Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bestuur Yustisia Lentera Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Hasanuddin Law Review Udayana Journal of Law and Culture Sociological Jurisprudence Journal Mulawarman Law Review Indonesian Journal of Global Health research JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Health Sains Indonesian Journal of Law and Society Indonesian Journal of International Law Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Yuridika Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA) IPSSJ JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DI KAWASAN ASEAN Ni Putu Ari Putri Pertiwi; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/kcq36176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perjanjian perdagangan internasional di Kawasan ASEAN terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investasi asing, khususnya dalam konteks peniadaan Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer berupa perjanjian internasional RCEP dan ACIA, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniadaan mekanisme ISDS dalam RCEP memberikan ruang kebijakan (policy space) yang lebih luas bagi Indonesia untuk menetapkan regulasi nasional yang melindungi kpentingan ekonomi domestik, namun di sisi lain menciptakan tantangan dalam hal kepastian hukum bagi investor asing. Perjanjian perdagangan regional ASEAN menghadirkan dualisme pengaturan dimana ACIA masih mempertahankan mekanisme arbitrase investasi, sementara RCEP menghilangkannya, sehingga diperlukan harmonisasi hukum nasional yang mampu menjembatani perbedaan kedua rezim hukum tersebut tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi negara.
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DISKRIMINASI GENDER PADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA Fayza Bratanova Soebroto; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/03jcce12

Abstract

Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi gender selama proses migrasi dan kerja. Meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional seperti Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan hukum terhadap PPMI belum terlaksana secara efektif. Penulisan jurnal ini menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi gender yang dialami PPMI serta menilai efektivitas peran negara dalam perlindungan hukum. Dengan metode yuridis normatif berbasis data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan psikis, ekonomi, fisik, dan seksual masih terjadi akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas lintas negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, keterbatasan akses PPMI terhadap mekanisme pengaduan dan bantuan hukum turut memperburuk posisi tawar mereka di negara tujuan. Oleh karena itu, penguatan komitmen negara melalui harmonisasi kebijakan, peningkatan kerja sama bilateral, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi PPMI.
KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG) Kayla Nixie Salsabil Halim; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/gtsqz679

Abstract

Pengadilan Internasional yang berkaitan dengan tindak pidana HAM berat seperti kejahatan genosida, pelanggaran hukum perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan yang menimbulkan korban luas lainnya merupakan International Criminal Court (ICC). Tujuan dilakukan penelitian ini didasari atas permasalahan mengenai bagaimana kewenangan pengadilan internasional yang salah satunya yaitu ICC dalam mengatasi tindak pidana HAM yang terdapat dalam Indonesia lebih spesifik dalam kasus Stadion Kanjuruhan Malang. Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif, dalam hal ini berpedoman bahan hukum dan bersumber pada kepustakaan serta regulasi baik nasional dan internasional. Didasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM memiliki kewenangan dalam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dalam yurisdiksi Pengadilan kejahatan nasional. Dengan kata lain, Mahkamah Pidana Internasional dilaksanakan apabila proses tindakan hukum di nasional tidak efektif. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip komplementaritas ICC dalam konteks kasus Kanjuruhan, mengkaji kesiapan sistem peradilan Indonesia dalam menangani kejahatan HAM berat, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang kerjasama antara pengadilan nasional dengan mekanisme internasional. Hasil penelitian memberikan rekomendasi penguatan kapasitas pengadilan HAM nasional untuk mencegah intervensi yurisdiksi internasional.
CONSENT FOR MEDICAL ACTION (INFORMED CONSENT) FOR SURGICAL ACTION AFTER THE ENFORCEMENT OF LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH Laksmi, Ni Putu Ayu Utari; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Health services are a form of public service aimed at improving the level of public health. In medical practice, particularly in invasive procedures such as surgical operations, medical consent or informed consent is required as a form of legal protection for both patients and medical personnel. This study aims to examine the concept, principles, and legal regulations regarding the implementation of informed consent in surgical procedures from the perspective of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research uses a qualitative method with a literature review approach by analyzing various relevant sources such as books, scientific journals, and legal regulations. The results show that informed consent is a communication process between medical personnel and patients that includes information about diagnosis, objectives of medical procedures, treatment processes, benefits, risks, and alternative treatments. The regulation of informed consent in Law Number 17 of 2023 concerning Health provides a clear legal basis regarding patients' rights to obtain information and give consent for medical procedures. In surgical practice, the implementation of informed consent is particularly important due to the higher level of risk associated with surgical procedures. Therefore, the proper implementation of informed consent in a clear, transparent, and lawful manner can provide balanced legal protection for both patients and medical personnel while minimizing the potential for medical disputes.
ASAS RECHTSSICHERHEIT DAN TRANSPARANSI DALAM EQUITY CROWDFUNDING: ANALISIS PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA I Made Yonathan Hadi Sanjaya; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 03 Maret (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengelaborasi asas rechtssicherheit dalam menghadapi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan pada skema pendanaan untuk bisnis kecil atau yang disebut dengan equity crowdfunding yang dilakukan oleh emiten dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan didukung beberapa Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), analisis (analitycal approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Aprroach). Adapun hasil kajian terhadap penelitian ini bahwa pentingnya prinsip keterbukaan dalam equity crowdfunding (ECF) tidak dapat dikesampingkan, mengingat peran vitalnya dalam memastikan keadilan dan kepercayaan dalam sistem perdagangan efek. Meskipun ECF menawarkan akses pendanaan yang lebih mudah, tanpa prinsip keterbukaan yang kuat, risiko penipuan dan manipulasi informasi meningkat, mengancam investor dan kepastian hukum. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan terkait ECF sangat diperlukan untuk menguatkan keterbukaan dalam investasi ini. OJK memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan sanksi, sementara perlunya penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran keterbukaan adalah langkah yang krusial untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia.
LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Virginia Dillys Kurniawan; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 4 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1jx48803

