Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.097
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Prosiding Seminar Nasional Pakar Ensiklopedia of Journal ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Ensiklopedia Education Review Mendapo: Journal of Administrative Law Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti METRIK SERIAL TEKNOLOGI DAN SAINS Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Metrik Serial Humaniora dan Sains Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan JURNAL HUKUM STAATRECHTS Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting Amicus Curiae Jurnal Cendekia Ilmiah
Elsi Kartika Sari
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2019.MTK DALAM USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT (TIMAH) YANG DILAKUKAN SIN HO ALIAS AHO DI KABUPATEN BANGKA BARAT Widya Natalia Halim; Elsi Kartika Sari
Metrik Serial Humaniora dan Sains Vol. 1 No. 1 (2020): Metrik Serial Humaniora dan Sains
Publisher : Konsorsium Cendekiawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51616/huma.v1i1.103

Abstract

Pengambilan kekayaan alam dalam perut bumi diatur khusus dalam UU No. 4 Tahun 2009. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, supaya mendapatkan izin pertambangan, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis lingkungan dan finansial. Usaha petambangan diperlukan Izin Usaha Pertambangan. Metode penelitian yuridis, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, keseimpulan secara logika dedutif. Dalam pekara Nomor 38/PID.SUS/2019.MTK terhadap SIN HO alias AHO. Pertambangan rakyat yang dilakukan di Dusun Suntai Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, telah beroperasi kurang lebih selama 3 hari menggunakan alat sederhana (mesin pompa, pipa, dan selang). Majelis Hakim menyatakan perbuatan Penambangan yang dilakukan Sin Ho tanpa memiliki IUP, IUPR dan IUPK dalam ketentuan berikut: Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009. Oleh Karena itu Hakim menggunakan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No, 7 Tahun 2014 jo Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, namun memberi sanksi pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak sesuai yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (TIMAH) DALAM KAWASAN HUTAN YANG DI WILAYAH KUBU KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN Fransisca Chatharina Yulian; Elsi Kartika Sari
Metrik Serial Humaniora dan Sains Vol. 1 No. 1 (2020): Metrik Serial Humaniora dan Sains
Publisher : Konsorsium Cendekiawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51616/huma.v1i1.104

Abstract

Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Secara sederhana pertambangan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara). Dalam kegiatan pertambangan dapat memanfaatan tanah yang terdapat dalam Kawasan Hutan, pada prinsipnya harus sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan penggunaannya yang menyimpang dengan fungsi dan peruntukkanya. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder,diolah secara kualitatif menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Pertambangan kawasan hutan harus mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 PP No 24 Tahun 2010. Pertambangan timah dalam kawasan hutan di Kabupaten Bangka Selatan, diatur Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral timah harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur, dan harus memiliki Izin Penggunaan Kawasan Hutan. Apabila tidak memiliki naik Izin Usaha Pertambangan serta tidak ada IPPKH, dikenakan sanksi Pasal 158UU No. 4 Tahun 2009 hukuman kurungan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jo Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
PERTAMBANGAN BATU KAPUR OLEH I MADE SUKARAJA DI KABUPATEN BADUNG, BALI (Studi Kasus: Nomor 1105/Pid.Sus/2016PN.Dps) Natasha Elza Jauhara; Elsi Kartika Sari
Metrik Serial Humaniora dan Sains Vol. 1 No. 1 (2020): Metrik Serial Humaniora dan Sains
Publisher : Konsorsium Cendekiawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51616/huma.v1i1.105

Abstract

Seluruh bahan tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum sebgai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Pasal (2) jo Pasal 8 UUPA menyatakan bahwa Negara memiliki wewenang untuk menguasai dan mengatur segala kekayaan atas sumber daya alam yang terkandung di dalam Indonesia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk melakukan suatu usaha pertambangan diperlukannya Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 4 Tahun 2004. Metode penelitian Normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan secara logika dedutif. Dalam perkara Nomor 1105/Pid.Sus/2016/PN.Dps. Pertambangan Batu Kapur yang dilakukam I Made Sukaraja tanpa memilik Izin Usaha Pertambangan dapat dikatakan sebagai perbuatan Ilegal, dapat dikenakan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diatur dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 jo Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2018, namun Majelis Hakim memberikan sanksi Pidana selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
PENCABUTAN IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT. SEBUKU TANJUNG COAL BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 503/121/DPMPTSP/2018 (STUDI PUTUSAN PTUN BANJARMASIN NOMOR: 5/G/2018/PTUN.BJM.) Nanda Citra Widya; Elsi Kartika Sari
METRIK SERIAL HUMANIORA DAN SAINS (E) ISSN: 2774-2377 Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Bekasi: Konsorsium Cendekiawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izin (verguning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam praktik, pencabutan IUP sering menimbulkan sengketa hukum antara Pemerintah dengan Pemegang IUP. Hal ini membuat penulis tertarik menjabarkan Pencabutan IUP Operasi Produksi Batubara PT. Sebuku Tanjung Coal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018. Metode penelitian yuridis, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan secara logika deduktif. Pencabutan yang dilakukan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 terhadap IUP PT. STC yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 545/63/IUPOP/D.PE/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. STC seluas 8.990,38 ha yang berlokasi di Pulau Sebuku, tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 119 Undang-undang Minerba jo Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. PT. STC dapat mengajukan pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/121/DPMPTSP/2018 melalui Pengadilan
Pertambangan Pasir dan Tanah Urug Tanpa Izin Pertambangan Rakyat yang Dilakukan Secara Perorangan (Kenny Sugita) Di Kawasan Aliran Sungai dan Sawah di Desa Ngastemi Kecamatan Bangsal, Mojokerto Jawa Timur (Studi Kasus Nomor 145/Pid.Sus/2019/Pn Mjk). Indrawati, Sutrani; Sari, Elsi Kartika
Metrik Serial Teknologi dan Sains Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Konsorsium Cendekiawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51616/teksi.v3i1.273

