Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.089
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Journal of Law Science Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Hukum Bisnis Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Pemuliaan Keadilan Journal of Adat Recht Journal of Strafvodering Indonesian Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Karolus Kopong Medan
Unknown Affiliation
Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan guna mendukung proses pembinaan narapidana Sonbay, Gicella; Kadja, Thelma S. M.; Medan, Karolus Kopong
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15135

Abstract

Masalah kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan seringkali menjadi perhatian karena dampaknya terhadap proses pembinaan narapidana. Penyebab utamanya termasuk rendahnya kepatuhan hukum di masyarakat dan sistem pemidanaan yang cenderung memanfaatkan lapas sebagai tempat hukuman. Data menunjukkan bahwa pada 12 September 2021, kapasitas lapas adalah 134.835, dengan jumlah penghuni mencapai 271.007. Pada 19 September 2022, jumlah penghuni meningkat menjadi 276.172, melebihi kapasitas yang hanya 132.107. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua permasalahan utama: (1) Dampak dari kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan terhadap proses pembinaan narapidana. (2) Kebijakan hukum pidana dalam menangani kelebihan kapasitas tersebut untuk mendukung pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang dan literatur terkait, serta wawancara dengan petugas pemasyarakatan kelas IIA di Kupang untuk mendapatkan data tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan narapidana terus berlanjut, kelebihan kapasitas lapas memberikan tekanan pada sistem pemasyarakatan dengan dampak seperti kesulitan pengawasan, buruknya kesejahteraan psikologis narapidana dan petugas, konflik antar penghuni, pemborosan anggaran, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah seperti menghambat arus masuk narapidana, menerapkan alternatif non-penjara, dan memberikan hak-hak seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, serta pembebasan bersyarat untuk mempercepat reintegrasi narapidana ke masyarakat. Kata kunci: Kelebihan Kapasitas Pemasyarakatan, Dampak kelebihan kapasitas, Kebijakan Hukum Pidana.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang Membebaskan Pengedar Narkotika Golongan I(sabu-sabu) (Studi Kasus Putusan Nomor 17/pid.sus/2022/pn. plk) Dedo Ngara, Rambu Claudia Magi; Medan, Karolus Kopong; Leo, Rudepel Petrus
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15169

Abstract

The Palangkaraya District Court's decision to acquit narcotics defendants sparked demonstrations because it was deemed not to reflect justice. This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in the court decision that acquits a Class I methamphetamine narcotics dealer who has fulfilled the principles of justice. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach, the data sources used are primary and secondary data sources and the data analysis technique used is qualitative analysis. Based on the research and analysis carried out by the author in the decision of the Narcotics Trafficking Crime Court Number 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk Palakaraya, the defendant Salihin Saleh Abdullah was declared guilty based on the second alternative charge of Article 112 Paragraph 2 of Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant was declared to have violated these provisions because without permission or against the law he possessed, stored, controlled or provided non-plant class I narcotics, weighing more than 5 grams. The basis of the judge's consideration in handing down the decision to acquit the Class I methamphetamine narcotics dealer Number 17/Pid.Sus/2022/PN.PLk was based on juridical considerations as the main approach. Still, the article applied was not relevant to Article 112 paragraph (2) of Republic of Indonesia Law No. . 35 of 2009 concerning Narcotics, namely that the defendant was guilty of trafficking class I narcotics exceeding 5 grams in weight. The value of justice in Palakaraya's decision on the narcotics trafficker, the trial process in this case went well, but the inaccurate application of the article could harm procedural justice. contained in the decision.
Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Pengadilan Negeri Larantuka Cahyono, Albert Dwi; Medan, Karolus Kopong; Fanggi, Rosalind Angel
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15194

