Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TRANSPARENCY Karya Ilmiah S.1 Ilmu Keperawatan Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara Bunda Edu-Midwifery Journal (BEMJ) Wahana Sekolah Dasar Jurnal Sekolah Dasar (JSD) Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran (JINOTEP) Kajian dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran Jurnal EduHealth JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan) Jurnal Mahasiswa Mengabdi (JIMAWAbdi) Jurnal Psikologi Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI) Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia
Tri Murti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search
Journal : TRANSPARENCY

 1   2   3   4   5 
ABSTRAK Analisis Yuridis Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Putusan Pailit PT. Mandala Airlines (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST) Elyas Franklin; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.756 KB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Yuridis Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Putusan Pailit PT. Mandala Airlines (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST) Elyas Franklin Hasiholan Simanjuntak* Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum** Tri Murti Lubis, SH.,MH*** Terminologi kepailitan sering dianggap sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal dan cacat hukum atas subjek hukum, sehingga kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Padahal, di dalam kepailitan terdapat prinsip commercial exit from financial distress yaitu kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, salah satu caranya adalah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (voluntary petition for self bankruptcy). Prinsip commercial exit from financial distress merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan Perseroan Terbatas. PT.Mandala Airlines telah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST, dalil PT.Mandala Airlines dalam permohonan pailitnya adalah bahwa PT.Mandala Airlines mengalami kesulitan finansial (financial distress) yang berlarut-larut akibat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di Indonesia. Yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, pengaturan prinsip commercial exit from financial distress dalam kepailitan Perseroan Terbatas dan penerapan prinsip commercial exit from financial distress dalam Putusan Pailit PT.Mandala Airlines. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik/internet. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip commercial exit from financial distress tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum yang berkaitan dengan debt collective proceeding. Padahal prinsip commercial exit from financial distress digunakan oleh PT.Mandala Airlines dalam mengajukan permohonan pailitnya, dalil utama permohonan pailit PT.Mandala Airlines adalah karena telah mengalami kesulitan finansial (financial distress) yang berlarut-larut akibat ketatnya persaingan usaha di Indonesia. Sehingga perlu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang lebih mengakomodir kepailitan badan hukum khususnya Perseroan Terbatas.   Kata Kunci : Kepailitan, Commercial Exit From Financial Distress, PT.Mandala Airlines
KEDUDUKAN HAK ISTIMEWA PERSONAL GUARANTOR (PENJAMIN PRIBADI) DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Riris Fatmawati; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.623 KB)

Abstract

ABSTRAK KEDUDUKAN HAK ISTIMEWA PERSONAL GUARANTOR (PENJAMIN PRIBADI) DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS *) Riris F Panjaitan **) Sunarmi ***) Tri Murti Lubis   Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak istimewa personal guarantor (penjamin pribadi) dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini tidak ada pengaturan hukum yang secara jelas mengatur hal tersebut. Adapun permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai personal guarantor (penjamin pribadi) di Indonesia, kemudian apa saja hak istimewa yang dimiliki oleh personal guarantor (penjamin pribadi), dan yang terakhir bagaimana kedudukan hak istimewa personal guarantor apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian disajikan dengan secara deskriptif guna memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai personal guarantor (penjamin pribadi) diatur dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUHPerdata. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 141, Pasal 164 dan Pasal 165. Hak-hak istimewa personal guarantor (penjamin pribadi) terdapat pada Pasal 1430, 1431, 1821, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 KUHPerdata. Kedudukan hak istimewa Personal guarantor (penjamin pribadi) dalam perkara kepailitan Perseroran Terbatas adalah penjamin juga sama dengan debitor utama apabila telah melepaskan hak-hak istimewa yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada dirinya. Oleh karena penjamin adalah seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun perlu dilihat lagi syarat dari kepailitan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1.       Kata Kunci : Penjamin pribadi, Hak istimewa, Kepailitan
PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI KREDIT CU MANDIRI TEBING TINGGI (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinj Kwartaria Gultom; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.606 KB)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI KREDIT CU MANDIRI TEBING TINGGI (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi) Prof. Dr. Sunarmi, SH. M.Hum*[1] Tri Murti Lubis, SH, MH** Kwartaria Saut Marito Gultom*** Credit Union merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, di mana Credit Union memberikan pinjaman berupa uang untuk digunakan oleh anggota agar anggota tersebut dapat memakai uang yang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan seperti untuk konsumsi, biaya kesehatan atau untuk modal usaha.Credit Union didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, oleh karena itu prinsip kekeluargaan masih dipegang teguh dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melaksanakan penelitian ke lapangan secara langsung yaitu ke kantor Koperasi Kredit CU Mandiri Tebing Tinggi. Sebelumnya penulis juga melakukan penelitian hukum normatif terhadap peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman di Koperasi Kredit CU Mandiri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berdasarkan penjelasan atas pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang dimaksud dengan prinsip pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.   Kata Kunci: Koperasi, Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat. *Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU ** Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU ***Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU
PERANAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL PADAPT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN DALAM MENDUKUNG PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE Gabriel Damanik; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.617 KB)