Abstract

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan legalisasi pernikahan sesama jenis yang sudah disahkan di Thailand, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, dengan mempertimbangkan aspek norma, budaya, dan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian perundang-undangan internasional, pendekatan konseptual, serta analisis komparatif terhadap instrumen hukum internasional. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur secara komprehensif, dan didukung oleh analisis data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand sudah disahkan, hal ini dapat menegakkan hak-hak dari para kaum LGBT di Thailand dari segi hukum hak asasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand pada tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam menjamin kesetaraan hak bagi kelompok LGBT melalui pengakuan hukum serta pemberian hak yang setara, termasuk waris, adopsi, dan akses layanan. Dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, regulasi ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam DUHAM dan ICCPR. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan sosial-budaya, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum dan nilai masyarakat agar perlindungan HAM dapat berjalan efektif.
Co-Authors Adyt Dimas Prasaja Utama Anak Agung Ayu Mirah Kartini Irawan Astari, Ramadhan Bagus Made Bama Anandika Berata Cahaya, Bunga Lily Dewi, Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi, Ni Luh Sri Mahendra Dharma Bakti, I Gede Alvin Dwi Atmaja, Bima Kumara Elizabeth Sefanya Roulina Fayza Bratanova Soebroto Horatius, Bryan Regis I Dewa Gede Palguna I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gede Putu Putra Wibawa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ngurah Dwija Iswara Aditya Ningrat I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Made Budi Arsika I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Suyatna I WAYAN WINDIA Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Wyasa Putra Ika Widi Astuti, Ika Widi Jati, Gusti Bagus Krisna Arum Jesica Winanda Leksono Putri Jessi Grasiela Putri Bengngu Kadek Agus Sudiarawan Kadek Nicky Novita Kayla Nixie Salsabil Halim Kent Revelino Chandra Komang Eky Saputra Laksmi, Ni Putu Ayu Utari Luh Putu Gita Dharmaningtyas Made Gde Subha Karma Resen Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mohammad Qadam Shah Mohammad Qadam Shah Nadine Arieta Ravinka Nadirsyah Hosen Naufal Nafie Ramadhan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Putu Ari Putri Pertiwi Ni Putu Devy Handayani Pande Yogantara Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Priskila, Jennifer Gracia Purwani, Sagung Putri ME Putra, I Made Agus Sunadi Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Tantry Octaviani Putu Tuni Cakabawa Landra Qadam Shah, Muhammad R. Caesalino Wahyu Putra R.A. Tuty Kuswardhani Ramaputra, Gede Angga Wirabhuwana Rosariani, Putu Eka Savitri, Pande Luh Made Devi Shah, Mohammad Qadam Shara, Made Cinthya Puspita Stephanie Maarty K Satyarini Venditha Velicia Virginia Dillys Kurniawan