Abstract

Untuk menjalankan usaha pertambangan diperlukan izin merupakan keputusan administatur pemerintah yang memiliki wewenang sebagai bentuk izin atas permintaan masyarakat kepada negara sesuai dengan perundang-undangan. 1 Akibat dari pertambangan masyarakat yang dilakukan tanpa izin dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan warga setempat di kawasan tersebut. Bagiamana pertambangan pasir dan tanah urug tanpa izin pertambangan rakyat yang dilakukan secara perorangan di Kawasan aliran sungai dan sawah di Desa Ngastemi Bangsal Mojokerto Jawa Timur. Metode penelitian normative bersifat deskriptif dengan data sekunder serta analisis kualitatif dengan kesimpulan secara deduktif. Pertambangan pasir dan tanah urug di Desa Ngastemi Bangsal Mojokerto Jawa Timur diatur dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014, setiap penambangan harus memiliki Izin dari Bupati. Oleh karena itu apa yang dilakukan secara perorangan (Kenny Sugita) di Kawasan aliran sungai dan sawah tanpa izin dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 20 ayat1 Peraturan Bupati jo Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, namun hakim hanya memberikan keputusan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan hakim tidak menjatuhkan sanksi administratif dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
Tanggung Jawab Perhimpunan Pemilik dan Penghuni (P3srs) Terhadap Peningkatan Kualitas Bangunan Apartemen Sejahtera Surabaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Studi Kasus Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/Pn.Sby) Milaniawati, Willy; Sari, Elsi Kartika
Metrik Serial Teknologi dan Sains Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Konsorsium Cendekiawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51616/teksi.v3i1.274

Abstract

Peningkatan kualitas ialah pembangunan kembali Rumah Susun yang dilakukan melalui pembongkaran, penataan, dan pembangunan, karena tidak laik fungsi, tidak dapat diperbaiki dan dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya bagi pemilikan rumah susun. Permasalahannya bagaimana tanggung jawab P3SRS terhadap peningkatan kualitas serta bagaimana perjanjian mitra dalam peningkatan kualitas Apartemen Sejahtera Surabaya antara P3SRS dengan PT Margamas Griya Realty. Metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif dengan data sekunder dan data primer serta analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulannya metode deduktif. Tanggung jawab P3SRS Pasal 75 ayat 3 mempunyai kewajiban P3SRS terhadap hak bersama rumah susun. Peningkatan kualitas rumah susun didasarkan Pasal 61 jo Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2011 disetujui 60 % pemilik dituangkan Surat Persetujuan No. 640/17679/436.7.5/2018. Perjanjian Kerjasama Mitra No. 06-TSA/II/2019 peningkatan kualitas terhadap bangunan didasarkan teori tanggung jawab Contractual Liability antara P3SRS dengan PT Margamas Griya Realty, namun dalam pelaksananya PT. Margamas Griya Realty melakukan wansprestasi Perjanjian Kerjasama Mitra terdapat 90 dari 320 pemilik Apartemen belum mendapat penggantian uang/ganti rugi pelaksanaan peningkatan kualitas bangunan, sesuai Pasal 1234 KUH Perdata mewajibkan PT Margamas Griya Realty memberi penggantian biaya, kerugian dan bunga
The Influence of Legal Culture on Business Actors' Compliance in Hazardous Cosmetic Products in Indonesia Sofia; Dede Mulyanah; Elsi Kartika Sari
Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting Vol. 5 No. 1 (2025): Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/dawatuna.v5i1.5865

Abstract

This study aims to analyze the influence of legal culture on business actors' compliance in producing cosmetics that are safe and free from hazardous materials. Legal culture that includes norms, values ​​and traditions in the application of law has an important role in determining the level of business actors' compliance with existing regulations. In the context of the cosmetics industry, compliance with regulations is highly dependent on legal awareness, effective supervision, and strict sanctions for violations. A strong legal culture accompanied by an understanding of business ethics and consistent law enforcement can encourage business actors to prioritize consumer safety. Conversely, a weak or ineffective legal culture tends to reduce the seriousness of business actors in complying with safety standards that can pose a risk to public health. The formulation of the problem obtained from this study is How is business actors' compliance with hazardous cosmetic regulations? ⁠And how is the BPOM regulation for hazardous cosmetics in Indonesia?. Therefore, a supportive legal culture and a strict law enforcement system are very important in creating a safe and sustainable cosmetics industry. This study is expected to provide a deeper understanding of the relationship between legal culture and compliance of cosmetic business actors.
Fenomena Minimnya Tingkat Kejujuran Mahasiswa Dalam Penyelesaian Tugas Akhir di Lingkungan Pendidikan Komeni, Wirdi Hisroh; Bintang, Cantika Ramadhani; Azhari, Rizka Anugrah; Sari, Elsi Kartika
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5146

