Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Selat Diponegoro Private Law Review Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 138 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 138 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEGIATAN USAHA MLM (MULTI LEVEL MARKETING) STUDI PADA RUMAH AVAIL SEMARANG Alfiana Prayutasani*, Rinitami Njatrijani, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.634 KB)

Abstract

Praktik bisnis MLM di Indonesia sangat marak, yang tertarik terhadap bisnis tersebut mulai dari masyarakat kalangan atas hingga masyarakat kalangan menengah kebawah. MLM di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur, namun masih terjadi kasus penipuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan usaha MLM dengan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana hubungan hukum antara para pihak serta bagaimana perlindungan hukum atas kegiatan usaha MLM di Rumah Avail Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dan perlindungan hukum atas kegiatan usaha MLM. Metode penelitian yang penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hubungan hukum atara para pihak dalam kegiatan usaha MLM ada tiga, yaitu hubungan hukum produsen dengan distributor, kemudian hubungan distributor dengan distributor, dan yang terakhir hubungan distributor dengan konsumen. Perlindungan hukum atas kegiatan usaha MLM di Rumah Avail Semarang, penulis membahas mengenai perjanjian untuk menjadi distributor, kode etik dan peraturan perusahaan, sistem distribusi, dan tanggung jawab Rumah Avail Semarang sebagai distributor.
KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP ANGKUTAN UMUM NON-TRAYEK (Studi : Kecelakaan Perusahaan Otobus “Sang Engon” di Jalan Tol Jatingaleh-Tembalang, Semarang) Bramana Arya Anindhita*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.034 KB)

Abstract

                Asuransi sosial adalah jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pertanggungan ini, pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Raharja untuk mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas angkutan umum.                Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran premi asuransi sosial kecelakaan penumpang oleh Perusahaan Otobus Sang Engon untuk bus Non-Trayek kepada PT Asuransi Jasa Raharja serta penyelesaian klaim asuransi oleh PT Asuransi Jasa Raharja pada kecelakaan lalu lintas Perusahaan Otobus Sang Engon.                Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekaten penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.                Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran premi yang dilakukan kepada PT Asuransi Jasa Raharja dilakukan dengan sistem borongan. Dengan begitu, seluruh orang yang berada di dalam alat transportasi umum tersebut dianggap sebagai penumpang sah. Akibatnya, apabila terjadi evenemen, seluruh penumpang baik yang memegang tiket bukti perjalanan maupun tidak, tetap mendapatkan ganti kerugian dari PT Asuransi Jasa Raharja. PT Asurnasi Jasa Raharja sudah cukup baik dalam penyelesaian klaim asuransi karena walaupun tidak sesuai dengan SOP, PT Asuransi Jasa Raharja lebih membantu masyarakat dalam pencairan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.                Perusahaan Otobus harus taat dalam pembayaran premi agar tidak terjadi masalah atau kendala apabila terjadi evenemen yang menimpa penumpang. Dalam melakukan klaim apabila terjadi evenemen harus sesuai prosedur yang ada dalam SOP yang mana SOP ini sebaiknya dibedakan antara korban luka-luka dan korban meninggal dunia agar lebih ada kepastian hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI JAWA TENGAH Dian Lestari Hura*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.618 KB)

Abstract

Konsumen dihadapkan pada pilihan terhadap berbagai barang dan jasa yang sangat beragam. Pelaku usaha berdasarkan prinsip ekonomi akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah terdorong untuk menetapkan dan menerapkan ketentuan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagai perwujudan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah dengan adanya larangan mengedarkan makanan olahan mengandung bahan berbahaya. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI UNIT LINK DI PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, JAKARTA Nanda Mutia Apsari, Budiharto, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.984 KB)

Abstract

To increase public interest in the insured, the insurance company issuing insurance products by combining the functions of protection and unit-linked investment called. Society is quite enthusiastic about this product, because the development of investment in Indonesia is quite rapid in the past decade. It makes opportunities for the insurance industry in Indonesia is growing more slowly than other countries. The growth of unit-linked proceeded to make even the life insurance industry today are more focused on selling products. This study aimed to determine whether the implementation of unit-linked insurance in PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia in accordance with the existing arrangement is the Chairman of Bapepam and financial institutions Kep-104/BL/2006 on Unit Linked Products and Government Regulation Number 73 Year 1992 concerning Insurance Business, as well as to know what the legal protection provided by PT . PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia appears logical for the clients in case of problems in the agreement. This study uses empirical juridical approach, which is done by examining the norm das solen and real implementation specifications descriptive-analytical study which attempted to portray the legislation in force associated with the theories of law and positive law enforcement practices. The results showed that the implementation of unit-linked insurance in PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia has fulfilled a variety of settings in the Chairman of Bapepam and financial institutions Kep-104/BL/2006 on Unit Linked Products and Government Regulation Number 73 Year 1992 concerning Insurance Business, although there is no specific regulation on the implementation of unit-linked insurance itself. Forms of legal protection for the insured in the soul assuransi link unit on PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jakarta is through the application of provisions of Law. 8 of 1999 on Consumer Protection. With regard to corporate responsibility issuing unit-linked life insurance to customers as contained in Article 26 of BFL, a company that markets life insurance unit-linked insurance is responsible to the customer or the insured to meet any guarantee of protection expressly stated in the policy. Based on the results of this study suggested to the Government authorities should conduct more rigorous oversight of the products are unit-linked life insurance marketed in Indonesia to comply with regulations. Supervision may be accompanied by sanctions against the insurance company itself. In terms of legal protection, the government should supervise the performance of insurance agents more closely, whether insurance agencies owned by the insurance company already has a license from the Insurance Council of Indonesia (DAI) or not, because the problem-an issue may arise because agents unprofessional.
TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI PERUSAHAAN JASA PENGANGKUTAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KERETA DI PERLINTASAN SEBIDANG Afrizal Riyadi*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.525 KB)

