Claim Missing Document
Check
Articles

Fostering Social Justice Through Managing Civil Law Clinic in Indonesia: A Comprehensive Framework and Practice Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 3 No 1: Mulawarman Law Review - June 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1180.2 KB) | DOI: 10.30872/mulrev.v3i1.28

Abstract

The development of Clinical Legal Education (CLE) in Indonesia will significantly contribute for graduating more competent and more professional students as it equally combines knowledge, skills and value that reflects what lawyer do (practical skill), what lawyer should do (value), and how lawyer should do (knowledge) in legal cases. As a part of CLE, the existence of civil law clinic plays important role for enhancing the competency of law students. Nationally, some aspects of civil law significantly contribute to the fulfillment of basic human need in Indonesia. Specifically, contract law, family law, employment law, and consumer protection. Internationally, as an undeniable impact from globalization in Indonesia, this process requires harmonization of law that has adopted new concepts, practices, and legal institutions in Indonesia. Maintaining its existence, law schools in Indonesia should manage civil law clinics by designing planning stage, learning stage, and reflection stage. Planning stage consists: developing the objective; formulating Curriculum, preparing clinic member; organizing clinic in day-to-day basis; and establishing clinic Assessment and grading criteria. Next, in learning stage, it should combine the process of transfer of knowledge, skills, and values. Lastly, it should contain journaling, feedback and debriefing as a reflection stage. As a result, the existence of civil law clinic will foster social justice as an ultimate vision of clinical legal education in Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) ANTARA INDONESIA DAN EAST AFRICA COMMUNITY (EAC) Naufal Nafie Ramadhan; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan East Africa Community (EAC) dalam kerangka Economic Partnership Agreement (EPA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus untuk mengidentifikasi aspek regulasi, tantangan hukum, serta implikasi perjanjian ini terhadap hubungan perdagangan kedua belah pihak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian EPA dirancang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kebijakan perdagangan, regulasi investasi, serta hambatan tarif dan non-tarif. Selain itu, terdapat tantangan dalam harmonisasi hukum antara Indonesia dan negara-negara anggota EAC yang dapat mempengaruhi efektivitas perjanjian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, peningkatan transparansi regulasi, serta koordinasi lebih lanjut antara pihak-pihak terkait guna memastikan perjanjian dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.
Legal Consequences of Negligence Committed by Traditional Health Workers Savitri, Pande Luh Made Devi; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Jurnal Health Sains Vol. 5 No. 8 (2024): Journal Health Sains
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jhs.v5i8.1348

Abstract

As stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, health is a human right and is a component of welfare that must be realized following with Pancasila and the ideals of the Indonesian nation. To be healthy, people not only trust medical health services, but also traditional medicine such as shamans, acupuncturists, healers, and others. This research is a type of normative legal research. This research collects data through relevant literature research. The Indonesian Central Statistics Agency (BPS) describes the percentage of use of traditional medicine from year to year, namely, traditional medicine used in 2011 was 23.63 percent, in 2014 was 20.99 percent and in 2023 it was 27.57 percent. This shows that public interest in traditional medicine is relatively high. The results of the discussion showed that the legal consequences obtained due to negligence committed by Traditional Health Workers in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 103 of 2014 received administrative sanctions and were also based on the Criminal Code, so the negligence caused could be held accountable by the district in accordance with the provisions Article 205 of the Criminal Code and Article 343 of Law 1/2023 Article 359 of the Criminal Code and Article 474 paragraph (3).
Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik I Gede Putu Putra Wibawa; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 10 No 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p10

