Claim Missing Document
Check
Articles

The Rise of Centralistic Governance in Spatial Planning in Indonesia and Australia: A Comparative Study I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja; Mohammad Qadam Shah; Kadek Agus Sudiarawan; Pande Yogantara
BESTUUR Vol 11, No 1 (2023): Bestuur
Publisher : Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bestuur.v11i1.70120

Abstract

Since the Reformation, spatial planning governance has moved away from authoritarianism toward a more democratic style of government. However, the current Job Creation Regulation has heralded the return of the centralistic governance in spatial planning. Surprisingly, Australia is also experiencing this trend. This study will look at how the centralistic phase of spatial planning was implemented in Indonesia and Australia. By using a normative method, the results reveal that the spirit of centralization is obvious in the Job Creation Regulation. The central government has a dominating role in the implementation of spatial planning. It also controls the issuing of detailed plan. Because of the need to produce a digital map, the central government now has a power over the granting of spatial planning permission. In Australia, the local government evaluates and decides on the vast majority of planning applications. A countervailing tendency, nevertheless, has seen state governments take on some of the planning and decision-making duties once exercised by local governments. The state minister and development assessment panels are now responsible for authorization of significant projects. This pattern appears to depoliticize and simplify the application process for development projects, especially when those projects have financial advantages.
PENGATURAN TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN ASET KRIPTO DI INDONESIA I Gusti Agung Ngurah Dwija Iswara Aditya Ningrat; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji regulasi terkait transaksi aset kripto di Indonesia guna mengetahui bagaimana pengaturan aktivitas transaksi menggunakan aset kripto. Metode penelitian yang dipakai yakni metode hukum normatif dengan pendekatan statue approach serta disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perdagangan aset kripto sebagai aset komoditas memiliki izin dari Kementrian Perdagangan, dalam hal ini Bappebti, dengan keluarnya Permendag No. 99 Tahun 2018. Hal ini semakin diperkuat dengan Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 serta Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwasanya aset kripto bisa diklasifikasikan sebagai properti tidak berwujud yang bisa diperdagangkan ataupun properti hukum yang dipakai sebagai dasar hukum untuk perdagangan melalui teknologi perantara berupa elektronik melalui perjanjian khusus dan sarana komunikasi. Namun, menurut undang-undang mata uang, hanya mata uang rupiah yang diperbolehkan sebagai mata uang nasional serta menurut PBI No. 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang penerapan teknologi keuangan menetapkan bahwasanya pemakaian aset kripto dilarang digunakan sebagai mata uang namun diperbolehkan sebagai aset komoditas. Kata Kunci: Aset Kripto, Blockchain, Transaksi, Komoditi, Kontrak Berjangka. ABSTRACT This article aims to examine regulations related to crypto asset transactions in Indonesia in order to find out how transaction activities using crypto assets are regulated. The research method used is the normative legal method with the statue approach and is presented descriptively. The results of the study show that crypto asset trading as a commodity asset has a permit from the Ministry of Trade, in this case CoFTRA, with the issuance of Permendag No. 99 of 2018. This is further strengthened by CoFTRA Regulation No. 3 of 2019 and CoFTRA Regulation No. 5 of 2019. This shows that crypto assets can be classified as intangible properties that can be traded or legal properties that are used as a legal basis for trading through intermediary technology in the form of electronics through special agreements and communication facilities. However, according to the currency law, only the rupiah currency is allowed as the national currency and according to PBI No. 18/40/PBI/2016 and PBI 19/12/PBI/2017 concerning the application of financial technology stipulates that the use of crypto assets is prohibited from being used as currency but is permitted as a commodity asset. Key Words: Crypto Assets, Blockchain, Transaction, Commodity, Futures Contract.
Perang Rusia-Ukraina dan Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Rusia Kent Revelino Chandra; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p12

