Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.283
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Lembaran Ilmu Kependidikan Buletin Perpustakaan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Unnes Political Science Journal Jurnal Manajemen Pelayanan Publik JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Ilmiah Syi'ar Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes SWARNA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Radisi Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM) Jurnal Ilmiah Syi'ar
Ridho Harta, Ridho
Universitas Terbuka
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Transportation Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Prophetic Leadership Study: A Narrative Review on Islamic Banking Institutions Indra Pratama Putra Salmon; Bambang Agus Diana; Ridho Harta; Jufri Yandes
JURNAL ILMIAH SYI'AR Vol 23, No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/syr.v23i1.9936

Abstract

Islamic banking organizations that show two sides of achievement targets, namely economic achievements and socio-religious mission achievements, also bring two consequences, whether they have to lead the organization towards content marketing or carry out only socio-religious missions. In this context, organizational leaders have a strategic role in making Islamic banking institutions capable of optimally achieving their goals. This study aims to explain whether prophetic leadership can balance the current situation with beliefs that are pretty convenient to understand and; see what variables are relevant to the prophetic leadership variable when applied to Islamic banking institutions. This article uses a phenomenon-based foundation in Islamic banking and its governance policies as the object of study. A narrative review of literature studies is the primary approach in writing articles. The study results show that the issue of leadership with prophetic issues has a pattern that follows the specificity of the locus of study (Islamic banking institutions), which indicates that the modern leadership widely displayed in Western literature is not the best. The relevance and superiority of prophetic leadership in maintaining the professionalism and morality aspects of performance to balance economic activities with social activities amid the rapid issue of banking capitalism in Indonesia. Through Maqasid ash-Shariah on, the policies of Islamic banking institutions in Indonesia, prophetic leadership can go hand in hand with business processes and their application to Islamic banking. The implication of this study is to provide an understanding that prophetic leadership, which has been applied long before the emergence of Western leadership models, is still very relevant in dealing with changing times and is opposed to being an alternative to leadership in the modern era like today.
PENERAPAN TELEWORK HUBS PADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH: PELUANG DAN TANTANGAN Indra Pratama Putra Salmon; Ridho Harta; Ardik Ardianto; Amud Sunarya
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4367

Abstract

Utilization of tools and adoption of technology-based work systems (ICT) in the midst of the wide reach of remote tertiary institutions (PTJJ) and the high number of resources is still not optimal. This research uses qualitative methods with a phenomenon-based approach. Narrative reviews of literature studies are the main approach in writing reviews by applying systematic, empirical, and evidence-based protocols. The data and information included is credible, transparent and accountable as a source of research. The object of study is the flexible working space practice at the Ministry of Finance which is then placed in the framework of the PTJJ institution, namely the Open University. The results of the study show that optimizing the use of tools and adopting technology-based work systems (ICT) through the telework hubs framework has the opportunity to drive several performance variables for PTJJ institutions such as work ability, motivation, working conditions and cooperation/collaboration. Some of these variables are important variables in the framework of educational industry competition and the dynamics of challenges in resource management at PTJJ institutions, both managing resources or managed resources. The novelty of this study is research on work flexibility schemes which have not been widely studied, especially in PTJJ institutions in Indonesia. The main implications of the research are preparation recommendations in the context of optimizing the use of tools and the adoption of technology-based work systems (ICT) in PTJJ.AbstrakPemanfaatan tools dan pengadopsian sistem kerja berbasis teknologi (ICT) di tengah luasnya jangkauan lembaga perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ) dan tingginya jumlah sumber daya masih belum optimal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berbasis fenomena. Tinjauan naratif dari studi literatur menjadi pendekatan utama dalam penulisan kajian dengan menerapkan protokol sistematis, empirik, dan berbasis bukti. Data dan informasi yang dicantumkan merupakan data-data kredibel, transparan, dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai sumber kajian. Objek kajian berupa praktik flexible working space di Kementerian Keuangan yang kemudian diletakkan pada kerangka kerja lembaga PTJJ yakni Universitas Terbuka. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimasi pemanfaatan tools dan adopsi system kerja berbasis teknologi (ICT) melalui kerangka telework hubs berpeluang mendorong beberapa variabel kinerja lembaga PTJJ seperti kemampuan kerja, motivasi, kondisi kerja dan kerjasama/kolaborasi. Beberapa variabel tersebut merupakan variabel penting dalam rangka kompetisi industri pendidikan dan dinamika tantangan pengelolaan sumber daya pada lembaga PTJJ, baik sumber daya pengelola atau sumber daya yang dikelola. Kebaruan kajian ini adalah penelitian tentang skema fleksibilitas kerja yang masih belum banyak diteliti khususnya pada lembaga PTJJ di Indonesia. Implikasi utama penelitian yakni rekomendasi persiapan pada konteks optimasi pemanfaatan tools dan pengadopsian sistem kerja berbasis teknologi (ICT) di PTJJ.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKCUKUPAN KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PUSAT KE DAERAH DALAM BIDANG TRANSPORTASI Susanti; Mani Festati Broto; Ridho Harta; Indra Pratama Putra Salmon
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6249

