Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.776
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Halu Oleo Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal La Edusci Journal of Law Justice Greenation International Journal of Law and Social Sciences Journal Juridisch
Sukarna, Kadi
Universitas Semarang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Pencurian di Kota Bima Uzifatur Rizkiyah Mahendra; Ani Triwati; Kadi Sukarna; Ni Nyoman Tri Partini
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13716

Abstract

This study aims to juridically analyze the implementation of restorative justice for juveniles as perpetrators of theft crimes in Bima City. The background of this research is grounded in the continued dominance of retributive approaches within the juvenile criminal justice system, which may adversely affect children’s development and contradict the principles of child protection and the best interests of the child as mandated by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The urgency of this study lies in the need to evaluate the effectiveness and consistency of restorative justice implementation by law enforcement authorities, particularly in handling juvenile theft cases at the investigation stage. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case study approaches, supported by an analysis of legislation, legal doctrines, and the practical application of restorative justice in Bima City. The novelty of this research lies in its comprehensive examination of the conformity between restorative justice practices and positive legal norms as well as substantive justice values within the local context of Bima City. The findings indicate that restorative justice has been applied to juvenile theft cases in Bima City; however, its implementation remains suboptimal due to structural, cultural, and procedural constraints. Therefore, strengthening the understanding of law enforcement officers and harmonizing policies are necessary to ensure the protection of children’s rights and the sustainable realization of restorative justice.. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Kota Bima. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih dominannya pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana anak, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Urgensi penulisan tesis ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas dan konsistensi penerapan restorative justice oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam konteks penanganan perkara pencurian yang melibatkan anak di tingkat penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penerapan restorative justice di Kota Bima. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai kesesuaian praktik restorative justice dengan norma hukum positif dan nilai keadilan substantif, khususnya pada konteks lokal Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap anak pelaku pencurian di Kota Bima telah dilakukan, namun belum optimal karena masih ditemui kendala struktural, kultural, dan prosedural, sehingga diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum serta harmonisasi kebijakan untuk menjamin perlindungan hak anak dan tercapainya keadilan restoratif secara berkelanjutan.  
Penegakan Hukum dan Pengawasan Obat Bahan Alami Ilegal: Studi di Lubuk Linggau Terry Rangga Nugraha; Kadi Sukarna; Ani Triwati; Aji Mulyana
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14041

Abstract

This study aims to analyze law enforcement and supervision of illegal Natural Medicinal Products (Obat Bahan Alam/OBA) containing Medicinal Chemical Substances (BKO) in Lubuk Linggau. Previous studies mainly focused on regulatory mechanisms and BPOM enforcement but have not specifically examined the relationship between administrative-oriented performance indicators and the substantive effectiveness of public health protection. This research employs a normative-empirical legal method through statutory, case, and conceptual approaches supported by limited empirical data from interviews and field findings. The results show that preventive and repressive measures have been implemented; however, preventive supervision remains ineffective because administrative targets are prioritized over risk-based substantive protection, resulting in low compliance among business actors and the continued circulation of illegal OBA. Repressive law enforcement has created a deterrent effect but still faces juridical and institutional constraints. The novelty of this study lies in demonstrating that administrative-oriented supervisory indicators contribute to the ineffectiveness of substantive public health protection, thus requiring a more outcome-oriented supervisory policy model.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Lubuk Linggau. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada mekanisme regulasi dan bentuk penegakan hukum oleh BPOM, namun belum secara khusus mengkaji hubungan antara indikator kinerja yang berorientasi administratif dengan efektivitas substantif perlindungan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang didukung data empiris terbatas dari wawancara dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif telah dilaksanakan, tetapi pengawasan preventif masih belum efektif karena target administratif lebih diprioritaskan dibandingkan perlindungan berbasis risiko, sehingga kepatuhan pelaku usaha rendah dan peredaran OBA ilegal tetap terjadi. Penegakan hukum represif telah memberikan efek jera, namun masih menghadapi kendala yuridis dan kelembagaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa indikator pengawasan yang berorientasi administratif berkontribusi terhadap ketidakefektifan perlindungan kesehatan masyarakat secara substantif, sehingga diperlukan model kebijakan pengawasan yang lebih berorientasi pada dampak nyata.
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan dalam Sistem Administrasi Negara Bambang Wuragil Untung; Endah Pujiastuti; Kadi Sukarna; Unggul Basoeky
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14204

