Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.738
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Interpretasi Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Wayan Novy Purwanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SOUND SYSTEM DI DENPASAR Bayu Mahardika Putra; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/wnjxq647

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa sound system di Denpasar serta hambatan-hambatan yang kelak dihadapi oleh pihak yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data melalui observasi serta wawancara terhadap pelaku usaha dan konsumen sebagai sumber data dari jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa umumnya dilakukan dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau pemberian keringanan kepada pihak yang wanprestasi. Jika permasalahan berupa kerusakan alat, pelaku usaha wajib mengganti alat yang rusak dengan yang baru. Hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan perjanjian sewa adalah keterlambatan atau tidak adanya pelunasan pembayaran dari pihak penyewa, sementara konsumen sering menghadapi kendala terkait dengan kualitas sound system yang disewa, termasuk keluhan terhadap ketidaksesuaian dengan spesifikasi atau kerusakan alat yang di sewakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang praktik penyelesaian sengketa wanprestasi dalam industri sewa menyewa alat kedepannya.
Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan I Putu Arya Suarnata Wibawa; I Wayan Novy Purwanto
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.55

Abstract

The word law comes from the Arabic al-hukm with literally alhukm meaning a rule. In the trial program the judge can become a law, if there is no regulation in this case, it will be the responsibility of the judge to find the legal regulation. This research aims to find out how the legal protection for the loser is from punishing others, as well as finding out that his inheritance can be a guarantee of legal protection for the injured party for a crime committed by the party in buying protection for formal or material losses. The method used in this research is normative legal writing, the methods used are Case Approach and Statute Approach. The case method is carried out by examining cases related to the problems faced which have become court policies and have permanent legal force. The results of the research show that prosecution needs to be based on strong reasons and evidence if this action is an act that has violated the law, if the reasons and evidence cannot be held accountable so that the lawsuit is based on a prosecution that cannot be carried out by law in court. From this, legal protection is needed for the plaintiff who loses from the criminal action.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERCERAIAN KARENA PERBEDAAN AGAMA Annisa Calista Maharani; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0qbgn326

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir batin atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa perbedaan agama dapat digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama Badung dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara di pengadilan agama Badung. Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu di ambil berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, yang didapatkan melalui penjelasan- penjelasan dari informan dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, perbedaan agama digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama Badung sebenarnya Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang perpindahan agama (murtad) sebagai alasan putusnya perkawinan dikarenakan Negara Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi di dalam KHI dalam Pasal 116 huruf (k) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama (murtad). 2) Pertimbangan majelis hakim dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama badung sudah mempunyai pertimbangan- pertimbangan dan alasan yang kuat untuk di jadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan, seperti dalam putusan perkara Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Maka dapat di simpulkan bahwa Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta Majelis Hakim dalam mengadili perkara perceraian yang diajukan harus mengetahui jelas fakta yang menyebabkan perpindahan agama.
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI INVESTOR TERHADAP INVESTASI BODONG BERBASIS TEKNOLOGI PADA KASUS ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA Putu Berliana Justicia Wijaya; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5jkda674

