Claim Missing Document
Check
Articles

Dari Kapasitas Ke Kinerja: Strategi Penguatan Kompetensi Pegawai Di UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi Lestari, Resa; Listiani , Teni; Jubaedah , Edah; Sufianti , Ely
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i1.10136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kompetensi pegawai, mengidentifikasi hambatan pengembangan kompetensi, serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi aparatur di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai belum berkembang secara optimal. Pada dimensi pengetahuan, ditemukan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan tuntutan jabatan serta rendahnya penguasaan aspek teknis pengelolaan pendapatan daerah. Dimensi keterampilan menunjukkan keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, akuntansi, dan komunikasi kerja. Sementara itu, pada dimensi perilaku kerja, terdapat variasi tingkat disiplin dan etos kerja yang dipengaruhi oleh perbedaan generasi pegawai serta tingginya beban kerja. Hambatan pengembangan kompetensi mencakup keterbatasan jumlah pegawai, alokasi anggaran yang belum memadai, materi pelatihan yang kurang relevan dengan kebutuhan jabatan, serta dinamika regulasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan strategi peningkatan kompetensi pegawai melalui lima tahapan sistematis, yaitu dengan cara melakukan: (1) identifikasi kompetensi inti melalui penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang selaras dengan visi dan misi organisasi; (2) penilaian kompetensi aktual melalui asesmen berbasis indikator perilaku; (3) penyusunan Rencana Pengembangan Individual untuk menutup kesenjangan kompetensi; (4) implementasi program pengembangan melalui pelatihan teknis dan non-teknis, coaching, mentoring, serta rotasi jabatan; dan (5) evaluasi serta pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Implementasi strategi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur UPTD dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berkinerja tinggi.
Strategi Peningkatan Kompetensi Tim Fasilitasi Monitoring Dan Evaluasi Melalui Metode Analisis SWOT/QSPM Setiyono, Setiyono; Abdullah, Sait; Sufianti, Ely; Rahman, Abdul
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 3 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i3.10335

Abstract

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Tim Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi (FASMONEV) P2RW Kecamatan Gunungpuyuh memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program. Namun, pelaksanaan tugas tim masih menghadapi berbagai kendala kompetensi, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi kompetensi Tim FASMONEV serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi yang tepat dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data secara induktif. Untuk perumusan strategi digunakan analisis SWOT yang diperkuat dengan matriks IFE, EFE, SPACE, TOWS, dan penentuan prioritas strategi menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Tim FASMONEV belum merata, terutama pada pemahaman teknis pembangunan, analisis RAB, serta kemampuan penyusunan rekomendasi berbasis data. Analisis strategis menempatkan tim pada Kuadran I (agresif), yang menunjukkan kondisi internal cukup kuat dan didukung peluang eksternal. Berdasarkan hasil QSPM, strategi prioritas adalah penguatan kapasitas SDM berbasis praktik, diikuti penataan manajemen kerja dan kolaborasi, optimalisasi sistem dan prosedur kerja, serta adaptasi regulasi dan mitigasi risiko organisasi. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi P2RW.
MEMBANGUN MENTORING GURU YANG TERSTRUKTUR DAN BERKELANJUTAN: PENGEMBANGAN MODEL DI SMPN 2 CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG Eldiyana Marfury, Intan; Jubaedah, Edah; Listiani, Teni; Sufianti, Ely; Rahman, Abdul
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum adanya model dan pedoman mentoring yang terstruktur dan terdokumentasi di SMPN 2 Conggeang. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model mentoring serta menyusun pedoman mentoring dalam upaya pengembangan kompetensi guru di SMPN 2 Conggeang Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Informan penelitin terdiri dari kepala sekolah, dua orang guru (mentor), dan tiga orang guru (mentee). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mentoring di SMP Negeri 2 Conggeang masih bersifat informal dan belum memiliki pedoman yang baku. Pelaksanaan mentoring ditentukan oleh beberapa aspek penting, yaitu kualitas dan kompetensi mentor, kesiapan dan karakteristik mentee, kesesuaian materi yang dibahas dalam proses mentoring, ketersediaan fasilitas penunjang, serta pelaksanaan mentoring yang mengikuti tahapan yang sistematis. Kendala utama yang dihadapi meliputi belum adanya regulasi mentoring di tingkat sekolah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, untuk menjadikan mentoring sebagai bentuk pengembangan kompetensi guru model mentoring yang perlu dikembangkan adalah bersifat terstruktur, fleksibel, kolaboratif, serta berorientasi pada refleksi dan keberlanjutan. Model dan pedoman yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan mentoring bagi guru, serta mendorong terciptanya sistem pembinaan profesional yang lebih sistematis dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS ASSET LIFE CYCLE MANAGEMENT: STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG Setiawan, Deni; Wirjatmi Trilestari, Endang; Sufianti, Ely
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 6 No. 1 (2025): Vol. 6, No. 1, Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v6i1.120