Abstract

ABSTRAK PERANAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN DALAM MENDUKUNG PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE   Gabriel Damanik* Bismar Nasution** Tri Murti Lubis***   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan Satuan Pengendalian Internal dalam mendukung prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT.Perkebunan Nusantara IV Medan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetap kan sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi denganmengumpulkan data pendukung dari literatur, jurnal, dan buku-buku referensiuntuk mendapatkan gambaran masalah yang diteliti dan peneltian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, SPI dalam mendukung prinsip GCG memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan (GCG) juga SPI mengevaluasi terjalinnya kerjasama yang baik antara Komisaris, Direksi, dan organ-organ Direksi sehingga dapat memberi nilai tambah dalam pencapaian sasaran perusahaan. Keberadaan fungsi SPI dalam PT Perkebunan Nusantara IV Medan menjamin efektivitas pengendalian internal dan merupakan mitra strategis dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan serta mendorong proses Governance. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan dalam rangka pemenuhan kepentingan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Satuan Pengawas Internal sebagai departemen audit internal perusahaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan penerapan praktik GCG.     Kata Kunci: Satuan Pengendalian Internal, Good Corporate Governance      
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN KERJASAMA PATUNGAN PMA DAN PMDN (JOINT VENTURE COMPANY) STUDI TENTANG CSR PT. TOYOTA ASTRA MOTOR Priscila Patricia; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.634 KB)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN KERJASAMA PATUNGAN PMA DAN PMDN (JOINT VENTURE COMPANY) STUDI TENTANG CSR PT. TOYOTA ASTRA MOTOR Oleh: Priscila Patricia Yosephin* Bismar Nasution** Tri Murti Lubis***   Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untukberkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbanganantara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.Dimana perusahaan yang dimaksud secara khusus adalah JointVenture Company. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah tinjauan umum tentang Corporate Social Responsibility, pengaturan tentang Joint Venture Company, dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam pengelolaan perusahaan kerjasama Patungan PMA dan PMDN (Joint Venture Company) studi tentang CSR PT. Toyota Astra Motor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka (library research) dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, Corporate Social Responsibility yakni bentuk tindakan suatu perusahaan untuk memberikan suatu perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan melalui peran serta perusahaan tersebut dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Joint venture sendiri yang diartikan sebagai salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Asing dengan Perusahaan Indonesia dengan membentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas. Dalam hal ini PT.Toyota Astra Motor sebagai joint Venture Company yang merupakan badan hukum berbentuk PT, memiliki kewajiban melaksanakan Corporate Social Responsibility dalam pengelolaan perusahaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas.   Kata Kunci: Corporate Social Responsibility,Joint Venture Company, Penanaman Modal       * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
KAJIAN HUKUM KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP PERDAGANGAN ONLINE DI INTERNET (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota) Hana Fairuz; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.764 KB)

Abstract

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada masyarakat wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, kegunaan pajak dapatditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (interconnection networking), yang selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi :Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara kepada Kepala KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap wajib pajak pedagana online adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan Peraturan perpajakan terkait ecommerce sudah ditegaskan kembali dalam SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi ecommerce.Dalam SE-62/PJ/2013 membagi kegiatan ecommerce dalam empat kegiatan besar, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat online Marketplace Merchant menjual barang atau jasa. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT. Solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota untuk menghadapi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yaitu:Mengenai hambatan yang berasal dari dalam (petugas kantor) yaitu kurangnya tenaga frontliner, solusi yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota yaitu perlu ditambahnya tenaga frontliner yaitu: adanya pengenalan dan pelatihan dari kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Medan Kota yaitu mengenai sistem yang baru dari pemerintah misalnya tentang (self assessment) yaitu sistem menghitung sendiri pajak dari masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat (Wajib Pajak). Kata kunci: Kewajiban Pajak, Perdagangan Online, KPP Pratama
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT USAHA RAKYAT DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MICRO BANKING UNIT GUNUNG PUTRI BOGOR Qhairul Manurung; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.277 KB)

Abstract

Untuk mewujudkan fungsi dan mengembangkan potensinya, UMKM perlu didukung oleh pembiayaan, khususnya kredit perbankan. Program pemerintah pada saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan UMKM dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat. Namun, pada praktiknya, sebaik apapun proses penyalurannya, bank tidak akan terlepas dari risiko kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Micro Banking Unit Gunung Putri Bogor hanya dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Peraturan Penyalur KUR terkait restrukturisasi.dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat bermasalah.   Kata Kunci : Penyelesaian Kredit Bermasalah, Kredit Usaha Rakyat, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Micro Banking Unit Gunung Putri Bogor
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM ILEGAL TERKAIT INVESTASI ILEGAL DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MENCEGAH PRAKTEK PENGUMPULAN DANA MASYARAKAT SECARA ILEGAL Tania Siregar; Bismar Nasution; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.509 KB)

Abstract

Pengawasan koperasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keangotaan koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan koperasi Masyarakat diminta waspada dan tidak tergiur dengan bunga tinggi jika berinvestasi di sebuah koperasi. Peringatan itu disampaikan Kementeriaan Koperasi dan UKM disebabkan karena kegiatan investasi illegal yang melibatkan pengurus koperasi. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang upaya pengawasan Otoritas Jasa keuangan dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam illegal serta Usaha Mikro Kecil Menengah dan peran OJK dalam memberikan perlindungan konsumen yang melakukan investasi pada koperasi illegal. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dengan hanya mengelola dan menggunakan data-data sekunder yaitu data yang terdiri dari kajian yang digunakan terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitiaan diketahui bahwa kemudahan izin mendirikan koperasi menjadi salah satu faktor yang membuat koperasi menjadi salah satu faktor yang membuat investasi illegal menggunakan nama koperasi. Istilah koperasi yang sudah lama di masyarakat membuat investasi berkedok koperasi lebih mudah diterima, dibandingkan sejumlah produk investasi di perbankan atau pasar modal. Legalitas dan skema investasi yang tidak jelas,dengan bunga tinggi yang mengiurkan. Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam Ilegal, Investasi illegal
KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PAILIT PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Studi Putusan No.4/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst) Febrian Rosadi; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.971 KB)

Abstract

Kepailitan dalam masyarakat Indonesia bukan lagi hal yang tidak biasa, terutama bagi masyarakat yang memiliki usaha ataupun bagi perusahaan. Kepailitan sering terjadi dalam suatu perusahaan karena ketidakmampuan pihak debitur memenuhi kebutuhan para kreditur.Permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peranOtoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan perusahaan asuransi. Bagaimana akibat hukum terhadap kepailitan perusahaan asuransi.Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pailit No.04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis dengan metode kualitatif. Peran OJK dalam kepailitan perusahaan asuransi, ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK. Akibat hukum terhadap kepailitan perusahaan asuransi dapat berupa akibat yuridis yaitu secara khusus. Akibat yuridis berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu (a) Berlaku demi hukum dimana beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum baik setelah pernyataan pailit maupun sesudah berakhirnya kepailitan maka pernyataan pailit masih tetap mempunyai kekuatan hukum. (b) Berlaku secara Rule of Reason dimana bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan-alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pertimbangan Hakim  dalam Putusan terhadap Permohonan Pailit  pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya No. 04/ PDT – SUS -  PAILIT /2015/ PN .Niaga .JKT .PST bahwa pada dasarnya apabila dalam suatu pemeriksaan perkara telah selesai, sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk merumuskan terlebih dahulu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang di mana pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut. Saran dalam penelitian yaitu harus ada ketentuan lain setelah OJK memberikan sanksi administratif sebelum mengajukan permohonan pailit untuk melindungi kepentingan kreditur Kata Kunci : Pailit, Perusahaan Asuransi[1] *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,Pembimbing I ***Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara II
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK BURUH DALAM KEPAILITAN PT. J AND J GARMENT INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Sri Rosa; Sunarmi Sunarmi; Tri Murti
TRANSPARENCY Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.926 KB)

