Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019 Ari Widiastanto; Kadi Sukarna; Arif Hidayat; Bambang Sadono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3370

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 dan kendala serta penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019. Metode penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya . Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang ialah sulitnya pembuktian dalam upaya mengungkap kegiatan politik uang pada Pemilu 2019 . Kesulitan mengenai pembuktian terhadap kasus politik uang perlu diupayakan proses penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 adalah harus berdasarkan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan .
PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY Lia Nopiharni Puspitasari; Dian Septiandani; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek eksekusi harta pailit yang di dalam pelaksanaannya terdapat problematika dan juga mekanisme pemberesan harta pailit dalam cross border insolvency. Terkait dengan adanya kepailitan lintas batas negara, Indonesia belum mengatur mengenai peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga muncul sebuah problematika dalam eksekusi kepailitan lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Cross border insolvency dapat terjadi apabila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Dalam kaitannya dengan kasus kepailitan yang bersifat lintas batas, sering terjadi suatu keadaan dimana terdapat debitor yang akan digugat pailit berkedudukan di suatu negara, tetapi ia juga melakukan kegiatan usaha dan memiliki aset di luar negeri. Begitupun sebaliknya, debitor asing yang akan digugat pailit, tetapi ia memiliki kegiatan usaha ataupun aset di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan keadaan harta debitur yang melintasi batas negara sering menimbulkan permasalahan mengenai batasan harta debitur yang termasuk ke dalam boedel pailit.
KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Muhammad Nur Aflah; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4279

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.
Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada Bayu Indra Permana; Dian Septiandani; Kadi Sukarna; Sukimin Sukimin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4800

Abstract

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations.  Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU ASN, UU Pilkada,   PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan Netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.  
Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Kukuh Sudarmanto; Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7224

Abstract

 The purpose of this study is to examine the system of recovering state financial losses in the criminal justice system for corruption in Indonesia and the reconstruction of state financial losses as an alternative to imprisonment. This research is included in non-doctrinal research, using normative-empirical research methods. The results of the research describe, the recovery of state financial losses carried out by the Prosecutor's Office through asset tracing and the implementation of Judge's decisions, does not indicate the existence of an optimal law enforcement system for efforts to save state assets. Only an average of 12.3%. It is necessary to reconstruct the recovery of state financial losses by reconstructing Article 4 Jo Article 18 Paragraph (1) letter b of Law no. 20 of 2001 concerning the Second Amendment to Law Number 31 of 1991 and the reconstruction of Article 5 paragraph (1) letter b Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020, namely the return of state finances can be realized in the settlement of cases through a restorative justice approach at the High Court as an alternative to imprisonment. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji mengenai sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara. Penelitian ini masuk dalam penelitian non-doktrinal, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, Hasil penelitian menjabarkan, pengembalian kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui aset tracing dan pelaksanaan putusan Hakim, tidak menunjukan adanya suatu sistem penegakan hukum yang optimal terhadap upaya penyelamatan kekayaan negara. Hanya rata-rata sebesar 12,3%. Perlu adanya rekonstruksi pengembalian kerugian keuangan negara dengan melakukan rekonstruksi Pasal 4 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan rekonstruksi Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, yakni pengembalian keuangan negara dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Tinggi sebagai alternatif pengganti pidana penjara. 
Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Febrianto Gunawan; Kukuh Sudarmanto; Kadi Sukarna; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.11056

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of legal assistance in the investigation process for economically disadvantaged suspects at the Semarang Police Department, with a focus on the challenges and solutions encountered. The criminal justice system in Indonesia regulates the rights of suspects, including the right to legal assistance. Although this right is governed by various laws and regulations, practices in the field reveal a gap between the expected norms and the reality. This research uses an empirical legal method with an empirical juridical approach, integrating the analysis of legal norms with their implementation in practice. The findings show that although the regulations related to legal assistance are generally applied, there are still significant obstacles related to public legal awareness and the lack of effective socialization. While law enforcement officers and legal aid institutions play an active role, there is still a need for improvements in facilities and legal education for the public to ensure that legal assistance is accessible to all levels of society. This study recommends improvements in the legal assistance system and an increase in public understanding of the importance of legal aid. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas bantuan hukum dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu secara ekonomi di Polres Semarang, dengan fokus pada kendala dan solusi yang dihadapi. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur hak-hak tersangka, salah satunya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Meskipun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara norma yang diharapkan dan kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum dengan penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum peraturan terkait bantuan hukum sudah diterapkan, masih terdapat kendala utama terkait kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum berperan aktif, peningkatan sarana dan pendidikan hukum bagi masyarakat masih diperlukan untuk memastikan bantuan hukum dapat diakses dengan optimal oleh semua lapisan masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam sistem pendampingan hukum serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum.
Korupsi Pengadaan Base Transceiver Station  4G dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia Ni Nyoman Tri Partini; Kadi Sukarna; Junius Akbar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.14078

