumberdaya manusia dan peralatan yang sebagian belum optimal; faktor disposisi sudah optimal; dan faktor struktur birokrasi yang sebagian belum optimal. Hambatan tersebut harus diatasi melalui manajemen dan pendelegasian yang efektif.]]>
<![CDATA[Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Kuswandi, Aos]]>;
<![CDATA[Purwatih, Adlin Resa]]>;
<![CDATA[Nuraini, Siti]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam 45 Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2314
<![CDATA[Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui destinasi pariwisata. Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis kesejahteraan sosial, pengembangan pariwisata, dan konsep destinasi wisata, merupakan konsep teeori yang dipergunakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder. Penelitian ini mengambil lokasi di Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan pariwisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencapai tujuan pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyaraka. Faktor utama keberhasilan tersebut didukung oleh peran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai taraf hidup yang baik dengan tersedianya lapangan kerja, dan terciptanya kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (good governance). Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang tinggi.]]>
<![CDATA[PELATIHAN E-GOVERNMENT BAGI APARAT PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN CIAMPEL KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>;
<![CDATA[Dewi Kurniasih]]>;
<![CDATA[Nia Karniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mandiri Vol 2, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1082.286 KB)
|
DOI: 10.36982/jam.v2i1.433
<![CDATA[Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahandesa dalam bidang pelayanan; pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh menjadi penting dilaksanakanpemerintahan elektronik atau e-government pada tingkat pemerintahan desa. Kemampuan Desa dan aparatnyadalam e-government belum merata pada setiap desa di Indonesia. Aparatur pemerintah desa di KecamatanCiampel Kabupaten Karawang merupakan obyek sasaran program pengabdian masyarakat melalui pelatihan egovernment, dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang dari 7 Pemerintahan Desa. Hasil analisis menunjukanbahwa pemerintah desa sudah mulai menerapkan e-government dengan membuat web sederhana dan blog yangberisi informasi pemerintahan dan pembangunan desa.Untuk menjamin keberlanjutan program perlu dilakukanpembimbingan dan pendampingan dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Desa.Kata Kunci: Pelatihan; E- Government; Aparat Pemerintah Desa; Pemerintah Desa.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ]]>
<![CDATA[aos Kuswandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v8i2.3817
<![CDATA[This study aims to explain the local government's strategy in tourism development in East Nusa Tenggara Province, with a focus on: identifying tourism potential; leading tourism areas and destinations; identification of tourism problems; and local government strategies to achieve successful tourism development. This research uses descriptive analysis method. Data were collected through literature studies and documentation studies. Data obtained from secondary data through internet footprints based on the website of the West Nusa Tenggara Provincial Government and other related institutions. The results of the study concluded that first, West Nusa Tenggara Province was able to achieve the success of tourism development through a tourism potential identification strategy; determination of leading tourism destinations; stipulation of regional tourism strategy areas; and formulation of Regional Tourism Development Master Plans; The Tourism Office's Strategic Plan and the Tourism Office's Performance Plan, second, the tourism development planning system is formulated in stages, synergies and involves multi-stakeholders; third, sustainable tourism development through changing poor villages into tourist villages; fourth, developing tourism infrastructure and supporting facilities; marketing through tourism promotion; establish partnerships; improving the quality of tourism human resources; increasing the number and quality of tourism attractions. Keywords: Local Government Strategy; Tourism Development; Regional Tourism Strategic Areas; Tourism Destinations.]]>
<![CDATA[STRATEGI KEHUMASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA WADUK JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>;
<![CDATA[Siti Nuraini]]>;
<![CDATA[M. Harun Al Rasyid]]>;
<![CDATA[Rina Susanti Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 10 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v10i1.5724
<![CDATA[This article discusses about Local government's public relations strategy in socializing the new tourism development of Jatigede Dam in Sumedang Regency. The method used in research is qualitative methods. Data collecting techniques through observation, in-depth interviews and documentation collection. Research informants were determined purposively from elements of local government, community groups, tourism business actors, and tourists. The results of the study concluded that the local government public relations strategy in developing tourism in the Jatigede Dam was carried out through several types of strategies. The programs have been implemented well but still need to be improved again to increase the number of tourists.]]>
<![CDATA[Strategi Peningkatan Layanan Bimbingan Manasik Pada Bidang Haji dan Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara ]]>
<![CDATA[Muhammad Ramli]]>;
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>;
<![CDATA[Hurip Pratomo]]>
<![CDATA[ Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 8 No 2 (2022): Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Mei) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ideas Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32884/ideas.v8i2.756
