Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban Phishing: Analisis Kriminologi dan Efektivitas Regulasi di Indonesia: Legal Protection for Phishing Victims: Criminological and Regulatory Effectiveness Analysis in Indonesia ]]>
<![CDATA[Moh. Havidz Nevoso]]>;
<![CDATA[Wahab Aznul Hidaya]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>;
<![CDATA[Muhammad Junaidi]]>;
<![CDATA[Cita Tsaabiethah Agustria Sasti]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v4i1.12221
<![CDATA[This study aims to analyze the criminological factors underlying phishing cybercrime and to assess the effectiveness of legal protection for victims of personal data theft in Indonesia. The core issue lies in the persistence of phishing despite existing legal instruments, indicating a gap between crime etiology and regulatory effectiveness. Academic discourse has largely focused on normative and technical aspects, while criminological analysis of offender motivation and opportunity structures remains limited. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Criminological analysis applies strain theory to explain socio-economic pressures as offender motivations and routine activity theory to examine the interaction between motivated offenders, suitable targets, and weak digital guardianship. The findings reveal that phishing expands due to low-risk economic rationality, digital system vulnerabilities, and limited public literacy and supervision. Although regulated under the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law, legal protection remains suboptimal due to evidentiary challenges and low enforcement probability. Integrating criminological perspectives is essential to strengthen both preventive and repressive strategies. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kriminologis penyebab phishing cybercrime serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi di Indonesia. Permasalahan terletak pada masih maraknya phishing meskipun instrumen hukum telah tersedia, yang menunjukkan kesenjangan antara etiologi kejahatan dan efektivitas regulasi. Kajian akademik selama ini cenderung normatif dan teknis, sementara analisis mengenai motivasi pelaku dan struktur peluang kejahatan masih terbatas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis kriminologis menggunakan strain theory untuk menjelaskan tekanan sosial-ekonomi sebagai motif pelaku serta routine activity theory untuk mengkaji interaksi antara pelaku termotivasi, target rentan, dan lemahnya pengawasan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa phishing berkembang karena rasionalitas ekonomi berisiko rendah, kerentanan sistem digital, serta rendahnya literasi dan pengawasan. Meskipun telah diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, efektivitas perlindungan hukum belum optimal akibat kendala pembuktian digital dan rendahnya probabilitas penindakan. Integrasi pendekatan kriminologi diperlukan guna memperkuat pencegahan dan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Penegakan Disiplin Pelanggaran Tidak Dinas dan Efektivitas Sanksi Anggota Polda Jateng: Disciplinary Enforcement and Sanction Effectiveness for Non-Duty Violations in Central Java Police ]]>
<![CDATA[Mahbub Fajril Qolby]]>;
<![CDATA[Sabar Sabar]]>;
<![CDATA[Kukuh Sudarmanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Junaidi]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>
<![CDATA[ Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jj.v4i1.12883
<![CDATA[This study aims to analyze the enforcement of discipline for non-service violations committed by members of the Central Java Regional Police based on Government Regulation No. 2 of 2003, as well as to assess the effectiveness of the disciplinary sanctions imposed. The research method used is empirical legal research with a case approach, supported by primary data through interviews and secondary data through literature studies. The results show that disciplinary enforcement for non-service violations in the Central Java Regional Police has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, with the application of proportional sanctions accompanied by ongoing guidance and supervision. The core findings of this study indicate that disciplinary sanctions not only serve as an instrument of punishment but are also effective in preventing repeat violations and encouraging increased discipline among members. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the effectiveness of disciplinary sanctions for non-service violations as an instrument of internal guidance, which has rarely been specifically examined in previous studies. This study concludes that consistent enforcement of discipline and strengthening of the internal legal culture are key factors in improving the professionalism and integrity of Polri members. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, serta menilai efektivitas sanksi disiplin yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas di Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penerapan sanksi yang bersifat proporsional dan disertai pembinaan serta pengawasan berkelanjutan. Temuan inti penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga efektif dalam mencegah pelanggaran berulang dan mendorong peningkatan kedisiplinan anggota. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap efektivitas sanksi disiplin pelanggaran tidak dinas sebagai instrumen pembinaan internal, yang masih jarang dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan disiplin dan penguatan budaya hukum internal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri.]]>
<![CDATA[Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ]]>
<![CDATA[Ahmad Husaini]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v2i2.2270
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sengketa pemilihan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pengaturan tentang Kepala Desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian Kepala Desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang Kepala Desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan 60 yang kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian Kepala Desa namun peraturan-peraturan tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana penyelesaian sengketa terkait terjadinya pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa pilihan kepala desa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Bagaimana solusi atas permasalahan Sengketa Pilihan Kepala Desa Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Model penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. (2) Beberapa kendala yang muncul adalah: Pertama, timbulnya perselisihan pada jangka waktu terkait dengan pelaporan protes atau pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa antara Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Kedua, pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila terdapat perselisihan pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan pilkades tersebut. Namun hal tersebut kurang efektif karena Bupati/Walikota adalah jabatan politik. Solusinya apabila terjadi Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebaiknya diatur dalam peraturan yang ada.]]>
