p-Index From 2021 - 2026
11.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM ILMU USHULUDDIN Jurnal Simetris Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer KLIK (Kumpulan jurnaL Ilmu Komputer) (e-Journal) Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA Jurnal Tunas Pelita Masyarakat JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT CAHAYA MANDALIKA (ABDIMANDALIKA) J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika) Empiricism Journal Bulletin of Community Engagement TECHSI - Jurnal Teknik Informatika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas JURNAL PENDIDIKAN IPS Journal of Computing and Informatics Research Discourse of Physical Education Jurnal Smart Hukum (JSH) J-Icon : Jurnal Komputer dan Informatika Nusantara: Journal Of Law Studies PKM Maju UDA Bisma : Business and Management Journal Journal of Informatics, Electrical and Electronics Engineering MILRev: Metro Islamic Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Pendidikan dan Dakwah ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ) Jurnal Begawan Hukum Law and Justice Research Journal Journal of Civil Criminal Law Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan
Claim Missing Document
Check
Articles

MODEL JARINGAN SYARAF TIRUAN DALAM MEMPREDIKSI EKSISTENSI PROGRAM STUDI KOMPUTERISASI AKUNTANSI (STUDI KASUS : AMIK TUNAS BANGSA PEMATANGSIANTAR) Ilham, Muhammad; Lubis, Ega Khairunnisa; Aisyah, Nurfahana Siti; Lubis, Muhammad Ridwan; Solikhun, Solikhun
Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer Vol 10, No 1 (2019): JURNAL SIMETRIS VOLUME 10 NO 1 TAHUN 2019
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/simet.v10i1.3031

Abstract

Program studi Komputerisasi Akuntansi adalah program studi yang mempelajari tentang sistem akuntansi dimana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi untuk mengolah data transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan akuntansi. Arah kajian keilmuan dari program studi ini mencakup disiplin, proses, teknik dan alat bantu yang dibutuhkan dalam rekayasa sistem informasi akuntansi yang meliputi tahap perencanaan, pembangunan, implementasi dan pemeliharaan. Komputerisasi Akuntansi banyak dibutuhkan di hampir semua bidang dunia kerja, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang tak terlepas dari dunia teknologi dan informasi, sehingga perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas untuk berkompetisi dalam setiap aspek khusunya bidang komputerisasi akuntansi. Tujuan prediksi ini untuk mengetahui, apakah program studi komputerisasi akuntansi masih diminati oleh mahasiswa atau tidak sampai 10 tahun kedepan. Prediksi eksistensi ini menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Jaringan syaraf tiruan (JST) adalah paradigm pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi. Jaringan ini biasanya diimplementasikan dengan menggunakan komponen elektronik atau disimulasikan pada aplikasi computer. Variabel masukan (input) yang digunakan adalah data tahun 2010 sampai 2017 dengan model arsitektur pelatihan dan pengujian sebanyak 4 arsitektur yakni 8-4-1, 8-6-1, 8-8-1 dan 8-10-1. Data target diambil dari data tahun 2018. Keluaran yang dihasilkan adalah pola terbaik dari arsitektur JST. Model arsitektur terbaik adalah 8-4-1 dengan epoch 3449, MSE 0,02495690 dan tingkat akurasi 67%. Dari model ini maka dihasilkan prediksi Eksistensi Program Studi Komputerisasi Akuntansi di AMIK Tunas Bangsa.
Implementasi JST pada Prediksi Total Laba Rugi Komprehensif Bank Umum dan Konvensional dengan Backpropagation Windarto, Agus Perdana; Lubis, Muhammad Ridwan; Solikhun, Solikhun
Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol 5 No 4: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.882 KB) | DOI: 10.25126/jtiik.201854767

