Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Sistem Informasi Elektronik Surat Perintah Perjalanan Dinas (E-Sppd) Dalam Meningkatkan Administrasi Perjalanan Dinas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Muhammad Febria Azmi; Triyuni Soemartono; Harry Nenobais
Jendela Aswaja Vol 6 No 3 (2025): September
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1599

Abstract

Study purpose. The Payakumbuh City Government conducts numerous official travel trips for employees to carry out their duties. Previously, official travel administration was handled manually, but since August 2018, the Payakumbuh City Government has been using the e-SPPD application. This application facilitates online permit applications and evaluations for official travel for ASN. With e-SPPD, the approval and document filing processes are faster and more secure. This study aims to analyze the evaluation results of the implementation of e-SPPD in the Payakumbuh City Government. Materials and Methods. This study uses the DeLone and McLean (2016) effectiveness assessment model, which consists of six dimensions: information quality, system quality, service quality, intended use, user satisfaction, and net benefits. This research was conducted by interviewing relevant informants: the Acting Mayor of Payakumbuh, the Head of the Leadership Administration Sub-Division, the Secretary of the Communication and Information Agency, the Financial Sub-Coordinator, the Payakumbuh City Regional Secretary, and the Payakumbuh City Inspector. Results. The results of this study demonstrate the effectiveness of the e-SPPD information system in administering official travel for civil servants in Payakumbuh City, assessed across six dimensions. The system's quality is considered good, with a simple interface and easy access, although it does not support iOS devices. The system reduces errors and allows tracking of the status of Assignment Letter applications. Security is also good, with two-factor authentication and regular monitoring. Conclusion. The evaluation results demonstrate efficiency and transparency, although there are shortcomings in automatic notifications and the need for additional, regularly updated recapitulation data regarding the official travel budget for each Regional Apparatus Organization. Users are satisfied, but older employees may need assistance and adjustments. Barriers include technology adaptation and concerns about data security. The local government is working to provide training and protect data to support the system.
Evaluation of Public Policies to Alleviate Underdeveloped Regions in South Solok Regency Putra Warumansyah Purba; Triyuni Soemartono; Harry Nenobais
Jendela Aswaja Vol 6 No 3 (2025): September
Publisher : LPPM UNU CIREBON

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52188/jendelaaswaja.v6i3.1707

Abstract

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengentaskan status daerah tertinggal pada periode 2015–2019 sebagaimana ditetapkan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk RPJMN dan Kepmendesa. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam kriteria analisis kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Bahan dan metode. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan daerah, serta kajian pustaka terhadap dokumen perencanaan dan regulasi terkait. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang diambil Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara umum berhasil mendorong peningkatan indikator-indikator utama daerah tertinggal, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, karakteristik wilayah, hingga kemampuan keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi tercermin dari peningkatan capaian pembangunan serta ketepatan penyerapan anggaran, sementara pemerataan dan responsivitas tampak melalui konsistensi pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui mekanisme musrenbang. Di sisi lain, faktor penghambat utama berasal dari kondisi geografis yang rawan bencana, sedangkan faktor pendukung muncul dari sinergi antarlembaga dan koordinasi lintas-OPD. Kesimpulan. Secara keseluruhan, kebijakan publik yang diterapkan dinilai tepat dalam mendorong Kabupaten Solok Selatan keluar dari kategori daerah tertinggal dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.
Evaluasi Kebijakan Bimbingan Teknis KPPS dalam Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu Acita Parenza Azisya; Sunarto; Harry Nenobais
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan bimbingan teknis (bimtek) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu dengan menitikberatkan pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bimtek KPPS memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis petugas KPPS, khususnya dalam pemungutan dan penghitungan suara. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan waktu pelatihan, variasi kualitas narasumber, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi sebagian peserta. Secara umum, kebijakan ini dinilai cukup efektif, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi pemerataan kualitas pelatihan dan inovasi metode pembelajaran berbasis teknologi.
Implementasi Kebijakan E-Goverment dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jeany Dwi Safitri; Sunarto; Harry Nenobais; Triyuni Soemartono
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2320

