Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

BUDAYA HUKUM DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA TRANSAKSI ONLINE Rumbiak, Joan Rossy; Maritza, Allya Lavenia; Mansur, Habil Ma’ruf; Sari, Elsi Kartika
Ensiklopedia Education Review Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v6i3.2241

Abstract

Abstract: Buying and selling transactions are very important economic activities in human life. The development of information technology has changed the way we transact, one of which is the rise of online buying and selling transactions. The main problem that is the focus of this study is what factors influence the level of legal awareness of sellers and consumers in online transactions and what obstacles are faced in implementing the Consumer Protection Law in the era of online transactions. This study uses the Normative Legal Research and Empirical Legal Research methods because they focus on legal principles and focus on social realities regarding people's legal awareness in the era of online transactions. The results of this study indicate that the factors that influence the level of legal awareness of a seller and consumer are in the education factor, both formal and non-formal education, because it can determine the extent to which a seller/consumer can have an understanding of the importance of selling with the standards referred to in the UUPK, other factors are experience, profit motivation, and age. The obstacles faced in online buying and selling transactions are the broad and dynamic scope of transactions, Unclear Seller Identity, Misleading Product Quality and Information, Low Consumer Legal Awareness, and Imperfect Regulations in dealing with the phenomenon of online transactions.Keywords: Online Buying and Selling Transactions, Legal Culture, Legal Awareness
BUDAYA HUKUM INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA Rosisca, Napoleon; Anriyani, Dian; Herianto, Fandy; Sari, Elsi Kartika
Ensiklopedia Education Review Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 3 Desember 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v6i3.2237

Abstract

Abstract: Corruption is a serious problem in Indonesia that adversely affects economic growth, weakens law enforcement and reduces public trust in government institutions. Indonesia's legal culture is influenced by factors such as traditional values, religion, and complex social systems. The main problem in this paper is how the implementation of laws related to corruption is in line with the legal culture that exists in Indonesia and how the substance of the law is able to maintain awareness of corrupt behavior in Indonesia. The research method used is normative legal law and how to collect data with literature studies, qualitative analysis and how to draw conclusions with the deductive method. The conclusion in this research is that the implementation of law in eradicating corruption in Indonesia still faces great challenges due to the influence of the existing legal culture and public awareness of corruption is still low even though there are laws governing it, inconsistent law enforcement, lack of socialization and a social culture that considers corruption to be commonplace which is the main obstacle. Without a comprehensive change in the legal system and culture, the eradication of corruption will be difficult to succeed.  Keywords: Legal Culture, Corruption, Law Implementation
BUDAYA HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Kara Morinka; Erna Rahma Balgis; Elsi Kartika Sari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7109

Abstract

Budaya hukum perlindungan anak di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan luas, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak anak, lemahnya penegakan hukum, dan pengaruh tradisi yang tidak mendukung. Rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu apa faktor penyebab budaya hukum perlindungan anak belum bisa diterapkan? dan apa solusi atas faktor yang menjadi hambatan penerapan budaya hukum perlindungan anak? Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang menggambarkan permasalahan dalam budaya hukum dalam penerapan tentang perlindungan anak. Penelitian Normatif yang menggunakan bahan-bahan mengenai literatur-literatur atau jurnal tentang budaya hukum dalam penerapan tentang perlindungan anak serta dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor ekonomi seperti kemiskinan memperburuk kerentanan anak terhadap eksploitasi, kekerasan, dan minimnya akses pendidikan. Selain itu, fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan layanan rehabilitasi masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Budaya yang menganggap kekerasan fisik sebagai disiplin juga menjadi tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah strategis seperti edukasi publik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan sanksi tegas, serta pemberdayaan ekonomi melalui program sosial. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya, dan media sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.
Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Andi Wulan Rahmadania; Muhammad Rizcky Afriyandi; Masayu Nilam Permata Sari; Elsi Kartika Sari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6296