Abstract

This study aims to analyze corruption in the procurement of 4G Base Transceiver Stations (BTS) from a criminal law perspective and its socioeconomic impacts in Indonesia, by addressing the research gap concerning the absence of an integrative framework linking public procurement law and anti-corruption criminal law. This research employs a normative-doctrinal legal method using statutory, conceptual, and case study approaches based on court decisions and policy documents related to BTS procurement. The findings reveal that corruption arises from regulatory disharmony, weak institutional oversight, and power asymmetry that enables abuse of authority, which causally leads to project delays, declining infrastructure quality, and unequal digital access. These conditions significantly hinder public services, civic participation, and digital economic growth, particularly in frontier, outermost, and underdeveloped regions. The novelty of this study lies in developing an integrative analytical framework connecting regulatory structures, criminal law enforcement, and socioeconomic impacts within a juridical-structural perspective. The contribution of this study is both theoretical, by advancing interdisciplinary legal scholarship, and practical, by providing policy recommendations based on risk-based governance, strengthened e-procurement systems, and integrated supervision and law enforcement to enhance accountability in public procurement and sustainable digital development.     Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi dalam pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dari perspektif hukum pidana serta implikasi sosial-ekonominya di Indonesia, dengan menegaskan adanya kekosongan kajian integratif yang menghubungkan hukum pengadaan publik dan hukum pidana korupsi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus berbasis putusan pengadilan serta dokumen kebijakan terkait pengadaan BTS 4G. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan kelembagaan, dan dominasi relasi kekuasaan yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang, yang secara kausal berdampak pada keterlambatan pembangunan, penurunan kualitas infrastruktur, serta ketimpangan akses digital. Dampak tersebut secara langsung menghambat layanan publik, partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi digital, khususnya di wilayah 3T. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif yang menghubungkan dimensi regulasi, penegakan hukum pidana, dan dampak sosial-ekonomi dalam perspektif yuridis-struktural. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dalam memperkaya kajian hukum interdisipliner, serta praktis dalam memberikan dasar perumusan kebijakan berbasis risk-based governance, penguatan e-procurement, dan integrasi pengawasan serta penegakan hukum guna meningkatkan akuntabilitas pengadaan publik dan keberlanjutan pembangunan digital.
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA kadi sukarna
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.857 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i1.851

Abstract

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen dan azas-azas yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 2 UU No 8 Tahun 1999. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makluk hidup lain dan tidak untu diperdagangkan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.Disamping itu membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sebagaimana rumusan Pasal 4 jo 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum Perlindungan Konsumen harus melibatkan banyak pihak terutama pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dan lembaga pengawas lain, serta harus terkoordinasi dengan instansi-instansi terkait supaya terjadi keharmonisan dan tidak tumpang tindih kebijakan atau keputusan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik tanpa harus merugikan konsumen atau pengguna barang/atau jasa. Karena keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah cukup representatif untuk melindungi konsumen asalkan Undang-undang telah dipahami oleh pelaku usaha dan konsumen.This writing is intended to find out more about consumer protection and the principles that apply in the Consumer Protection Act in accordance with Article 2 of Law No. 8 of 1999. The customer is everybody user of goods and or services available in the community for the benefit of themselves, family, others, as well as other living beings and not untu traded. Consumer protection is all the effort that ensures all legal certainty to provide protection to Konsumen.Disamping it discusses the rights and obligations of consumers and businesses. As the formulation of Article 4 jo 5 Consumer Protection Act. Consumer Protection Law enforcement must involve many parties, especially the government and the Consumer Protection Agency and other supervisory agencies, and must be coordinated with the appropriate agencies to happen harmony and not overlapping policies or decisions.This is expected to stimulate economic growth by fine without harming consumers or users of goods / services. Due to the existence of the Consumer Protection Act is already sufficiently representative to protect consumers as long as the legislation has been understood by businesses and consumers.  
IMPLEMENTASI HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA Kadi Sukarna; Jevri Kurniawan Hambali
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.837 KB) | DOI: 10.26623/jic.v2i2.659