Abstract

Final Assignment is a scientific work prepared by students in each state or private higher education institution, based on the results of research on a problem which is carried out carefully with the direction of the supervisor. This research examines student dishonesty in completing final assignments. In this case, honesty should be a principle that must be adhered to by students. However, until now, there is still the problem of student dishonesty. This research aims to determine the forms of academic honesty behavior when facing exams among students and what are the reasons underlying academic honesty and dishonesty behavior during exams among students. As information from the results of observations, interviews and documents that support this research. This research data analysis method consists of three steps using the Miles and Huberman model of data reduction, data presentation, drawing conclusions, and validation. The results of this research. The results of this research need to know what factors cause the low level of honesty of students in completing final assignments and solutions and roles are needed by educational institutions in dealing with this problem in order to reduce the number of students who act dishonestly in writing scientific work.
BUDAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER Manurung, Susi Marlinda; Jessica, Jessica; Sari, Elsi Kartika
Ensiklopedia Education Review Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v6i3.1726

Abstract

Abstract: Computers initially began to develop in 1940 in the first generation. Along with the development of the computer also helped develop which was called a computer program. Computer programs are a matter that cannot be separated from the computer itself, therefore many people do piracy against these computer programs. The computer program itself is one form of copyrighted work regulated in Law No. 28 year 2014 about Copyright. But in practice there are still many people who pirate the Computer Program so that it requires a law enforcement, especially the enforcement of criminal law against piracy of computer programs.Keywords: Computer Program, Copyright, Criminal Law
BUDAYA HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN UU ITE DI INDONESIA Silalahi, Andreas Parasian; Maulana, Ifan; Sari, Elsi Kartika
Ensiklopedia Education Review Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v6i3.2849

Abstract

Abstract: This research discusses the influence of Indonesian legal culture on the enforcement of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The background explains the shift in societal interactions due to developments in information technology followed by new challenges, such as the spread of false information and hate speech. The ITE Law, which was designed to create a safe digital space, has received criticism for potentially limiting freedom of expression. The creation of legal cases involving the public in the implementation of the ITE Law shows that there is a dilemma related to the existing legal culture, where if the public respects the regulations, law enforcement can be effective, but if there is skepticism, the implementation can be counterproductive. This research also covers aspects of public understanding and awareness, reactive legal culture, as well as challenges for law enforcement in understanding technological developments. In conclusion, the form of interaction between legal culture and the implementation of the ITE Law in Indonesia shows the complexity that influences public trust in the law and its enforcement process, thus creating the phenomenon of self-surveillance in the digital realm.Keywords: Legal culture, Law Enforcement, Implementation of the ITE Law
Co-Authors Afriyandi, Muhammad Rizcky Agung Pratama Ahmad Sabirin Andi Wulan Rahmadania Anriyani, Dian Arif, Heru Wira Astaman Azhari, Rizka Anugrah Azzahra, Sri Rezeki Biner Sihotang Bintang, Cantika Ramadhani Cecilia Febrina Dede Mulyanah Erna Rahma Balgis Faizah Anindita Feisal, Azwar Firwanda Sandi Pradipta Fransisca Chatharina Yulian Gabriella Bridget Tarandung, Helena Haekal Amalin Firdany Putra Herianto, Fandy Ifan Maulana Indah Putri Wijayanti Indrawati, Sutrani Intan Amara Dewi, Adinda Jeremy Arnold Christian Bangun Jessica Jessica Kara Morinka Kasman Ely Komeni, Wirdi Hisroh Mansur, Habil Ma’ruf Manurung, Susi Marlinda Maritza, Allya Lavenia Masayu Nilam Permata Sari Milaniawati, Willy Muh. Najib Muhammad Ariq Muhammad Jafar Shodiq Muhammad Rizcky Afriyandi Nadia Ayu Pratiwi Nancy Glhoria Situmorang Nancy Glhoria Situmorang Nanda Citra Widya Natasha Elza Jauhara Ninuk Wijiningsih Nurhandayani, Pina Perdana, Mochamad Roland Permata Sari, Masayu Nilam Putri, Batari Abdi Rahmadania, Andi Wulan Rajasa, Ahimsa Prima Randhy, Muhammad Rosisca, Napoleon Rumbiak, Joan Rossy Selly Marlianti Sihotang, Biner Silalahi, Andreas Parasian Situmorang, Nancy Glhoria Sofia Tira Varany, Yacinta Umboh, Giovani Phalden Widya Natalia Halim Zafira, Syarifa