Abstract

Legal culture is a reflection of the mindset, attitudes, and behavior of society towards applicable legal regulations, playing an important role in the formation of legal awareness. In Indonesia, legal culture is formed from a combination of customary values, religion, and the influence of the colonial legal system. Amendments to the Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 replace the old Criminal Code left behind by the Dutch which is considered no longer relevant, by adjusting criminal regulations to the values ​​of modern society and paying attention to customary law as "living law." The new Criminal Code introduces various controversial provisions related to insulting the government, freedom of expression, and the implementation of the death penalty, which have triggered various responses from society and influenced the existing legal culture. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach to identify the influence of changes to the Criminal Code on legal culture in society. The results show that the integration of customary law in the Criminal Code strengthens local cultural values ​​and a sense of justice, but faces challenges related to its implementation in accordance with the principles of legality and human rights. The role of local governments in issuing relevant regulations is important so that customary law can be implemented effectively. The integration of customary law into the Criminal Code is expected to enrich the Indonesian legal system in accordance with social developments, as well as support the development of a more inclusive legal culture that reflects the characteristics of Indonesian society
Budaya Kawin Kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat Merugikan Hukum di Indonesia Shodiq, Muhammad Jafar; Arif, Heru Wira Astaman; Sari, ⁠Elsi Kartika
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol 21 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v21i1.906

Abstract

Kawin kontrak merupakan praktik perkawinan sementara yang marak terjadi di Puncak Bogor, Jawa Barat, dan melibatkan banyak warga negara asing (WNA) khususnya dari Timur Tengah. Praktik ini bertentangan dengan hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan keabadian dan pencatatan dalam perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang melarang perkawinan semu. Selain itu, kawin kontrak melecehkan martabat perempuan karena sering kali hanya berujung pada eksploitasi seksual dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan. Faktor budaya parokial, seperti stigma "perbaikan keturunan" dan rendahnya kesadaran hukum, memperparah fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis aspek legalitas kawin kontrak serta menawarkan solusi hukum dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat, penerapan peraturan daerah, sosialisasi fatwa MUI tentang keharaman kawin kontrak, edukasi hukum masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kolaborasi lintas lembaga juga diperlukan untuk mengatasi praktik ini secara komprehensif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan budaya kawin kontrak di Indonesia, khususnya di Puncak Bogor, dapat diminimalisasi.
Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum Haekal Amalin Firdany Putra; Jeremy Arnold Christian Bangun; Firwanda Sandi Pradipta; Elsi Kartika Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1256

Abstract

Budaya hukum yang kuat menjadi fondasi penting dalam mendukung supremasi hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia, karena budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat dalam mematuhi dan menghormati hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan budaya hukum dalam mendukung supremasi hukum di Indonesia serta mengidentifikasi upaya-upaya strategis untuk membangun budaya hukum yang kokoh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-deskriptif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang baik dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, sedangkan lemahnya budaya hukum tercermin pada fenomena ketimpangan penegakan hukum, rendahnya keteladanan aparat, dan tingginya praktik permisif masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Implikasinya, penguatan budaya hukum harus dilakukan melalui pendidikan hukum yang komprehensif, keteladanan aparat penegak hukum, pemanfaatan media massa dan teknologi informasi, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar tercipta sistem hukum nasional yang demokratis, adil, dan berintegritas
Peranan Budaya Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon Cecilia Febrina; Faizah Anindita; Kasman Ely; Elsi Kartika Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1396

Abstract

Kasus pembunuhan Vina di Cirebon membuka wacana baru mengenai pentingnya budaya hukum dalam memengaruhi jalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Tragedi ini menarik perhatian publik karena dianggap menyimpan banyak kejanggalan dalam proses hukum, serta memunculkan partisipasi aktif masyarakat dalam menuntut keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya hukum masyarakat dalam merespons kasus tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara. Menggunakan pendekatan normatif dan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji bagaimana interaksi antara budaya hukum masyarakat, kelembagaan penegak hukum, dan dinamika sosial memengaruhi legitimasi sistem peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat dari pasif menjadi partisipatif mampu menjadi tekanan moral terhadap aparat hukum, namun sekaligus menimbulkan dilema ketika opini publik mendominasi sebelum proses pembuktian tuntas. Di sisi lain, kelemahan struktural dalam penyidikan awal, birokrasi hukum yang kaku, rendahnya literasi hukum, serta intervensi politik dan tekanan media sosial memperburuk kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan budaya hukum yang rasional, kritis, dan partisipatif guna mewujudkan keadilan yang substantif dan sistem hukum yang berintegritas di masa mendatang
Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia Randhy, Muhammad; Nurhandayani, Pina; Pratama, Agung; Sari, Elsi Kartika
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v7i2.7912

