Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.584
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REVIEW Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Selat Widya Yuridika Sociological Jurisprudence Journal Awang Long Law Review Unes Law Review Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Yustisiabel Ganesha Law Review Legal Spirit ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review Jurnal Independent Journal of Law, Poliitic and Humanities Lex Publica Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept) Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo
Universitas Internasional Batam
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Yudi Kornelis; Florianus Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (933.033 KB) | DOI: 10.31629/selat.v7i2.1739

Abstract

Dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepailitan, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh setiap pencari keadilan, yaitu prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimulai dengan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan putusan pernyataan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan keseluruhan upaya hukumnya. Proses tersebut di dalamnya akan ditemukan restrukturisasi antara debitor untuk menghindari kepailitan, baik berupa restrukturisasi hutang maupun restrukturisasi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi restrukturisasi dalam praktik tentang prosedur kepailitan dan penangguhan pembayaran, dan juga menjadi panduan untuk mengoptimalkan rencana restrukturisasi yang diatur oleh debitor. Penelitian ini telah mencapai hasil bahwa restrukturisasi saat dalam proses kepailitan dan penangguhan pembayaran sebagian besar adalah restrukturisasi hutang dan dimulai dengan rencana penyelesaian. Rescheduling adalah model restrukturisasi kepailitan yang paling populer dan penangguhan pembayaran. Selain itu adalah kombinasi antara penjadwalan ulang dan penjualan aset, menemukan ekuitas baru, juga pertukaran utang ke ekuitas. Obsesi muncul dalam proses ketika debitor mengatur rencana restrukturisasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemahaman debitor terhadap penggunaan rencana restrukturisasi menjadi alasan utama kendala. Selain itu, pelaksanaan restrukturisasi mungkin gagal dalam beberapa kasus, dengan alasan kurangnya kemampuan dari debitur untuk menangani bisnis dan hutang.
SUPERVISION OF LEGALLY REGISTERED COOPERATIVES AND SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES INCLUDES MICROFINANCE INSTITUTIONS PERSPECTIVE Joseline; Yudhi Priyo Amboro; Lu Sudirman
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.758

Abstract

Savings and loan cooperatives, which form the nucleus of the populace's economy, are not solely based on the kinship basis. As stated in the UUD 45's and the Cooperative Law's mandate, the supervisory function must be carried out optimally in order to serve the larger community because the sustainability of the national economy is heavily influenced by the expediency principle. This study employs a legislative approach and a qualitative analytical method in its descriptive analysis. In this study, it is discussed how to supervise KLM, a cooperative legal organization, following the implementation of UUP2SK, as well as how to supervise savings and loan cooperatives following the passage of UUP2SK. Based on these issues, it is known that: (1) The emergence of Microfinance Institutions with the legal status of cooperatives makes it necessary to pay closer attention and distinguish between cooperatives that are open loop & close loop in order to prevent similar cases from spreading to the larger community; (2) OJK as the authority given the mandate by the UUP2SK to guide and supervise the business operations of Savings and Loans Cooperatives over When creating derivative regulations for additional measures for licensing, regulation, and supervision of Savings and Loans Cooperatives, the goal is to avoid being easily seduced by phony investments with high interest rates.
Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting Insolvency Tests from the United States Perspective to Indonesia Kendry Tan; Yudhi Priyo Amboro; Elza Syarief
Journal of Judicial Review Vol 25 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v25i1.7765

