Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.349
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Mashlahah Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan MAQASIDI Jurnal Al-Fikrah USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Seulanga : Jurnal Pendidikan Anak El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam FATHIR: Jurnal Studi Islam Al-Mudharabah CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Mu'asyarah International Journal of Education, Vocational and Social Science Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Agustin Hanapi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pandangan Ulama Dayah Terhadap Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram Pada Pesta Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya) Agustin Hanapi, Agustin; Asnawi, Syukri
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 1 (2024): Maret
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v3i1.5070

Abstract

Terdapat permasalahan terkait berjabat tangan saat pesta perkawinan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dilakukan  para masyarakat yang  menyimpang dari Al-Qur’an, Hadis dan pendapat Ulama yaitu masyarakat beranggapan berjabat tangan di saat pesta perkawinan dengan pengantin adalah suatu hal yang sopan serta beradap. Padahal para Ulama sepakat bahwasanya berjabat tangan dengan yang bukan muhrim adalah haram. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Yang dilakukan di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, kedua Bagaimana Pandangan Ulama Dayah Terhadap Praktek Berjabat Tangan Antara Tamu Dengan Pengantin Pada Pesta Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study) yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian lapangan meliputi wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari masyarakat dan Ulama di kecamatan Suka Makmue. Dari hasil penelitian Adapun prosesi berjabat tangan dengan tamu memiliki dua proses yaitu pertama pihak linto atau dara baro menjumpai tamu untuk berjabat tangan  dan yang kedua tamu berjabat tangan dengan mempelai pada saat selesai proses intat linto/dara baro dengan menghampiri mempelai sambil memberikan hadiah .Hasil penelitian kedua yaitu  Padangan keempat ulama dayah terkait hal berjabat tangan dengan tamu yang bukan mahram  ini memeliki beberapa  pendapat di mana masalah hukum berjabat tangan non mahram secara langsung adalah haram, kecuali bagi anak kecil atau yang sudah lanjut usia yang tidak berpotensi menimbulkan efek negatif (syahwat dan fitnah). Hukum jabat tangan antara lawan jenis non-mahram dengan menggunakan kaos tangan atau penutup berhukum (boleh) asalkan tidak berpotensi menimbulkan syahwat dan fitnah.
An Analysis of the Distribution of Carla Cosmetic Products in Accordance with Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance Sy, Syifa Qarira; Hanapi, Agustin; Wahyuni, Yenny Sri
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2 (Desember 2025)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v5i2.5980

Abstract

The growth of the cosmetics industry in Indonesia has led to an increasing demand for innovative and safe products, particularly among Muslim consumers. According to Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance (UU JPH), all products that are imported, distributed, and traded in Indonesia are required to obtain halal certification. However, this study identifies that several cosmetic products are still available on the market without such certification, including brands such as Carla. This research employs a qualitative empirical–juridical method through interviews and observations involving business actors, shop owners, and consumers. The findings reveal that Carla products are distributed through a consignment system in offline stores and marketed via e-commerce platforms such as Shopee and TikTok Shop. The absence of halal certification is primarily attributed to financial constraints, limited knowledge among business actors regarding certification procedures, and insufficient socialization by the government and relevant institutions. In addition, public awareness regarding the halal status of cosmetic products remains low, while shop owners tend to prioritize product availability and price over halal legality. From a legal perspective, this condition contradicts Article 4 of the Halal Product Assurance Law, which mandates halal certification for all traded products, and reflects weak supervision by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). These findings indicate that the effective implementation of the UU JPH cannot rely solely on regulation but must be accompanied by consumer education, facilitation for business actors, and stronger government oversight.
Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia Hanapi, Agustin; Shoim, Shoim
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5388