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, seperti perencanaan kebutuhan yang tidak berbasis data riil, pengelolaan aset yang belum optimal, ketidakteraturan pelaporan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Bandung serta merumuskan solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Dinas Perhubungan Kota Bandung belum memiliki standar operasional prosedur yang baku, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam penatausahaan pengelolaan barang milik daerah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol internal. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara nilai aset dalam neraca dengan kondisi riil di lapangan akibat minimnya pembaruan data dan keterlambatan dalam penghapusan barang yang rusak atau hilang. Rekomendasi dalam penelian ini yaitu dilaksanakannya penyusunan SOP berbasis ALCM, pelatihan intensif bagi pengelola barang, penguatan sistem pengendalian internal, dan integrasi sistem informasi manajemen aset yang akurat dan real-time berbasis aplikasi yang dapat mengontegrasikan tahap perencanaan hingga tahap penghapusan barang milik daerah.
Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Dana Kelurahan Melalui Model Mode Kompetensi 5C’s Hildania, Nurdiati; Sait, Abdullah; Muhamad Nur, Afandi; Ely, Sufianti
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1745

Abstract

Kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. Namun, pelaksanaan pengelolaan dana tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait kompetensi aparatur pengelola keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peningkatan kompetensi pengelola keuangan, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta merumuskan model peningkatan kompetensi pengelola keuangan Dana Kelurahan di Kelurahan Jayaraksa dan Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengelola keuangan kelurahan dan perangkat daerah terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Kerangka analisis kompetensi mengacu pada teori Spencer dan Spencer yang meliputi motives, traits, self-concept, knowledge, dan skills. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi telah dilakukan melalui bimbingan teknis dan pembinaan, namun belum optimal dan belum merata. Hambatan utama meliputi lemahnya pemahaman tupoksi, keterbatasan teknologi, rendahnya motivasi, serta kurangnya koordinasi. Penelitian ini menghasilkan Model Kompetensi 5’C Kelurahan sebagai model peningkatan kompetensi yang implementatif untuk mendukung pengelolaan keuangan kelurahan yang efektif, akuntabel, dan transparan khususnya di tingkat kelurahan.
Analisis Keberhasilan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Online di Kota Bandung Anggraeni Cahyaningrum, Firlly; Sufianti, Ely; Sodik Sudrajat, Achmad; Mustika Ramdani, Endah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.317

Abstract

This study aims to analyze the success of online-based public service systems in Bandung City and formulate recommendations for improvement. Issues identified include low ratings for the Lapor!, Gampil, and Bandung Sadayana applications, as well as slow data updates on the Open Data portal. The method used is quantitative descriptive through questionnaires, documentation, and interviews. The results indicate that the usage dimension received the lowest score, indicating that service utilization remains low. Meanwhile, the system quality dimension received the highest average score, indicating that users' perceptions of the system are generally positive. The Gampil application received the highest satisfaction rating (87.61%), while Salaman received the lowest (69.72%). In conclusion, online public services in Bandung City are considered suboptimal because they are technically adequate but underutilized. These results are important as a basis for evaluating the city government's digital policies. Based on these findings, it is recommended to educate the public about all online public services and develop application features based on real community needs to make services more effective and inclusive.
Evaluasi Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Melalui Kegiatan Safari Ormas Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Rahma Siti Fadillah; Ely Sufianti; Achmad Sodik Sudrajat; Alikha Novira
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.318

Abstract

Community Organization (Ormas) development is an essential aspect of maintaining social stability and enhancing public participation in development. The Bandung City Government, through the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol), organizes the Safari Ormas program as a means of facilitation and education for local community organizations. This study aims to: (1) evaluate the empowerment and supervision program through Safari Ormas by Bakesbangpol Bandung; (2) identify the challenges in implementing the Safari Ormas activities in Bandung; and (3) formulate recommendations to improve the effectiveness of Safari Ormas in supporting empowerment and supervision efforts. This research employed a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants consisted of Bakesbangpol Bandung officials directly involved in Safari Ormas and representatives of several participating organizations. The study applied the CIPP evaluation model developed by Daniel L. Stufflebeam to assess program success. The findings indicate that the implementation of Safari Ormas still faces several challenges, including the low level of organizational understanding among communities, limited budget and human resources (only 2–3 personnel), inconsistent scheduling, and the lack of continuous follow-up after the activity. The recommendations include developing digital training media such as posters, strengthening inter-agency collaboration and utilizing webinars or e-learning, preparing a more structured annual schedule disseminated to Ormas, and reinforcing periodic monitoring and evaluation to ensure the sustainability of program outcomes.
Evaluasi Program One Day Service 3 in 1 di Disdukcapil Kota Cimahi Budiawati, Vira Junita; Ely Sufianti; Muhamad Nur Afandi; Endah Mustika Ramdani
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.320

Abstract

Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan seringkali dihadapkan pada tantangan efisiensi dan kecepatan. Sebagai respons, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi meluncurkan program inovatif "One Day Service 3 in 1" yang memungkinkan masyarakat memperoleh tiga dokumen (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak) dalam satu kali pengajuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan program tersebut guna mengidentifikasi hambatan, upaya yang dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi pasif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi yang dualistis, yang ditunjukkan dengan relevansi antara tujuan program dengan kebutuhan masyarakat akan efisiensi, dan selaras dengan target capaian nasional. Selain itu, program ini pun berhasil menurunkan jumlah laporan maladministrasi ke Ombudsman dan dinilai sebagai inovasi yang positif. Akan tetapi, pelaksanaan program masih dihadapi beberapa hambatan fundamental pada aspek input (kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran) dan konteks (kurangnya sosialisasi) secara langsung berdampak pada inkonsistensi proses dan produk. Rekomendasi difokuskan pada penguatan strategi sosialisasi yang proaktif, peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan internal terhadap prosedur, dan pengembangan sistem untuk memastikan konsistensi hasil layanan.