Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

11.812

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Interpretasi Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

I Wayan Novy Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 332581

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 147 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

6 7 8 9 10

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEKANISME MEDIASI Made Yudha Wismaya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.548 KB)

Indonesia is one country agricultural country, so that the soil has a veryimportant meaning to the lives of the people of Indonesia . Once the importance of theposition of the ground for man not infrequently lead to disputes about land.Theoretically dispute resolution can be done through two ways, namely through theformal justice mechanisms in court (Litigation) and outside the judicial process (Non-Litigation). One form of settlement out of court is mediation. Mediation is a disputeresolution through negotiation with the help of a neutral third party (mediator) for thecompletion of forms that can be agreed upon by the parties. This study aims tounderstand and know about What is the Role of the National Land Agency inresolving land disputes through mediation mechanism. In this study, using descriptivenormative method. Settlement of land disputes can be resolved through mediationmechanism by BPN (National Land Agency). As a mediator, BPN has the role ofhelping the parties understand each other's views and help look for things that areimportant to them. Mediators facilitate the exchange of information , encouragediscussion about the differences of interests, perception, interpretation of situationsand problems and regulate expression of emotion.

KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-CONTACT) DITINJAU DARI PASAL 1320 BURGERLIJK WETBOEK Gede Eka Prasetya Dewantara; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.84 KB)

Kontrak perdagangan secara elektronik (e-contract) apabila dibandingkan dengan kontrak perdagangan yang dibuat secara konvensional yang pengaturan hukumnya sudah jelas, masih merupakan hal yang sangat baru dan oleh karenanya masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai keabsahannya. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik ditinjau dari burgerlijk wetboek dan akibat hokum dari e-contact yang dibuat secara tidak sah. Hasil pembahasan menemukan bahwa e-contract adalah sah apabila telah memenuhi seluruh aturan mengenai syarat-syarat sahnya kontrak yang tercantum dalam Pasal 1320 BW dan akibat hukum dari e-contract yang tidak sah adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Adapun e-contract menjadi dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW dan menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW. Kata Kunci: Kontrak, Kontrak Perdagangan Elektronik, dan Perdagangan

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP DEBITOR YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAAN HARTA PERKAWINAN Ida Bagus Yoga Adi Putra; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.783 KB)

The paper shall be titled "Legal Consquence of Verdict of Bankrupt Debtors Performing Separation Of Marriage Property Agreement." This paper apply the method of normative analysis method and statutory approach. One of the debtors who could be declared into bankruptcy is a natural person. Recenty, many people married with separation of marital property agreement that also affect settlement or resolution process of the bankruptcy estate belongs to the debtor. Hence it is need to know the position of the husband or wife commated the pre-nuptial agreement in order to resolve uncertainty about the bankruptcy property settlement process.

PENGATURAN PEMBATASAN KEBEBASAN PERS DALAM PENYEBARAN INFORMASI DI INDONESIA I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia serta akibat hukum tidak pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum pada penelitian ini. Sumber bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Tidak adanya pengaturan terkait pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia mengakibatkan pada lemahnya kualitas karya yang disajikan pers dan akan membuat pers melaksanakan kegiatan jurnalistik yang tidak berdasarkan kaidah yang benar, sehingga karya yang dihasilkan adalah karya jurnalistik tidak berkualitas. Sehingga perlu diperjelas pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. This study aims to analyze the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia and the legal consequences of not regulating restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia. The method used in research related to the regulation of policy insurance institutions in insurance companies in Indonesia uses normative juridical legal research. This study uses a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials. The results of this study found that the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia had not been specifically regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The absence of regulations regarding restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia results in the weak quality of the work presented by the press and will make the press carry out journalistic activities that are far from correct principles, so that the resulting work is unqualified journalistic work. So it is necessary to clarify the restrictions on press freedom in the dissemination of information in Indonesia through Law Number 40 of 1999 concerning the Press.

PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN DI PT. RESTU PROPERTY Made Rama Prawira; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property dan mengetahui akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli rumah secara sepihak oleh konsumen di PT. Restu Property. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Digunakannya jenis penelitian ini yaitu untuk melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property dan mengkaji akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli rumah secara sepihak oleh konsumen di PT. Restu Property. Pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pelaksanaan perjanjian jual beli rumah pada PT. Restu Property tahapannya meliputi pembayaran atau disebut dengan istilah booking fee atau tanda jadi, pemilihan desain bangunan, menentukan cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan kredit pemilikan rumah, pembayaran uang muka atau down payment, dilanjutkan dengan pembangunan rumah. Setelah rumah selesai dibangun dilakukan serah terima rumah dan pembuatan Akta Jual Beli, berdasarkan hal tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan kredit maka pencairan kredit pemilikan rumah tersebut dapat dilakukan. Sedangkan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh konsumen kepada PT. Restu Property adalah perjanjian dapat dibatalkan tanpa kewajiban bagi pihak developer untuk mengembalikan uang muka atau down payment yang telah dibayarkan oleh konsumen. The purpose of this study was to determine the implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Property and know the legal consequences of the cancellation of the house sale and purchase agreement unilaterally by consumers at PT. Restu Property. The legal research method used in this study is a type of empirical legal research. The use of this type of research is to conduct an assessment of the implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Property and examine the legal consequences of the cancellation of the house sale and purchase agreement unilaterally by consumers at PT. Restu Property. This research approach is to use a fact approach and a statutory approach.implementation of the house sale and purchase agreement at PT. Restu Properti, the stages include payment or what is called a booking fee or sign, choosing a building design, determining the method of payment that can be made in cash or in installments, down payment or down payment, by building a house. After the house is completed, the handover of the house is carried out and the making of a Sale and Purchase Deed, based on this the payment must be made by credit so that the disbursement of the mortgage can be made. Meanwhile, the legal consequences for the cancellation of unilateral agreements made by consumers to PT. Restu Property is an agreement that can be canceled without obligation for the developer to return the down payment or down payment that has been made by the consumer.

PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN SINEMATOGRAFI ( FILM/VIDEO) Gusti Agung Putri Krisya Dewi; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.238 KB)

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran pembajakan Hak Cipta di bidang sinematografi (film/video) dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pembajakan Hak Cipta di bidang sinematografi (film/viideo). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dimana dari penelitian ilmiah tersebut dalam disimpulkan bahwa bentuk dari pelanggaran pembajakan Hak Cipta di bidang sinematografi film/video yang terjadi di Indonesia adalah mengkopi, mengedarkan dan menjual suatu ciptaan tanpa izin pencipta untuk menguntungkan diri pribadi serta penegakan hukum nya belum maksimal dilihat dalam putusan pengadilan yang tidak menghukum pelanggar Hak Cipta tersebut. Hak Cipta bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian jika terjadi sengketa mengenai Hak Cipta serta mengetahui berapa jangka waktu perlindungan Hak Cipta dan sanksi dalam penjiplakan Hak Cipta. Dalam upaya represif yaitu pemaksaan yang harus dilakukan secara tegas dan sesuai dalam pasal 112-119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa adanya ketentuan pidana yang memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang Hak Cipta, yang dirugikan atau penggugat dapat mengajukan ganti rugi sesuai dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta mengajukan penetapan sementara yang dijelaskan di dalam pasal 98 tersebut ke pengadilan niaga sebelum adanya putusan dari pengadilan dan mencabut izin usaha serta menutup perusahaan bila berbadan hukum jika sudah terbukti secara sah di dalam pengadilan melakukan perbuatan melawan hukum seperti penjiplakan yang sudah sah melakukan pelanggaran Hak Cipta. Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Sinematografi

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PADANGSAMBIAN KOTA DENPASAR Kobi Wayan Kariarta; I Made Udiana; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.708 KB)

Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang . Pada saat mengajukan permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa dilakukan perjanjian kredit dengan jaminan juga dengan pemohon kredit. Kredit diberikan dengan jaminan, salah satunya yaitu hak tanggungan. Permasalahan yang terjadi pada beberapa Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu karena debitur lalai untuk melakukan kewajibannya melunasi kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah diberikan kepada debitur dan tindakan debitur berakibat terjadinya kredit macet. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu faktor internal yang disebabkan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri maupun faktor eksternal yang disebabkan oleh debitur dari koperasi tersebut. Bentuk penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya. Kata kunci: kredit macet, hak tanggungan, Lembaga Perkreditan Desa

