Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Dwi, Dwi Harjanti; Ely Sufianti; Darmanto
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 12 No. 2 (2024): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v12i2.12932

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pelayanan publik dibidang pendidikan nonformal pada SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Berau, serta menyusun rekomendasi pelayanan publik dibidang pendidikan nonformal pada SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Parasuraman yaitu dimensi tangibles (fisik), dimensi reliability (keandalan), dimensi responsiveness (daya tanggap), dimensi assurance (jaminan) dan dimensi empathy (empati). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik dilihat dari dimensi Tangible (berwujud) dengan indikator yang terdiri dari penampilan, kenyamanan, kemudahan, sarana dan prasarana, serta penggunaan alat bantu yang telah diterapkan ada ditemukan hasil bahwa indikator kenyamanan masih belum terpenuhi, hal ini dapat terlihat dari penjelasan yang menyatakan bahwa tempat pelayanan belum terpisah akan tetapi masih menyatu dengan ruang pegawai SPNF SKB sehingga hal tersebut menyebabkan warga belajar kurang nyaman, karena ruang pelayanan menjadi sempit dan terlihat tidak rapi. Namun pada dimensi reability, responsiveness, asurance dan empathy dapat dikatakan sudah baik. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait kualitas pelayanan publik yang ada di UPT SPNF SKB dengan menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh warga belajar dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan publik di UPT SPNF SKB Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sudah baik.
EVALUASI KEBIJAKAN PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KOTA SUKABUMI Sutisna, Dinar Nur Fadz Niar; Sufianti, Ely; Nurliawati, Nita; Trilestari, Endang Wirjatmi; Dijah, Arundina
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 2 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/wfh48856

Abstract

In 2021, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued Ministerial Decree Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 concerning the Determination of Protected Rice Field Maps. The problem that occurred in Sukabumi City was the inconsistency of the area of Protected Rice Fields between that stipulated according to the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency and the area designated for food crops in Sukabumi City Regional Regulation Number 1 of 2022. This research is a qualitative research and the research location is in Sukabumi City. Data collection was obtained through observation, documentation, and in-depth interviews with selected informants using William Dunn's evaluation analysis and CATWOE analysis. In testing the validity of the data, a credibility test was used through extended observation, triangulation, and member checks. The results of the study indicate that the policy for Determining Protected Rice Field Maps in Sukabumi City needs to be adjusted.
From Manual to Digital: The Evolution of E-Service Models in Public Administration Wirjatmi, Endang; Abdullah, Sait; Dwiputrianti, Septiana; Wahyu Purwasto, Bambang; Sufianti, Ely
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1201

Abstract

This study aims to develop an adaptive e-service-based public service model in North Cimahi District. Utilizing a multi-methodological approach, primarily the Soft System Methodology (SSM), the research encompasses document studies, surveys, interviews, and focus group discussions. The findings indicate that the implemented e-services significantly enhance service effectiveness but still need optimal efficiency or sufficient user and operator confidence. A proposed model emphasizes the acceleration of e-service development compatible with smartphones, fostering user independence and active public participation. Additionally, integrating various service applications, including electronic signature systems, is necessary to enhance data security. This integration is expected to reduce direct face-to-face interactions, improving ethical behavior and professionalism among service providers and increasing efficiency for the community and the government. Limitations include comprehensive public engagement and full integration of service applications. Practical implications suggest that e-services can streamline administrative processes and improve public trust in government institutions. Socially, the model promotes inclusivity and transparency in public service delivery. The originality of this study lies in its application of SSM to develop a responsive e-service model tailored to community needs in the context of local government services.
STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN BANK SAMPAH CINTA LINGKUNGAN DI KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK Adiyatama, Sanen; Sufianti, Ely; Rahman, Abdul
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v5i1.52

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Bank Sampah Cinta Lingkungan di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, menggunakan pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini juga mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian tindakan, melibatkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah dan komunitas lokal. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Bank Sampah Cinta Lingkungan masih memiliki keterbatasan pada aspek kelembagaan dan kolaborasi antar-stakeholder. Meski demikian, potensi ekonomi dari pengelolaan sampah cukup besar dengan dukungan komunitas yang aktif. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kemitraan dengan pemerintah, dan pengembangan aplikasi digital untuk mendukung operasional bank sampah secara efektif.
Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Kacapiring Kota Bandung Wisata, Prabu Aditia; Sufianti, Ely; Rahman, Abdul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17848