<![CDATA[REPOSISI KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DALAM PENGATURAN TERKAIT PERTAHANAN KEAMANAN KEMARITIMAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[David Maharya Ardyantara]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>;
<![CDATA[Bambang Sadono]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v3i2.2593
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana posisi kewenangan antar lembaga negara dalam pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional dan bagaimana reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Posisi dan reposisi tentang kewenangan antar lembaga negara yang terkait dengan pertahanan keamanan maritim nasional sangat berpengaruh kepada kedaulatan maritim nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia dapat digolongkan sebagai negara kepulauan tetapi belum dapat digolongkan sebagai negara maritim karena kewenangan dalam pertahanan keamanan maritim masih terjadi tumpang tindih kewenangan. Sehingga perlu dilakukan reposisi kewenangan antar lembaga negara dalam pengaturan terkait pertahanan keamanan kemaritiman nasional. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasar analisa terdapat lima lembaga negara yang benar-benar terkait dengan pertahanan dan keamanan maritim di perairan Indonesia yang terdiri dari TNI AL,Badan Keamanan Laut,Kepolisian,Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Kedua peraturan perundangan ini secara spesifik menggarisbawahi pentingnya menciptakan sistem pertahanan keamanan maritim, dan kewajiban dalam menjaga keselamatan pelayaran. Pendekatan teoritik dilakukan mellaui Teori Sistem Hukum, Teori Kedaulatan dan Teori Kewenangan. Hasil yang didapatkan dalam reposisi kewenangan antar lembaga negara adalah : menempatkan TNI AL sebagai lembaga militer murni di wilayah maritim sebagai komponen utama pertahanan maritim nasional seperti diamanatkan pada Pengaturan Tata Ruang Laut yang tercantum dalam UU Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Serta optimalisasi Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara dalam keselamatan dan keamanan laut (sea and coast guard). Sekaligus sinegitas TNI dengan Bakamla sebagai reperesentasi lembaga militer dan lembaga sipil negara. ]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA ]]>
<![CDATA[Dwi Harmono]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>;
<![CDATA[Diah Sulistyani]]>;
<![CDATA[Muhammad Junaidi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v3i2.2823
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Oleh sebab itu, guna meminimalisir pejabat yang korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah Program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi. Solusinya adalah berdasarkan penelitian, fasilitas atau sumberdaya-sumberdaya tersebut sudah cukup terpenuhi, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, perlu adanya sosialisasi secara terstruktur dan berkesinambungan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bambang Sadono]]>;
<![CDATA[Ali Lubab]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v3i2.2870
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia. Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD Negara RI Tahun 1945 adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perkembangan konsep trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan yang keberadaannya dalam struktur ketatanegaraaan di negeri ini sering menjadi perdebatkan oleh berbagai pihak karena Komisi Pemberantasan Korupsi Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia saat ini dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah trias politica dan kepastian hukum, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Kosupsi bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaran di Indonesia akan menjadi lebih kuat maka kedudukannya menjadi organ konstitusi (constitusional organs) atau masuk kedalam konstitusi maka di perlukan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Setiya Pramana]]>;
<![CDATA[Muhammad Junaidi]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v3i2.2903
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum serta untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Pegawai ASN sejatinya berada dalam posisi yang dilematis dan terombang-ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat karir ASN sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Disisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum dan Kendala dan solusi apakah yang dihadapi terkait kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Kebijakan Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum, yaitu: a) Kurang Alat Bukti. b) Tidak adanya penjelasan tentang kata netral yang jelas c). Waktu Penanganan yang Terbatas, dan d). Keterangan Masyarakat yang Kurang Koperatif. e) Pertimbangan situasi tertib yang condong dijaga oleh Pori dalam hal ini Polda Jawa Tengah. Sedangkan Solusinya dari kendala tersebut diatas adalah : 1) Memperjelas aturan terkait definisi netral dari ASN tersebut. 2) Perlu regulasi penanganan dalam bentuk Undang-Undang yang jelas. 3) Pembentukan Mahkamah Pemilu yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, dan beberapa perwakilan dengan background tindak tidana pemilu yang dapat menangani sengketa pemilu.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fenny Cahyani]]>;
<![CDATA[Muhammad Junaidi]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3328
<![CDATA[Penelitian tentang hak imunitas advokat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16. Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat. Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hak imunitas berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas iktikad baik untuk menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar bermanfaat bagi masyarakat luas.]]>
<![CDATA[HARMONISASI NORMA ATAS PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN ]]>
<![CDATA[Alvian Octo Risty]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Bambang Sadono]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i1.3330
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 serta harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan memproritaskan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta kesinambungan antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara investor khususnya negara China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan dan penggalian mengubah regulasi untuk mendatangkan investor dalam satu paket tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan panas bumi pada 95 jabatan tidak ada keterangan sebagai kualifikasi jabatan. Terdapat disharmonisasi vertikal Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Doddy Kristian]]>;
<![CDATA[Bambang Sadono]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>;
<![CDATA[Diah Sulistyani Ratna Sedati]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.3332
<![CDATA[ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Polri dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian dan bagaimana reposisi kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk. Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba. Reposisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana Narkoba, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyidikan terhadap tindak pidana.]]>