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA WARALABA ES TEH POCI DI DENPASAR Maria Cynthia Sesa Maryono; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penulisan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui bentuk perjanjian serta akibat hukum bagi pihak penerima waralaba jika melanggar perjanjian waralaba Es Teh Poci dikota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara dan dilakukan pada orang - orang yang terlibat dalam praktik perjanjian waralaba Es Teh Poci. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perjanjian waralaba Es Teh Poci dikota Denpasar Selatan merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan, pada perjanjian ini mengatur ketentuan yang berlaku dalam menjalankan waralaba Es Teh Poci tetap dapat berjalan dengan baik didalam sistem hukum maupun segi penjualannya. Akibat yang terjadi apabila pihak penerima waralaba melakukan wanprestasi didalam suatu perjanjian waralaba Es Teh Poci di Kota Denpasar Selatan menjelaskan apabila pihak mitra melanggar ketentuan yang berlaku dari segi hak dan kewajiban, maka perjanjian yang telah disepakati dapat berakhir. Pihak pemberi waralaba akan membatalkan perjanjian kerjasama dan meminta pihak penerima waralaba untuk menghentikan penjualan produk pihak pemberi waralaba. The purpose of writing this scientific paper is to find out the form of the agreement and the legal consequences for the franchisee if it violates the Es Teh Poci franchise agreement in the city of Denpasar. This type of research used in writing this article is a type of empirical legal research. The data collection technique used in this writing is by means of interviews and is carried out on people who are involved in the practice of the Es Teh Poci franchise agreement. The form of the Es Teh Poci franchise agreement in the city of South Denpasar is a form of under-hand agreement, in this agreement the provisions that apply in running the Es Teh Poci franchise can still run well in the legal system and in terms of sales. The consequences that occur if the franchisee defaults in an Es Teh Poci franchise agreement in South Denpasar City explains that if the partner violates the applicable provisions in terms of rights and obligations, the agreement that has been agreed can end. The franchisor will cancel the cooperation agreement and ask the franchisor to stop selling the products of the franchisor.

KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN DALAM JUAL BELI MOBIL DI WAHANA ADIKARYA MOTOR KABUPATEN BADUNG PUTU NUGRAHA WIDIARTA; I WAYAN NOVY PURWANTO
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.942 KB)

Judul penelitian ini yaitu “Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung”. Sebagai permasalahn hukum yang dijadikan pusat penelitian ini adalah bagaimanakah Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung. Metode penelitan hukum yang dipilih, dengan memakai metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini dipakai adalah pendekatan fakta dan pendekatan undang-undang. Sebagai sumber hukum yakni primer hukum danjuga hukum sekunder. Data hukum primer bersumber pada kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder meliputi perundang-undangan. Berdasarkan KUHPerdata, perjanjian jual beli memiliki unsur timbal balik. Artinya, timbal balik antara pihak produsen dan konsumen. Dalam penelitian ini, pihak penjual telah mengikatkat diri untuk menyerahkan hak milik kepada pihak pembeli. Selain itu, pihak pembeli wajib membayarkan harga berupa uang. Uang tersebut mengandung unsur timbal balik dalam memperoleh hak dan kepemilikan. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian lisan ini dengan tujuan bahwa wanprestasi dari seseorang telah dilakukan secara langsung. Apabila perjanjian secara lisan tersebut oleh para pihak dibuat dan pada ketentuan telah sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana, dalam ketentuan ini, kekuatan mengikat itu terdapat pada perjanjian lisan. Kekuatannya terletak pada kesepakatan oleh pihak-pihak yang membuat. Demikian pula ,perjanjian secara lisanini juga sangat sering dibutuhkan saksi-saksi sesuai dengan kebutuhan pihak penjual dan pihak pembeli mobil di Wahana Adikarya Motor. Saksi yang sering dipakai dalam jual beli tersebut adalah karyawan yang bekerja di Wahana Adikarya Motor. Kata Kunci: jual beli, perjanjian, keabsahan.

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK DI INDONESIA I Putu Agus Dharma Wijaya; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.16 KB)

Transaksi bisnis melalui Electronic Commerce (E-Commerce) atau sekarang biasa disebut dengan jual beli secara online di Indonesia bermula pada tahun 2000’an misalnya, melakukan transaksi jual dan beli seara online seperti barang maupun jasa, serta dengan makin banyak aplikasi jual beli secara online didunia. Seiring berjalannya waktu kedepan E-Commerce akan lebih meningkat pesat perkembangannya dan akan berjalan dengan memuaskan pada tahun-tahun mendatang apabila bisnis melalui Internet atau E-Commerce. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah perlindungan dan tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi online serta cara penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha online terhadap konsumen. Metode penulisan penelitian, menggunakan metode analisis hukum normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak para pihak, kewajiban para pihak, larangan-larangan pelaku usaha serta tanggungjawab para pihak dalam melakukan transaksi yang bersifat online. Hasil studi menunjukan bahwa cara memberikan perlindungan hukum terhadap penjual dan konsumen terutama ditekankan dalam hal pembayaran, konsumen mengharuskan untuk melakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu kemudian, melakukan konfirmasi pembayaran serta penyelesaian hukum untuk konsumen terletak pada adanya kompensasi berupa pengembalian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Pelaku usaha jual beli online juga harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Bisnis Eklektronik.

