Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia De Juncto Delicti: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Abdimas Mahakam
Aryo Fadlian
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank Dan Penerapan Strategi Anti Fraud Dari Otoritas Jasa Keuangan Aradhea, Ariya Mega; Fadlian, Aryo
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14291748

Abstract

The study contained in this research contains a criminal act of embezzlement and money laundering in the Citibank case. Citybank received reports from several customers regarding the disappearance of the customer's funds in their savings. Then Citibank reported the incident to the police. After the investigation was carried out, it turned out that there was a breach of customer funds by a senior city bank employee named Malinda Dee alias Inong Malinda. In this journal, several issues that will be published include; Analysis of cases of embezzlement of money and banking crimes, and ways in which the authorities' policies prevent banking fraud. The banking business is a business that requires high levels of supervision and honesty. Customer funds that have been deposited in the bank must receive close supervision. According to the legal viewpoint, the prevention of the above events can be minimized by POJK No. 39 Year 2019 about anti-fraud strategy.
Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Sistem Peradilan Anak Yanti, Milda; Fadlian, Aryo; Al Zahra, Fannia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 20 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.1436851

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi merupakan sebuah kenakalan remaja yang mengakibatkan anak dengan terpaksa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini masih dapat dikatakan anak karena menurut undang-undang bahwa orang yang belum berusia 18 tahun merupakan anak. Namun dalam penelitian ini aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam penyelesaian dalam sistem peradilan pidana anak menitik beratkan anak sebagai pelaku tanpa memandang pelaku lain untuk disertakan sehingga terjadi adanya aborsi maka tentunya ketimpangan relasi kuasa berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan ini dan sehingga tidak berdasarkan pada asas penghargaan pendapat anak. Anak yang berhadapan dengan hukum selain memerlukan pendampingan perlu mendapatkan perlindungan untuk menghindari stigma negatif dan labelling dimasyarakat. Maka metode dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative. Selanjutnya dianalisa secara pendekatan deskriptif. Dalam kasus ini hakim tidak melihat latar belakang penyebab anak melakukan aborsi dan keikutsertaan pihak lain dalam Tindakan anak melakukan aborsi.
EDUKASI HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANANYA PADA DESA CIMAHI KABUPATEN KARAWANG Suherman, Ade Maman; fadlian, aryo; Kurniawan, Febi; Putra, Angga Sanita
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v9i1.574

Abstract

Abstrak Kejahatan tindak pidana perdagangan orang di wilayah industri cukup menjadi permasalahan serius, desa Cimahi merupakan salah satu wilayah yang banyak pabrik (Perusahaan) di Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi warga masyarakat desa Cimahi rendahnya kesadaran hukum, pemahaman hukum tentang bahaya/dampak kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini adalah dilakukannya penyuluhan, sosialisasi, pendampingan hukum untuk mengatasi masalah tindak pidana perdagangan orang di desa tersebut. Untuk Pendampingan hukum terhadap mitra dan masyarakatnya akan dilakukan pendampingan secara berkelanjutan sampai dengan berkurangnya kejahatan tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengabdian ini penyuluhan hukum, sosialisasi berikut dengan pendampingan hukum untuk seluruh rakyat desa Cimahi yang tersangkut masalah tindak pidana perdagangan orang, kemudian kegiatan di resume berbentuk artikel lalu di Publish ke dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat yang ber issn sinta 1 sampai dengan sinta 6. Tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya tersangkut kejahatan tindak pidana perdagangan orang (untuk pelaku), tidak sembarangan dalam memasukan lamaran pekerjaan (untuk korban). Setelah dilakukan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat adalah mitra berikut rakyatnya memahami tentang kejahatan TPPO berikut cara mencegahnya bahkan menanggulangi minimal di ruang lingkup keluarganya. Kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan oleh stecholder terkait di desa lain yang ditempati oleh pabrik(Perusahaan) pada Kabupaten Karawang. Kata kunci: Edukasi Hukum, Perdagangan Orang, Karawang
Restorative Justice against the Crimes of Murder based on Noodweer and Noodweer Exces Aulia Sherliantie, Devanie; Hadi Pura, Margo; Fadlian, Aryo
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 2 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i2.37323

Abstract

Cases of Noodweer and Noodweer Exces often occur in society, and it is often found that they are still can be a subject to criminal penalties. Article 49 of the Crime Code states that the Noodweer and Noodweer Exces are one of the reasons for the abolition of criminal penalties. Then, why are there still perpetrators of the crime of murder who carry out a Noodweer and Noodweer Exces can still be subject to criminal sanctions? Can this problem be solved through restorative justice? What is the judge's consideration in cases where the suspect commits a crime of murder and carries out an Noodweer and Noodweer Exces?. The presence of restorative justice as a new solution in resolving cases is one of the main keys in the process of resolving a criminal case that is fast, simple, and inexpensive. Based on article 49 of the Crime Code regarding the elimination of crimes against the perpetrators of the Noodweer and Noodweer Exces murders, Restorative Justice as a case settlement solution is expected to be applied in the Noodweer and Noodweer Exces cases in order to create an agreement on the settlement of a criminal case and obtain a fair and equitable outcome between the victim and the perpetrator.
The Influence of Social Media in Era 4.0 in Criminal Law Study and Implementation of Criminal Sanctions Fadlian, Aryo
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 2 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i2.38094

