Claim Missing Document
Check
Articles

Evaluasi Program KUBE Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan Payandro Doni Saputra Sitanggang; Malida Putri; Mia Aulina Lubis
Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan Vol 7, No 1 (2026): SOCIAL INCLUSION
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jisp.v7i1.19083

Abstract

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaatnya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan yang bertujuan untuk mengevaluasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dinas Sosial Kota Medan yang dijalankan di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, yang sudah melalui tahap penjajakan atau sosialisasi, pelatihan, pemberian bantuan barang serta tahap monitoring dan evaluasi. Informan kunci dari penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dan Sekretaris Lurah Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, informan utama yaitu pengurus baik Ketua, Seketaris ataupun Bendahara dari masing-masing KUBE beserta 2 Anggota KUBE dan informan tambahan yaitu Staf  Ahli Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, lalu teori yang digunakan yatu teori evaluasi program CIPP (context, input, process, product) oleh Stufflebeam. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam keempat poin evaluasi tersebut, evaluasi konteks dengan unsur sasaran program dan peluang dalam memenuhi kebutuhan berhasil terlaksana, evaluasi input dan evaluasi proses belum berhasil terlaksana dan secara keseluruhan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tetap dilanjutkan karena memberikan manfaat bagi penerima manfaatnya dengan telah dipenuhinya bantuan berupa barang yang dimohonkan oleh KUBE
SENIORITY, MOBILITY, AND MANAGED ZONING: LIVELIHOOD RESILIENCE OF INFORMAL WORKERS IN RELIGIOUS-HERITAGE TOURISM SITES Ridho, Hatta; Long, Pham Hong; Nasution, Solahuddin; Sinaga, Randa Putra Kasea; Lubis, Mia Aulina
Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi Vol. 10 No. 5 (2026): Volume 10, Nomor 5, October 2026
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jiituj.v10i5.58072

Abstract

Religious-heritage tourism sites are sacred spaces and informal economic ecosystems at once, yet how informal workers sustain their livelihoods under shifting site governance remains poorly understood. This study aims to identify workers’ livelihood resilience strategies and to examine how site governance enables or constrains them. A qualitative, descriptive multi-site case study was conducted at eight religious-cultural tourism sites in Medan, Indonesia, between September 2025 and June 2026. Data came from semi-structured interviews, direct observation, visual documentation, and document review. Informants were selected through purposive sampling with snowball referral, and data were analyzed through thematic coding under Lincoln and Guba’s trustworthiness criteria. Across the eight sites, three strategies recur: seniority-based informal tenure, adaptive concealment and mobility, and formal incorporation into managed vending zones. Site managers respond through tacit tolerance, active relocation, or formal incorporation. None provides structured capital, training, or social protection, and hired vending workers remain largely invisible to governance. Livelihood-resilience theory identifies buffer capacity and self-organization, but learning capacity is absent; workers persist without transforming, and governance protects the sacred core while leaving the surrounding buffer zone weakly managed. The study offers a livelihood-resilience framework linking worker strategies to governance arrangements in sacred-heritage settings. It implies that site managers should formalize access criteria and expand social protection and skills training, especially for hired workers, through inclusive, just-transition-oriented governance, and it proposes a staged plan to implement this.