Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.891
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REKA ELKOMIKA LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review PALAR (Pakuan Law review) SIGn Jurnal Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Notary Law Research Indonesian Journal of Law and Justice Lex Prospicit Jurnal Siber Multi Disiplin
Dwi Putra Nugraha
Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Ketidakmampuan PTUN Menguji Keputusan Administratif Berbasis Algoritma Dalam Penyaluran Hak Sosial-Ekonomi Masyarakat The, Jennifer; Loren, Celine; Kuncoro, Owen Edgar; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8308

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin luas bisa menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penggunaan sistem digital dan algoritma dalam berbagai kebijakan publik seperti pengelolaan data masyarakat. Penggunaan sistem tersebut menimbulkan persoalan hukum karena keputusan yang dihasilkan tidak selalu berbentuk keputusan administrasi yang dikeluarkan secara langsung oleh pejabat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep Keputusan Tata Usaha Negara serta kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keputusan yang dihasilkan melalui sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan konsep keputusan tata usaha negara terhadap keputusan otomatis serta dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam kebijakan publik telah menghasilkan bentuk keputusan yang berbeda dengan keputusan administrasi konvensional karena keputusan tersebut sering muncul sebagai hasil pengolahan data otomatis tanpa penetapan tertulis dari pejabat pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi PTUN dalam menguji keputusan tersebut karena tidak selalu jelas bentuk keputusan administratif yang dapat dijadikan objek sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dalam administrasi pemerintahan memerlukan penyesuaian dalam pemahaman konsep keputusan tata usaha negara agar perlindungan hukum bagi masyarakat tetap dapat terjamin.
Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Sertifikat Hak Milik Akibat Tumpang Tindih dalam Program PTSL Nugraha, Dwi Putra; Wise, Keira Veurell; Tornado, Tiranda Salsabila
Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.670

Abstract

Penelitian ini menganalisis pencabutan Sertifikat Hak Milik (SHM) akibat tumpang tindih lahan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Terpadu (PTSL) berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 518/G/2023/PTUN.JKT. Kasus ini bermula ketika Tergugat menerbitkan SHM No. 881/Kenari pada tahun 2019, yang ternyata tumpang tindih seluas 7 m² dengan SHM No. 691/Kenari milik Penggugat, yang telah diterbitkan sejak tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengevaluasi penerapan Asas-Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih tersebut terjadi akibat kelalaian Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memverifikasi data fisik dan hukum karena terburu-buru memenuhi target percepatan program PTSL. Hakim memutuskan mendukung Penggugat dan memerintahkan pencabutan sertifikat baru dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar prosedur pendaftaran tanah dan merugikan pemegang hak sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya digitalisasi data tanah dan koordinasi antarinstansi yang lebih ketat untuk memastikan kepastian hukum.
Co-Authors Agus Budianto Angeline, Felicia Baretta, Nicole Buntaran, Aldi Butar, Marshella Angelita Callista Yo, Beatrice Cenniago, Sascha Kezia Chen, Natasya Edgina Cordelia, Anastasia Deromero, Derby Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah Febrian, Valentina Febrianggo, Tendy Gabriela, Nathanaya Gunawan, Lauren Angel Joesoef, Paolo Gibran Jonathan, Cassie Andrea Kiki Amaliah Kuncoro, Owen Edgar Laure, Callista Laurensia, Jesslyn Lawira, William Lawritz, Filbert Lee, Elena Philomena Leman, Brandon Angelo Limbong, Eva Florence Dorothy Lo, Adeline Loren, Celine Matulandi, Sabina Abigail Maukar, Michelle Regine Maurent, Vanessa Minerva, Maria Natasha, Livia Cheryl Perera, Mirelle Elicia Prabarini, Alexandrea Prisilia, Elena Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda Raia, Bethania Petra Rambing, Donny Sulistio RIZKI HADIANSYAH, RIZKI RUSTAMAJI RUSTAMAJI Setiawan, M. Redho Sigrid, Stephanie Silalahi, Jordan Baros Indraputra Silalahi, Thomas Rifera Indraputra Singgih, Marvino Nathanael Subiran, Danishel Tan, Josephine Milhan The, Jennifer Tjahyadi, Christy Abigail Tornado, Tiranda Salsabila Vallensia, Devita Vandini, Tia Velliana Tanaya Watanata, Ghaniya Raisa Widjaya, Jonathan Wise, Keira Veurell Wulandari Wulandari Yap, Celine Alexia Yuka, Catrina Yusuf, Angel Sabatini