Abstract

Urgensi studi ini adalah belum optimalnya sistem pelimpahan kewenangan yang turut diikuti oleh kinerja kebijakan tata kelola bus antar kota yang masih belum tertata secara optimal oleh bidang perhubungan. Dampak negatif yang paling nyata berupa ketidaknyamanan pengguna layanan transportasi darat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model kecukupan kebijakan Dunn. Pengambilan data diterapkan melalui wawancara, studi dokumen, dan focus grup discussion (FGD) dengan melibatkan sembilan informan. Teknik triangulasi diterapkan untuk memvalidasi data penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ketidakcukupan (inadequacy) dilihat dari konteks pemerintah dan masyarakat. Pada konteks pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya ketertiban pemerintahan, sistem administrasi, campur tangan politik, regulasi keuangan, hukum, konteks pendidikan, konteks teknis, dan lingkungan politis. Sedangkan pada masyarakat antara lain aspek komersial, keamanan publik, nilai-nilai sosial budaya, sosial ekonomi dan makro ekonomi. Temuan sekaligus kebaruan dari penelitian ini menyatakan bahwa perubahan efektifitas berbanding lurus dengan perubahan harga serta berdampak pada pengelolaan terminal, yang mana temuan tersebut menjadi sebuah konsekuensi dan landasan dalam pengendalian kebijakan yang ada. Implikasi kebijakan yang muncul berupa peluang penarikan sebagian kewenangan daerah ke pusat di bidang perhubungan pada kondisi-kondisi tertentu.
STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA BARU (STUDI KASUS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA) Yaya Mulyana; Bambang Agus Diana; Ridho Harta; Yayan Andri
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.8324

Abstract

Berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Baru menarik daya semangat baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah untuk terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana penyangga Ibu Kota Baru, dalam pembangunan infrastruktur tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun daerah. Dalam hal ini membutuhkan suatu kerjasama yang kolaboratif dalam mempersiapkan Infrastruktur sebagai Strategi dalam penataan Infrastruktur ibu Kota Baru. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Kebijakan Penataan infrastruktur Ibu Kota Baru (Studi Kasus Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Tujuan lain dari penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah, berupa strategi kebijakan dengan model kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan Swasta atau dengan masyarakat dalam menata dan mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Baru. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Guidance theory yang digunakan adalah dari Ansell dan Gash (2007:558-561) Mengemukakan 5 Tahapan proses kolaborasi. Hasil Penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru (Studikasus di Kabupaten Penajam Paser Utara). Kolaborasi yang berlangsung antar stakholders terkait Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov. Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat, sudah berjalan dengan baik walupun belum optimal berdasarkan proses Kolaborasi yang di kemukakan Ansell dan Grash antara lain, 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. Sisilain dalam proses penataan infrastruk Ibu Kota Baru menunjukkan progres yang baik walaupun belum optimal dimana peran fartisipasi masyarakat belum sepenuhnya di libatkan, Pengawasan belum maksimal di kewatirkan terjadi hal-hal yang tidak di harapkan apalagi dalam pembangunan Infrastruktur ini memakan anggaran besar, kehewatiran warga yang terdampak masih belum lepas atas paradigma-paradigma seperti terpinggirkan atau termarjinalkan oleh pendatang walaupun persiapan dalam rangka meningkatkan mutu SDM terus di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun setempat. Adapun temuan konsep baru dalam penelitian ini adalah pengawasan partisipatif, yang akan memperkuat indikator Proses kolaborasi selain , 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to
Peningkatan Talenta Manajemen Aparatur Desa Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Di Desa Mulyasari Kecamatan Banjar Patroman Kota Banjar Ridho Harta; Bambang Agus Diana; Dwi Putranto Riau; Tora Akadira
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Radisi Vol 2 No 2 (2022): Agustus
Publisher : Yayasan Kajian Riset dan Pengembangan RADISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55266/pkmradisi.v2i2.143