Co-Authors A A Gede Cahya Pratama AA Mira Crysinta Ardiyanti AA. Gede Romi Antika Adilla Putri, Ni Putu Winda agung Indra Pradnyana Ambara, Gede Dwi Ambara Amelia Gea Anak Agung Ayu Krisna Dewi Anak Agung Ayu Yonika Prabandari Anak Agung Istri Dewi Permatasari Anak Agung Ngurah Agung Purnama Putra Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Satria Pratama Annisa Calista Maharani Ari Yulianingsih Ariana, I Kadek Dwi Ayu Atha Diva Daniswara Bagus Nanda Yuda Prasetya Bayu Mahardika Putra Bhaskara, Anak Agung Putu Aruna Bhismananda, I Made Bagus Brody Made Kariarta Bujangga, I Komang Wisnu Adi Daniswara, Ayu Atha Diva Danyati, Ayu Putu Laksmi Dea Haq devi indrayanti Dewa Ayu Indra Dewi Dewa Gede Agung Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dharmika Yogiswari, Ni Made Gede Eka Prasetya Dewantara Gusti Agung Dharma Setiawan Gusti Agung Putri Krisya Dewi Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama I Gede Ardiawan I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gede Mahadama Wisnawa I Gede Ngurah Mas Wiranata I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Gusti Agung Putri Pradnyautari I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari I Gusti Ayu Hary Swandewi I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara I Gusti Ngurah Indra Semara Putra I Gusti Nyoman Agung I Kadek Renown Pranatha I Ketut Wilantika I Made Ade Hendrawan I Made Chossy Narayanan I MADE DEDI SURYATMAJA I Made Ferry Gunawadi I Made Sena I Made Udiana I Nengah Budi Arjana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Oka Wiranatha I Nyoman Rekya Adi Jayadinata I Nyoman Suyatna I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan I Putu Agus Dharma Wijaya I Putu Agus Setiawan I Putu Arya Suarnata Wibawa I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya I Putu Leo Suryadipa I Putu Surya Samudra I Wayan Gede Pradnyana Widiantara I Wayan Kharismawan I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON I Wayan Sudiartha I Wayan Wahyu Putra Utama Ida Ayu Dea Pradnya Dewi Ida Ayu Maharani Chintya Anjani Ida Ayu Mirah Bijas Swari Ida Ayu Putu Krisna Yanthi Ida Bagus Astiti Bakti Ida Bagus Mas Surya Negara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Rama Pramana Ida Bagus Yoga Adi Putra Ida Bagus Yoga Raditya Idayati, Ns. Dewa Ayu Made Irvan . Irvan Christanto Sipayung Ivindo Brena Tarigan Jaya Suastika, I Made Kadek Arya Oka Sumantara Karangan, Yudha Noverto Karina Subandi, Dewa Ayu Ari Dwi Kobi Wayan Kariarta KOMANG PANDE DANANJAYA TIRTA KUSUMA Komang Restiawan Krisna, I Putu Bagus Arya Luh Putu Rina Laksmita Putri Made Angga Bagaskara Made Rama Prawira Made Yudha Wismaya Madia, Putu Bella Mania Mahayana, Destri Ayu Larasati Manuaba, Ida Bagus Gede Fajar Maria Cynthia Sesa Maryono Maysha Uri Vatriska Mbiliyora, Putri Permatasari Meylita Dewi, Vania Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi Ni Kadek Diana Setya Yundari Ni Kadek Dwita Sri Andy Ni Komang Ayu Citra Devi Ni Komang Dewita Ayu Prameswari Ni Made Dewi Sukmawati Ni Made Gunarini Ni Made Irma Nirmala NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Aprilia Surya Dewi Ni Putu Ayu Bunga Sasmita Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Nyoman Angga Pandu Wijaya Olivia Chandra Halim Pratama, I Wayan Dion Sanjaya Pratama, Putu Gede Wahyu Santika Putri, Ni Made Nita Pradnyaning Putu Agus Fajar Budi Dewantara Putu Ayu Gayatri Putu Berliana Justicia Wijaya Putu Devya Chevya Awatari Putu Eka Yulia Ambarawati Putu Inten Andhita Dewi Putu Megabalinda Pradnya Wijayani PUTU NUGRAHA WIDIARTA Rahayu, Cokorda Istri Agung Indira Sanjaya Putra, Adi Mas Santika, I Wayan Remi Saputra, Halilintar Giri Sari, Putu Sattvika Siddhi, I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa Singandana, Gede Denna Sudharsana, Tjokorda Gde Rai Y. Ary Suka Arta Nesa, I Made Adi Wahyu Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa Wibawa, Made Anjas Satria Winata, I Gede Surya Windhu Gunartha Wirawan, I Putu Gede Yohanes Setiadi Yustiawan, Dewa Gede Pradnyana

Title

Found 147 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 147 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 147 Documents
Search