Abstract

Perkembangan pada teknologi digital telah memberikan kemudahan di berbagai bidang, termasuk bidang investasi berbasis teknologi seperti robot trading. Namun, kemajuan ini juga  dapat memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan biasanya dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dengan kedok investasi, seperti kasus robot trading Fahrenheit yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis perlindungan hukum perdata bagi investor yang telah menjadi korban investasi ilegal berbasis teknologi, serta mengevaluasi tanggung jawab pelaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdata bagi investor dapat ditempuh melalui upaya hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pelaku dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ilegal dan tidak berizin. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut mengalami hambatan, misalnya kesulitan pembuktian yang diakibatkan oleh penggunaan sistem digital dan regulasi yang belum siap mengatur investasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan regulasi dan penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi investor di era digital.
PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA PADA PERKAWINAN Ni Putu Nadia Puspita Dewi; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini disusun  untuk mengeksplorasi pentingnyan perjanjian pranikah dalam memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta, perlindungan dan terhadap harta bawaan masing-masing pasangan. Perjanjian pranikah merupakan instrument hukum yang digunakan oleh calon pasangan suami istri untuk mengatur hak dan Tanggungjawab masing-masing pihak terhadap harta kekayaan baik sebelum, selama, maupun setelah perkawinan. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum Indonesia, perjanjian pranikah diakui secara sah berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya perjanjian pranikah memungkinkan pembagian dan pengelolaan harta secara adil, sekaligus meminimalkan konflik hukum di masa depan, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak. Penulisan jurnal ini juga menunjukkan bahwa substansi perjanjian harus sesuai dengan prinsip hukum, kesusilaan, dan agama, serta memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. KatanKunci : Perjanjian Pranikah, Harta Perkawinan, Pembagian Harta, Kepastian Hukum. ABSTRACT This article was written to explore the importance of a prenuptial agreement in providing legal certainty regarding the division of assets, protection and the assets brought by each partner. A prenuptial agreement is a legal instrument used by prospective husband and wife to regulate the rights and responsibility of each party to assets before, during, and after marriage. The research method in writing this journal uses normative legal research, the approach uses a statutory regulatory approach. From an Indonesian legal perspective, prenuptial agreements are legally recognized based on Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The existence of a prenuptial agreement allows for the division and management of assets fairly, while minimizing legal conflicts in the future, either due to divorce or death of one of the parties. The writing of this journal also shows that the substance of the agreement must be in accordance with the principles of law, morality, and religion, and fulfill the elements of a valid agreement in order to have binding legal force. Key Words : Prenuptial Agreement, Marital Property, Division of Property, Legal Certainty.
Kebijakan Indonesia terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Cokorda Istri Agung Indira Rahayu; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1211

Abstract

This article aims to analyze drug abuse committed by juveniles. With the results of the research;. There are several factors that cause juveniles to commit criminal acts of narcotics abuse. These factors are inseparable from the influence of the environment and from within the child (internal factors and external factors). Furthermore, during the criminal justice process against juveniles who commit criminal acts of narcotics abuse, diversion must first be pursued as an attempt at legal protection and a form of legal responsibility for juvenile drug abusers, in order to avoid children from the adverse effects of the criminal justice process.
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP REALISASI INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SOSIAL I Wayan Ndala Stanaya; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/fgthca84