Abstract

Talent Management (TM) emerged as a way to build human capacity. For public and private organizations. Building human capacity is the main thing to achieve organizational goals and improve performance. Talent management is how to develop Human Resources (HR). Talent Management as a tool to filter and map employees who have the best talent. HR is managed in a directed and sustainable manner. The purpose of this activity is how to increase the management talent of village officials, especially in compiling digital-based financial accountability reports in the Mulyasari Village government, Pataruman District / Banjar City. This activity method uses (1) the Participatory Rural Appraisal (PRA) model; (2) Participatory Technology Development Model; (3) Community Development Model; (4) Persuasive; and (5) Educational. The research design is a qualitative case study. Technical implementation of preparation activities, implementation of activities and evaluation
The role of social capital in enhancing economic resilience during the Covid-19 Pandemic in Bantul Regency Riyanti, Dwi; Harta, Ridho
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 20, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v20i1.45052

Abstract

This study purposed to examine social capital in economic resilience in Bantul Regency during the pandemic. This study was case study where the data were obtained through interview, observation, and documentation. This study involved Legal Department of Bantul Regional Government, Trade Service, Association of Indonesian Market Traders (APPSI) at Imogiri Market, Semampir Market, Bantul Market, Angkruksari Market, Bantul Market Traders, Angkruksari Market Traders, Ngangkruk Market Traders, Semampir Market Traders, Alfamart Franchise Networked Modern Market Managers in Bantul Regency, Parangtritis Alfamart, and Non-networked Modern Markets Franchise Stores "˜Risky' and "˜Lestari'. This study resulted that the Bantul Regency Government had taken a step in public policy in economic resilience with social capital approach. The success of this social capital-based public policy was seen from the public's acceptance against the policy, a relatively stable economic depth index between 2019-2020, and the involvement of APPSI social organization as a mediator and facilitator between the community and the government. The empowered social capital was the value of cooperation, social networks, and trust in the community. This study still had any limitation and needed to be expanded to produce comprehensive data with some future studies.
Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Agus Diana, Bambang; Sunarya, Amud; Harta, Ridho
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i1.3032

Abstract

The development of e-Government has been a government commitment, as outlined in Presidential Instruction Number 3 of 2003 regarding the Policy and National Strategy for e-Government Development. However, the implementation of this policy has not been entirely smooth at the local government level, causing obstacles to e-Government as a primary tool of governance. One factor hindering the development of e-Government is resistance to change. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that governance at the village level can be modernized through the implementation of Information Technology via Village e-Government. Nevertheless, in-depth research on the application of e-Government in Village Governance is required. The aim of this research is to examine the implementation of e-Government in Citalem Village, Cipongkor District, West Bandung Regency. The research is qualitative with a descriptive approach, utilizing both primary and secondary data obtained through surveys, observations, and literature reviews. The informants were selected using purposive sampling. The research revealed a four-stage model based on the complexity of technology and organization, as well as the level of data and information integration. The planned development of this model involves McFarlan’s Analyst Grid to provide a detailed explanation of strategic modules, high potential areas, supporting elements, and key operational aspects. E-Government in Citalem Village faces challenges due to human resource limitations. Village leaders need to coordinate with the Regency government, provide IT training, and foster motivation to enhance public services through e-Government, aiming for good governance.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Harta, Ridho; Mulyana, Yaya; Agusdiana, Bambang; Andri, Yayan; Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1783-1790