Abstract

IMPLEMENTASI HAK ATAS AHLI WARIS ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM YANG BERLAKU DI INDONESIA  Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali Pasca Sarjana magister Ilmu Hukum Universitas Semarang  ABSTRAK  Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Permasalahan tentang kewarisan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi adalah berkaitan dengan pewarisan kepada anak kandung yang beragama non-Muslim atau murtad dari agama Islam. Di satu sisi jelas bahwa dalam Hukum Islam seorang pewaris Muslim tidak boleh mewarisi disebabkan oleh tiga halangan (hijab hirman bil washfi)[1] yaitu karena beda agama (termasuk murtad), membunuh dan hamba sahaya.[2] Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991[3] yaitu Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 173 yang dimana pada intinya tidak mengatur agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Dalam implementasinya, wasiat wajibah diambil dari tirkah bukan dari mauruts hingga tidak melanggar ketentuan nasikh-mansukh ayat wasiat oleh ayat waris dan demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Landasan hukum pemberian harta kepada non Muslim khususnya anak kandung dijelaskan sama sekali dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan diadopsi dalam kasus serupa oleh Pengadilan Agama, tetapi alasan hukum dipengaruhi oleh kepentingan kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan dan keyakinan hakim untuk memutuskan. Dan pertimbangan hukum pemberian waris terhadap anak kandung non muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.  Kata Kunci: Ahli Waris, Anak Kandung Non Muslim, Hukum Islam    IMPLEMENTATION OF INHERITANCE RIGHT TO NON MUSLIM CHILDREN IN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE APPLIED IN INDONESIA  Kadi Sukarna and Jevri Kurniawan HambaliMagister of Law Science University of Semarang  ABSTRACTThe law of inheritance is one part of the civil law as a whole and it is the smallest part of the family law. The question of inheritance which is still debated among practitioners and academics is related to the inheritance of a non-Muslim or apostate Islam. On the one hand, it is clear that in Islamic Law a Muslim heir may not inherit it caused by three obstacles (hijab hirman bil washfi). It is because of different religions (including apostasy), killing and servant (hamba sahaya). As in the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 dated June 10, 1991 of the Compilation of Islamic Law regulates in Article 173 which in essence does not regulate religion as a barrier to inherit, but in Article 171 letter b and c Compilation of Islamic Law states that the heir and the heirs must be in an Islamic state. This indicates that if one of them is not Moslem, they cannot inherit each other. In the implementation, the mandatory shall be taken from tirkah not from mauruts until it does not violate the provisions of nasikh-mansukh verse of wills by the verse of inheritance and for the interests of justice, benefit and legal certainty. The legal basis for giving property to non-Muslim children, especially biological children, is fully explained in the jurisprudence of the Supreme Court even adopted in similar cases by the Religious Courts. However, the legal grounds are influenced by the benefit, and justice, humanity and judge's conviction to decide. Further, legal considerations of inheritance of non Muslim children are not contrary to Islamic values.  Keywords: Heirs, Non-Muslim Children, Islamic Law            
Tinjauan Hukum Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Kadi Sukarna
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/9gdrjg43

Abstract

Fenomena parkir sembarangan di depan rumah tetangga, khususnya pada malam hari, merupakan permasalahan sosial yang kerap menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu aksesibilitas penghuni rumah, serta memicu potensi konflik di lingkungan permukiman padat penduduk. Urgensi kajian ini terletak pada perlunya pemahaman hukum masyarakat terhadap penggunaan ruang publik secara tertib dan penghormatan terhadap hak-hak warga lain, mengingat praktik parkir liar seringkali dianggap sepele dan minim pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai dasar hukum yang melarang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengganggu fungsi jalan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi langsung di lingkungan sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa parkir di depan rumah tetangga tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif. Selain itu, ditemukan faktor penyebab utama seperti keterbatasan lahan parkir pribadi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan aparat. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengurangi praktik parkir liar serta menjaga harmoni dalam hubungan bertetangga. Kata kunci: Parkir; Rumah Tetangga; Tinjauan Hukum.