Abstract

This study aims to analyze juridically the falsification of marriage documents as a crime against public trust and the resulting criminal liability. The falsification of marriage documents not only affects the legal validity of marital relationships but also undermines the legitimacy of state institutions and public confidence in administrative systems. The urgency of this study lies in the increasing occurrence of document forgery conducted systematically by exploiting weaknesses in administrative verification systems, as reflected in the case at the Religious Affairs Office (KUA) of Patebon, Kendal Regency. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by empirical data obtained through interviews. The novelty of this study lies in its integrative approach combining criminal law and administrative law perspectives in examining marriage document forgery as a crime against public trust. The results indicate that such falsification fulfills the elements of the crime of document forgery under Article 391 of the Criminal Code and involves multiple actors in a structured manner. Furthermore, weaknesses in administrative systems are identified as the primary enabling factor, highlighting the need for strict law enforcement and the strengthening of integrated digital verification systems to prevent future occurrences.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik serta pertanggungjawaban pidana yang timbul. Pemalsuan dokumen perkawinan merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada keabsahan hubungan hukum para pihak, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi institusi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi administratif, termasuk dalam kasus di KUA Patebon Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam mengkaji pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP, serta melibatkan berbagai pihak dengan pola yang sistematis. Selain itu, kelemahan sistem administrasi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pemalsuan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas serta penguatan sistem verifikasi berbasis digital untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. 
Pertanggungjawaban Korporasi atas Kelalaian Karyawan Bank di Indonesia Purnomo Purnomo; Kadi Sukarna; Muhammad Junaidi; Kukuh Sudarmanto; Miftah Arifin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.12709

Abstract

This study aims to analyze corporate legal liability for customer losses caused by bank employees’ negligence and the legal consequences imposed on employees within the Indonesian legal system. The central issue lies in the lack of legal certainty due to the absence of explicit regulation on corporate liability in the Banking Law regarding employee negligence that harms customers, despite modern banking operations involving institutional risk exposure. This condition creates an imbalance between customer legal protection and institutional accountability in the banking sector. This research employs a normative juridical approach using qualitative analysis of statutory regulations, corporate liability doctrines, and relevant legal practices. The findings reveal that Indonesian positive law does not explicitly regulate corporate liability for employee negligence, resulting in law enforcement that primarily targets individual fault rather than institutional responsibility. The novelty of this study lies in proposing a hybrid liability model that proportionally allocates responsibility between individuals and corporations based on the relationship between personal negligence and institutional supervisory failure. These findings highlight the urgency of reformulating corporate liability regulation in banking law to strengthen customer protection, enhance legal certainty, and promote more accountable banking governance.     Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum bank sebagai korporasi terhadap kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian karyawan serta akibat hukum yang timbul bagi karyawan dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan utama terletak pada lemahnya kepastian hukum akibat belum diaturnya secara eksplisit pertanggungjawaban bank sebagai korporasi dalam UU Perbankan terhadap kelalaian karyawan yang merugikan nasabah, meskipun praktik perbankan modern menunjukkan adanya risiko operasional yang bersifat institusional. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan hukum nasabah dan akuntabilitas lembaga perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin pertanggungjawaban korporasi, dan praktik penerapan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban bank sebagai korporasi atas kelalaian karyawan, sehingga penegakan hukum masih berorientasi pada kesalahan individual dan belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab institusional. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan model pertanggungjawaban hibrida yang menempatkan tanggung jawab individu dan korporasi secara proporsional berdasarkan hubungan antara kelalaian personal dan kegagalan pengawasan institusional. Temuan ini menegaskan urgensi reformulasi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum perbankan guna memperkuat perlindungan hukum nasabah, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong tata kelola perbankan yang lebih akuntabel.
Protection of Victims’ Rights against Undue Delay in Criminal Proceedings through the Victim-Oriented Judicial Time Control Model Hermawati Hermawati; Kadi Sukarna
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 4 No. 3 (2026): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (July - Au
Publisher : Greenation Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v4i3.1072

Abstract

This article examines undue delay in criminal proceedings by placing victims at the center of the analysis. To date, delays in criminal proceedings have primarily been understood as a fair trial issue concerning suspects or defendants. However, victims also suffer direct consequences, including legal uncertainty, limited access to information, delayed protection, weakened evidentiary value, postponed restitution, and the risk of revictimization. This article employs a normative-prescriptive legal research method using statutory, conceptual, case, human rights, and comparative law approaches. The findings indicate that the New Criminal Procedure Code (KUHAP) has established an initial framework for preventing undue delay through provisions on procedural time limits, notifications, and inter-agency coordination. Nevertheless, these provisions do not yet fully provide corrective mechanisms for victims when criminal proceedings fail to progress within a reasonable time. The Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 and Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 may serve as foundations for the development of judicial oversight mechanisms. This article proposes a Victim-Oriented Judicial Time Control Model, a framework that enables victims to challenge procedural delays, provides judges with objective parameters for assessing unreasonable delays, and creates opportunities for corrective measures against institutional inaction by law enforcement authorities.
Application of the Best Interests of the Child Principle in the Imposition of Guidance Sentences: An Analysis of Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR Zusan Anggraeni Kusumawardhani; Kadi Sukarna
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 4 No. 3 (2026): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (July - Au
Publisher : Greenation Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v4i3.1073