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis peranan asas tata guna tanah dalam menjamin keberadaan lahan sawah dilindungi, serta akibat hukum terhadap alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi lahan non-pertanian dari perspektif asas tata guna tanah. Beranjak dari adanya konflik norma antara PP No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) melalui rekomendasi perubahan penggunaan tanah. Celah hukum ini dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar kebijakan tetap selaras dengan aturan yang lebih tinggi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang – undang, konsep, dan pendekatan analisis (analitycal approach). Adapun hasil kajian terhadap penelitian ini bahwa prinsip tata guna tanah berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan dengan memastikan alih fungsi LSD sesuai RTRW. Meski pemilik tanah memiliki hak, pemerintah wajib menyeimbangkan kepentingan individu dan nasional melalui pengawasan ketat. Konflik norma muncul antara PP No. 16 Tahun 2004 yang mewajibkan pemanfaatan tanah sesuai RTRW dengan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2024 yang membuka peluang perubahan penggunaan LSD. Untuk menyelesaikannya, diperlukan harmonisasi regulasi sesuai hierarki perundang-undangan dan asas lex superior derogat legi inferiori, sehingga Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah harus disesuaikan atau dicabut. Penguatan pengawasan, sanksi, dan peran pemerintah daerah juga diperlukan demi ketahanan pangan nasional.
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN Ni Putu Ari Putri Pertiwi; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/kcq36176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perjanjian perdagangan internasional di Kawasan ASEAN terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investasi asing, khususnya dalam konteks peniadaan Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer berupa perjanjian internasional RCEP dan ACIA, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniadaan mekanisme ISDS dalam RCEP memberikan ruang kebijakan (policy space) yang lebih luas bagi Indonesia untuk menetapkan regulasi nasional yang melindungi kpentingan ekonomi domestik, namun di sisi lain menciptakan tantangan dalam hal kepastian hukum bagi investor asing. Perjanjian perdagangan regional ASEAN menghadirkan dualisme pengaturan dimana ACIA masih mempertahankan mekanisme arbitrase investasi, sementara RCEP menghilangkannya, sehingga diperlukan harmonisasi hukum nasional yang mampu menjembatani perbedaan kedua rezim hukum tersebut tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi negara.
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA Fayza Bratanova Soebroto; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/03jcce12

Abstract

Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi gender selama proses migrasi dan kerja. Meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional seperti Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan hukum terhadap PPMI belum terlaksana secara efektif. Penulisan jurnal ini menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi gender yang dialami PPMI serta menilai efektivitas peran negara dalam perlindungan hukum. Dengan metode yuridis normatif berbasis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan psikis, ekonomi, fisik, dan seksual masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas lintas negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, keterbatasan akses PPMI terhadap mekanisme pengaduan dan bantuan hukum turut memperburuk posisi tawar mereka di negara tujuan. Oleh karena itu, penguatan komitmen negara melalui harmonisasi kebijakan, peningkatan kerja sama bilateral, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi PPMI.
KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG) Kayla Nixie Salsabil Halim; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/gtsqz679

Abstract

Pengadilan Internasional yang berkaitan dengan tindak pidana HAM berat seperti kejahatan genosida, pelanggaran hukum perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan yang menimbulkan korban luas lainnya merupakan International Criminal Court (ICC). Tujuan dilakukan penelitian ini didasari atas permasalahan mengenai bagaimana kewenangan pengadilan internasional yang salah satunya yaitu ICC dalam mengatasi tindak pidana HAM yang terdapat dalam Indonesia lebih spesifik dalam kasus Stadion Kanjuruhan Malang. Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif, dalam hal ini berpedoman bahan hukum dan bersumber pada kepustakaan serta regulasi baik nasional dan internasional. Didasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM memiliki kewenangan dalam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dalam yurisdiksi Pengadilan kejahatan nasional. Dengan kata lain, Mahkamah Pidana Internasional dilaksanakan apabila proses tindakan hukum di nasional tidak efektif. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip komplementaritas ICC dalam konteks kasus Kanjuruhan, mengkaji kesiapan sistem peradilan Indonesia dalam menangani kejahatan HAM berat, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang kerjasama antara pengadilan nasional dengan mekanisme internasional. Hasil penelitian memberikan rekomendasi penguatan kapasitas pengadilan HAM nasional untuk mencegah intervensi yurisdiksi internasional.
CONSENT FOR MEDICAL ACTION (INFORMED CONSENT) FOR SURGICAL ACTION AFTER THE ENFORCEMENT OF LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH Ni Putu Ayu Utari Laksmi; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20735829