Abstract

The objective of this research is to explore the regulation of freedom of opinion and expression under international law and its implementation within the context of Russia's national law, particularly in relation to the Russia-Ukraine war. The study aims to examine and analyze the justifiability of the current restrictions imposed by Russia under international law and whether they align with the established criteria. According to General Comment No. 34, freedom of opinion should not be subject to limitations during an emergency, whereas freedom of expression may be restricted under specific conditions outlined in the Siracusa principles. These conditions encompass the requirement for restrictions to be based on clear and accessible laws, serving legitimate purposes, and implementing measures that are proportionate to protect the relevant interests. Through normative legal research methods utilizing statutory, case, and factual analysis, along with a conceptual/analytical approach, this paper concludes that freedom of opinion and expression are safeguarded and their limitations are determined as outlined in the ICCPR. As a result, Russia's actions in curbing freedom of expression do not align with the principles of international law. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan hukum international serta bagaimana pengaturannya dalam hukum nasional Rusia di tengah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis ketepatan pembatasan hak berpendapat di Rusia menurut hukum internasional. General Comment Nomor 34 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu elemen, yang tidak akan pernah bisa dibatasi walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hal ini kemudian berbeda dengan kebebasan berekspresi yang dapat di batasi apabila memenuhi secara komulatif syarat dari prinsip-prinsip siracusa, yaitu: Pertama, pembatasan wajib berdasarkan hukum yang dapat diakses dan tidak kabur. Kedua, pembatasan wajib memiliki tujuan yang sah. Ketiga, pemerintah wajib menetapkan pembatasan dimana merupakan limitasi yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan yang ada. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan penulisan ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan fakta, serta pendekatan konseptual/analitis. Tulisan ini menemukan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dilindungi dan ditentukan batasan-batasannya dalam ICCPR. Dengan demikian, tindakan Russia dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah tidak sesuai dengan kaidah hukum internasional yang berlaku.
PENGATURAN PRINSIP MOST FAVOURED NATION (MFN) WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PELAKSANAAN EKSPOR-IMPOR DI INDONESIA Elizabeth Sefanya Roulina; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk menganalisa pengaturan Prinsip Most Favoured Nation dalam pelaksanaan perdagangan internasional dengan menggunakan metode normatif. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang disepakati oleh World Trade Organization. Salah satu urgensi disepakatinya General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang pada akhirnya menjadi organisasi internasional yang bernama World Trade Organization (WTO) adalah persaingan dagang antara negara maju dengan negara berkembang. Sebagai salah satu negara anggota dari WTO, Indonesia harus tunduk pada prinsip most favoured nation. Dimana prinsip ini menekankan setiap anggota WTO diharuskan untuk memberlakukan negara lain dengan sama dalam kebijakan ekspor-impor dan tidak diperbolehkan untuk memberi perlakuan yang mengistimewakan atau diskriminatif terhadap negara lain. Kesetaraan ini menimbulkan permasalahan yang menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pada posisi sulit, karena tidak dapat menetapkan pembatasan tariff pada negara pengekspor atau negara maju yang terikat pada prinsip most favoured nation. Kata kunci: Most Favoured Nation, WTO, Ekspor, Impor, Indonesia ABSTRACT The purpose of writing of this journal is to analyze the regulation of Most Favored Nation principles in international trade using normative methods. This principle is one of the basic principle agreed upon by the World Trade Organization. Competition between developed and developing countries became, to some extent, the origin of the formation of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) that eventually became the World Trade Organization (WTO). Indonesia as a member of the WTO must adhere to the principle of most favoured nation. This principle emphasizes that WTO members are required to provide equal treatment in export and import policies and should not give preferential and discriminatory treatment to other countries. This equality raises problems that put Indonesia as a developing country in a difficult position, because it cannot set a tariff barrier on exporting countries or developed countries that are bound by the most favored nation principle. Key word: Most Favoured Nation, WTO, Export, Import, Indonesia
HAM DAN LEGALISASI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN BELGIA Jesica Winanda Leksono Putri; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk meninjau legalitas praktik Euthanasia dalam perspektif hukum Indonesia dan Belgia serta kaitannya dengan HAM. Studi ini lalu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Salah satu pro dan kontra dalam praktik dunia medis yaitu Euthanasia (good death) untuk mengakhiri penderitaan pasien akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, setelah melalui berbagai upaya medis lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisa seperti apa pengaturan Euthanasia di Indonesia dan Belgia, serta kaitannya dengan HAM. Hal ini karena belum terdapat peraturan di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang Euthanasia, sedangkan Belgia membolehkan Euthanasia melalui Belgian Act of Euthanasia.
Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda) Jessi Grasiela Putri Bengngu; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.219

Abstract

This research aims to examine and analyze in depth the arrangements regarding mixed marriages applied by Indonesian and Dutch positive law and to understand the implementation of international law and Indonesian positive law in determining the status of children from mixed marriages. This research is a normative legal research. It was found that there are significant differences in the regulations regarding marriage and citizenship between Indonesia and the Netherlands, and the status of children born from mixed marriages between Indonesian and Dutch citizens raises various complexities that require special attention. For this reason, it is important for couples with different nationalities who will marry, to first properly understand their respective national laws regarding the marriage, and to deal with the complexity of the status of children born from mixed marriages between Indonesian and Dutch citizens, cooperation between countries in the context of International Civil Law is very important. AbstrakPenelitian ini bertujuan pada mengkaji dan menganalisis secara mendalam pengaturan mengenai perkawinan campuran yang diterapkan oleh hukum positif Indonesia dan Belanda dan untuk memahami implementasi hukum internasional dan hukum positif Indonesia dalam menentukan status anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam regulasi mengenai perkawinan dan kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda, dan status anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda menimbulkan berbagai kompleksitas yang memerlukan perhatian khusus. Untuk itu penting bagi para pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda yang akan menikah, terlebih dahulu memahami benar hukum nasional masing-masing tekait perkawinan tersebut, dan untuk menangani kompleksitas status anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Belanda, kerja sama antarnegara dalam konteks Hukum Perdata Internasional menjadi sangat penting.Kata kunci: perkawinan campuran, status anak, perbandingan hukum
EKSISTENSI TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Astari, Ramadhan; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 07 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i07.p03