Abstract

Total laba rugi komprehensif merupakan hasil yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu yang tidak dipengaruhi oleh operasi normal perusahaan. Informasi total lapa rugi komprehensif sangat penting bagi beberapa pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor dan manajemen dalam memprediksi dimana posisi angka total laba rugi komprehensif untuk menentukan arah investasi masyarakat ke depan, begitu juga bagi pihak bank berguna untuk menentukan kebijakan strategi pemasaran dalam meninggkatkan total laba komprehensif tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat prediksi dengan menggunakan Artificial Intelligence dengan algortima backpropagation. Data yang digunakan bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Januari-Oktober 2016). Untuk melakukan prediksi dengan algortima backpropagation. Proses dilakukan dengan membagi data pelatihan dan pengujian untuk memperoleh model arsitektur terbaik. model arsitektur pelatihan dan pengujian yang digunakan untuk melakukan prediksi Total laba rugi komprehensif yakni: 4-25-1; 4-50-1; 4-50-75-1 dan 4-100-1. Dari serangkaian uji coba didapat pola terbaik dari arsitektur backpropagation adalah 4-50-1 dengan Means Square Error 0,0009978666, epoch 1977 dan akurasi 80% yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan prediksi. Abstract Total comprehensive income is the result used to measure the success of a company's performance over a certain period that is not affected by the company's normal operations. Total information on comprehensive loss is very important for some financial report users such as investors, creditors and management in predicting where the position of the total comprehensive income statement is to determine the direction of public investment going forward, as well as for banks to determine marketing strategy in increasing total profit comprehensive. This study aims to make predictions using Artificial Intelligence with backpropagation algorithms. The data used is sourced from the Financial Services Authority (OJK) at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (January-October 2016). To predict with backpropagation algorithm. The process is carried out by dividing training and testing data to obtain the best architectural model. the training and testing architectural model used to predict the total comprehensive income: 4-25-1; 4-50-1; 4-50-75-1 and 4-100-1. From a series of trials obtained the best pattern of backpropagation architecture is 4-50-1 with Means Square Error 0,0009978666, epoch 1977 and accuracy 80% which will then be used to make predictions. 
Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat Muhammad Ridwan Lubis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1973

Abstract

It is the duty of the government to ensure the safety and order of the citizenry. Order and security are vital elements that shape a society that is psychologically healthy and prepared for global competition. This is because environmental factors strongly influence individual character. The Indonesian criminal justice system must be adequately enforced to realize this ideal. Nevertheless, there are occasions when the effectiveness of law enforcement is uncertain, resulting in a state of unrest among the public and the persistence of criminal activity. This study was therefore undertaken to ascertain the impact of implementing criminal legislation on enhancing community security and order. The methodology employed comprised a descriptive qualitative approach utilising interviews, observations and the distribution of questionnaires via the online platform Google forms. The findings indicated that the enforcement of criminal law has a constructive influence on the advancement of community security and order.
Juridical Analysis of Drug Use and Its Implications in Criminal Law Lubis, Muhammad Ridwan
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 2 (2024): October-January
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v2i2.706

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of legal analysis in addressing drug abuse in law enforcement within Indonesia. Identifying the barriers to law enforcement and rehabilitation for drug offenders and narcotics abusers in the legal system is also a focus. The research employs sociological and juridical research methods, incorporating a social science approach alongside legal analysis. To identify issues in this study, the researcher employed descriptive analysis research methods by detailing the application of punishment and rehabilitation approaches for drug dealers and individuals involved in drug abuse.
Pengembangan Sistem Pendidikan Hukum Pidana untuk Masyarakat Ridwan Lubis, Muhammad; Nurita, Cut; Lubis, Diana; Novita, Rini; Armaini Ry, Agus
Bulletin of Community Engagement Vol. 4 No. 1 (2024): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v4i1.1068