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia, yang menjadi fenomena kompleks akibat kemajuan teknologi, lemahnya literasi hukum, dan konsumtivisme masyarakat. Latar belakang masalah menunjukkan bahwa budaya hukum di Indonesia seringkali ditandai dengan kesadaran hukum yang rendah, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakseimbangan antara norma hukum tertulis dan penerapannya. Dalam konteks pinjaman online, banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga rentan terhadap risiko dari penyedia layanan ilegal. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menganalisis peraturan hukum, kebijakan, dan produk hukum lainnya yang relevan. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan laporan yang terkait. Penelitian ini mengkaji fenomena dari sudut pandang teori subsistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya substansi, struktur, dan budaya hukum dalam keberhasilan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta menekan praktik pinjaman online ilegal. Budaya hukum Indonesia yang cenderung toleran terhadap pelanggaran kecil, dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan, tekanan konsumtif, dan lemahnya pengawasan, menjadi tantangan utama. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan masyarakat untuk memperkuat budaya hukum, meningkatkan literasi hukum dan keuangan, serta menciptakan ekosistem layanan keuangan yang aman dan sesuai aturan.
MASALAH DALAM SISTEM PRE PROJECT SELLING APARTEMEN GRAND CUT MEUTIA Nancy Glhoria Situmorang; Kartika Sari, Elsi; Situmorang, Nancy Glhoria
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 1 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i1.15252

Abstract

The Pre Project Selling system is a method of selling apartments that is used before the building process is complete. The developer, the buyer, and the guarantor agency all profit from this system since it allows marketing to take place even before construction is started. The PPJB. 401/Pdt.G/2020/Pn.Bks, which claims that the developer has breached promises, is accurate. This is known as the Pre-Project Selling System, but in reality it leads to many violations. It is normative juridical research-which is based on secondary data, analytical descriptive with inductive conclusions-was conducted to address these issues. The findings of the investigation, the analysis, and the judgment, all in one ruling decision number 401/Pdt.G/2020/Pn.Bks by the judge has imposed a sanction in which the company Selaras Mitra Sejati states that the developer has correctly broken a promise as described in the order letter in Article 8 Paragraph G there that after which the purchase order was merged with the PPJB. the judge's decision stating that the developer broke promises, such as the UURS regarding sanctions in Article 110, the sanctions that must be fulfilled in this decision are appropriate because they did not submit the PPJB for Grand Cut Meutia Apartments.
Fenomena Minimnya Tingkat Kejujuran Mahasiswa Dalam Penyelesaian Tugas Akhir di Lingkungan Pendidikan Komeni, Wirdi Hisroh; Bintang, Cantika Ramadhani; Azhari, Rizka Anugrah; Sari, Elsi Kartika
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 4 No. 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5146

Abstract

Final Assignment is a scientific work prepared by students in each state or private higher education institution, based on the results of research on a problem which is carried out carefully with the direction of the supervisor. This research examines student dishonesty in completing final assignments. In this case, honesty should be a principle that must be adhered to by students. However, until now, there is still the problem of student dishonesty. This research aims to determine the forms of academic honesty behavior when facing exams among students and what are the reasons underlying academic honesty and dishonesty behavior during exams among students. As information from the results of observations, interviews and documents that support this research. This research data analysis method consists of three steps using the Miles and Huberman model of data reduction, data presentation, drawing conclusions, and validation. The results of this research. The results of this research need to know what factors cause the low level of honesty of students in completing final assignments and solutions and roles are needed by educational institutions in dealing with this problem in order to reduce the number of students who act dishonestly in writing scientific work.