Abstract

Perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya tanpa alasan atau pembenaran yang jelas merupakan kegagalan suatu sistem hukum untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum. Masalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang ditanganinya menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas pemidanaan tersebut. Selain itu hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa. Disparitas pemidanaan ini telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dalam kasus perkara yang serupa atau sejenis yaitu tentang tindak pidana penganiayaan biasa. Maka dalam permasalahan ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah Pengadilan Negeri Larantuka serta menganalisis faktor-faktor sehingga terjadinya disparitas putusan hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Larantuka. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perbandingan, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan biasa itu terdapat disparitas pidana dengan melihat kasuistik setiap perkara. Maka dapat disimpulkan, alasan adanya perbedaan pertimbangan putusan hakim yaitu karena adanya perbedaan hal yang memberatkan dan meringankan di antara kelima putusan yang dikaji tersebut serta adanya perbedaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, motif, cara terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, serta sikap terdakwa selama persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Faktor penyebab terjadinya disparitas dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa disebabkan oleh faktor ancaman pidana yang berbeda disetiap kasusnya yang dimana faktor tidak adanya pedoman pemidanaan yang harus digunakan hakim sehingga mempengaruhi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Implikasi atau saran dari penelitian ini yaitu harus dirumuskan suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, serta hakim dalam menjatuhkan putusan harus selalu memperhatikan tujuan hukum dan hakim tidak harus lagi menggunakan pernyataan terdakwa yang berjanji tidak mengulangi perbuataan tindak pidana sebagai bahan pertimbangan yang meringankan sehingga dapat memberikan efek jera agar menghindari adanya pengulangan tindak pidana.
Penerapan Sanksi Hukum Adat Ukun Badu Terhadap Pelaku Pencurian Kayu di Hutan Lindung Desa Sikun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Manuk, Weldo Susanto; Medan, Karolus Kopong; Pello, Jimmy
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15393

Abstract

The implementation of customary sanctions in Sikun Village, Malacca Regency makes customary sanctions a matter that invites pros and cons in the relationship of indigenous peoples because each perpetrator feels that the customary sanctions imposed on him are very detrimental. Researchers aim to determine the application of Ukun Badu customary law sanctions against perpetrators of theft in Sikun Village, as well as to find out the obstacles in applying Ukun Badu sanctions against perpetrators of theft in Sikun Village. The research method used is empirical juridical. This research approach is a case and conceptual approach. The results showed the application of Ukun Badu customary sanctions against perpetrators of timber theft in Sikun Village, through the process of determining the time of trial, identifying evidence based on witness reports, questions and answers with perpetrators, through customary deliberation, imposing decisions following fines under applicable customary law, handing over sanctions. What hinders the application of Ukun Badu customary sanctions on perpetrators of timber theft cases in the Sikun Village Protection Forest is that the perpetrators do not approve of the perpetrators not being present at the trial, the victims do not approve and lack of a sense of justice for the community, and obstacles on the part of traditional leaders in giving sanctions to perpetrators are not carried out properly. The author suggests that the community when experiencing a problem should be resolved first according to applicable customary law.
Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodim 1603 Sikka Durang, Agustina; Medan, Karolus Kopong
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16144

Abstract

Criminal acts develop ini various types, among which are violence or persecution. Apart from the types as fo the perpetrator, it is not only a civilian but can be done by the Indonesian National Army. In this study, the main issue are: (1) What are the factors that cause Army soldiers of Kodim 1603 Sikka to commit violence? (2) what efforts can be made by law enforcement to overcome violence committed by Army Soldiers of Kodim 1603 Sikka? The purpose of this study is to find out and explain the factors that cause violence committed by soldiers of Army Kodim 1603 Sikka and to know and explain the efforts that law enforcement can make to overcome violence committed by Army Soldiers Of Kodim 1603 Sikka. This type of of research is empirical juridical by looking directly at the field. The result showed that: (1) factors causing soldiers Kodim 1603 Sikka to commit violence, namely Internal Factors inculding ego factors, morality factors and weak legal awareness factors. External Factors include target or target factors, weak factors at that time and the role of victims. (2) Efforts made by Kodim 1603 Sikka overcome violence committed by soldiers Kodim 1603 Sikka: (a) Preemptive efforts by conducting socialization to members. (b) Preventim efforts by carrying out routine Jamdan and conducting legal counseling. (c) Repressive efforts are by taking legal action. The author’s suggestion is that there needs to be increased control, law enfocement and supervision from superiors within the unit and outside the unit.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktik Dalam Tindakan Medis Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 109/PID.SUS/2019/PN KBU) Mubarok, Sharul; Kadja, Thelma S. M.; Medan, Karolus Kopong
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16566

