Claim Missing Document
Check
Articles

PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) MELALUI PENDEKATAN WORKSHOP DI KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI Kuswandi, Aos; Hartono, Rina Susanti; Nuraini, Siti
Abdimas Galuh Vol 5, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v5i2.11810

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa, memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  Salah satu tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tulisan ini  bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis dari kegiatan program peningkatan kapasitas anggota BPD  melalui pendekatan workshop di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop, diskusi kelompok, studi kasus dan tanya jawab secara interaktif. Hasil analisis  dari pelaksanaan kegiatan menyimpulkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pendekatan workshop berhasil meningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengetahuan dan pemahaman yang dicapai termasuk kategori tinggi. Hal tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga kegiatan serupa perlu dilaksanakan kembali dengan penambahan materi berupa praktik yang terkait dengan materi yang diberikan. Saran penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya penambahan materi dari praktisi terkait, perlunya kegiatan praktik langsung dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan dalam fasilitasi kegiatan selanjutnya.
Faktor Tata Kelola dan Lingkungan yang Mempengaruhi Malnutrisi Berat di Indonesia: Bukti untuk Memperkuat Program Makan Gratis yang Bergizi Muhammad Abduh; Aos Kuswandi; Derriansya Putra Jaya
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026): [Sedang Berjalan]
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.2922

Abstract

Indonesia’s Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis, MBG), mandated under Presidential Regulation No. 115/2025, is designed to reduce child malnutrition through decentralized implementation. This study examines whether village governance readiness and environmental degradation are associated with severe malnutrition events, which are rare but operationally important for program targeting. Villages are used as the unit of analysis because they are the primary frontline setting for coordination, community monitoring, service responsiveness, and environmental exposure. Using administrative data from 2,876 villages, the study estimates event occurrence using a logit model and event burden using a negative binomial model. The stable negative binomial count model, retained after fuller specifications showed convergence and collinearity problems, indicates that governance readiness is positively associated with severe malnutrition burden but not statistically significant, whereas environmental conditions, service support, and poverty remain relevant to interpretation and targeting. These findings support a risk-informed MBG strategy that integrates service readiness, social vulnerability, and environmental conditions rather than relying solely on reported cases.
Corruption, rule of law, and environmental damage: Evidence from 177 countries, including Indonesia Muhammad Abduh; Meita Istianda; Aos Kuswandi
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 12 No 1 (2026): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v12i1.1705

Abstract

This study examines whether corruption is associated with environmental damage and if the rule of law conditions this relationship, with particular attention to Indonesia’s relevance for anti-corruption policy in resource-linked sectors. Environmental damage is measured by reversing the Environmental Performance Index (EPI 2024) score (100 − EPI), so that higher values indicate worse conditions. Governance indicators come from the Worldwide Governance Indicators (WGI 2021–2023). We estimate an interaction model in which corruption (coded so higher values indicate higher corruption) and law enforcement strength (rule of law) jointly explain environmental damage, with income included as a control variable. Results show a positive corruption–damage association in baseline models and a statistically significant interaction term, indicating that the association varies across enforcement regimes. Indonesia is benchmarked within the sample and falls in the upper tail of environmental damage, with corruption above the median and rule-of-law strength around the middle of the distribution. The findings suggest that environmental policy in Indonesia should be integrated with anti-corruption controls through licensing, inspection, sanctioning, transparency, and extractive-sector governance.
Faktor Tata Kelola dan Lingkungan yang Mempengaruhi Malnutrisi Berat di Indonesia: Bukti untuk Memperkuat Program Makan Gratis yang Bergizi Muhammad Abduh; Aos Kuswandi; Derriansya Putra Jaya
Jurnal Bina Praja Vol 18 No 1 (2026)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.18.2026.2922

Abstract

Indonesia’s Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis, MBG), mandated under Presidential Regulation No. 115/2025, is designed to reduce child malnutrition through decentralized implementation. This study examines whether village governance readiness and environmental degradation are associated with severe malnutrition events, which are rare but operationally important for program targeting. Villages are used as the unit of analysis because they are the primary frontline setting for coordination, community monitoring, service responsiveness, and environmental exposure. Using administrative data from 2,876 villages, the study estimates event occurrence using a logit model and event burden using a negative binomial model. The stable negative binomial count model, retained after fuller specifications showed convergence and collinearity problems, indicates that governance readiness is positively associated with severe malnutrition burden but not statistically significant, whereas environmental conditions, service support, and poverty remain relevant to interpretation and targeting. These findings support a risk-informed MBG strategy that integrates service readiness, social vulnerability, and environmental conditions rather than relying solely on reported cases.
Strategi Kepemimpinan Adaptif dalam Menghadapi Tantangan Risiko Lapangan pada Organisasi MAPALA Universitas Islam 45 Bekasi Hanna Kamilah; Firjaturraudha Felicia; Aos Kuswandi
Leadersia: Journal of Educational Management Vol. 1 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67755/leadersia.v1i3.183

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepemimpinan dalam mewujudkan ketercapaian program kerja Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Universitas Islam 45 Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan penelitian terdiri atas 2 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu ketua dan anggota MAPALA yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program kerja. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan ketua diwujudkan melalui penyusunan perencanaan program kerja yang partisipatif, pembagian tugas sesuai kompetensi anggota, komunikasi yang terbuka, koordinasi yang berkesinambungan, pemberian motivasi, serta evaluasi program secara berkala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mengantisipasi berbagai kondisi organisasi, membangun kerja sama tim yang efektif, serta menerapkan komunikasi yang partisipatif menjadi faktor utama yang mendukung ketercapaian program kerja. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja, memperkuat kolaborasi antaranggota, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, seperti perubahan cuaca, proses perizinan, dan risiko kegiatan. Penelitian ini memperkaya kajian strategi kepemimpinan organisasi kemahasiswaan, dan menjadi referensi praktis bagi pengurus MAPALA dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja.