Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) JCES (Journal of Character Education Society) Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Government and Politics (JGOP) JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Abdimas Mandalika JP-Publik
M Taufik Rachman
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PELEMBAGAAN MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Hilman Syahrial Haq; M. Taufik Rachman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.11569

Abstract

AbstractThis paper originated from the idea that the implementation of customary law needs to be balanced with the utilization of formal means so that there is no legal gap that can weaken the existence of customary law if the settlement of customary disputes is resolved by the courts based on state law. Institutionalization of community mediation is carried out by institutionally integrating community mediation into the state judicial system through strengthening the peace agreement of the parties in the form of acte vandading to be legally binding as a permanent court decision. Through such efforts, it is hoped that community mediation can take the role of the courts, especially against disputes that are born as a result of the implementation of the rights of indigenous peoples to the principles or norms that govern their communities. Keywords: Community Mediation; Customary Law; State Law AbstrakTulisan ini berawal dari pemikiran bahwa implementasi hukum adat perlu diimbangi dengan pendayagunaan sarana formilnya agar tidak terjadi legal gap yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat jika penyelesaian sengketa adat diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan hukum negara. Pelembagaan mediasi komunitas dilakukan dengan mengintegrasikan secara kelembagaan mediasi komunitas ke dalam sistem peradilan negara melalui penguatan kesepakatan perdamaian para pihak dalam bentuk acte vandading agar berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat tetap. Melalui upaya demikian diharapkan mediasi komunitas dapat mengambil peran pengadilan terutama terhadap sengketa-sengketa yang lahir sebagai akibat dari pelaksanaan hak-hakmasyarakat hukum adat terhadap asas atau norma yang mengatur komunitasnya. Kata Kunci: Mediasi Komunitas; Hukum Adat; Hukum Negara
PENGATURAN STANDARISASI KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA Bahri Yamin; Hilman Syahrial Haq; M. Taufik Rachman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14927

Abstract

There are three reasons why this research was conducted, namely: first, it has not been clearly regulated in the case of premeditated murder regarding whether or not it is permissible to assign Justice Collaborators to one of the perpetrators by the panel of judges. Second, the standardization of maximum and minimum crimes has not been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses. The three pros and cons of the criminal verdict against Barada Richard Eliezer. The legal issue is whether Justice Collaborators status can be given to participating actors in cases of premeditated murder? This journal uses normative research. The results of this study are: first, in cases of premeditated murder, justice collaborator status can be given to witness witnesses who cooperate by way of legal discovery by judges, using legal construction methods. Second, if there is a recommendation from the LPSK against a witness with the status of a witness collaborator in a case of premeditated murder, then the sentence will be reduced under the following conditions: a) When detained for the first time, the maximum penalty is 2 years. Minimum 1 year 6 months. b) during the extension of the detention period, the maximum penalty is 3 years, minimum 2 years. c) at the time of detention by the Prosecutor's Office, the threat is a maximum of 4 years, a minimum of 2 years and 6 months. d) at the time of becoming a defendant or convict, the maximum penalty is 5 years at least 3 years.
Penguatan Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Melalui Penerapan Baitul Arqam Bagi Pemuda Muhammadiyah Saddam Saddam; Iskandar Iskandar; Yudhi Lestanata; Sudarta Sudarta; Rahmad Hidayat; M. Taufik Rachman; Ilham Zitri; Iwin Ardyawin; Rifaid Rifaid; M. Ulfatul Akbar Jafar; Dedi Iswanto; Abdul Sakban; Isnaini Isnaini; Nanang Rahman; Irma Setiawan; Ilham Ilham; Inka Nusamuda Pratama; Hidayatullah Hidayatullah; Adiman Fariadin
Abdimas Mandalika Vol 1, No 1 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v1i1.8033

Abstract

Abstract: Muhammadiyah Youth of Mataram City is committed to printing a cadre of qualified youth, which will contribute positively to the development of the advanced and independent Mataram City Region. As a youth organization, the muhammadiyah youth of Mataram City consistently control social da'wah movements based on culture, middle political movements, and humanitarian movements that touch all levels of society. The purpose of this activity is to increase the value of Al-Islam and Kemuhammadiyahan through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah Youth of Mataram City. Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram activities were held from October 3-4, 2020 at the Same Hotel Mataram and Batu Layar Hotel. Participants of this activity are 33 members of Muhammadiyah Youth of Mataram City Period 2018-2022. The success of al-Islam and Kemuhammadiyahan value improvement activities through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah youth is seen from the spirit of participants following the activities to the end, the activeness of participants in discussions during the delivery of materials, and many participants said they began to understand further the material that had been delivered in Baitul Arqam.Abstrak: Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram berkomitmen untuk mencetak kader pemuda yang berkualitas, yang akan berkontribusi positif terhadap pembangunan Daerah Kota Mataram yang maju dan mandiri. Sebagai Organisasi kepemudaan, pemuda Muhammadiyah Kota Mataram konsisten mengawal gerakan dakwah sosial yang berbasis pada kultural, gerakan politik tengahan, dan gerakan kemanusiaan yang menyentuh seluruh level masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan Baitul Arqam bagi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Kegiatan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dilaksanakan dari tanggal 3-4 Oktober 2020 di Same Hotel Mataram dan Hotel Batu Layar. Peserta kegiatan ini adalah 33 anggota Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Periode 2018-2022. Kegiatan telah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan kegiatan peningkatan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan baitul arqam bagi pemuda Muhammadiyah terlihat dari semangat peserta mengikuti kegiatan hingga akhir, keaktifan peserta dalam diskusi saat penyampaian materi, dan banyak peserta mengatakan mulai memahami lebih jauh materi yang sudah disampaikan dalam Baitul Arqam.
PENINGKATAN PEMAHAMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DESA DASAN BARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH M. Taufik Rachman; Rahmad Hidayat; Mintasrihardi mintasrihardi; Muhammad Ariy Dermawan
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 1, No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v1i2.6873

Abstract

Pemerintahan desa Dasan Baru adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini mitra desa hanya menyediakan agen-agen independent sebagai pengawas pemerintahan desa dan pelayanan public yang ada di desa. Meskipun di desa sudah terdapat BPD (Badan Pemusyawaratan Desa).
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) DI DESA MASBAGIK UTARA BARU KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR M. Ulfatul Akbar Jafar; M. Taufik Rachman
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 1, No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v1i2.7016

Abstract

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun perdesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Penjelasan pada pasal 78 UU NO. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan saran dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.
Public Trust: Indonesian Policy in Developing a New Capital City (IKN) Rifaid, Rifaid; Rachman, M. Taufik; Baharuddin, Tawakkal; Gohwong, Srirath
Journal of Governance and Public Policy Vol 10, No 3 (2023): October 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i3.17681

Abstract

Many researchers have studied public trust to assess a government policy. Trust is the key to synergizing or connecting the state, government, and society. It is an essential foundation for the state in implementing a policy. That prompted this study to research current policies on developing new capital cities (IKN) by relating them to the level of public trust. This study used a qualitative approach with descriptive content analysis. The research object was seen from Twitter users in discussing policies regarding the development of a new capital city. Sources of data obtained from the overall results of discussions about IKN. The analysis tool relied on Nvivo 12 Plus. The findings indicated that the public trusted government policies to develop IKN. Positive trust was influenced by the idea of developing IKN, which was predicted to become an example of a world city; IKN could influence economic equality, promote well-being or prosperity, and other influential factors, such as Joko Widodo's leadership as President of Indonesia. Some factors influenced the decline in public trust, concerns about environmental damage and budget problems. It is considered that the urgency of public trust in policy issues related to IKN will affect the sustainability of the IKN development plan in the future.
Performance Analysis of the Public Works and Spatial Planning Agency in Infrastructure Development in West Nusa Tenggara, Indonesia Rifaid, Rifaid; Rachman, M. Taufik; Suhartono, Yudhi
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2023): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Buton.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v4i1.2984