Abstract

tujuan dari penulisan ini ialah menjelaskan serta menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan terkait Cryptocurrency yang dilihat dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Memberikan gambaran serta bukti terkait bagaimana Hukum Perdagangan Internasional melihat Cryptocurrency sebagai alat tukar dalam transaksi yang terjadi Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat tukar dalam sudut pandang Hukum Perdagangan Internasional. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah metode hukum Normatif dengan pendekatan Deskriptif dalam penjelasan mengenai hal yang menjadi pembahasan utama. Dan pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Cryptocurrency dapat dipergunakan dan dijadikan sebagai suatu alat tukar dalam terjadinya transaksi Internasional dengan memenuhi 2 syarat utama yakni tidak melanggar hukum suatu negara terjadinya transaksi tersebut dan disetujui nilainya oleh para pihak yang melakukan transaksi. Kata Kunci: Alat Tukar, Cryptocurrency, Hukum Internasional, Hukum Perdagangan Internasional. The purpose of this writing is to explain and illustrate how regulations related to Cryptocurrency are seen from the perspective of International Trade Law. Providing an overview and evidence regarding how International Trade Law views Cryptocurrency as a medium of exchange in transactions that occur. The main problem in this research is the use of Cryptocurrency as a medium of exchange from the perspective of International Trade Law. In this research, the method used is the Normative legal method with a descriptive approach in explaining the main discussion. And in this research it was concluded that Cryptocurrency can be utilized and used as a medium of exchange in international transactions by fulfilling 2 main conditions, namely not violating the laws of the country in which the transaction occurs and being approved by the parties carrying out the transaction. Keywords: Medium of Exchange, Cryptocurrency, International Law, International Trade Law.
HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN ASEAN Horatius, Bryan Regis; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p20

Abstract

Tujuan studi ini adalah memberikan keadilan dengan sifat distributive yaitu uapaya perwujuadan keadilan yang tidak didasarkan kepada kesamarataan namun di dasarkan kesesuaian porsi masing-masing Negara. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi yang didapat dari penelitian ini bahwasanya diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait human trafficking antar negara-negara anggota Asean untuk menjaga tertib hokum dalam masyarakat ASEAN. Hal tersebut didasarkan pada pluralitas yang terdapat di ASEAN untuk memberikan perlakuan yang sama terkait penanganan pelanggaran di wilayah ASEAN. ABSTRACT The purpose of this study is to provide justice with a distributive nature, namely efforts to realize justice that is not based on equality but is based on the suitability of the portions of each country. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The study results obtained from this research are that there is a need for harmonization of laws and regulations related to human trafficking between ASEAN member countries to maintain legal order in the ASEAN community. This is based on the plurality that exists in ASEAN to provide equal treatment regarding handling violations in the ASEAN region.
COMPLIANCE OF ENVIRONMENTAL DOCUMENTS SUBMISSION BY BADUNG’S COMMUNITY: A COMPARATIVE STUDY WITH CHON BURI THAILAND’S COMMUNITY Cahaya, Bunga Lily; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p05

Abstract

There has been a close relationship between the level of compliance and the success of environmental programs. The current environment program may end up damaging the lives of the surrounding community if the relevant community does not comply. Therefore, this article aims to provide understanding to the law scholars regarding the changes that occurred in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management after the enactment of Law No. 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, as well as the compliance of the people of Badung Regency in submitting environmental documents when compared with the people of Chon Buri, Thailand. This study employs empirical methods, namely research with a statute, fact, and comparative approaches. The results of the research show that the degree of compliance among the residents of the two regions remains poor due to some factors, including a lack of awareness of the importance of environmental health, the complicated and lengthy process of applying for environmental permits, and unclear information from the government in regards to monitor the environmental permits.
PERATURAN BISNIS PERJANJIAN TERTUTUP DI INDONESIA Dharma Bakti, I Gede Alvin; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perjanjian tertutup yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu pelanggaran. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perjanjian tertutup yang diatur dalam Undang-Undang Antimonopoli tidak selalu merupakan suatu pelanggaran dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011. Untuk dapat mengkualifikasikan apakah Perjanjian Tertutup tersebut melanggar atau tidak, maka perlu dicermati apa saja yang menjadi kriteria-kriteria pelanggaran yang terkandung dalam suatu perjanjian sehingga dapat dikatakan sebagai Perjanjian Tertutup yang ilegal. Kata Kunci: Persaingan Usaha, Perjanjian Tertutup, Pelanggaran ABSTRACT The purpose of this study is to examine the forms of closed relationships that are prohibited in Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and any closed agreements that constitute a violation. This study employs a normative legal method with a statute and comparative approach. The results of the study show that any closed agreement as regulated in the Antimonopoly Law is not always a violation in accordance to the Regulation of Commission for the Supervision of Business Competition Number 5 of 2011. To qualifywhether the Closed Agreement is a violation or not, it is also necessary to examine what are the criteria for violations enshrined in the agreement so that the Closed Agreement can be qualified as a violation. Key Words: Business Competition, Closed Agreement, Violation