Abstract

Pembangunan Infrastruktur baik darat, laut maupun Infrastruktur udara (bandara) untuk mendukung ibu kota baru yang sudah tentunya dalam proses pelaksanaannya membutuhkan implementasi kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Ibu kota yang berkelanjutan. Menggunakan empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan yaitu Bureaucracies as agencies for implementation; Implementation by degree;. Vertikal versus horizontal implementation; dan Condition that promote implementation. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasi kebijakan. Walaupun peneliti melihat dalam parameter Vertikal versus horizontal implementation yang mana berkaitan dengan sumber daya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja sehingga sebagaian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN. Begitupun terkait Parameter Condition that promote implementation yang berkaitan dengan lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu arah terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan. 
Digital Empowerment in Rural Villages: Unraveling MSEs' Path to Technological Readiness and Sustainability Susanti, Elisa; Alia, Siti; Harta, Ridho
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 1 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i1.46514

Abstract

This study examines the digital readiness of micro and small enterprises (MSEs) in rural Indonesia, aiming to evaluate their readiness and develop a specialized model tailored to rural challenges. Using a mixed-method approach, insights were drawn from 12 articles and 24 business participants across 11 villages, combining systematic literature reviews and in-depth interviews. The methodology focused on analyzing digital readiness dimensions such as strategy, organization, technology, finance, and market integration. Interviews with MSE owners and managers explored factors influencing digital readiness, including the macro environment, technology perceptions, motivation for adoption, social capital, and knowledge-based capabilities. Findings revealed that many rural MSEs possess a basic level of digital readiness, with some lagging due to limited technology use and owner disinterest. Addressing these challenges requires collaboration among governments, educational institutions, local communities, and the MSEs themselves. The study underscores the importance of digital readiness in enhancing the competitiveness and sustainability of rural MSEs. By developing a tailored model and addressing key challenges, rural MSEs can better leverage digital technologies to drive growth and economic development in rural areas.
Pelatihan Kapasitas Pelaku UMKM dalam Mewujudkan Sertifikat Halal Gratis (Sehati) Terhadap Produk UMKM Desa Jayanti Arma, Nur Ambia; Subekti, Rini; Ulfa, Indar Fauziah; Agusdiana, Bambang; Harta, Ridho
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v6i2.6170

Abstract

Desa Jayanti, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Banten memiliki ragam usaha mikro, kecil dan menengah namun masih minimnya produk yang tersertifikasi halal padahal sudah menjadi kewajiban berdasarkan mandat dari Kementerian Agama. Hal ini disebabkan karena minimnya kapasitas umkm terhadap informasi sertifikat halal gratis dan juga kurangnya sosialisasi kebijakan wajib bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman di masyarakat desa Jayanti. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus membantu pelaku usaha di desa Jayanti dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah. Metode yang digunakan dalam program PKM ini yaitu melalui workshop dan pendampingan dengan peserta sebanyak 15 pelaku usaha terpilih. Hasil dari PKM ini yaitu terselenggaranya workshop mewujudkan sertifikat halal terhadap produk UMKM desa Jayanti dengan hasil evaluasi sebanyak 100 % peserta telah memahami proses pengajuan sertifikat halal, dan sebanyak 15 pelaku usaha mendapatkan NIB dan mendaftarkan produknya untuk meraih sertifikat halal
Co-Authors Agus Diana, Bambang Agusdiana, Bambang alia, siti Amud Sunarya Andri, Yayan Ardik Ardianto Ari Karyana Arma, Nur Ambia Bambang Agus Diana Darmanto Dwi Putranto Riau Dwi Riyanti Elisa Susanti Elisa Susanti Elisa Susanti Elisa Susanti Enceng Enceng Enceng Enceng HERI WAHYUDI INDRA PRATAMA PUTRA SALMON Jasrial Jasrial Jufri Yandes Karyana, Ari Mani Festati Broto Mas Halimah Ramadhan, Ndaru Rani Darojah Riau, Dwi Putranto Ricky Patra Hakim Rini Subekti Sawitri Budi Utami Selvi Centia Setiawati Siti Aisyah Susanti Susanti Susanti, Elisa Syarif Fadillah Tora Akadira Ulfa, Indar Fauziah Weningsih, Sri Widiyanto Widiyanto Yaya Mulyana A Azis Yayan Andri Yuli Tirtariandi El Anshori