Abstract

The principle of the best interests of the child constitutes a fundamental principle within the juvenile criminal justice system, requiring that every criminal sanction be oriented toward protection, rehabilitation, and social reintegration. This study analyzes the application of this principle in Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN UNR and examines its implications for the protection of children's rights and the achievement of rehabilitative objectives. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the judge considered the child’s psychological and social conditions, family background, educational rights, social inquiry report, and the child’s relationship with family members in determining the placement for institutional guidance. Nevertheless, the decision still requires stronger legal reasoning regarding the selection of institutional guidance as the most proportional measure for the child. Based on international standards and the criminal law policy governing juvenile justice, deprivation of liberty should be regarded as a measure of last resort, applied proportionately, and directed toward recovery and social reintegration. The contribution of this study lies in formulating the best interests of the child as a substantive parameter in imposing guidance sentences, encompassing an assessment of the child’s circumstances, the choice of sanctions, the duration of punishment, the place of guidance, the protection of educational rights, victim restoration, and social reintegration planning.
Nilai Keadilan Pemberian Keringanan Sanksi Pidana  Bagi Saksi Pelaku Tindak Pidana Kumala Wahyu Paldina; Ani Triwati; Kadi Sukarna; Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 4 (2026): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i4.14349

Abstract

This study aims to examine the substantive justice of sentence reductions granted to justice collaborators and their implications for victims within the Indonesian criminal justice system. Although previous studies have predominantly addressed the legal status, protection, and certainty of justice collaborators, limited attention has been given to the proportional balance between rewards for offender cooperation and the rights and interests of victims. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The analysis examines the legal framework governing justice collaborators and the judicial reasoning in Decision No. 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI and Decision No. 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan through Aristotelian distributive and commutative justice, Gustav Radbruch’s theory of legal values, and Pancasila justice. The findings demonstrate that sentence reductions can be justified as substantive justice when they proportionally recognize a justice collaborator’s contribution to uncovering material truth and identifying principal offenders without eliminating criminal responsibility. However, excessive or insufficiently structured reductions may undermine victims’ sense of justice when punishment is disproportionate to the harm caused. The novelty of this study lies in developing a dual-subject substantive justice framework that simultaneously evaluates the justice collaborator’s contribution and the victim’s entitlement to justice, rather than treating sentence reduction solely as an incentive for offender cooperation. The study recommends clear and measurable proportionality criteria based on the collaborator’s contribution, degree of culpability, impact of the crime, and fulfillment of victims’ rights to truth, recovery, and justice.   Penelitian ini bertujuan mengkaji keadilan substantif dalam pemberian keringanan pidana kepada justice collaborator serta implikasinya terhadap pemenuhan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kedudukan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum justice collaborator, sedangkan kajian mengenai keseimbangan proporsional antara penghargaan atas kontribusi pelaku dan hak serta kepentingan korban masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap pengaturan justice collaborator serta pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan dengan menggunakan perspektif keadilan distributif dan komutatif Aristoteles, teori nilai hukum Gustav Radbruch, dan keadilan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keringanan pidana dapat dibenarkan sebagai bentuk keadilan substantif apabila diberikan secara proporsional berdasarkan kontribusi justice collaborator dalam mengungkap kebenaran materiil dan pelaku utama tanpa menghapus pertanggungjawaban pidananya. Namun, keringanan yang tidak memiliki parameter proporsionalitas yang jelas berpotensi mengurangi rasa keadilan korban apabila pidana tidak sebanding dengan kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka keadilan substantif yang menempatkan justice collaborator dan korban sebagai dua subjek yang kepentingannya harus dipertimbangkan secara simultan dalam pemidanaan. Penelitian merekomendasikan parameter keringanan pidana yang terukur berdasarkan kontribusi pelaku, tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, serta pemenuhan hak korban atas kebenaran, pemulihan, dan keadilan.
Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi Misbakhul Munir; Muhammad Junaidi; Kadi Sukarna; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6796

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis keabsahan, pemberian ijin oleh hakim, kendala dan solusi terhadap pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi sebenarnya melanggar Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang saksi saling berhubungan, karena calon saksi dapat mengetahui proses pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Pertama, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan dengan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kedua, pemberian ijin oleh hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari asas persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif. Ketiga, kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum Risqiana Sunaryo Putri; Kadi Sukarna; Kukuh Sudarmanto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.7919