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan bimbingan manasik haji dan memberikan saran strategi peningkatan kualitas di kabupaten, kota dan KUA kecamatan se Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dilengkapi dengan dokumentasi dan obeservasi yang kemudian dianalisis menggunakan teori kualitas layanan, selain itu dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas. Hasil penelitian ini adalah (1) Kegiatan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan di lima kabupaten dan kota se Provinsi Kalimantan Utara masih terdapat beberapa kelemahan sehingga dikategorikan cukup baik. (2) Setelah dilakukan analisis SWOT, maka untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan manasik haji di lima kabupaten dan kota se Provinsi Kalimantan Utara perlu menerapkan dua belas (strategi) yang terdiri dari; a) digitalisasi dan integrasi data haji sistem online; b) sertifikasi pembimbing manasik haji; c) layanan proaktif anywhere-anytime; d) bimbingan mandiri/sekolah haji; e) regulasi wajib lulus bimbingan manasik; f) pemetaan kompetensi, keinginan dan kebutuhan peserta bimbingan; g) pengadaan PNS Pembimbing manasik; h) panduan bimbingan dalam situasi Pandemi Covid-19; i) penguatan keterampilan penggunaan media digital; j) proteksi terhadap layanan haji ilegal dan sumber belajar yang salah; k) inisiasi jaringan kelompok-kelompok belajar mandiri; l) pengembangan pedoman bimbingan manasik haji berbasis kompetensi jamaah. This study aims to analyze the quality of Hajj rituals guidance services and provide advice on quality improvement strategies in districts, cities and KUA sub-districts throughout North Kalimantan Province. This research method uses a qualitative approach, data collection uses in-depth interviews and is equipped with documentation and observations which are then analyzed using service quality theory, besides that a SWOT analysis is carried out to formulate quality improvement strategies. The results of this study are (1) Hajj rituals guidance activities held in five districts and cities throughout North Kalimantan Province still have several weaknesses so that they are categorized as quite good. (2) After a SWOT analysis has been carried out, in order to improve the quality of Hajj rituals guidance services in five regencies and cities throughout North Kalimantan Province, it is necessary to implement twelve (strategies) consisting of; a) digitalization and integration of online hajj data systems; b) certification of Hajj rituals supervisor; c) anywhere-anytime proactive service; d) self-guidance/pilgrimage school; e) regulations must pass the guidance of the ritual; f) mapping of competencies, desires and needs of the guidance participants; g) procurement of PNS Advisors of Manasik; h) guidance guidance in the Covid-19 Pandemic situation; i) strengthening skills in using digital media; j) protection against illegal Hajj services and wrong learning resources; k) initiation of a network of independent study groups; l) development of competency-based Hajj guidance guidelines for pilgrims.]]>
<![CDATA[DISTANCE LEARNING METHOD TRAINING FOR TEACHERS THOUGH WEBINARS ]]>
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman Abdul Rahman]]>;
<![CDATA[Fadlillah Fadlillah]]>;
<![CDATA[Yeti Sulfiati]]>
<![CDATA[ Abdimas Galuh Vol 4, No 1 (2022): Maret 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/ag.v4i1.7006
<![CDATA[Wabah pandemi covid 19 yang melanda belahan dunia termasuk Indonesia, memaksa para pemangku kebijakan bidang pendidikan untuk menemukan solusi terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran bagi siswa. Keterbatasan kompetensi yang dimiliki guru dalam memberikan pembelajaran jarak jauh menjadi masalah penting dalam pelayanan pendidikan. Berbagai strategi dan alternatif pembelajaran jarak jauh dilakukan. Salah satu strategi pembelajaran yang ditempuh melalui pembelajaran daring berbasis aplikasi teknologi informasi. Namun, guru sebagai kunci utama dalam pemberian materi belajar bagi siswa memiliki keterbatasan kemampuan. Pelatihan untuk menambah kompetensi tersebut perlu dilakukan. Atas dasar itu maka program pelatihan pembelajaran secara daring bagi tenaga guru dilaksanakan. Metode yang dipergunakan dalam pelatihan ini melalui webinar. Pelatihan diberikan oleh pelatih yang kompeten dengan memberikan materi sesui kebutuhan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, pelatihan menunjukkan bahwa para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan. Beberapa indikator yang dievaluasi seperti pemateri, isi materi pelatihan, penyelenggara dan implikasi ilmu yang diperoleh para peserta, secara keselurahan sangat baik. Para peserta berharap model pelatihan melalui webinar perlu terus dilakukan dengan peningkatan pada penambahan materi yang lebih aplikatif dan sederhana, sehingga memudahkan bagi guru dalam penerapannya di sekolah.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BEKASI (Studi Tentang Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi) ]]>
<![CDATA[Yohanes Oci]]>;
<![CDATA[Utang Suwaryo]]>;
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>
<![CDATA[ Governance Vol 10 No 1 (2022): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v10i1.5630
<![CDATA[This research is motivated by the idea the controlling of Perda No.13/2011 on the Spatial Plan of Bekasi Regency has not been optimal in terms of the achievement of Green Open Space in Bekasi City, West Java Province. The method used in this research is a descriptive analysis with a qualitative approach. The author uses observation techniques, in-depth interviews and transfers basic information to sources who are determined based on purposive sampling, the aim is to obtain the necessary information and data in accordance with the research variables.The results showed that: (1) The program was not achieved in accordance with the provisions as a result of the DPRD not carrying out optimal controlling functions. (2) DPRD does not show maximum integrity in carrying out its supervisory function on the implementation of Spatial Plan of Bekasi Regency regulations and the Spatial Planning Law regarding the achievement of Green Open Space in Bekasi City. (3) The Bekasi City DPRD has been carrying out its regulatory function well, which is proven to be making local regulations on Spatial Plan of Bekasi Regency where the availability of green open space is relevant to the provisions in the Spatial Planning Law, which is 30%, but the achievement of green open space currently still ranges from 11.29%. due to a lack of optimal controlling.]]>
