Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Progresif Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudentie AMANNA GAPPA Varia Justicia Meraja journal AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Kamri Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Progresif

 1 
Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif Kamri Ahmad
Jurnal Hukum Progresif Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.136 KB) | DOI: 10.14710/hp.1.2.123

Abstract

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) indikator untuk menentukan mapan atau tidaknya kondisi suatu negara, yaitu kemampuan ekonomi, kestabilan politik, keamanan, dan sistem hukum yang baik (mulai dari tahap formulatif hingga kepada tahap implementasi, law in action). Pembangunan sistem hukum adalah sesuatu yang mutlak dalam mendukung pembangunan kemampuan ekonomi, kestabilan politik dan keamanan serta keamanan sosial budaya. Namun demikian pembangunan hukum yang dilaksanakan harus secara integral dengan pembangunan manusianya, karena fakta menunjukkan bahwa rusaknya mental, pengaruh faham materialisme, kebodohan, dan rendahnya rasa nasionalisme adalah faktor-faktor dominan yang inheren pada manusia dan mempunyai andil yang besar terhadap rusaknya hukum, misalnya dengan melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, khusus berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), perlu diupayakan pembangunan visi baru dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara progresif, karena tingkat tindak pidana korupsi yang luar biasa tingginya di Indonesia dan bahkan telah membudaya, tentunya menuntut adanya optimalisasi penegakan hukum pidana dengan cara yang luar biasa pula. Secara formulatif konseptual SPP sudah cukup baik, tetapi dari segi kontekstual-aplikatif, pelaksanaan hukum di lapangan masih sangat tidak memadai alias tidak progresif.
Fenomena Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Hukum Progresif dan Pasal 49 Ayat (1) KUHP Kamri Ahmad
Jurnal Hukum Progresif Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4.642 KB) | DOI: 10.14710/hp.3.1.43

Abstract

Titik balik dari pertentangan antara hukum secara normatif (dalam arti luas) dengan aplikasinya, gerakan massa hanyalah variabel. Gerakan massa tersebut menunjukkan dan menuntut bahwa tidak ada elemen masyarakat yang harus bebas sebagai pengecualian hukum keadilan. Demikian pula, tidak ada elemen masyarakat yang bersifat elementer bilamana hukum ingin diangkat ke tingkat dignity. Sebab semua elemen masyarakat adalah sama kedudukannya pada tingkat hukum yang dignity itu. Inilah salah satu inti hukum progresif. Yang ada dan yang berbeda adalah ada yang mengatur dan ada yang diatur. Artinya hukum itu mengatur yang mengatur demi keteraturan yang diatur dan konsisten pengatur. Apabila yang yang terjadi adalah ketidakaturan yang disengaja berarti terjadi ketidakadilan. Maka secara normatif dalam arti luas, masyarakat memiliki hak eksepsional untuk melindungi diri sendiri. Karena kosensus hukum antara rakyat (masyarakat negara). Negara dan pemerintah tidak boleh terabaikan apalagi tereliminasikan.
Co-Authors A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Abd. Kadir Abdul Agis Adam Mulfadrin Agustinus Suprianto Ahmad Muhajir, Ahmad Andi Nurfitri Ismail Andi Nurhana Andi Tenri Sapada Andul Qahar Ardiansya, Didi Azwad Rachmat Hambali Budiman Budiman Fahmal, A. Muin Fatwa, Irham Fitriani Fitriani Halizah, Nurul Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardiyanti, Tiya Haryati M Nur Hidjaz, H. Muhammad Kamal Husen, La Ode Indra Waspada Yuda Irnayanti, Irnayanti Kamri, Andi Khaedhir Kenne, Rahmat S. La Ode Husen Lawi, Afriadi Nur Andi Ma'ruf Hafidz Maelany Nurhaerunnisa Marsuni, Lauddin Muchtra, Mursyid Muh. Rinaldy Bima Muhammad Aksa Ansar muhammad Fikram Mukhtar, Sri Anita Pudjadi Munsir, David Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Fadhillah M Nur Fadhillah Mappaselleng Pawennai, Mulyati Pawennei, Mulyati Rahman, Sufirman Rasmi Adhelia Rezeky Setyawan Amir Rezky Try Ayunita Guntur Rohid, Rohid Roni Parsaulian Gultom Sahani Sahani Said Sampara Samsuadi Samsuadi Sri Lestari Poernomo Suaib Suaib Sufirman Rahman Suharyadi Suharyadi Sulfiati Syahruddin Nawi Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syamsuri, Andi Santri Syauki, Achmad Thalib, Hambali Ulfa Dian Ushari Yusrizal Erdiawan Nazaruddin Zainuddin, Zainuddin