Abstract

Questioning the existence of law that lives in society in reforming criminal law is an important challenge in developing a legal system that is in accordance with changing social dynamics. In this endeavor, it is important to consider two main perspectives: juridical and theoretical. From a legal theory perspective, the position of law as it exists in society in reforming criminal law can be seen as a reflection of the interaction between existing norms in society and norms produced by formal legal institutions. This legal theory emphasizes the importance of understanding how informal norms that exist in society, such as customs, values ??and traditions, can influence the development of criminal law. In this context, the law that lives in society is not something separate or independent, but is an integral part of the formation and renewal of criminal law. This research applies a normative juridical approach with a focus on descriptive analysis. The results of this research show that there is a contribution of law that lives in society in reforming criminal law, which has strong theoretical support. This shows that in developing or updating criminal law, it is important to consider not only the norms established by formal legal institutions, but also the social realities and values ??that live in society. In addition, justification for adopting these social rules in criminal law reform can be found not only in national law, but also in international law, which shows the relevance and importance of global norms in the local context. Keywords: Development Criminal Law Education System, Criminal Law Education System
Klasifikasi Peminatan Topik Keilmuan Dalam Penyelesaian Studi Menggunakan Algoritma Naive Bayes Waldi Setiawan; Dedy Hartama; Muhammad Ridwan Lubis; Ihsan Syajidan; Agus Perdana Windarto
Journal of Computing and Informatics Research Vol 3 No 2 (2024): March 2024
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/comforch.v3i2.1200

Abstract

Academic expertise is a subject of study taught at the university level to assist students in completing their thesis writing, thereby enabling them to successfully complete their graduate studies. The chosen academic specialization aligns with the vision and mission of each program and can have a positive impact on the university. Students' chosen fields of expertise in completing their studies may either align or not align with the program's vision and mission. The variables used in this research are GPA, MKRV1, MKRV2, and Academic Expertise. The aim of this research is to determine how many students select an academic topic that aligns with the program's vision and mission, particularly in this case, the Computer Science program, as they complete their studies. The Naïve Bayes algorithm is employed in this research, yielding an accuracy rate of 98.11%. This research can provide valuable insights for STIKOM Tunas Bangsa Pematang Siantar to understand the extent to which students from other programs choose academic expertise that aligns with the vision and mission of each program.
PEMBINAAN BAKAT OLAHRAGA PETANQUE MELALUI TURNAMAEN PETANQUE CIRCIUT SERIES UNDIKMA Andi Gilang Permadi, Muhammad Ridwan Lubis, Andi Anshari Bausad, Arif Yanuar Musrifin, dan Putra M Y
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Cahaya Mandalika (Abdimandalika) Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/abdimandalika.v2i1.379

Abstract

Pada pesta olahraga SEA Games Tahun 2011 di Indonesia, Pétanque sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Lazimnya cabang olahraga lainnya, petanque di SEA Games dimasukkan dalam kategori olahraga konsentrasi, mempunyai prasyarat tertentu. Petanque sendiri mulai diperkenalkan di NTB khususnya Lombok diawal 2016 disaat salah satu pengurus FOPI mendapat mandat oleh FOPI pusat untuk membentuk kepengurusan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kejuaraan – kejuaraan yang biasanya dilaksnakan secara rutin dan berkala yang dilaksanakan setiap daearah sejak pandemi covid 19 mulai ditiadakan atau bahkan diundur jadwalnya menjadi tidak pasti kapan akan diselenggarakan kemabali. Dari hal inilah para penggiat dan pengamat olahraga petanque NTB ber inisiatif membentuk suatu mini turnamen yang menjadi ajang pembinaan atlit dan sekaligus ajang untuk berprestasi walau harus dilakukan dengan prokes yang ketat karena pandemi covid 19. Kejuaraan yang diselenggarakan dilaksanakan secara bergiliran setiap minggu di klub, sekolah atau kampus yang mempunyai fasilitas lapangan petaanque. Hal ini dilakukan agar atlit tidak merasa jenuh dan tetap bisa mengasah skill walau pertandingan dilakukan sesama teman sendiri. Kejuaraan Petanque Circuit Series UNDIKMA ini hanya mempertandingkan 3 nomor. Yaitu single open, double open dan shooting dengan jumlah keseluruhan peserta 30 orang.
Integrating Maqasid al-Shari’ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy Andri Winjaya Laksana; Muhammad Ridwan Lubis; Denny Suwondo; Muhammad Ngazis; Ratih Mega Puspa Sari
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i1.10665

Abstract

This research explores how contemporary Islamic legal reform shapes drug policy using the framework of Maqasid al-Shari’ah. In many Muslim-majority countries, drug-related problems are on the rise, and traditional punitive responses—such as mandatory death sentences and corporal punishment—are increasingly questioned for being ineffective and misaligned with core Islamic values. Using a qualitative-normative approach combined with comparative analysis, this study examines statutory frameworks, fatwas, and recent legal reforms in countries like Malaysia, Indonesia, and Iran. It highlights a growing shift toward maqasid-based reasoning in designing more balanced and humane drug policies. The findings reveal three key trends. First, there is increasing emphasis on hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-‘aql (protection of intellect), reframing drug offences not merely as moral or legal violations but as public health concerns requiring systemic solutions. Second, several Islamic legal institutions are adopting harm reduction strategies—such as rehabilitation, decriminalisation of minor drug use, and reintegration programs—framed within the maqasid discourse to uphold human dignity and promote social welfare (maslahah ‘ammah). Third, there is a growing openness toward contextual ijtihad, allowing reinterpretation of hudud and ta'zir punishments considering contemporary realities and scientific evidence. Academically, this research contributes to Islamic legal studies by offering a systematic and comparative analysis of how the principles of Maqasid al-Shari’ah are being operationalised in modern drug policy reform. It fills a gap in the literature by bridging classical Islamic legal theory with contemporary policy needs, particularly in areas often neglected by traditional fiqh discourse, such as drug rehabilitation and public health. The study also advances the methodological integration of maqasid-based reasoning with empirical policy analysis, providing a practical framework for future legal reforms in Muslim-majority contexts.
Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Lubis, Muhammad Ridwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1210

Abstract

The state, via the Institute for the Protection of Witnesses and Victims (LPSK), leads the way in addressing crime victim compensation as a means of fulfilling state obligations and securing the welfare of the populace. LPSK stands for the Witness and Victim Protection Agency, an organization mandated with safeguarding the rights and safety of witnesses and/or victims. In accordance with the Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, LPSK guarantees equal legal certainty. Compensation is regulated in Law Number 13 of 2006 jo. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution emphasizes that "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection, fair legal certainty, and equal treatment before the law." Law Number 31 of 2014, PERMA (Chief Regulation) Number 1 of 2022, Government Regulation (PP) Number 8 of 2014, and PP Number 7 of 2018 are designed to provide state protection for the rights of crime victims in the UK. However, it's important to note that compensation is only available in certain cases. Additionally, the form of non-monetary compensation guaranteed by state regulation doesn't have a clear monetary value. Providing compensation to victims is a challenging task due to the lack of clarity concerning the form and scope of compensation. This will aid in ensuring that crime victims obtain certainty in their compensation rights. The state has a responsibility to revise or create regulations related to the implementation of non-monetary compensation to overcome the obstacles in resolving compensation issues. This is a study involving descriptive-analytical methods in normative legal research. The findings reveal a regulatory gap that exists in the explanation of non-monetary compensation in compensation payments. This gap creates complexity and uncertainty for the victims. The LPSK, an institution of the state, should establish a standard value as a benchmark to guarantee that victims receive proper compensation. However, compensation is not always in monetary form. The state, through LPSK, is obliged to provide compensation to protect victims' rights. To ensure consistency in payment and guarantee the protection of crime victims' rights beyond statutory classification, the government must adhere to assessments presented in various journals.
Hati-hati, Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain Lubis, Muhammad Ridwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1809

