Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.658

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Dinamika Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Abdimas Mahakam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan De Juncto Delicti: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research

Aryo Fadlian

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 3398106

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Hevi Dwi Oktaviani; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i2.5828

ABSTRAK Perselisihan partai politik rentan terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan sehingga tidak jarang menimbulkan dualisme kepengurusan. Akibat dari perselisihan tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik secara nasional karena partai politik memiliki peranan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik antara lain melalui mahkamah partai politik, pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik diawali melalui mahkamah partai, selanjutnya jika para pihak merasa tidak puas dengan hasil putusannya maka dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Dampak yang ditimbulkan dari perselisihan kepengurusan partai politik maka partai politik cenderung tidak akan maksimal untuk menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal itu juga akan berdampak pada menurunya elektabilitas partai politik Kata Kunci : Perselisihan, Kepengurusan, Partai Politik. ABSTRACT Political party disputes are vulnerable due to power struggles so it is not uncommon to cause dualism of stewardship. The consequences of such disputes can have an impact on political stability nationally because political parties have a very important role in the state system. There are several legal mechanisms that can be used to resolve disputes over the management of political parties, among others, through political party courts, public courts and state administrative courts. The research methods used in this research are normative juridical with a legal approach, a case approach and a conceptual approach. In this study, researchers used the source of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and high-quality legal materials. The mechanism of resolving disputes over the management of political parties begins through the party court, then if the parties are dissatisfied with the results of the ruling then they can make legal efforts to the general court and the state administrative court. The impact of disputes over the management of political parties, political parties tend not to be maximal to carry out their goals and functions. It will also have an impact on the declining electability of political parties. Keywords: Disputes, Stewardship, Political Parties.

Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang Era Covid 19 Aryo Fadlian; R. Bagus Irawan; Hana Faridah
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 5 No. 02 (2021): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Seluruh Dunia mengalami pandemi virus yang bernama Corona virus disease atau Covid 19 tidak terkecuali negara Indonesia sehingga kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat mengalami perubahan dikarenakan pandemi virus ini dapat menular dari orang ke orang. Disisi lain dengan berkembangnya jaman teknologi di dunia yang begitu maju sangat pesat era 4.0 segala sesuatu nya dapat disesuaikan sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi elektronik termasuk instansi penegak hukum Pengadilan Negeri. Sebelum pandemi Mahkamah Agung yang merupakan tingkatan tertinggi Peradilan sudah mewacanakan kegiatan peradilan menggunakan Elektronik disebut dengan E-Court seperti tertuang pada Perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Oleh karena itu hal ini harus di sosialisasikan kepada masyarakat. Metode yang dilakukan yang pertama mahasiswa didampingi oleh Dosen pembimbing lapangan melakukan pelayanan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Karawang sekaligus mensosialisasikan secara langsung bahwa ada perubahan dalam berperkara di pengadilan, yang kedua melakukan kegiatan seminar nasional dengan tema E-Court dipandu oleh akademisi hukum dan hakim pengadilan negeri karawang, peserta dalam seminar tersebut mahasiswa, praktisi hukum, akademisi hukum, pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Karawang dan masyarakat umum. Untuk skema pemeriksaan perkara pidana tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan perkara pidana pada sebelum metode elektronik namun pada era elektronik berbeda teknis pemeriksaan persidangan yaitu hakim di ruang sidang pengadilan sedangkan penuntut di kantor penuntut dan terdakwa dari rutan dengan didampingi/ tidak didampingi penasehat hukumnya. Untuk perkara perdata Mahkamah Agung menggunakan aplikasi laman e-court. Di dalam E-Court dapat melakukan kegiatan-kegiatan acara persidangan secara daring seperti mendaftarkan gugatan, jawaban, replik, duplik sampai putusan yang dibacakan oleh majelis perbedaan dengan sidang pidana kalau melalui E-Court semua nya dapat langsung di upload pada e-court. Pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung bersama-sama dengan praktisi hukum dan akademisi hukum lebih gencar mensosialisasikan E-Court ini agar dapat diketahui kemudahan ini oleh masyarakat luas. Kemudian untuk sistem peradilan yang masih menggunakan luring (langsung datang bersidang ke Pengadilan) di pikirkan untuk menggunakan elektronik juga.

PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DILUAR KETENTUAN KUHAP Rio Ramadhan Hutasuhut; Aryo Fadlian
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 13 No. 2 (2021): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The authority of the district court in examining and deciding whether or not the determination of a suspect is legal raises various pros and cons. As regulated in Article 1 Number 10 in conjunction with Article 77 KUHAP. Pre-trial is highlighted by the wider community, especially with the decision number 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel in the case of Police Commissioner General Budi Gunawan who at that time was fighting the Corruption Eradication Commission, a commission to eradicate corruption, there were findings a new law that makes reform of the criminal procedural law process in Indonesia. The method used is using normative juridical legal source research with a literature study of statutory regulations and using the decisions of the South Jakarta District Court. The author considers the judge who decides the pretrial petition case is not an object of pretrial authority. With legal findings by judges, it is deemed necessary to discuss pretrial powers and pretrial decisions that have binding legal force so that they must be implemented.

Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKMMewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Abdul Atsar; Aryo Fadlian
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i5.4142

The government has enacted Law Number 20 Year 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, but in reality there are still many people who do not yet have the interest to form MSMEs. This is due to residents not understanding the rules that apply. The method of community service is in the form of lectures. Lecturers as lecturers, and village officials as participants. Before the lecture, participants were asked to answer the pre-test questionnaire. After the material and questions and answers, participants were asked to fill in the post-test questionnaire. Based on the results of the activity it appears that increasing public understanding of MSMEs. This can be proven by various questions raised by participants and the results of the participant questionnaire assessment. Participants have understood the position of the community that has potential and strategic roles in realizing economic development, especially in Dewi Sari Village, Kec. Rengasdengklok District. Karawang, establish and manage MSMEs and so on. It is recommended that activities like this can be done routinely so that the existing MSMEs continue to grow so as to increase the income per capita of the community.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Abdul Atsar; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang Paten dalam hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya adalah pihak yang memberikan pekerjaan kecuali diperjanjikan lain. Inventor dalam hal ini tenaga kerja yang menghasilkan Invensi berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan tenaga kerja/Inventor. Inventor juga mempunyai hak moral berupa hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertfikat Paten. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam hubungan kerja. Hal ini berarti bahwa terkait kepemilikan hak paten tergantung pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. UUK mengatur secara umum, hanya Objek yang diperjanjikan berupa pekerjaan saja, mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan Invensi tidak diatur secara tegas. Kata Kunci: Perlindungan, Invensi, Hubungan Kerja ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of patent holders in an employment relationship in terms of Law no. 13 of 2016 concerning Patents and Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. This type of research is normative research. The result of this research is that the Patent Holder for the invention produced by the Inventor in an employment relationship is the party providing the work unless agreed otherwise. Patent holders for inventions produced, both by employees and workers who use the data and/or facilities available in their work, are the parties providing the work unless agreed otherwise. The inventor, in this case, the worker who produces the invention, has the right to receive compensation based on the agreement made by the employer and the worker/investor. The inventor also has a moral right in the form of the right to keep his name included in the patent certificate. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower does not explicitly regulate inventions produced by workers in an employment relationship. This means that the ownership of patent rights depends on the work agreement made between the worker/laborer and the entrepreneur or employer. The UUK regulates in general, only the agreed object is in the form of work, regarding work that can produce an invention, it is not explicitly regulated. Keywords: Protection, Invention, Employment Relations.

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Ricky Haposan Hutahaean; Aryo Fadlian
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dalam negara demokratis seperti Indonesia keberadaan Pers dipercaya sebagai salah satu penopang kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Pentingnya peran Pers tersebut tidak terlepas dari fungsi yang dijalankan Pers yakni sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai kontrol sosial, dan sebagai pelaku ekonomi, sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam artikel ini dibahas beberapa persoalan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers dalam perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terkait pelanggaran pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat preskriptif analitis, yang merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach). Hasil pembahasan diketahui bahwa dalam sistem pertanggungjawaban dalam Undang-undang Pers menganut prinsip “tanggung jawab fiktif” atau disebut juga dengan “stair sistem” (sistem bertangga). Berdasarkan sistem pertanggungjawaban fiktif ini, dalam hal penuntutan, secara hukum yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi.

Defamation Criteria KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DALAM UNDANG- UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) NOMOR 11 TAHUN 2008 (TERHADAP KASUS GALIH GINANJAR) Maulida Fathia Azhar; Elfina Rahayu; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 2 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v2i1.5759

Penghinaan Pencemaran Nama baik merupakan tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum. Begitu juga nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pada Penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses- nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Dalam hidup kita harus mampu memanusiakan manusia. Karena dari setiap perbuatan yang menyimpang terdapat resiko berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial yang harus ditanggung oleh setiap pelaku suatu perbuatan.

Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana Maghfira Ramadhina; Aryo Fadlian
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 9 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Visum et repertum in cases of premeditated murder is a written report from a doctor that is used as evidence. Judicial Medicine is the process of medical science for the benefit of the court. The function of the Visum et Repertum is as evidence regarding a criminal crime related to the body, life and health of humans in the Visum et Repertum and the results of the examination by forensic medicine. In a series of investigations, evidence is needed which has been stated in Law No. 8 of 1981, namely the statements of the Experts regarding Visum et Repertum. Proof of Visum et Repertum in criminal matters is the same as evidence, which has been regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, as legal evidence. The purpose of this study is to find out the role of Visum et Repertum in premeditated murder cases, to find out the obstacles experienced by investigators in handling premeditated murder cases, and to find out the consequences that arise if a defendant does not admit the evidence of the Visum Et Repertum results.

Bahasa Inggris Devanie Aulia Sherliantie; Margo Hadi Pura; Aryo Fadlian
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 12 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

In Indonesia, crimes committed by minors occur frequently in various regions; it cannot be avoided despite the fact that various efforts have been made to stop criminal activities committed by minors, ranging from counseling in various critical places where children are educated to arresting children in trouble with the law and posting warnings in various locations throughout the city of Karawang, but many cases of children conflict with the law continue. The goal of this study is to discover how the regulations governing the criminal justice system for children in Karawang work. Using the normative juridical research method, it is possible to conclude: The presence of The Juvenile Criminal Justice System desires practical progress in the context of the best protection for children who are viewed as a valuable asset of a nation and country in the future, and whose rights must be protected Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect laws that violate children's rights and various interests related to child welfare. Criminal liability clashed with minors with the laws through provisions regulated in the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Criminal threats for children who commit an act against the law are determined by the Criminal Law, and the penalty for children who commit an act against the law is half of the maximum criminal threats from the Criminal Law on adults, while life imprisonment and capital punishment are not imposed on children who commit an act against the law.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasala 378 Kuhp Tentang Tindak Pidana Penipuan Rania Chaerunnisa; Aryo Fadlian
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 15 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

This crime, regulated under Article 378 of the Criminal Code, is primarily known as fraud and is commonly referred to as “opriching.” Article 378 of the Criminal Code states: "Anyone with the intention of unlawfully benefiting himself or another person, by using a false name or false dignity, by deceit, or a series of lies, moves another person to hand over something to him, or to give him a debt. or write off a debt is punishable by fraud with a maximum imprisonment of four years. "Any hand that gives something to him, thereby paying off a debt or canceling a claim is punishable by a prison sentence of up to four years." It has both subjective and objective elements. This research uses a normative juridical approach. Normative jurisprudence is the study of the legal basis, legal system, level of legal agreement, and comparative law. This normative juridical is an attempt to take an inventory of positive law. In this approach, prescriptive rules are used to explore legal issues of compliance with social life. The act of cheating is an act of lying accompanied by a series of other lies that are not true, people who commit fraud usually do it for their own benefit to achieve a goal. The act of cheating is a word, an action that is planned and makes it seem like it is true or not. Commercial Sex Work (CSW) is a job by doing sexual acts with a reward from the person who buys the sexual service.

Co-Authors Abdul Atsar Ade Maman Suherman Agnes Xena Al Zahra, Fannia Alfiansyah Anggun Juniamalia Anwar, Muhammad Syahrul Aradhea, Ariya Mega Arafat, Muhammad Rusli Atma Negara, Monica Aulia Sherliantie, Devanie Br Panjaitan, Angelica Trifena Asima Uli Claudia Candra Hayatul Iman, Candra Hayatul Dede Santi Fatimah Devanie Aulia Sherliantie Devi Siti Hamzah Marpaung Elfina Rahayu Faridah, Hana Febi Kurniawan Hadi Pura, Margo Hana Faridah helda utami Hevi Dwi Oktaviani Huda Saifullah Irawan, R. Bagus Kusmayanti, Suci Maghfira Ramadhina Margo Hadi Pura Maulida Fathia Azhar Morti, Meizar Selina Muhamad Dyshrul Anwar Nadya Iswari Mannu Radha Putra, Angga Sanita R Bagus Irawan R. Bagus Irawan Rahayu, Mega Sri Ramadhina Krisna Manggala Putra Rania Chaerunnisa Ricky Haposan Hutahaean Rio Ramadhan Hutasuhut Setiyawan, Erlangga Bagus Shella Oktaviani Singgih, Mohammad Wahyu Sukmariatul Janah, Nurul Taun, Taun Tinambunan, Wahyu Donri Tito Rahmadani Wibi Aryandaru Jatmiko Yanti, Milda Yeremia Juan Dewata

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search