Abstract

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat kaitannya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengertian tentang kepailitan sendiri lebih jelas terdapat dalam UUKPKPU No.37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1. Namun permasalahan yang selalu muncul berkaitan dengan hak-hak pekerja bila perusahaan dinyatakan pailit adalah kesulitan perusahaan dalam membayar hak-hak normatif pekerja. Pada saat perusahaan tidak membayar gaji karyawannya, maka perusahaan tersebut menjadi debitur dari karyawan dan dapat digugat pailit apabila memenuhi syarat-syarat kepalitan. Berdasarkan hal ini, maka masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaturan Kepailitan di Indonesia, Kedudukan Karyawan terhadap boodel Pailit, Akibat Hukum Kepailitan PT. J and J Garment Indonesia terhadap karyawan.Adapun metode yang dipakai dalam menyelesaiakan penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif atau doktrinal, dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, kemudian data dianalisis dengan metode analisis yuridis normatif. Akibat putusan hukum pailit hak-hak menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kedudukan karyawan perusahaan yang pailit termasuk dalam kreditur preferen atau yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan pasal 95 ayat (4) Serta memberikan perlindungan terhadap hak dari setiap karyawan dalam perusahaan. Akibat hukum kepailitan PT. J and J Garment Indonesia yaitu sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terhadap karyawan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PPU-XI/2003.   Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum Kepailitan, Karyawan
Co-Authors Ahmad Fachruddin Ainun Jariah Alessandro Golfried ANGGI RAMADHANI Anika, Ruri Annisa Rizki Aprilli Dayanti Asngari, Muhammad Muhtar Bisamr Nasution Bismar Nasution Chaidir, Riri Rimbun Anggih Chessa Stefany Dini Permata Sari Elyas Franklin Esti Untari Evelyn Evelyn Ezra Cyntia Febrian Rosadi Franto Bitmen Gabriel Damanik Gunawan Sembiring Hana Fairuz Hanim Nurlatifah Hejar Abdul Rahman Herni Johan Ismonah - Jeni JAudria Loviana Junita Junita Junita Lubis Junita Sari Sari Kusumawati, Retno Kwartaria Gultom lia kamelia Lismar Wahyuni Lucy Karenina Lusy Sri Mahmul Siregar Maruly Agustinus Mega Riana Melati Fitri Melissa Simanjuntak Mismoyo, Parindra Muhammad Hanafiah Juni Nandawika, Itvianoke Jihan Nevara, Gita Addelia Ningsih, Laini Rahayu Nisa, Hoirun Nurul Rahmadhani Nurunnisa Azzahra Priscila Patricia Qhairul Manurung Raditya Riandy Rafly Timothy Rifka Dameyanti Riomaulana Siddik Riris Fatmawati Rohayu, Andini Cindy Rohmah, Aim Mauludzatur Salmiah M.S Serly Marliana Siti Lam'ah Nasution Siti Mas’ula Sri Rosa Suhel Madyono Sukarja, Detania Sunarm Sunarm Sunarmi Susilowati, Reni Tahi Sitorus Tania Siregar Theofeni Yudea Wahyudi Ikhwal Widodo, Adji Wigrha Tommy Wulandari Meikawati Yunanto, Kuncono