Abstract

The purpose of the author is to provide an understanding and prevention of the dangers of social media. The times have pushed all fields in a country, one of which is the development of digital technology. Digital technology, which we know, is one form of civilization that is very looming in the community, to facilitate all one's activities. The use of social media that spreads and frees its users to carry out activities on social media, then there are no boundaries in social media except self-control. Seeing these gaps from a social media can be a place where criminal acts can occur and do not know the class of people who use social media. Social media is a form of information technology as regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in article 1 number 3 which reads: "a technique for collecting, preparing, storing, processing, announcing, analyzing, and/or or disseminate information.”. because of what has been explained in the ITE law.
Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dari Laporan Balik Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Br Panjaitan, Angelica Trifena Asima Uli Claudia; Fadlian, Aryo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyediakan landasan hukum yang signifikan untuk melindungi para pelapor dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pelaporan kembali tindak kejahatan tersebut. Dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek perlindungan dan tahap penyelidikan, undang-undang ini memainkan peran penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemberian bantuan hukum, dan proses pengadilan, UU ini berupaya untuk memastikan bahwa pelapor mendapatkan perlindungan yang memadai dan akses ke proses hukum yang adil. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk Menjalankan perlindungan hukum yang efektif bagi pelapor dalam kasus laporan balik pelaku tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tantangan utama yang dihadapi. Salah satu masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelapor bisa menjadi terlapor dalam proses penegakan hukum tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penuntutan dan eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana proses penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari putusan pengadilan, yang menjadi panduan bagi penulis dalam menyusun proposal skripsi. Perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga masih cenderung mengandalkan tindakan represif terhadap pelaku, dengan memberikan hukuman berupa penjara selama 2 hingga 6 bulan (yang dapat dianggap sebagai perlindungan tidak langsung). Ancaman hukuman untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan pilihan hukuman berupa penjara atau denda. Hukuman tersebut dapat mencapai maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal sebesar Rp 500.000.000, dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal sebesar Rp. 3.000.000.
Analisis Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Langkah Penyelesaian Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Morti, Meizar Selina; Iman, Candra Hayatul; Fadlian, Aryo
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12705860

Abstract

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum, pengaturan penyelesaian sengketa alternatif sangat penting bagi negara hukum. Gagasan bahwa kasus pidana dapat memiliki penyelesaian alternatif terkait denganisifat hukumipidana ituisendiri. Menurut Van Bemmelen, ihukum pidanaiadalah obat terakhir, khususnya obat terakhir. Ketika berurusan dengan anak-anakiyang bermasalahidenganihukum, seseorang harusiselalu mempertimbangkanibagaimana keadaanianak-anak berbeda dengan orang dewasa. Istilah “diversi” sering kali digunakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidanai Anak untuk menggambarkan penggunaan mediasi penal yang relatif baru sebagai alternatif peradilan anak untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Diversi dilakukan dengan bermaksud memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum untuk menjadi orang baik kembali dan dapat diterima oleh masyarakat melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi aparat penegak hukum maupun aparat penegak hukum atas kasus-kasus yang melibatkan anak yang terlanjur melakukan tindak pidana. Adapun hasil yang dapat diharapkan dari adanya proses pengaturan diversi adalah penurunan jumlah anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana. menempatkan pengalihan dan keadilan restoratif di garis depan penyelesaian kasus anak; meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum; serta meningkatnya peraniadvokat dalami kasus pengadilanianak. Anak yang melakukan kejahatan tidak boleh dihukum di Lapas; sebaliknya, mereka harus dikembangkan secara mental dan psikologis untuk menjadi lebih baik.Hal ini sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengamanatkan agar anak sebagai pelaku tindak pidana mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut dengan (LPKA). KataiKunci : Hukum, PidanaiAnak, Diversi
Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang Era Covid 19 Aryo Fadlian; R. Bagus Irawan; Hana Faridah
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 5 No. 02 (2021): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seluruh Dunia mengalami pandemi virus yang bernama Corona virus disease atau Covid 19 tidak terkecuali negara Indonesia sehingga kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat mengalami perubahan dikarenakan pandemi virus ini dapat menular dari orang ke orang. Disisi lain dengan berkembangnya jaman teknologi di dunia yang begitu maju sangat pesat era 4.0 segala sesuatu nya dapat disesuaikan sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi elektronik termasuk instansi penegak hukum Pengadilan Negeri. Sebelum pandemi Mahkamah Agung yang merupakan tingkatan tertinggi Peradilan sudah mewacanakan kegiatan peradilan menggunakan Elektronik disebut dengan E-Court seperti tertuang pada Perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Oleh karena itu hal ini harus di sosialisasikan kepada masyarakat. Metode yang dilakukan yang pertama mahasiswa didampingi oleh Dosen pembimbing lapangan melakukan pelayanan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Karawang sekaligus mensosialisasikan secara langsung bahwa ada perubahan dalam berperkara di pengadilan, yang kedua melakukan kegiatan seminar nasional dengan tema E-Court dipandu oleh akademisi hukum dan hakim pengadilan negeri karawang, peserta dalam seminar tersebut mahasiswa, praktisi hukum, akademisi hukum, pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Karawang dan masyarakat umum. Untuk skema pemeriksaan perkara pidana tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan perkara pidana pada sebelum metode elektronik namun pada era elektronik berbeda teknis pemeriksaan persidangan yaitu hakim di ruang sidang pengadilan sedangkan penuntut di kantor penuntut dan terdakwa dari rutan dengan didampingi/ tidak didampingi penasehat hukumnya. Untuk perkara perdata Mahkamah Agung menggunakan aplikasi laman e-court. Di dalam E-Court dapat melakukan kegiatan-kegiatan acara persidangan secara daring seperti mendaftarkan gugatan, jawaban, replik, duplik sampai putusan yang dibacakan oleh majelis perbedaan dengan sidang pidana kalau melalui E-Court semua nya dapat langsung di upload pada e-court. Pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung bersama-sama dengan praktisi hukum dan akademisi hukum lebih gencar mensosialisasikan E-Court ini agar dapat diketahui kemudahan ini oleh masyarakat luas. Kemudian untuk sistem peradilan yang masih menggunakan luring (langsung datang bersidang ke Pengadilan) di pikirkan untuk menggunakan elektronik juga.
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi AVIKAR (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang) Implementasi Prinsip Justice Delayed Is Justice Denied pada Masyarakat Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Aryo Fadlian; Ade Maman Suherman; R Bagus Irawan; Heikal Muhammad Zakaria
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i2.1279

