Claim Missing Document
Check
Articles

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tugurejo Kota Semarang Dalam Pemilu (Pilkada, Pilpres, Pileg & Pil DPD) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Kadi Sukarna; Bambang Sadono
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/3wd2ge61

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi rendahnya literasi kepemiluan, terbatasnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat pada pengawasan penyelenggaraan pemilu. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pre-test, penyuluhan hukum, pendidikan politik, diskusi interaktif, dan evaluasi menggunakan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional sebagai pemilih, bentuk partisipasi politik, serta pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Peserta juga memahami bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi mencakup keterlibatan aktif pada pendidikan pemilih, penyampaian aspirasi, dan pengawasan proses kepemiluan. Metode penyuluhan yang komunikatif dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi kepemiluan, penguatan budaya demokrasi, dan pengembangan partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, partisipatif, dan berintegritas.  
Kajian Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana dan Perdata Secara Bersamaan Terhadap Korporasi Pencemar Lingkungan Moehamad Nindyarto Laskmana Praja; Kadi Sukarna
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3877

Abstract

This study aims to analyze the normative basis, the position of the doctrine of parallelism of criminal and civil sanctions against environmental polluting corporations, and its relevance to the principle of ne bis in idem. The urgency of this research lies in the still limited studies that combine criminal and civil liability of corporations in one analytical framework, especially when the two paths produce different decisions as in the case of PT Rayon Utama Makmur. The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach to the Sukoharjo District Court Decision Number 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh and the Supreme Court Decision Number 4441 K/Pdt/2024. The results of the study indicate that the parallelism of sanctions based on Article 1 number 2 of the PPLH Law does not violate ne bis in idem because the idem element is not fulfilled across regimes, and the acquittal of PT RUM does not eliminate the success of the civil lawsuit of affected residents. In conclusion, parallelism is a legitimate and necessary form of environmental law enforcement. The novelty and contribution of the research lies in positioning the divergence of decisions as evidence of the independence of the legal regime, rather than judicial inconsistency.