Abstract

The phenomenon of thesis jockeying has become a subject of intense scrutiny due to the confluence of several complex factors: an educational culture that places a high premium on final results, the mental attitudes of students, and the absence of robust regulatory frameworks. In certain cities, the mushrooming of thesis writing services has posed a significant challenge to the very existence of universities. This practice has been denounced as immoral and a form of intellectual fraud. The objective of this research is twofold: to investigate the criminal law implications of final assignments in higher education and to evaluate the criminal law policies pertaining to thesis writing services in the context of future developments. This study employed a normative legal method for analysis, which entailed an in-depth review of relevant laws and regulations, as well as an examination of the underlying legal principles. The findings revealed two primary conclusions. First, while the criminal law aspect of final project writing services may be deemed unethical, they cannot be charged with fraud as defined in the Criminal Code of Ukraine. This is due to the fact that the elements of fraud, as defined under this legal framework, were not met. The principle of legality in criminal law, as articulated in Article 1 of the Criminal Code of Ukraine, requires that a person be punished only in the presence of a clear legal basis. While the act of providing final project writing services may be considered reprehensible, it does not constitute criminal conduct, and as a result, no criminal sanctions can be applied. Secondly, criminal law policy must aim to prevent crime. Criminal sanctions represent one of the instruments employed in this effort.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Afjuni Amri Siregar Agus Perdana Windarto Aisyah, Nurfahana Siti Alifah, Winanda Amirsyah Tambunan Andi Aina Ilmih Andi Gilang Permadi Andri Winjaya Laksana Apriliani, Lulu Armaini Ry, Agus Ayunda, Yuli Septya Azhari, Ridhan Azlan Zulhamsyah Bambang Irawan Budi Hartono Cut Nurita Cut Nurita Cut Nurita Dalimunthe, Nurhafidah Darni Hayana Ritonga Dedy Hartama Denny Suwondo Dian Pramana Diana Lubis Diana Lubis Dzaka Imtiyaz Iqbal Eko Ahadi Fatmawati, Kiki Firzada, Fahmi Gomgom TP Siregar Gultom, Juanda Habinsaran Parhusip Halimatul Maryani Handi Gunawan Hartama, Dedy Herlina Hanum Harahap Icol Dianto Ihsan Syajidan Iin Parlina Ika Okta Kirana Indra Gunawan Isyani Isyani Johan Irmansyah Kiswara, Qodrat Lihadi, Irfan Lubis, Diana Lubis, Ega Khairunnisa Lubis, Mhd Ansori Lubis, Mhd. Ansori Lukman Nasution Mahmoud Ali Al-Sobh Manurung, Dormauli Marzuki Lubis Moh. Nurul Huda Mohammad Subchan Muhammad Ansori Muhammad Ansori Lubis Muhammad Ansori Lubis Muhammad Ilham Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Naavi'u Emal Maaliki Nasution, Della Fatricia Ngazis, Muhammad Novita, Rini Nurita, Cut Nurul Tahlida Lubis Panca Sarjana Putra Panca Sarjana Putra Parlina, Iin Parlina, Iin Puja Riani Nasution Pulungan, Ja’far Hamzah Putra, Panca Sarjana Rafai, Muhammad Ramadan Prabowo Ramadhani, Africo Ratih Mega Puspa Sari Renaldi Renaldi Reza Nurul Ichsan Rifky Azulfiy Alfayed Batubara Rini Novita Rini Novita Rini Novita Safii, M. Saifullah Saifullah Saputra, Widodo Septiani, Rizky Siregar, Syawal Amry Situmorang, Yolanda Agustina Solikhun Solikhun, Solikhun Sundari Retno Andani Supardi Sitinjak Syamsiar Nurhayadi Syawal Amry Siregar Teuku Daudsyah Tunggul Prasetia Rambe Venny Fraya Hartin Nst Waldi Setiawan Wanto, Anjar Yasmirah Mandasari Saragih