Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.886

P-Index

This Author published in this journals

All Journal International Journal of Advances in Applied Sciences Diktum Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Khadimul Ummah Journal of Social Dedication Masyarakat Berdaya dan Inovasi Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Supremasi Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) AKM: Aksi Kepada Masyarakat Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Tiyas Vika Widyastuti

Universitas Pancasakti Tegal

Author-ID : 3364951

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Peranan Lembaga Kerjasama Bipartit Perusahaan di Kota Tegal Sebagai Upaya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Tiyas Vika Widyastuti; Gufron Irawan; Anindita Dwi Hapsari
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Perselisihan hubungan industrial dapat diminimalisir dengan berbagai pilihan media atau mekanisme sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial.Salah satunya adalah dengan dibentuknya suatu forum komunikasi dan konsultasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja/buruh.Forum ini kemudian lebih sering disebut sebagai Lembaga kerjasama bipartit.Berbagai keunggulan karakteristik, peran dan fungsi yang dimiliki lembaga ini mempermudah bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.Namun sayangnya di dalam praktik, masih banyak perusahaan-perusahaan di Kota Tegal yang belum memiliki dan menerapkan lembaga kerjasama bipartit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peranan lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan belum/tidak dibentuknya lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, datanya sekunder berupa dokumen hukum, dan analisis datanya menggunakan alur berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal memiliki 3 (tiga) peranan yang berdampak positif pada kemajuan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar memiliki lembaga kerjasama bipartit di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan belum/tidak dibentuknya lembaga kerjasama bipartit perusahaan di Kota Tegal sebagai upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial, salah satunya adalah kurang pahamnya pihak manajemen perusahaan dan buruh terkait adanya kewajiban membentuk lembaga kerjasama bipartit serta ketentuan sanksi administratif yang harus diterima jika melanggarnya.

Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif Sanusi, Sanusi; Idayanti, Soesi; Widyastuti, Tiyas Vika
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

This research is conceptual research that intends to examine the idea of democracy in progressive legal development. As a means of state policy, the development of laws carries a variety of implications. During that time the law was only understood as a rigid rule and put too much emphasis on aspects of the legal system regardless of the relationship between the law and the issues that had to be addressed, such as social issues. The law is synonymous with the order as a mirror of the regulation of the ruler, on the other hand, there is also an understanding of the law that emphasizes more on the legitimacy aspect of the rule itself. Responsive law is results-oriented, i.e. on goals that will be achieved outside the law. A hallmark of responsive law is the search for implied values contained in rules and policies. In this responsive legal model, they express disapproval of what they consider to be standardized and inflexible interpretations. Legal products that are responsive to the manufacturing process is democratic, namely participation, which invites the participation of as many elements of society as possible, both in terms of individuals, and community groups, and must also aspire to come from the wishes or desires of the community. This means that the product of the law is not the authority of the ruler to simply legitimize his power.

Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi Idayanti, Soesi; Haryadi, Toni; Widyastuti, Tiyas Vika
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Tujuan penelitian untuk mengetahui Penegakan hukum pasca reformasi dalam membangun kehidupan yang harmonis, berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib ternyata tidak sesuai dengan kenyataan bahwa amanat reformasi dalam penegakan hukum ternyata menjadi sangat memilukan. Penegakan hukum yang bersifat “ tebang pilih “ tak terhindarkan , meski penyebabnya bukanlah faktor politis seperti pada era sebelumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana arah pembangunan hukum dan bagaimana menegakan supremasi hukum berdasarkan nilai – nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Supremasi hukum sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberi jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat

Legal Protection For Indonesian Fishery Products In Facing Environmental Protection In International Trade Widyastuti, Tiyas Vika
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i2.97

International trade principally aims to exploit the market, thus traditionally speaking, have a little concern about protecting the environment. Only after entering this new era of international trade, the Indonesian government then finds the challenge in controlling the trade’s speed and market since the everything is regulated under a specific international trade regulation that is not entirely concern with protecting national interests. Many Indonesian popular products could not compete internationally, since they tend to fail in fulfilling the international standards of exported goods. This will inevitably hinder the national economy, more specifically in gaining foreign investments. One example of the challenges posed by regulation that interfere with the economic growth in the context of international trade is the way environment regulation dampens the effort to export the Indonesian fishery products. The primary problem is that even though Indonesian domestic regulation has put some sort of legal protection for Indonesian fishery products, they still fail to fulfil the environmental standard set by some export-destination countries, such as the USA and the European. Against this backdrop, this research aims to analyze the application of domestic regulation on fishery in Indonesia. We are using the socio-legal approach to understand the way the domestic regulation has failed to fulfill its legal aim, which is to implement the act of law related to fishery, environment, and quality standards to fit the market’s demand, as well as to improve the environment surrounding the fishery industry according to the Code of Conduct for Responsible Fisheries. Based on primary and secondary data from observations and interviews, we contend that there are at least three issues surrounding the failure: 1. The problem regarding the substance of the regulation itself, 2. The disorganized authority within the institutional structure, and 3. The legal culture surrounding the people involved as resulted from their beliefs and personal economic consideration

Model Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Widyastuti, Tiyas Vika; Indriasari, Evy; Pratama, Erwin Aditya; Siswanto
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i1.195

The purpose of this study is to examine the implementation and model of the principle of horizontal separation in the granting of dependent rights in the community, issues related to the Deed of Encumbrance of Dependent Rights, that land rights can be considered as proof of ownership of everything that stands on the land. The research method uses a type of literature research, with a statutory approach, secondary data suber, descriptive analytical data analysis. The results of the study showed. Based on the principle of horizontal separation according to the UUPA, proof of ownership of the right to the land does not necessarily become proof of ownership of everything that consists of the land. This can give the holder ownership authority over the land only to the extent of the land surface, while the building or anything attached to the land is different from the ownership rights of the land. However, until now, this proof of ownership of land rights has always been considered to be evidence of ownership of anything that stands horizontally as regulated by the UUPA and which should be applied, but the encumbrance of Dependent Rights in Land Rights, still shows the application of the principle of vertical attachment to land certificates. A written agreement between the landowner and the owner of the building on it is an appropriate model in the application of the principle of horizontal separation in execution auctions under the Dependent Rights Act, as the agreement will apply as a law to those who agree.

Co-Authors Abda Abda Achmad Irwan Hamzani Achmad Soeharto Agus Finaningrum, Kiki ahmad habibi Anik Kunantiyorini Anindita Dwi Hapsari Anis Mashdurohatun Aryani, Fajar Dian Bambang Tri Bawono Dairoh Dairoh, Dairoh Dinar Mahardika Eko Soponyono Eristadora, Stephanie Erwin Aditya Pratama Firqoh Nazia Gufron Irawan Imam Asmarudin Indriasari, Evy Indriasari, Evy Irwan Irwan M. Bagus Salis Ma’arif Maarif, M. Riski Mahardika, Dinar Masdurohatun, Anis Maulaya, Muhammad Zulfa Ma’arif, M. Bagus Salis Moh. Khamim Mohd Rusli, Mohd Hazmi Muhammad Wildan Muhammad Wildan Muhammad Wildan Nuridin Nuridin Nuridin Nuridin, Nuridin Nurkhasanah, Aisyatun Pradana, Aditya Fani Sanusi Sanusi , Sanusi Sanusi Sanusi Sanusi Sanusi Siswanto Soesi Idayanti Taufiq Taufiq Toni Haryadi Tri Bawono, Bambang Tri Normalita Putri, Ajeng Umam, Muhammad Choerul

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Diktum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Diktum