Abstract

Kereta api telah menjadi sarana angkutan yang diprioritaskan masyarakat dibandingkan dengan angkutan jalan karena mempunyai kelebihan dari sisi keselamatan, keamanan dan efisiensi waktu serta biaya. Perjalanan dengan menggunakan angkutan kereta api tidak terlepas dari adanya perlintasan sebidang antara rel kereta api dan jalan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  bahwa jumlah perlintasan sebidang resmi tidak dijaga serta perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin atau bersifat liar jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan perlintasan sebidang resmi. Pemerintah mempunyai tanggung jawab  atas pengadaan perlintasan sebidang. Fasilitas penunjang pada perlintasan sebidang resmi tidak dijaga belum sepenuhnya dilengkapi. Selain itu, penutupan pada perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya alokasi dana serta tidak adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi perlintasan sebidang oleh pemerintah. Dengan adanya permasalahan pada perlintasan sebidang tentunya dapat mengancam keselamatan penumpang kereta dalam perjalanan angkutan kereta api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan keselamatan penumpang kereta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Keamanan dan keselamatan penumpang kereta termasuk juga ketika perjalanan angkutan kereta api melintasi perlintasan sebidang. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN MIE YANG MENGANDUNG FORMALIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nur Ismi Febrianti*, Suradi , Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.638 KB)

Abstract

Perbuatan pelaku usaha pembuat makanan mie dapat membuat konsumen yang dirugikan akibat mengkomsumsi mie dengan kadar formalin berlebih berhak mendapat ganti rugi.Ganti kerugian yang diberikan pelaku usaha terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen.Adapun tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran produk bahan makanan mie yang mengandung bahan berbahaya diketahui dari kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17,selain dapat dilakukan melalui tindakan pemerintah dengan adanya hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Hak konsumen akan penggunaan tambahan makanan belum menunjukan adanya perlindungan hukum,maka perlunya pengawasan oleh pemerintah dan pertanggung jawaban yang diberikan pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI KEBAKARAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA) Anindya Nugrahani Kusumoardi*, Rinitami Njatrijani, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.201 KB)

Abstract

Dalam perjanjian asuransi, Perusahaan asuransi menerapkan metode yang efisien dengan cara menyediakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan objek pertanggungan. Dokumen tersebut biasa disebut polis, yang menerapkan perjanjian baku di dalamnya. Hal ini menyebabkan tertanggung berada di posisi yang lemah karena terdapat perbedaan posisi dalam tawar menawar antara penanggung dan tertanggung yang berakibat penanggung memiliki kesempatan yang luas untuk menetapkan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak penanggung.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan klausula baku merugikan tertanggung karena perusahaan asuransi tidak selalu menjelaskan keseluruhan klausul dalam polis. Namun, polis asuransi kebakaran Jasindo tidak melanggar ketentuan klausula baku karena selain mengatur jaminan dasar, tertanggung juga dapat melakukan perluasan jaminan. Tertanggung diharapakan berhati-hati dalam melakukan perjanjian asuransi dan aktif bertanya mengenai klausul yang ada di dalam polis apabila dirasa membingungkan. 
ANALISIS GARANSI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI TELEPON SELULER Anisah Novitarani*, Suradi, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.897 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tentang garansi telepon seluler yaitu antara garansi distributor dan garansi toko. Garansi distributor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu garansi distributor resmi dan garansi distributor independen. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan karena klausula eksonerasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan garansi antara garansi distributor dan garansi toko cukup mempengaruhi daya beli telepon seluler oleh masyarakat. Garansi di sini berperan penting untuk menjamin kelangsungan telepon seluler yang dibeli oleh konsumen. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin telepon seluler tersebut aman dan dapat digunakan dengan layak oleh konsumen. Adanya klausula baku yang digunakan untuk menutup perjanjian jual beli telepon seluler ini membuat konsumen tidak dapat mendiskusikan terlebih dahulu perjanjian itu. Hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan mencantumkan klausula eksonerasi yang secara tidak langsung dapat menghilangkan tanggung jawab mereka selaku pelaku usaha. 
PELAKSANAAN PENGURUSAN DOKUMEN TENTANG IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN DWELLINGTIME DI PELABUHAN PANJANG BANDAR LAMPUNG Akhwan Caesar Sanjaya*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.419 KB)