Abstract

Companies don't always make a profit and taking loans from banks or other companies to ensure smooth business operations can put a company's existence in danger. Failure to repay loans can lead to bankruptcy, declared by the competent commercial court upon request of the creditor or debtor. The ease with which bankruptcy requirements are regulated under Indonesian law can lead to economic problems. This study seeks to examine the differences between bankruptcy laws in Indonesia and the United States, the challenges in implementing an insolvency test in Indonesia, and the benefits of such a test. The research method used is normative-juridical, employing a conceptual and statutory approach to assess the benefits and obstacles of implementing insolvency tests in Indonesia. The findings suggest that applying insolvency tests can have a positive impact on economic growth, including reducing the number of bankrupt companies and decreasing unemployment, which contributes to development. As a result, it's necessary to modify Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations to enable the use of insolvency tests in bankruptcy applications in Indonesia.
Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia) Florianus Yudhi Priyo Amboro; Viona Puspita
CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences Vol 1 No 1 (2021): Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (Co
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum merupakan salah satu kewajiban atau tanggung jawab negara termasuk perlindungan hukum atas data pribadi. Perlindungan hukum atas data pribadi dimaksudkan untuk menjamin hak-hak seorang individu agar hak atas privasinya tidak dilanggar. Tetapi dalam prakteknya sangat banyak terjadi pelanggaran hak atas privasi. Berbeda dengan Indonesia, Norwegia memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas data pribadi. Maka penelitian ini akan memaparkan persamaan dan perbedaan perlindungan hukum atas data pribadi di Negara Indonesia dan Norwegia. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian data-data yang diperoleh diuraikan dengan metode kualitatif-deskriptif. Persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia dan Norwegia, antara lain mengenai prinsip perlindungan data pribadi, Hak-hak pemilik data, sanksi, pihak yang bertanggung jawab, data pribadi spesifik, keamanan, pemberitahuan penerobosan, profiling, pengawas dan transfer data. Aturan hukum perlindungan data pribadi di Norwegia yang dapat diadaptasi oleh Indonesia berupa prinsip dalam perlindungan data pribadi, peraturan transfer data pribadi lintas negara, ketentuan sanksi, ganti rugi dan pertanggungjawaban, otoritas pengawas yang independen.
Pendampingan Standar Operating Prosedur Dalam Pembuatan Hak Tanggungan Elektronik Di Kantor Notaris Dan Ppat Reinward, S.H Christine Christine; Florianus Yudhi Priyo Amboro
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerja Praktek yang dilakukan ini bertujuan untuk menginformasikan proses- proses yang dilakukan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat suatu proses Hak Tanggungan. Sekarang Hak Tanggungan sudah diubah menjadi sistem Elektronik, layanan HT-el ini berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Berikut merupakan layanan yang dapat dilayani secara elektronik adalah Hak Tanggungan pendaftaran, peralihan, penghapusan, perubahan nama, serta perbaikan data), Zona Nilai Tanah (ZNT), pengecekan sertipikat tanah serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Dengan berlakunya sistem ini dapat mengurangi antrean yang ada di loket kanor pertanahan, mengurangi penyimpanan warkah yang sudah banyak menumpuk di kantor pertanahan, serta dapat memberikan kepastian hukum dan juga biaya. HT-el ini salah satu bentuk layanan yang ada di Kantor Pertanahan di Era New Normal, membatasi interaksi melalui physical distancing dan ini merupakan satu perwujudan dari nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya. Hasil dari Kerja Praktek ini menunjukkan bahwa Tahap- tahap apa saja yang dilakukan dalam proses pembuatan HT- el dan apa saja kendala yang dialami dalam langkah- langkah tersebut.
Pendampingan Prosedur Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah Hasil Jual-Beli Di Badan Pertanahan Nasional Melalui Kantor Notaris & Ppat Yusuf Gutomo,Sh.,M.Kn Florianus Yudhi Priyo Amboro; Elviani Elviani
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laporan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui dan membuat bagan alur tentang prosedur pengurusan balik nama sertifikat tanah hasil jual-beli di Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn. Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn terletak di Kota Tanjungpinang yang menyediakan berbagai jasa pembuatan akta, salah satunya adalah pengurusan balik nama sertipikat di Badan Pertanahan Nasional. Namun pada kantor tersebut belum memiliki suatu bagan alur yang mengatur secara rinci megenai proses pengurusan tersebut. Sehingga Penulis dalam hal ini ingin membantu merancang atau menyusun sebuah prosedur pengurusan balik nama sertifikat tanah hasil jual beli di Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam periode 1 Mei 2020 - 31 Juli 2020. Metode penelitian dalam laporan kegiatan pengabdian kepada masyarat ini adalah penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Tahap-tahap pelaksanaan dalam penelitian ini terbagi atas 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksaan serta tahap penilaian dan pelaporan. Diawali dengan observasi dan mengidentifikasi permasalahan kemudian pengumpulan data, menganalisis serta mengimplementasikan proyek berupa flowchart tentang pengurusan balik nama sertipkat tanah hasl jual beli di Badan Pertanahan Nasional. Tahap yang harus ditempuh dalam pengurusan balik nama sertipikat tanah yaitu, para pihak mendatangi kantor PPAT untuk membuat AJB, kemudian mempersiapkan dokumen yag diperlukan untuk pengajuan permohonan balik nama sertipikat ke BPN, selanjutnya tahap penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan oleh BPN. Jika dokumen telah lengkap maka akan lanjut ketahap pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu BPN akan melaksanakan pecatatan dan penerbitan sertipikat tanah dalam jangka wakta 5 (lima) hari kerja.
Pendampingan Legal Audit Terhadap Pematuhan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Dalam Ruang Lingkup Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt Sat Nusapersada Tbk Dedyanto Dedyanto; Florianus Yudhi Priyo Amboro
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian ini dilakukan untuk melaksanakan legal audit mengenai pematuhan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT Sat Nusapersada Tbk. Saat ini pemantauan kepatuhan perundang-undangan yang berlaku masih dilakukan oleh PT Sat Nusapersada Tbk secara satu persatu dan bertahap terkait peninjauan ke lapangan agar mengetahui tingkat kepatuhan tersebut secara maksimal. Maka dengan dilakukannya program pengabdian kepada masyarakat ini akan membantu pemantauan kepatuhan tersebut. Metodologi pelaksanaan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap persiapan pengabdian kepada masyarakat pada instansi atau perusahaan terkait. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap observasi dan pengidentifikasian pokok masalah serta pengumpulan data yang kemudian akan di analisis dan dilakukan audit. Setelah melakukan audit dan analisis, kemudian akan dirancang suatu tabel hasil legal audit beserta pemantauan actual pada lapangan perusahaan terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kemudian pada tahap akhir akan membuat laporan Pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari program pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan informasi kepatuhan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Sat Nusapersada Tbk dimana penulis merancang luaran proyek berdasarkan hasil analisis pada tempat pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tabel master laporan dan tabel sub-laporan
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BEKERJA SAMA DENGAN POLDA KEPULAUAN RIAU Rina Shahriyani Shahrullah; Ampuan Situmeang; Triana Dewi Seroja; Florianus Yudhi Priyo Amboro
Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan Vol 1 No 2 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/madani.v2i1.7443

