Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

13.105

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Dimensi Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen JURNAL MANAJEMEN JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Kemudi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Agregasi Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Politikom Indonesiana Jurnal Pemerintahan dan Politik Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) International Journal of Demos Jurnal Trias Politika Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research VISA: Journal of Vision and Ideas Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS) IJSPPS: Indonesian Journal of Social Politic and Policy Studies

Yulyana, Eka

Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 3383153

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA DI KABUPATEN KARAWANG Bagus Setiawan; Eka Yulyana; Evi Priyanti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.4370

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan kesehatan jiwa dan jaminan kualitas hidup penderita gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal di Kabupaten Karawang. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa secara tidak langsung mempengatuhi tingkat kesehatan penderita gangguan jiwa secara fisik, sehingga menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun beraktivitas sehari hari. Hak penderita gangguan jiwa juga sering terabaikan, karena masih mendapat stigma yang buruk di masyarakat Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dalam upaya mencapai di Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 5 (Lima) orang yang ditentukan dengan sampel nonpropability sampling dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Puskesmas Kecamatan Teluk Jambe, Yayasan Panti Darma Sosial Padepokan Karang Anyar dan Yayasan Islam Darul Iman At-Tharfiyah. Hasil penelitian ini menyatakan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa merupakan keberhasilan daerah dalam keseriusan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan terjaminnya kualitas hidup penderita gangguan jiwa di Kabupaten Karawang. Keberhasilan adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan sarana prasarana yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak mencukupi, sistem informasi dan komunikasi yang tidak responsif serta struktur birokrasi dan keterlibatan lintas sektoral yang berjalan tidak terorganisir. Oleh karenanya, perlu ada pembinaan berkala berkenaan dengan peningkatakan sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi dan komunikasi serta struktur birokrasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yang menjadi dasar dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa dan jaminan kualitas hidup penderita gangguan jiwa secara optimal di Kabupaten Karawang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan;Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa; Gangguan jiwa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KARAWANG Yuvita Nira Metasari; Eka Yulyana; Evi Priyanti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.4409

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kaawang kepada masyarakat penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang yang ditentukan dengan sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari variabel Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang belum maksimal, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Karawang perlu melakukan peningkatan terkait sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana serta sikap pelaksana sehingga mampu memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

URBAN GOVERNANCE DALAM PROGRAM BERSEKA PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN BEKASI Akmal Shidqi Alfian; Cucu Sugiarti; Rachmat Ramdani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v8i3.6110

Pemerintah Kabupaten Bekasi meluncurkan program Bekasi Bersih, Sehat, dan Berkah (Berseka) yang merupakan turunan dari program Kotaku untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dialami, diantaranya yaitu ditemukan ketidaksesuaian pembangunan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urban governance dalam program Berseka penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan konsep urban governance menurut UN-Habitat yang meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta keterlibatan masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Desa Sumberjaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan oleh Disperkimtan tetapi keterbukaan informasi masih kurang lengkap kepada masyarakat dan ditemukannya hasil infrastruktur yang tidak sesuai. Keterlibatan masyarakat dalam program Berseka sudah cukup baik, masyarakat dilibatkan dalam semua tahapan pelaksanaan dan sudah berpartisipasi aktif. Namun belum ada kehadiran KPP untuk memelihara hasil penataan lingkungan program Berseka di Desa Sumberjaya.

ANALISIS TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DENGAN PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DESA DUREN KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG Adelia Fauziyah Syafikri; Lukmanul Hakim; Rachmat Ramdani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v8i2.4682

Penelitian ini membahas tentang Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus karena peneliti akan menganalisis dan mengukur sejauh mana optimal atau tidak Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Teknik Analisis Data Menggunakan analisis model interaktif dengan menggunakan teori good governance menurut Mardiasmo terdapat 4 prinsip yaitu : (1) Aturan Hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, dan (4) Akutabilitas. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemerintah Desa Duren belum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mengelola BUMDes dilihat dari segi aturan hukum, partisipasi, transparansi maupun akuntabilitas. Keywords: BUMDes, Good Governance, Desa Duren