Abstract

Abstract: Apart from being regulated through Islamic law, the rules regarding marriage are sourced from the Al-Qur'an and hadith, in the dynamics of the state in Indonesia, marriage is also regulated in laws and government regulations. In the Marriage Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 19 of the year, marriages are required to be registered, but in fact many people are reluctant to register these marriages, so many people call them sirri marriages, the meaning of sirri marriage is marriage. which is valid because it is carried out in accordance with the provisions of religious law, namely by fulfilling the pillars and conditions of marriage, but the marriage does not receive state recognition because it is not registered. Siri marriages cause many problems, especially legal problems in the family, such as the absence of legal recognition of the marriage and other problems that follow such as the status of children who do not get marriage certificates, other family rights, especially the rights of women (wives) and children who often does not receive recognition from his father and/or his father's family, such as receiving maintenance and inheritance rights from his father. Marriage registration is actually an effort to provide legal protection for families regarding the rights that must be obtained properly from a marriage, and marriage registration, although not prescribed in the Islamic religion, is actually not in conflict with Islamic law and is even recommended with the aim of avoiding harm and problems that arise. it may occur later in the family.Keywords: Family, Marriage, Siri, Islamic Law, Laws and Registration. Abstrak : Aturan mengenai perkawinan selain diatur melalui syariat Islam yaitu bersumber dari Al-Qur’an dan hadits, dalam dinamika bernegara di indonesia Perkawinan Juga diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Didalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 19 tahun bahwa Perkawinan wajib untuk dicatatkan, namun pada faktanya banyak masyarakat yang enggan mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga banyak yang menyebutnya dengan istilah perkawinan sirri, pengertian perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara karena tidak tercatat. perkawinan siri banyak menimbulkan problem terutama problem hukum dalam keluarga, seperti tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut dan problem lain yang mengikutinya seperti status anak yang tidak mendapatkan akte nikah, hak-hak keluarga lainnya terutama hak-hak perempuan (istri) dan anak yang sering tidak mendapat pengakuan dari bapak dan atau keluarga bapaknya seperti untuk mendapat hak nafkah dan waris dari bapaknya. Pencatatan perkawinan sesungguhnya adalah upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga terhadap hak-hak yang harus didapatkan sebagaimana mestinya dari sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan meski tidak disyariat dalam agama Islam tetapi sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bahkan dianjurkan dengan tujuan menghindari kemudaratan dan problem yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dalam keluarga.Kata kunci : Keluarga, Kawin, Siri, Hukum Islam, Undang-Undang dan Pencatatan.
Integrating Constitutional Mandates and Sharia Values: A Holistic Approach to the Handling of Abandoned Children by the Banda Aceh Social Services Department Yamin, Ashabul; Hanapi, Agustin; Yuhermansyah, Edi
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 6 No. 1 (2026): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v6i1.9607

Abstract

Abandoned children remain a crucial social issue in Indonesia, including in the city of Banda Aceh. The high prevalence of abandoned children is generally triggered by complex factors, such as the death of parents, high divorce rates, structural poverty, and limited access to education. Based on 2024 data, there are approximately 53 abandoned children in Banda Aceh requiring specialized intervention. In response to this issue, this study aims to examine in depth how the Banda Aceh City Government interprets the mandate of Article 34, Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitutional foundation for handling abandoned children, and how this interpretation is manifested through policy formulation and operational measures in the field. This research employs a juridical-empirical method with a case study design. Data analysis was conducted through a review of positive legal norms and observations of social service practices by the Social Services Department (Dinas Sosial). The results indicate that the local government interprets the constitutional provision as an absolute state obligation to provide care, protection, and the fulfillment of basic needs for abandoned children. Operationally, this implementation is realized through a series of systematic stages: starting from proactive outreach mechanisms, rapid assessments to identify conditions, and temporary guidance at the Lamjabat Halfway House (Rumah Singgah Lamjabat), to intensive inter-agency coordination aimed at family reunification and child repatriation. This case study demonstrates that the constitutional mandate has been effectively implemented in Banda Aceh. However, field execution still faces several challenges, particularly regarding human resource constraints, minimal budget allocation, and a lack of supporting infrastructure. Consequently, strengthened synergistic collaboration across sectors is essential to ensure that the state's fundamental responsibility for the protection of abandoned children is fulfilled optimally.
Pengawasan Pelaksanaan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Bagi Aparatur Sipil Negara Dan PPPK Di Kantor Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Fiqh  Siyasah T. M. Zahid Syahidansyah; Agustin Hanapi; Muhammad Husnul Faruq
CONSTITUO Journal of State and Political Law Research Vol 5 No 1 (2026): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6420

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam serta Surat Edaran Pj Gubernur Aceh Nomor 451/11286 yang menegaskan kewajiban berbusana Islami di ruang publik, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN DAN PPPK) dan PPPK di Kota Banda Aceh. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga identitas keislaman dan ketertiban sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan variasi tingkat kepatuhan, perbedaan penafsiran standar busana Islami, serta kendala dalam mekanisme pengawasan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pengawasan pelaksanaan busana Islami bagi ASN DAN PPPK dan PPPK di Kota Banda Aceh serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Aparatur Sipil Negara, PPPK, dan didukung studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka teoritis Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara persuasif dan edukatif, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan faktor kultural. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan ini termasuk dalam ranah siyasah syar’iyyah dan siyasah idariyyah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat secara berkeadilan dan proporsional.
Epistemology of al-Hukm al-Taklifi in Islamic Family Law: Integrating Haqq and Iltizam as the Normative Foundation of the Kompilasi Hukum Islam in Indonesia Agustin Hanapi; Muhammad Husnul
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7, No 02 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v7i02.27922