Abstract

Penegakan HAM telah berkembang pesat pada abad ke-21 ini, namun dalam perjalanannya masih menyisakan banyak perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Stigma seksualitas perempuan yang masih kuat berakar dalam budaya masyarakat global pada akhirnya menghalangi perempuan dalam mengakses hak-haknya. Terlebih lagi ketika masyarakat maupun aparat penegak hukum menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait kesadaran hukum tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di Kampung Pasir Merah, Kota Batam, dalam rangka pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mengingat bahwa darurat kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia masih tinggi, namun terkadang korban kekerasan seksual tidak ingin melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak yang berwajib dan memilih untuk diam, terlebih lagi dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal sehingga hal tersebut menambah trauma yang dialami oleh para korban. Pelaksanaan pengabdian ini juga dibarengi dengan penyerahan bantuan berupa bahan pokok makanan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual masih rendah, khususnya perempuan dan anak yang rentan tertimpa kekerasan seksual. Sebagian besar kekerasan seksual masih dilakukan oleh keluarga terdekat sehingga hal tersebut masih menjadi pemakluman dan faktor pemicu tindak pidana kekerasan seksual.
Efektifitas Kebijakan Ruang Udara Terbuka terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia Melisa Irianti Mende; Yudhi Priyo Amboro; Rufinus H. Hutauruk
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.873