Abstract

This research aims to understand the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating and prosecuting corruption and understand the constraints and solutions of the KPK's authority in investigating and prosecuting corruption crimes in the context of law enforcement. KPK is an independent institution in Indonesia which was formed to fight corruption with the main task of investigating, prosecuting and eradicating criminal acts of corruption. This is regulated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002. With the changes in provisions in the KPK Law, there have been several changes in the authority of the KPK. The type of research used in this research is normative juridical with statutory approach method, collecting and analyzing legal data, laws and regulations, as well as court decisions related to the KPK's authority. The results of the research show that the KPK has broad authority in investigating and prosecuting corruption. The KPK can carry out wiretapping, search and arrest of corruption suspects, and has the authority to submit charges to court. The KPK also has an independent and professional team of investigators and prosecutors. However, there are several limitations in the KPK's authority. Since 2019, the KPK's authority in wiretapping and searching has been limited by the Indonesian Constitutional Court. Apart from that, there is also debate about the independence status of the Corruption Eradication Committee and political interference that can affect the enforcement of corruption laws. In the context of effective law enforcement, it is important for the KPK to continue to strengthen its authority and ensure its independence from political forces. The active role of the community and government support are also needed to support KPK's efforts to eradicate corruption. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta memahami kendala dan solusi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum. KPK adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memerangi korupsi dengan tugas utama menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KPK, mengakibatkan adanya beberapa perubahahan kewenangan KPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan dan menganalisis data hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kewenangan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luas dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap tersangka korupsi, serta memiliki wewenang untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan. KPK juga memiliki tim penyidik dan tim penuntut yang independen dan profesional. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam kewenangan KPK. Sejak tahun 2019, kewenangan KPK dalam penyadapan dan penggeledahan telah dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu, ada juga perdebatan mengenai status independensi KPK dan intervensi politik yang dapat mempengaruhi penegakan hukum korupsi. Dalam rangka penegakan hukum yang efektif, penting bagi KPK untuk memperkuat kewenangannya dan memastikan independensinya dari kekuatan politik. Peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Maruf Rian Ardiansyah; Kukuh Sudarmanto; Kadi Sukarna; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.7946

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of combating online gambling crimes in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). This research is important because of the increasing prevalence of online gambling, or what is more commonly known as illegal lottery gambling (togel), which has become a significant issue across all layers of Indonesian society. The research methodology used is socio-legal. The novelty of this research lies in examining the effectiveness of combating online gambling within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The findings of this study explain that the factors influencing individuals getting involved in online gambling can be divided into two categories: internal and external factors. The application of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for conventional gambling and Article 45 jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is discussed. Various methods can be employed for the prevention of online gambling, including pre-emptive, preventive, and repressive methods. The prevention of online gambling is an effective means of combating online gambling crimes. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi online atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penlitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Ahmad Husaini Aisyah Nurhaliza Aji Mulyana Ali Lubab Alvian Octo Risty Alwan Hadiyanto Amri P Sihotang Andresya Barqiyyatul Munjilah Ani Triwati Anugerah Yudha Saputra Ari Widiastanto Arif Hidayat Bambang Sadono Bambang Sadono Bambang Wuragil Untung Bayu Indra Permana Cita Tsaabiethah Agustria Sasti David Maharya Ardyantara Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sedati Doddy Kristian Dwi Harmono Endah Pujiastuti Fathkur Rokhim Febrianto Gunawan Fenny Cahyani Hermawati Hermawati Ika Nurwulandari IKA NURWULANDARI Jevri Kurniawan Hambali Junaidi, Muhammad Junius Akbar Karyanto Karyanto Kukuh Sudarmanto Kumala Wahyu Paldina Lia Nopiharni Puspitasari Mahbub Fajril Qolby Mangaraja Manurung Maruf Rian Ardiansyah Miftah Arifin Miftah Arifin Misbakhul Munir Moh. Havidz Nevoso Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian Muhammad Faizin Muhammad Junaidi Muhammad Nur Aflah Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim Mukhlis Ridwan Ni Nyoman Tri Partini Ni Nyoman Tri Partini Niken Astuti Nilaiana Nilaiana Novieyan Yahya Purnomo Purnomo Putri Haliza Yuniar Raden Soeko Agung Prasetyo Rianda Prahartiwi Rima Saputri Risqiana Sunaryo Putri Rudi Prasetiyo Sabar Sabar Septiandani, Dian Setiya Pramana Slamet Haryanto Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sudarmanto, Kukuh Sukimin Syafran Sofyan Terry Rangga Nugraha Unggul Basoeky Uzifatur Rizkiyah Mahendra Wahab Aznul Hidaya Widhie Kurniawan Yosep Tarantung Zaenal Arifin Zusan Anggraeni Kusumawardhani