Abstract

This study explores the epistemology of al-hukm al-taklifi in explaining the integration of haqq (rights) and iltizam (obligations) as the normative foundation of the Kompilasi Hukum Islam (KHI) in Indonesia. It aims to reconstruct the moral coherence of Islamic family law by grounding it in the epistemic structure of taklif. Using a qualitative, normative-philosophical approach, the study analyzes classical texts of usūl al-fiqh-including works by al-Ghazali, al-Āmidi, and al-Shaṭibi-alongside modern legal thought on Islamic normativity and pluralism.The findings reveal that al-hukm al-taklifi functions as an epistemic bridge linking divine revelation, rational cognition, and moral purpose. The codification of the KHI, however, has fragmented this unity by emphasizing legal form over ethical substance. Reintegrating haqq and iltizam within taklif restores law's moral dimension and theological legitimacy.The study concludes that reform in Islamic family law must begin with epistemological reconstruction. The implications suggest that taklif provides a universal framework for harmonizing revelation and reason, transforming Islamic law into a living moral discourse grounded in justice, compassion, and wisdom.
Women’s Protection in the Transformation of Polygamy Permit Policies by the Court: A Maqāṣid Al-Sharī’ah Perspective farhani, abidah; Hanapi, Agustin; zubaidi, zaiyad
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 16 No. 1 (2026): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/448y2b53

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi secara kritis tentang transformasi kebijakan izin poligami oleh hakim pengadilan Indonesia dengan fokus pada perlindungan perempuan melalui prinsip maqāṣid syarī‘ah. Studi ini berangkat dari tiga persoalan utama, yaitu terkait argumentasi ulama kontemporer tentang izin poligami oleh pengadilan, relevansi dengan perlindungan perempuan, dan dinamika penguatan regulasi izin poligami dalam perspektif maqāṣidī, dan implikasinya terhadap perlindungan perempuan. Artikel ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan jenis yuridisnormatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama kontemporer menegaskan pentingnya legitimasi izin pengadilan sebagai syarat administratif, dijadikan sebagai instrumen kontrol ketat poligami. Syarat ini menghadirkan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dalam rumah tangga. Kebijakan izin poligami oleh pengadilan di Indonesia sejalan dengan tujuan maqāṣid syarī‘ah, berbasis pemeliharaan ajaran agama  Islam (ḥifẓ al-dīn), harta benda bagi pasangan poligami (ḥifẓ al-māl), keturunan pasangan poligami (ḥifẓ nasl), serta kehormatan perempuan (ḥifẓ ‘irḍ). Poligami tetap diakui sebagaisyarat yang bersifat qaḍā’ī dalam upaya pembatasan (taqyīd) untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, dan kemaslahatan. Jadi kebijakan izin poligami selain sebagai syarat formal-administratif, juga sebagai mekanisme substantif untuk memastikan perlindungan perempuan—berupa, namun tidak terbatas pada nafkah dalam perkawinan, nafkah pasca cerai, harta bersama, warisan dan hak asuh anak, dan lainnya.
Co-Authors Abdul Jalil Salam Abdullah, Nur Hafni Abubakar, Azmi Ahmad Rizki Aini, Sarina Amalia Jihad, Azka Amzal Amzal Asnawi, Syukri Asra, Yusri Aulil Amri Azizan, Hafizah Hani Badrul Munir, Badrul binti Zakri, Nur Afifah Bukhari Ali Daniela, Nadya Pratiwi Edi Yuhermansyah Fahri, Marjana Farhani, Abidah Fitri, Sawalina Fuadhi, Heri Furqan Muhammad Gamal Achyar Herawati Husna, Nurul Husni Mubarrak Husnul, Muhammad Imanuddin Imanuddin Iskandar Iskandar Iskandar Usman Juismaidar, Evi Juni Sakinah Khairuddin - Khairuddin Hasballah Lubis, Asmualiadi Lubis, Asmuliadi Manshur Mauliana, Sudjah Mohamad Hedhayatullah Bin Mohamad Muhammad Arief Muhammad Husnul Muhammad Husnul Faruq Muhammad Iqbal Muhammad Muhammad Muhammad Nazri, Atika Binti Muhammad Yunus, Saifullah Mumtazinur Mumtazinur Muqaddas, Abe Yafi Mursyid Djawas Nadhilah Filzah Najmi, Khairul Natasya Solin, Siti Dian Nilam Sari Novan Satria Putri, Nadhrah Luthfia Raihan, Meuthia Risma, Bina Sakinah, Juni Sari, Cut Endang Puspa Shoim, Shoim Sholihin, Riadhus Solin, Siti Dian Natasya Soraya Devy Sudjah Mauliana Sudjah Mauliana Sy, Syifa Qarira Syahrizal Abbas Syauqi, Muhammad T. M. Zahid Syahidansyah Wahyuni, Yenny Sri Yamin, Ashabul Yuhermansyah, Edy Zaiyad Zubaidi Zaiyad Zubaidi Zikri, Awwaluz Zulhamidi, Nur Nadhila Syafini Binti