Abstract

Dwelling time adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sejak kapal sandar dan barang dibongkar sampai dengan barang impor keluar dari pelabuhan. Pelaksanaan pengurusan dokumen impor pada masa dwelling time adalah alur dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sampai ke luar pelabuhan, diatur dalam Undang-undang No 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. pengurusan dokumen impor pada masa dwelling time Pelabuhan Panjang Bandar Lampung dibagi menjadi 3 (tahap) yaitu; Pre Clearance Custom clearance Post clearance. Hambatan internal dwelling time disebabkan oleh sumber daya manusia yang berada dalam pelaksanaan pengurusan dokumen impor. Hambatan eksternal disebabkan oleh pihak luar dan/atau dari segi sarana prasarana.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DI SEMARANG (TINJAUAN YURIDIS UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Dolly Happy Pradana*, Rinitami Njatrijani, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.735 KB)

Abstract

Usaha penjualan air zam-zam banyak dilirik berbagai pengusaha. Adanya pembatasan membawa air zam-zam menimbulkan suatu peluang usaha penjualan air zam-zam. Maka pelaku usaha melakukan impor air zam-zam sehingga air zam-zam harganya mahal. Celah ini dimanfaatkan untuk menjual air zam-zam dengan harga murah tetapi tidak asli. Hal ini yang dilakukan oleh H. Thalib Bin Saed yang menjual air zam-zam yang diproduksi dari air sumur artetis di Polaman, Mijen. Maka diperlukannya sebuah perlindungan konsumen.Skripsi ini mengangkat 2 (dua) permasalahan dalam tulisan ini berguna untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi air zam-zam palsu dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.B/2014/PN/Smg Tahun 2014 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen atas kasus pemalsuan air zam-zam.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap produk barang dan jasa dengan label SNI agar terciptanya sebuah perlindungan konsumen, sedangkan BPOM sebagai penyelenggara teknis ijin peredaran makanan dan minuman. Terungkapnya kasus pemalsuan air zam-zam bermula dari pelaporan masyarakat kepada Reskrimsus terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1984 Pasal 24 ayat (1) tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 62 ayat (1) tentang Pangan oleh terlapor CV. Ebin Thalib Mandiri dengan nama pemilik H. Thalib Bin Said Bin Thalib bertempat di Genuk RT. 001 RW. 002, Kel. Timbangan, Kec. Mijen, Kota Semarang. CV. Ebin Thalib Mandiri hanya mengurus surat tanda pendaftaran saja, untuk HO, SIUP, NPWP, IMB, Pendaftaran Merek, Ijin Persetujuan Prinsip, Ijin Usaha Industri, Surat Ijin Pengambilan Air, dan Ijin Edar tidak dimiliki.Pengawasan peredaran air zam-zam palsu di Semarang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah yang berkerjasama dengan BPOM mengurangi barang yang dipalsukan. Diperlukan peraturan yang lebih detail mengenai pengaturan dan perizinan air zam-zam agar mengurangi pemalsuan air zam-zam.
Co-Authors Achdiat, Evando Marsa Adinda Putriani Aisyah Ayu Musyafah Aldhika Benjamin Madjan Alpheratz Uzhma Fatria Alya Nuzulul Qurniasari Aminah Aminah Aminah Aminah Anisah Novitarani Arfian Setiantoro Arifin Pringgo Laksono Arinta Rachmawati Astrid Puspita Ramadhani Bagus Rahmanda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Candrika Nanda Sasmita Dewantoro, Fara Deinara Dwi, Novi Edelia, Anastasya Riris Elisyamedita, Milla Erlangga Nugraha Etty Susilowati Fakhri Aditya Putra Fayreizha Destika Putri Gika Asdina Firanda Gilang Adi Yuliarso Giovanni Bagas Hizkia Gusto Hartanto Gusto Hartanto Hendro Saptono Hendro Saptono Hendro Saptono, Hendro Hendy Kurnia Miesadhi Hernanda, Febrian Herni Widanarti Jaka Sena Prakarsa Kashadi, Kashadi Kuntoro, Brama Lutfiyani, Fildzah Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq Margaret, Saulita Marjo Marjo, Marjo Mirza Rahmaniar Muhammad Mizan Aufa Nagari, Galang Nikhafila Aprilia Novitarani, Anisah Paramita Prananingtyas Pramesti, Mutiara Pratama, Luci Andika Primastito, Cantika Assyifani Primayoga, Andhika Mediantara Putri, Fayreizha Destika Rahmadia Maudy Putri Karina Rahmanda, Bagus Reyhan Dewangga Saputra Sakhiyatu Sova Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sembiring, Ester Purinta Sembiring, Mikhail Alvindra Setia Aji Pamungkas Setiantoro, Arfian Setyowati, Ro’fah Shavira Andriasari Siti Mahmudah Suradi Suradi Sutrisno, Putri Ayu Tanjung, Damar Ramadhanna Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Tiana Yulia Insani Trisna Alysianingrum Wibowo, Benedictus Satryo Yosefa, Nesya Giveri Zulfah, Shofiy