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan berbasis kewilayahan. Penelitian ini menganalisis strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya keterlibatan dalam perencanaan, dan rendahnya transparansi program. Strategi yang diusulkan meliputi penguatan sosialisasi melalui media digital dan pertemuan warga, peningkatan keterlibatan melalui musyawarah, pemberdayaan tokoh masyarakat, dan transparansi pengelolaan program. Kolaborasi antara pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga diperlukan untuk membangun rasa kepemilikan terhadap program. Partisipasi yang meningkat diharapkan menjadikan PIPPK sebagai instrumen efektif dalam pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan.
Optimizing the Recruitment and Selection Process for Contract-based Civil Servant among Existing Non-Permanent Staff Mukarom, M. Multazam All; Sufianti, Ely; Pradesa, Hafid Aditya; Afandi, Muhamad Nur; Rahman, Abdul
Image : Jurnal Riset Manajemen Vol 12, No 2 (2024): Image : Jurnal Riset Manajemen
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/image/2024.030

Abstract

This study aimed to optimize the recruitment and selection process for Government Employees with Work Contracts (PPPK) from existing honorary workers in Pagar Alam City Government. The policy to eliminate honorary workers, scheduled for completion by December 2024, has accelerated the transition of honorary workers to PPPK status through the recruitment process. However, the implementation of this policy faces various challenges, including a lack of detailed regulations, misalignment between administrative requirements and job needs, and uncertainties in the implementation timeline. Employing a descriptive qualitative approach, supplemented by a quantitative questionnaire, this research analyzed the person-job fit. The findings suggest that optimization can be achieved through the administrative selection stage by providing flexibility in assessing work experience and offering video tutorial-guided registration assistance. Furthermore, to ensure the quality of recruited PPPKs, an Additional Technical Competency Test (SKTT) is recommended to assess candidates' substantial competencies beyond basic qualifications. This research contributes significantly to improving the PPPK recruitment process, particularly for local governments undergoing the transformation of honorary workers. The recommendations produced can serve as a reference in developing more effective and efficient recruitment policies and procedures.
Implementasi Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Di KBM Komersial Kayu Jawa Barat dan Banten Perhutani Putri Nabila; Ely Sufianti; Adhika Bergi Nuhroho; Anggi Syahadat Harahap
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 7 No. 5 (2024): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v7i5.726

Abstract

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting bagi suatu perusahaan karena digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan serta sebagai dasar dalam membuat perencanaan di masa mendatang. KBM Komersial Kayu Jawa Barat & Banten merupakan salah satu unit bisnis Perhutani yang berfokus pada penjualan hasil hutan kayu di wilayah Jawa Barat & Banten. Permasalahan yang dihadapi yaitu kinerja KBM yang kurang maksimal dalam mencapai target. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja KBM secara keseluruhan menggunakan balanced scorecard, dan menganalisis solusi yang dapat direkomendasikan sebagai upaya peningkatan kinerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang didukung data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kinerja KBM Komersial Kayu Jawa Barat & Banten pada perspektif keuangan sudah baik tetapi masih kurang maksimal pada indikator GPM; kinerja pada perspektif pelanggan sudah baik; kinerja pada perspektif proses bisnis internal sudah baik serta kinerja pada perpektif pertumbuhan & pembelajaran juga sudah baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Solusi yang dapat direkomendasikan yaitu KBM dapat melakukan kampanye pemasaran yang lebih kreatif, melakukan peningkatan kualitas sarana & prasarana yang ada serta dapat menggunakan Business Model Canvas (BMC) untuk membantu mengembangkan strategi bisnisnya agar lebih efektif, efisien, dan adaptif, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan mencapai tujuan jangka panjang.
How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia Taryono, Ono; Sufianti, Ely; Jubaedah, Edah
Jurnal Borneo Administrator Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v21i1.1588

Abstract

In collaborative governance, participation is essential to encourage all stakeholders to participate in decision-making. This paper aims to explore the empirical state of stakeholder participation in waste and water security management. Using the qualitative method, the stakeholders are analysed based on the penta-helix criteria,their roles, and participation during the stages of the projects. Having conducted deep observations, interviews, and document reviews of various sources, the research findings reveal that one stakeholder, the government or public sector, plays a dominant role in waste and water security management. In contrast, the other four stakeholders, such as the business sector, academia, media, voluntary organizations, and the community demonstrate limited participation. This research suggests to emphasize the need for a multi-stakeholder approach by developing an inclusive and participatory governance structure in the form of advisory board, working groups or consultative forums, enhancing the stakeholder capacity through knowledge sharing,workshops, and technical support to strengthen stakeholder’s competencies in strategic planning, project management, and evaluation methodologies, and strengthening policy framework that explicitly outlines the roles and responsibilities of each stakeholder