Abstract

The ASEAN Open Sky Agreement is one of the multilateral agreements, particularly among ASEAN countries, aimed at enhancing the economy through airspace. The ASEAN Open Sky Agreement is expected to be both a solution and a goal in developing the ASEAN economy, especially to enhance its competitiveness in the international world. This is to ensure that economic development among ASEAN member states can be achieved evenly. The concept of the ASEAN Open Sky Agreement presents significant opportunities, including substantial market access, substantial benefits, increased tourism attractiveness, and flight frequencies. The objective of this research is to analyze the impact and efforts of the Indonesian government in dealing with the implementation of the ASEAN Open Sky Agreement. It is further analyzed using the Legal Effectiveness Theory by Soerjono Soekanto and the Legal Development Theory by Prof. Mochtar Kusumaatmadja. The research methodology utilized is normative juridical. The research design employed in this study is descriptive analysis, and the data is obtained from secondary sources and analyzed qualitatively. From this study, it can be concluded that the impact includes the expansion of flight network coverage, the opening of flight options, and the establishment of broad distribution access through channels provided by partner airlines. Additionally, the agreements within the ASEAN Open Sky Agreement consist of three agreements that regulate air transport services, passenger and cargo services. Undoubtedly, this policy significantly affects implications for airspace sovereignty and limits the authority of the Government in the implementation of the ASEAN Open Sky Agreement.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MODE PAKAIAN SEBAGAI DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA Defi Arika; Elza Syarief; Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2429

Abstract

Industri fashion yang semakin menjamur telah menuntut setiap pelaku usaha untuk memiliki nilai, inovasi, maupun ciri khas dalam menjalankan usahanya agar tetap eksis terutama dalam bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan di antaranya dengan tujuan memberikan kesan estetika dalam menghasilkan suatu produk atau barang. Tidak jarang dalam implementasinya terjadi hal plagiarisme terkhusus dalam pola atau desain, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian baik materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan terkait plagiarisme mode pakaian dalam ranah hukum Desain Industri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Desain Industri terkait plagiarisme desain mode di Indonesia telah didasari oleh teori perlindungan hukum melalui dua cara, yakni perlindungan hukum preventif guna mencegah atau menghindari plagiarisme dan perlindungan hukum represif untuk mengadili pelaku plagiarisme dengan pemberian sanksi atau denda, di mana keduanya mengacu pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Co-Authors Afandi, M Agustina Christi Anjawai, Namrysilia Buti Ariani, Merizqa Arika, Defi Bryan Simanjuntak Christina Christina Christine Christine dede agus, dede Dedyanto Dedyanto Defi Arika Diki Diki Efendi, Syamsul Eko Nurisman Elizabeth Gunawan Elviani Elviani Elza Syarief, Elza Essty Yana Fandias Fandias Fendy Fendy H. Hutauruk, Rufinus Hadiyati, Nur Halawa, Filemon Hermanto Hermanto Hutauruk, Rufinus H. Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Indra Hengky Insti, Putri Deviana Jemmy Edi Joseline Junimart Girsang Kendry Tan Khusuf Komarhana Lily Persyadayani Lu Sudirman Lu Sudirman Manurung, Kristie Sugama Maysura, Neha Aswin Melisa Irianti Mende Mende, Melisa Irianti Miftahul Jannah Mimi Sintia Mohd Bajury Mimi Sintia Mohd Bajury Muhammad Sabir Rahman Neha Aswin Maysura Ng Catharina Enggar Kusuma Novita Novita Novri, Novrianti Nur Hadiyati Nurisman, Eko Nurlaily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Nurul Fazri Elfikri Okta Feryanto Peter Macnico Puspita, Viona Rika Permatasari, Rika Rina Shahriyani Shahrullah Risky Hadi Putra rohani, aceng asnawi Rudiansyah Rudiansyah Rufinus H. Hutauruk Shahrullah, Rina Silviani, Ninne Zahara Simanjuntak, Bryan Simanjuntak, Kristi W Situmeang, Ampuan Steven Steven Sugianto, M Udik Suriani Suriani Tan, Winsherly Triana Dewi Seroja Triana Dewi Seroja Uji Febianika Viona Puspita Wan Rosalili Wan Rosli Warianto, Wahyudi Weley, Nadia Carolina Wulandari, Frisca Yana, Essty Yudi Kornelis Yudi Kornelis Yudi Kornelis, Yudi Yuly Milyarti Wijaya