Abstract

Terobosan Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang merupakan pengejawantahan visi Mahkamah Agung prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan namun aplikasi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat pencari keadilan terutama wilayah – wilayah tertinggal, terluar, terpencil yang jauh dari lokasi pusat pemerintahan daerah. Desa mekarbuana berjarak kurang lebih berjarak 25 kilometer dari pusat pemerintahan daerah secara geografis wilayahnya dataran tinggi/pegunungan, masyarakat sebagian besar menengah kebawah dengan profesi bertani, buruh, walaupun ada beberapa perusahaan di wiliayah tersebut. Tujuan dilakukan sosialisasi untuk penyebarluasan pemahaman tentang aplikasi avikar ke plosok-plosok wilayah kabupaten Karawang sedangkan tujuan dibuatnya aplikasi avikar untuk mendapatkan informasi pengadilan negeri karawang, pengingat jadwal sidang, informasi denda tilang, informasi panjar perkara, informasi tentang pidana,perdata,hukum. Luaran yang ditargetkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Avikar (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang) Implementasi Prinsip Justice Delayed is Justice Denied Pada Masyarakat Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.
Co-Authors Abdul Atsar Ade Maman Suherman Ade Maman Suherman Agnes Xena Al Zahra, Fannia Alfiansyah Anggun Juniamalia Anwar, Muhammad Syahrul Aradhea, Ariya Mega Arafat, Muhammad Rusli Atma Negara, Monica Aulia Sherliantie, Devanie Br Panjaitan, Angelica Trifena Asima Uli Claudia Candra Hayatul Iman, Candra Hayatul Dede Santi Fatimah Devanie Aulia Sherliantie Devi Siti Hamzah Marpaung Elfina Rahayu Faridah, Hana Febi Kurniawan Hadi Pura, Margo Hana Faridah Heikal M. Zakaria helda utami Hevi Dwi Oktaviani Huda Saifullah Irawan, R. Bagus Kusmayanti, Suci Maghfira Ramadhina Margo Hadi Pura Maulida Fathia Azhar Morti, Meizar Selina Muhamad Dyshrul Anwar Nadya Iswari Mannu Radha Putra, Angga Sanita R Bagus Irawan R Bagus Irawan R. Bagus Irawan Rahayu, Mega Sri Ramadhina Krisna Manggala Putra Rania Chaerunnisa Ricky Haposan Hutahaean Rio Ramadhan Hutasuhut Setiyawan, Erlangga Bagus Shella Oktaviani Singgih, Mohammad Wahyu Sukmariatul Janah, Nurul Taun, Taun Tinambunan, Wahyu Donri Tito Rahmadani Wibi Aryandaru Jatmiko Yanti, Milda Yeremia Juan Dewata