Abstract

This study evaluates the performance of the Public Works and Spatial Planning Office of West Nusa Tenggara Province in developing the region, specifically in water resources and transportation infrastructure. A qualitative methods approach was utilized in analyzing relevant documents to assess the office's performance. The research reveals that the performance of the office has declined due to several factors, including the 2018 Lombok earthquake, insufficient budget allocation, and inadequate human resources. The study emphasizes the importance of addressing these challenges to enhance the office's performance in regional development. It is recommended that the office should improve its budget allocation and prioritize the recruitment of additional skilled human resources. The findings of this study provide valuable insights for policymakers and stakeholders in the public works and spatial planning sector to enhance the performance of the office and advance the development of the region.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN PERATURAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT TINGGI KECATAMAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT Prima Dewi, Anies; Yanto, Edi; Rachman, M. Taufik
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 1 (2023): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari bertempat di Aula Kantor Desa Bukit Tinggi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengadian kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Tujuannnya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada Pemerintah Desa termasuk Mahasiswa yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa dan memahami dan mengetahui teknik penyusunan Peraturan Desa. Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.
PENYULUHAN DAN SOSIALISASI MENGENAI BAHAYA NARKOTIKA BAGI REMAJA DI DESA TAMBE KECAMATAN BOLO Rachman, M. Taufik
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 1 (2023): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Bangsa akan maju jika para pemuda memiliki karakter nasionalisme. Nasionalisme merupakan bagian penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Secara detail, penyebab merosotnya sikap nasionalisme pada diri anak karena berkembangnya zaman globalisasi, yaitu rasa nasionalisme dikalangan generasi muda semakin memudar. Hal ini dapat dibuktikan banyak generasi muda yang lebih memilih kebudayaan negara lain, dibandingkan dengan kebudayaan Indonesia. Mereka lebih senang mengaplikasikan budaya barat dalam kesehariannya, yang secara tidak sadar membuka lebar pintu masuk Narkoba. Karena tren Narkoba dibawa oleh budaya barat bukan budaya Indonesia.Pelaksanaan  Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Remaja pada Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA di Kecamatan Bolo, dalam hal ini Narasumber menyampaikan antara lain definisi Narkoba dan Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba.Kegitan dikuti sebanyak 345 Pelajar, Alhamdulillah para siswa dalam mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba sangat antusias, sehingga upaya yang kita lakukan ini diharapkan bisa membangun kemampuan dan ketahanan diri dari pengaruh narkoba.Narkoba ini memiliki dampak yang negatif, salah satunya dapat menurunkan kesadaran, yang berujung pada hilang ingatan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu mari kita sama-sama selamatkan generasi muda agar tidak terjerat oleh barang-barang haram seperti narkoba.Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar antara lain kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. BNNP berkomitmen untuk selalu memberikan informasi terkait dengan bahaya narkoba, bagaimana cara menghindari dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN RUMAH MENJADI PENGEMBANGAN BUDIDAYA SAYURAN SEBAGAI PENYEDIA GIZI SEHAT KELUARGA DI DESA KARA KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA Pri Rm, Arya; Jonianto, Jonianto; Gunawan, Muh. Hirfan; Arifin, Jaenul; Rifkhy Assofhy, Fahad; Septiani, Novi; Ratna Sary, Nirwanti; Savtiardani, Riza; Nujuf, Mutmainah; Jumiati, Jumiati; Rachman, M. Taufik
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 1 (2023): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS merupakan program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya melalui konsumsi buah dan sayur setiap hari. Dalam kampanye GERMAS salah satu hal yang dikampanyekan adalah tingkat mengkonsumsi sayur dan buah, terutama sayur dan buah lokal. Sebagian vitamin dan mineral yang terdapat dalam sayur dan buah mempunyai fungsi sebagai antioksidan sehingga dapat mengurangi kejadian penyakit tidak menular terkait gizi, sebagai dampak dari kelebihan atau kekurangan gizi. Pemenuhan perbaikan gizi keluarga dalam peningkatan konsumsi buah dan sayur dapat diperoleh dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai budidaya tanaman sayuran dan buah-buahan. Sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan peningkatan bahan pangan bergizi di Indonesia.Lahan pekarangan masyarakat merupakan lokasi yang potensial untuk membudidayakan tanaman pangan dan obat-obatan, setidaknya untuk keperluan dalam skala rumah tangga. Namun kendala yang sering dihadapi adalah terbatasnya lahan pekarangan karena telah digunakan untuk keperluan lainnya, selain juga adanya kendala lain yang menyebabkan masyarakat belum giat melakukan penanman disekitar lahan pekarangan. Oleh karena itu diperlukan teknik bertanam yang tidak banyak memakan tempat, yang bahkan bisa juga diterapkan pada jenis tanaman lain misalnya tanaman sayur-sayuran untuk keperluan rumah tangga. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan pada warga masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan optimalisasi lahan pekarangan, dengan penanaman tanaman sayur dan tanaman obat menggunakan Teknik vertikultur. Diharapkan hal ini dapat membantu upaya pemeliharaan kesehatan dan ketersediaan pangan untuk skala rumah tangga.
Co-Authors -, Mintasrihardi - Abdul Sakban Abdurrahman Abdurrahman Adiman Fariadin Amil Amil Ardyawin, Iwin Arifin, Jaenul Bahri Yamin Baiq Reinelda Tri Yunarni Dara Puspita Ayu Dedy Iswanto Dewi, Anies Prima Edi Yanto Gohwong, Srirath Gunawan, Muh. Hirfan Haq, Hilman Syahrial Hidayatullah Hidayatullah Ilham Ilham Ilham Zitri Inka Nusamuda Pratama Irma Setiawan, Irma Iskandar Iskandar Isnaini Isnaini Johan Natirius Jonianto, Jonianto Jumiati Jumiati M. Ulfatul Akbar Jafar Mardiah Mardiah Muhammad Ariy Dermawan Mustamin H. Idris Nujuf, Mutmainah Pri Rm, Arya Rahmad Hidayat Rahman, Nanang Ratna Sary, Nirwanti Rifaid Rifaid Rifaid, Rifaid Rifkhy Assofhy, Fahad Saddam Saddam Savtiardani, Riza Septiani, Novi Sudarta Sudarta Suhartono, Yudhi Syahida, Nidya Putri Tawakkal Baharuddin, Tawakkal Yana Isnaini Yudhi Lestanata Zedi Muttaqin