Abstract

Health services are a form of public service aimed at improving the level of public health. In medical practice, particularly in invasive procedures such as surgical operations, medical consent or informed consent is required as a form of legal protection for both patients and medical personnel. This study aims to examine the concept, principles, and legal regulations regarding the implementation of informed consent in surgical procedures from the perspective of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research uses a qualitative method with a literature review approach by analyzing various relevant sources such as books, scientific journals, and legal regulations. The results show that informed consent is a communication process between medical personnel and patients that includes information about diagnosis, objectives of medical procedures, treatment processes, benefits, risks, and alternative treatments. The regulation of informed consent in Law Number 17 of 2023 concerning Health provides a clear legal basis regarding patients' rights to obtain information and give consent for medical procedures. In surgical practice, the implementation of informed consent is particularly important due to the higher level of risk associated with surgical procedures. Therefore, the proper implementation of informed consent in a clear, transparent, and lawful manner can provide balanced legal protection for both patients and medical personnel while minimizing the potential for medical disputes.
ASAS RECHTSSICHERHEIT DAN TRANSPARANSI DALAM EQUITY CROWDFUNDING: ANALISIS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA I Made Yonathan Hadi Sanjaya; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 03 Maret (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengelaborasi asas rechtssicherheit dalam menghadapi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan pada skema pendanaan untuk bisnis kecil atau yang disebut dengan equity crowdfunding yang dilakukan oleh emiten dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan didukung beberapa Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), analisis (analitycal approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Aprroach). Adapun hasil kajian terhadap penelitian ini bahwa pentingnya prinsip keterbukaan dalam equity crowdfunding (ECF) tidak dapat dikesampingkan, mengingat peran vitalnya dalam memastikan keadilan dan kepercayaan dalam sistem perdagangan efek. Meskipun ECF menawarkan akses pendanaan yang lebih mudah, tanpa prinsip keterbukaan yang kuat, risiko penipuan dan manipulasi informasi meningkat, mengancam investor dan kepastian hukum. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan terkait ECF sangat diperlukan untuk menguatkan keterbukaan dalam investasi ini. OJK memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan sanksi, sementara perlunya penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran keterbukaan adalah langkah yang krusial untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia.
LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Virginia Dillys Kurniawan; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 4 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1jx48803

Abstract

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan legalisasi pernikahan sesama jenis yang sudah disahkan di Thailand, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, dengan mempertimbangkan aspek norma, budaya, dan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian perundang-undangan internasional, pendekatan konseptual, serta analisis komparatif terhadap instrumen hukum internasional. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur secara komprehensif, dan didukung oleh analisis data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand sudah disahkan, hal ini dapat menegakkan hak-hak dari para kaum LGBT di Thailand dari segi hukum hak asasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand pada tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam menjamin kesetaraan hak bagi kelompok LGBT melalui pengakuan hukum serta pemberian hak yang setara, termasuk waris, adopsi, dan akses layanan. Dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, regulasi ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam DUHAM dan ICCPR. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan sosial-budaya, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum dan nilai masyarakat agar perlindungan HAM dapat berjalan efektif.
Co-Authors Adyt Dimas Prasaja Utama Anak Agung Ayu Mirah Kartini Irawan Astari, Ramadhan Bagus Made Bama Anandika Berata Cahaya, Bunga Lily Dewi, Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi, Ni Luh Sri Mahendra Dharma Bakti, I Gede Alvin Dwi Atmaja, Bima Kumara Elizabeth Sefanya Roulina Fayza Bratanova Soebroto Horatius, Bryan Regis I Dewa Gede Palguna I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gede Putu Putra Wibawa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ngurah Dwija Iswara Aditya Ningrat I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Komang Ferdyan Julyatmikha I Made Budi Arsika I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Suyatna I WAYAN WINDIA Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Wyasa Putra Ika Widi Astuti, Ika Widi Jesica Winanda Leksono Putri Jessi Grasiela Putri Bengngu Kadek Agus Sudiarawan Kadek Nicky Novita Kayla Nixie Salsabil Halim Kent Revelino Chandra Komang Eky Saputra Luh Putu Gita Dharmaningtyas Made Gde Subha Karma Resen Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mohammad Qadam Shah Nadine Arieta Ravinka Nadirsyah Hosen Naufal Nafie Ramadhan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Putu Ari Putri Pertiwi Ni Putu Ayu Utari Laksmi Ni Putu Devy Handayani Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Priskila, Jennifer Gracia Purwani, Sagung Putri ME Putra, I Made Agus Sunadi Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Tantry Octaviani Putu Tuni Cakabawa Landra Qadam Shah, Mohammad Qadam Shah, Muhammad R. Caesalino Wahyu Putra R.A. Tuty Kuswardhani Ramaputra, Gede Angga Wirabhuwana Rosariani, Putu Eka Savitri, Pande Luh Made Devi Shah, Mohammad Qadam Shara, Made Cinthya Puspita Stephanie Maarty K Satyarini Venditha Velicia Virginia Dillys Kurniawan Yogantara, Pande