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Dina Octaviana Putri; Dadan Kurniansyah; Rachmat Ramdani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah perkotaan di Indonesia. Termasuk akan kebutuhan ruang terbuka hijau yang keberadaannya mulai berkurang. Kabupaten Karawang sendiri saat ini telah banyak melakukan pembangunan di kawasan perkotaan, yang dimana hal tersebut mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau yang saat ini keberadaannya hanya 10% namun berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap kota harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari jumlah luas wilayah kotanya. Untuk memenuhi persentase tersebut maka dalam proses implementasi kebijakan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau menggunakan teori Implementasi Kebijakan dengan melihat dari enam dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang) Kristina Ismail; Eka Yulyana; Evi Priyanti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4549

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah yaitu meningkatkan angka pembangunan manusia yang diawali dengan pembangunan gender dengan mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak agar tercapai sasaran kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya hak-hak anak dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah implementasi kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sudah berjalan dengan baik atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai key informan. Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagai secondary informan. Dan masyarakat sebagai informan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Charles O Jones yang terdiri dari dimensi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak belum optimal. Karena dari segi Interpretasi, masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang belum tahu dan memahami Pengarusutamaan Gender. Dari segi Aplikasi (Penerapan) sudah cukup baik meskipun belum optimal penerapannya. Sedangkan dari segi Organisasi, kebijakan ini dilaksanakan melalui lintas sektor, DPPPA sebagai leading sector dan Kelompok Kerja PUG sebagai organisasi luar yang turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI KELOMPOK TRIBINA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG Yunus Syafriansyah Wiriana; Eka Yulyana; Evi Priyanti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tingginya angka Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) yang menjadikan keluarga tidak memiliki kemampuan secara fisik-materiil dalam mengelola keadaan dan kondisi yang bertolak belakang dengan pencapaian program ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam upaya mencapai ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan Tribina di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menyatakan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan keberhasilan daerah dalam keseriusan pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan ketahanan keluarga. Keberhasilan dari adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan kompetensi dan kognisi sumber daya pelaksana yang rendah, sumber daya anggaran yang minim serta komunikasi dan keterlibatan lintas sekotral yang berjalan tidak secara terorganisir dan terlembagakan. Sehingga, perlunya pembinaan berkala sebagai tindak lanjut keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program kelompok Tribina.

Analisis Fungsi Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksusal di Kampus Andika Suherman; Lina Aryani; Eka Yulyana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 7 No 7 (2021): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology number 30 of 2021 or better known as PPKS is a regulation that was born on the rise of sexual violence on campus. The presence of PPKS invited a fierce and viral debate between the two sides, where the supporters stated that PPKS was the hope in alleviating cases of sexual violence on campus, while the contra called PPKS a controversial regulation because it could legalize free sex on campus. Analysis is needed to examine this problem. This study uses a combination of qualitative and quantitative methods, with samples taken at random to 100 students in 20 different campuses. The results of the research and analysis of the discussion show that philosophically many PPKS rules do not conflict with the Pancasila philosophy and the 1945 Constitution, sociologically PPKS gets a lot of support in academic circles but rejection among religious groups and juridically still found formal and material defects in the drafting process PPKS

Implementasi Kebijakan Beasiswa Karawang Cerdas dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelajar di Kabupaten Karawang Dandi Rahayu; Eka Yulyana; Rahman Rahman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 7 No 7 (2021): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

In the process of implementing the karawang cerdas policy, there are many parties who support it, but there are also those who are against the policy. To be able to examine the problem, the researcher uses Edward III's theory of policy implementation. This study uses a qualitative descriptive type, with data collection techniques carried out through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the karawang cerdas policy in communication has been successful with the understanding of every employee that makes it easier for the public to find out all forms of information about intelligent karawang but the government is considered not transparent, the resource authority over the implementation of smart karawang is contained in the regent's regulation number 66 of the year 2018 although there are still indications of non-compliance by both the organizers and scholarship recipients, the absence of intensive division and promotion in the disposition of employee performance and the bureaucratic structure of SOPs are carried out well by employees, but the inappropriate division of tasks causes errors in data collection.

Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Bima Ade Prayoga Setiawan; Eka Yulyana; Lina Aryani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 7 No 8 (2021): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

This study discusses related to Collaborative Governance in flood management in Tanjungsari Village, North Cikarang District. This study uses a qualitative method with the type of case study research. Data collection techniques were carried out by triangulation which included interviews, documentation and observations. Using the Collaborative Governance theory of Ansel and Gash which resulted in the finding that the initial condition that caused flooding in Tanjungsari Village, North Cikarang District, was the accumulation of garbage in Ulu River. Bekasi Regency BPBD has not been optimal in holding the main control in facilitative leadership, institutional design is still hampered in terms of legality and the Collaboration Process is considered not optimal enough, this can be seen from the collaboration with the private sector and the community who still only go through the long-distance communication process, then for cooperation with the PUPR service, there are still obstacles such as still not being able to find the right option for flood management.

Co-Authors , Annisa Febrianty Rahayu , Siti Marwah , Syifa Safira , Via Amanda Adelia Fauziyah Syafikri Adib Fadhilah Naufal Agung Adi Laksono Ahmad Yusron Akmal Shidqi Alfian Alamsyah Ibrahim Alhevi Nuranggriani Maharani Amelia Nova Agustin Andika Suherman Andini Novitasari Ani Nurdiani Azizah Anisa Fadhilah Anissa Sri Widhiastuti Anjar Nur Syahri Anka Firanti Nur Annisa Ayu Rahmasari Aprilia Bestraningsih Arinda Estriana Arnianto Arip Solehudin Arum Sari Aryani, Lina Aryani, Lina Asmarita, Asmarita Aura Savina Azmi Ayu Fadhilah Burhanudin Bagus Ibnu Santoso Bagus Setiawan Berliana Dwinoorocta F Bima Ade Prayoga Setiawan Cahyati Dewi Cut Nilawangsa Dadan Kurniansyah Dandi Rahayu Debby Intan Suci Rahmawati Desianna Hapsari Devi Sri Rahayu Dewi Noor Azijah Dhani Saputra Dina Octaviana Putri Dista Langsa Yulia Eva Apriliani Rukmana Evi Priyanti Evi Priyanti Evi Priyanti Evi Priyanti FAHMY WIAM NUR RISKY Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Fikri Aldiana Saputra Fitri Aulia Jihadi Galuh Putri Dwi Lestari Gili Argenti Gun Gun Gumilar Hanny Purnamasari Hapsari, Rian Haura Atthahara Indah Rhamadanri Indra Aditya Ipan Ipan Juliansyah Afriadi Hasibuan Karmila Karmila Khaerunisa Khaerunisa Komang Reisha Oktavian Wiraparamita Giri Kristina Ismail Laelatul Udhiya Lidia Safitri Lina Aryani Lisa Putri Cahyani Lolita Deby Mahendra P Lolita Deby Mahendra Putri Lukmanul Hakim Hakim Marsyifa Novia Fauziah Maulana Rifai Medina Yazidi Mega Marwati Mochamad Faizal Rizki Mochamad Faizal Rizki Moh Alfian Maulana Muhammad Agus Muljanto Muhammad Ilham Firdaus Muhammad Syahru Ramadhan Nabilah Az Zahra Nadhira Nurkhalisa Naga Bintang Pramesti Nelly Martini Nurul Aeni Pika Aulia Wati Priyanti, Evi Rachman, Muhammad Widigdo Rahman Rahman Rahman Rahman Rahmat Sugiharto Ranggadipa Putra Mustopa Rismayanti Tohir Rizki Hidayatulloh Rizzka Aulia Anggriani Rudyk Nababan Rudyk Nababan Sah Tedja Kusuma Silviana Nababan Sinta Septiani Siti Hamidah Siti Khotimah Siti Nurhaliza Sopyan Resmana Adiarsa Sopyan Resmana Adiarsa Sugiarti, Cucu Tesa Ariska Sari Teza Yudha Tika Mutiara Wati Tio Prayoga Tiya Marlina Mufarihah Tri Ibnu Pamungkas Ufaira Rasca H Usep Dayat Velia Ulfah Wida Lestari Widya Indah Pradani Wiriana, Yunus Syafriansyah Wiwit Rizqi Fauziah Wulansari, Ajeng Yayu Eka Kustari Yundari, Yundari Yunita Anggraeni Yunus Syafriansyah Wiriana Yuvita Nira Metasari

Title

Found 113 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 113 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 113 Documents
Search