Abstract

Decision Number 109/pid.sus/2019/pn kbu pertains to the sentencing of a health worker for unlicensed practice and malpractice resulting in death. Despite the severity of the offense, the judge imposed only a Rp20,000,000 fine. This decision raises questions regarding its alignment with the defendant's actions and the considerations guiding the judge's sentencing. The research, utilizing a normative juridical approach, analyzed primary, secondary, and tertiary legal materials. This method aims to uncover truth through legal logic from a normative perspective. Findings indicate that the judge's decision inadequately reflects the gravity of the defendant's actions. Apart from operating without a license, the defendant's negligence led to substandard medical practices resulting in death. However, the judge dismissed the element of negligence causing death, citing the need for proof of the causal relationship between the defendant's actions and the victim's demise. The prosecution should have presented forensic autopsy evidence to establish this link. Furthermore, the judge should have considered non-juridical factors such as justice, legal certainty, and public safety in sentencing the defendant.
Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak Di Indonesia Perspektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Pian, Marlan; Medan, Karolus Kopong; Manafe, Deddy R. CH.
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16936

Abstract

Cyberbullying itself is an extension of the old crime, namely bullying. The difference is, bullying occurs in the real world and is carried out with physical contact between the perpetrator and the victim, while cyberbullying occurs online via electronic media without requiring direct physical contact. However, the impact caused by cyberbullying is proven to be more severe, the victim can experience psychological disorders, not only mental disorders, but also disorders that affect the victim's physical condition. Because digital traces in cyberspace are also difficult to erase, the author conducted this research with the aim of tackling the crime of cyberbullying specifically for children who are victims. Based on this, problems can be formulated: (1) What is the legal system for dealing with cyberbullying crimes against children in Indonesia? (2) What is the legal system for dealing with criminal acts of cyberbullying against children in Indonesia from the perspective of Lawrence Meir Friedman's legal system? This research is doctrinal legal research with research locations in the regional library of East Nusa Tenggara Province. Data obtained using library study techniques. From the research results it was found: (1) The policy for dealing with cyberbullying in criminal law is included in the field of penal policy which is part of criminal policy (crime prevention policy). (2) Countermeasures according to Lawrence Meir Friedman are Legal Structure, Legal Substance, Legal Culture.
Faktor Penghambat Penanganan Komentar Netizen Yang Mengandung Kebencian Hate Comments Netizen di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Study Kasus Pada Kepolisian Resort Kupang Kota) lega, maria yosefa elista; Medan, Karolus Kopong; Manafe, Deddy R. CH.
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.19504

Abstract

Malicious comments from netizens circulating on social media in Kupang City are increasingly frequent. Over the past five years, there have been 225 police reports regarding malicious comments from netizens whose content leads to criminal acts of insult and/or defamation and hate speech, but the handling by the police in the Kupang City Police Resort area has not been optimal. Therefore, the main problem of this study is what are the inhibiting factors in handling malicious comments from netizens and the efforts made by the police in the Kupang City Police Resort area to overcome these inhibiting factors. The purpose of this study is to determine and describe the inhibiting factors and efforts made by the police in the Kupang City Police Resort area in handling malicious comments from netizens in Kupang City. The methods used are document/literature studies and field research by interviewing a number of key informants. The findings of this study show that the inhibiting factors in handling malicious comments from netizens by the police in the Kupang City Police Resort are (1) limited number, quality and capability of police personnel who are authorized and tasked with handling cybercrime, including malicious comments from netizens; (2) limited supporting facilities and infrastructure, both quantitatively and qualitatively, such as equipment and finances; (3) lack of knowledge and understanding of laws and regulations regarding netizen hate comments.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan (Bullying) Manilani, Flora Apriliana; Medan, Karolus Kopong; Fanggi, Rosalind A
Artemis Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Artemis Law Journal Vol.2, No.2, May 2025
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i2.21180

Abstract

Bullying prone to occur in the community, especially children, bullying occurs in various forms such as verbal, physical violence and also cyberbullying. In Indonesia the act of bullying is not explicitly regulated in legislation. The problem discuss in this research is how the legal arrangements for criminal acts of bullying against children according to Indonesian legislation and the form of legal protection for child victims of criminal acts of bullying. The aim is to be able to know and explain the legal arrangements of bullying against children and what forms of protection the law provides for child victims of bullying in Indonesian legislation.The researchers used normative research, wich uses a conceptual and legislative approach to describe and analyse the problems found. The results of this study indicate that act of bullying in criminal law is not specifically regulated, so it is necessary to pay attention to the type of bullying in order to determine the right laws and regulation. In terms of protection of bullying victims, criminal laws only regulate the victim's right to receive restitution or compensation, but do not regulate specific rights to the psychological protection of victims. From the research result, it can be concluded that bullying is generally defined as an act of violence which is then futher described into several forms of criminal acts in statutory provisions, so that in order to protect society from bullying,several legal protection efforts are made, including preventive, preemptive, and repressive legal protection.
KECENDERUNGAN PENGGUNAAN HUKUM ADAT DAN EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DESA TODANARA KECAMATAN ILE APE TIMUR KABUPATEN LEMBATA Making, Philadelfianus J. O; Medan, Karolus Kopong; Amalo, Heryanto
Petitum Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Petitum Law Journal Volume 1 Nomor 1, November 2023
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i1.13344