Abstract

Kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kebijakan ini adalah turunan dari Udang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan membentuk sektor usaha yang lebih terbuka dan kompetitif melalui penyederhanaan perizinan., peluasan bidang usaha yang dapat diakses oleh investor, serta peningkatan kepastian hukum untuk pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terhadap realisasi investasi dan kontribusinya terhadapan pertumbuhan ekonomi nasional. Metode penelitian yang dimanfaatkan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Temuan analisis membuktikan bahwa setelah penerapan Peraturan Presiden, terjadi peningkatan dalam realisasi investasi, khususnya di sektor industri pengolahan, energi, dan infrastruktur. Peningkatan investasi tersebut berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah produksi, serta penguatan struktur ekonomi nasional. Tantangan tetap muncul dalam bentuk ketimpangan investasi antar daerah dan kebutuhan harmonisasi regulasi di tingkat daerah. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terbukti berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional, meskipun memerlukan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan dengan menyeluruh di semua wilayah Indonesia.
Co-Authors A A Gede Cahya Pratama AA Mira Crysinta Ardiyanti AA. Gede Romi Antika Adilla Putri, Ni Putu Winda agung Indra Pradnyana Ambara, Gede Dwi Ambara Amelia Gea Anak Agung Ayu Krisna Dewi Anak Agung Ayu Yonika Prabandari Anak Agung Istri Dewi Permatasari Anak Agung Ngurah Agung Purnama Putra Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Ngurah Gede Agung Tricahya Yoga Kumara Anak Agung Satria Pratama Annisa Calista Maharani Ari Yulianingsih Ariana, I Kadek Dwi Ayu Atha Diva Daniswara Bagus Nanda Yuda Prasetya Bayu Mahardika Putra Bhaskara, Anak Agung Putu Aruna Bhismananda, I Made Bagus Brody Made Kariarta Bujangga, I Komang Wisnu Adi Cokorda Istri Agung Indira Rahayu Daniswara, Ayu Atha Diva Danyati, Ayu Putu Laksmi Dea Haq devi indrayanti Dewa Ayu Indra Dewi Dewa Gede Agung Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dharmika Yogiswari, Ni Made Gede Eka Prasetya Dewantara Gusti Agung Dharma Setiawan Gusti Agung Putri Krisya Dewi Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gustra Ananta, Anak Agung Ngurah Kharan I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama I Gede Ardiawan I Gede Ary Saptadi Wisastra I Gede Mahadama Wisnawa I Gede Ngurah Mas Wiranata I Gst. Ag. Ngr. Nata Wibawa I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Gusti Agung Putri Pradnyautari I Gusti Ayu Agung Diyah Nitisuari I Gusti Ayu Hary Swandewi I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Chahya Negara I Gusti Ngurah Indra Semara Putra I Gusti Nyoman Agung I Kadek Renown Pranatha I Ketut Wilantika I Made Ade Hendrawan I Made Chossy Narayanan I MADE DEDI SURYATMAJA I Made Ferry Gunawadi I Made Sena I Made Udiana I Nengah Budi Arjana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Oka Wiranatha I Nyoman Rekya Adi Jayadinata I Nyoman Suyatna I Nyoman Wahyu Sukma Suriyawan I Putu Agus Dharma Wijaya I Putu Agus Setiawan I Putu Arya Suarnata Wibawa I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya I Putu Leo Suryadipa I Putu Surya Samudra I Wayan Gede Pradnyana Widiantara I Wayan Kharismawan I Wayan Ndala Stanaya I WAYAN SUARSA PUTRA UTAMA I WAYAN BALON I Wayan Sudiartha I Wayan Wahyu Putra Utama Ida Ayu Dea Pradnya Dewi Ida Ayu Maharani Chintya Anjani Ida Ayu Mirah Bijas Swari Ida Ayu Putu Krisna Yanthi Ida Bagus Astiti Bakti Ida Bagus Mas Surya Negara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Rama Pramana Ida Bagus Yoga Adi Putra Ida Bagus Yoga Raditya Idayati, Ns. Dewa Ayu Made Irvan . Irvan Christanto Sipayung Ivindo Brena Tarigan Jaya Suastika, I Made Kadek Arya Oka Sumantara Karangan, Yudha Noverto Karina Subandi, Dewa Ayu Ari Dwi Kobi Wayan Kariarta KOMANG PANDE DANANJAYA TIRTA KUSUMA Komang Restiawan Krisna, I Putu Bagus Arya Luh Putu Rina Laksmita Putri Made Angga Bagaskara Made Rama Prawira Made Yudha Wismaya Madia, Putu Bella Mania Mahayana, Destri Ayu Larasati Manuaba, Ida Bagus Gede Fajar Maria Cynthia Sesa Maryono Maysha Uri Vatriska Mbiliyora, Putri Permatasari Meylita Dewi, Vania Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi Ni Kadek Diana Setya Yundari Ni Kadek Dwita Sri Andy Ni Komang Ayu Citra Devi Ni Komang Dewita Ayu Prameswari Ni Made Dewi Sukmawati Ni Made Gunarini Ni Made Irma Nirmala NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Aprilia Surya Dewi Ni Putu Ayu Bunga Sasmita Ni Putu Diah Anjeni Werdhi Wahari Ni Putu Dian Putri Pertiwi Darmayanti Ni Putu Nadia Puspita Dewi Nyoman Angga Pandu Wijaya Olivia Chandra Halim Pratama, I Wayan Dion Sanjaya Pratama, Putu Gede Wahyu Santika Putri, Ni Made Nita Pradnyaning Putu Agus Fajar Budi Dewantara Putu Ayu Gayatri Putu Berliana Justicia Wijaya Putu Devya Chevya Awatari Putu Eka Yulia Ambarawati Putu Inten Andhita Dewi Putu Megabalinda Pradnya Wijayani PUTU NUGRAHA WIDIARTA Sanjaya Putra, Adi Mas Santika, I Wayan Remi Saputra, Halilintar Giri Sari, Putu Sattvika Siddhi, I Gusti Ngurah Bagus Prabhawa Singandana, Gede Denna Sudharsana, Tjokorda Gde Rai Y. Ary Suka Arta Nesa, I Made Adi Wahyu Saputra, I Gusti Nyoman Karmayasa Wibawa, Made Anjas Satria Winata, I Gede Surya Windhu Gunartha Wirawan, I Putu Gede Yohanes Setiadi Yustiawan, Dewa Gede Pradnyana