Abstract

Customary law plays a role in shaping society to interact properly and correctly as well as as a means of anticipating social clashes that result in conflict. The existence of customary law in society is a reflection of community life and each region has different customary laws according to the customs existing in that area with characteristics that are not written or codified. Likewise in Lembata district, especially in Todanara village, in addition to the enactment of the Criminal Code as an umbrella for criminal law, there is also evidence in certain aspects of community life of the application of criminal customary law in the form of sanctions in the form of fines and exclusion from social circles. visible in social life. Problem formulation: 1. Why do Todanara village communities tend to resolve adultery cases through customary legal mechanisms, 2. How effective is the imposition of customary sanctions against criminal acts of adultery in Todanara village, East Ile Ape District, Lembata Regency? This research aims to find out, analyze and explain the reasons or causes of society using customary law and resolving adultery cases through customary law mechanisms as well as knowing and analyzing the effectiveness of the imposition of customary sanctions against the crime of adultery in Todanara Village, Ile Ape Timur District, Lembata Regency The research method used in this thesis uses empirical juridical research methods or field research. Results of research on trends in the use of customary law and the effectiveness of the imposition of customary sanctions against acts of adultery in Todanara Village, Ile Ape Timur District, Lembata Regency, the community still upholds cultural values ​​that bind communities to one another within the framework of family harmonization. The community also maintains family integrity so that it uses customary law as a persuasive approach to maintain broken social relations. The suggestion is that the government of Todanara Village, Ile Ape District, Lembata Regency can play an active role in increasing legal awareness through socialization and legal counseling to create a community that is aware of the law and that traditional leaders create a consensus with the community to create customary law with binding force so that it has a deterrent effect. for perpetrators of criminal acts of adultery and in applying customary sanctions, traditional leaders must reaffirm the customary rules that have been agreed upon, then provide customary sanctions that can minimize cases of adultery.
Co-Authors Alesandro Umbu Rangga Pahada Angela Gabriela Bupu Arief Fahmi Lubis Arya T. Putra, Nyoman Gede Asa, Paskalia Aprilia Christanti Bhisa Vhitus Wilhelmus Cahyono, Albert Dwi Cici Paramita Indah Ayu Tamara Bili Daud Dima Tallo Debi F. Ng. Fallo Debi F.Ng. Fallo Deddy R. Ch. Manafe Dedo Ngara, Rambu Claudia Magi Durang, Agustina Fanggi, Rosalind A Filmon Lopo Frans A. Kabnani Frans Reumi, Frans Gideon Tasi Hartarto, Nurcahyo Dwi Hendra Abednego Halomoan Purba Heryanto Amalo Jolo, Valerio Roberto Laki Nuwa Kadja, Thelma S. M. Kian, Darius Antonius Klaran, Adriano Y Kornelia Melansari Deran Lewokeda lega, maria yosefa elista Leo, Rudepel Petrus Making, Philadelfianus J. O Manafe, Deddy R. CH Manilani, Flora Apriliana Manit, Charlens Elmaden Manuain, Orpa G Manuk, Weldo Susanto Maria Odilia Kolo Maritha Almeida Soares Fahik Masu, Renny Rebeka Masu, Reny Rebeka Mubarok, Sharul Nadya Novia Lado Naga, Dian Constantia Stelariani Nomleni, Hizkia Rifandisa Patricia Morisa Banfatin Pello, Jimmy Pelupessy, Ainurrafiqa Petronela Yelita Engkot Pian, Marlan Reny Rebeka Masu Rohayati , Ade Cici Rois, Nur Rola, Yustina Rosalind Angel Fanggi, Rosalind Angel Rudepel Petrus Leo Rumalean, Zonita Zirhani Sinlaeloe, Lucky Isakti Sinurat, Aksi Solekha, Mohammad Sonbay, Gicella Tanuab, Seppin Leiddy Usman, Ramadhan Yohana Yosiana Djara Dima