Abstract

Kemajuan teknologi informasi berdampak bagi banyak pihak, termasuk para pelaku pelayanan publik. Implementasinya dikenal dengan E-Government. Namun implementasi di kantor Kecamatan Kebayoran Baru, belum optimal. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis lebih dalam. Penelitian diawali dengan memahami hakikat Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Implementasi dan Proses Kebijakan Publik. Selanjutnya analisis menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik Edward Gerston dan Teori E-Government. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Maka perlu dilakukan wawancara beberapa pihak dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi E-Government di kantor Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terbukti dapat mendukung pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas dan meningkatkan tatakelola manajemen internal. (2) Hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan secara umum berupa pengembangan ke depan. Seperti keterbatasan infrastruktur perangkat, literasi digital yang rendah di kalangan lansia, kemudian lemahnya koordinasi dan integrasi sistem antar instansi dan isu keamanan data. (3) Solusi dapat berupa peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang efisien, peningkatan fitur aplikasi yang user-friendly, pendampingan dan bantuan teknis berkelanjutan serta peningkatan keamanan dan keandalan sistem.
Evaluation Of The Policy On The Implementation Of The Mobile Driver’s License Office In Improving The Quality Of Public Services At The Depok City Police Department Sugianto Sugianto; Harry Nenobais
Journal of Government Science Studies Vol 5 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66254/jgssvol5issue1page139-148

Abstract

The purpose of this study is to analyze and evaluate the implementation of the Mobile SIM policy in improving the quality of public services at the Depok City Police. The method used in this study is qualitative. Data collection techniques through observation, in-depth interviews, documentation and literature studies. Informants in this study consisted of the police chief, the head of the traffic unit, police, officers in the field, and community members who use the service. While the technical data analysis through data condensation, data presentation and conclusion drawing/verification. The results of this study conclude that the implementation of the Mobile SIM policy in improving the quality of public services at the Depok City Police has been running optimally, although there are still some shortcomings that need to be improved, namely such as the lack of the number of officers who provide services when the number of community members who come is greater on certain days, the need for adequate facilities, such as large and long tents to protect people who queue for services when it rains, and also the need to add to the service schedule provided so far by the Depok City Police, not only once a week but two or three times a week in each area served so far. The recommendations in this study include increasing the number of officers providing services on certain days when there are large numbers of residents, improving adequate facilities, such as larger and longer tents to protect people waiting in line for services when it rains, and expanding the service schedule currently provided by the Depok City Police, not just once a week but two or three times a week in each area served.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA JAKARTA BARAT Ilwan Februwarto Nehe; Himsar Silaban; Harry Nenobais
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1053

Abstract

Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat menghadapi tantangan, termasuk dalam rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakrta Barat. Masalah seperti minimnya sosialisasi, kriteria seleksi tidak jelas, dan kurangnya transparansi sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan, kendala dan upaya yang dilakukan dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jakarta Barat. Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukan oleh Gerston. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekrutmen PPK oleh KPUD telah sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2022. Namun beberapa kendala yakni kurangnya sosialisasi, celah validasi data dan mekanisme tanggapan masyarakat yang dinilai belum optimal. Sementara dalam hal sumber daya tersedia dengan cukup. Namun, penghapusan staf PPK menghambat efisiensi dan juga beberapa kecamatan juga mengalami keterbatasan fasilitas dan koordinasi. Selain itu, miniminya pendaftaran dan berkurangnya antusisme pendaftar juga menjadi tantangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPUD Kota Jakarta Barat berjalan dengan sangat terstruktur dan berlandaskan pada peraturan yang jelas, seperti PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Setiap tahapan rekrutmen, mulai dari administrasi hingga seleksi wawancara, dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. KPUD menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU pusat dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Pengawasan oleh Bawaslu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara benar di lapangan, menjaga transparansi, dan mencegah potensi penyimpangan.
The Effectiveness of the Local Administration Development Program in the Cooperation Between the Government of South Tangerang City, Republic of Indonesia and the Government of Daejeon Metropolitan City, Republic of Korea Ghina Amalia; Ryantori Ryantori; Harry Nenobais
Dinasti International Journal of Management Science Vol. 7 No. 6 (2026): Dinasti International Journal of Management Science (July - August 2026)
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijms.v7i6.7095

Abstract

The Local Administration Development Program (LADP) is a form of cooperation between the Government of South Tangerang City, Republic of Indonesia, and the Government of Daejeon Metropolitan City, Republic of Korea, aimed at enhancing the capacity of Civil Servants. Although the Government of South Tangerang City has continuously delegated its representatives to participate in this program, there has been no comprehensive study assessing the effectiveness of its implementation. This research aims to analyze the effectiveness of LADP, identify supporting and inhibiting factors, and formulate improvement efforts to address the inhibiting factors within the framework of cooperation between the two city governments. This study employs a qualitative research method with primary data collected through interviews, observations, and document analysis, as well as secondary data obtained from government publications, blogs, online newspapers, and websites. The findings indicate that LADP is relatively effective in enhancing the individual capacity of civil servants; however, it has not been optimal at the institutional level nor in generating regional development impacts. This condition is attributed to weak legal foundations of the cooperation, suboptimal internal coordination, limited dissemination of program understanding among civil servants, the absence of post-program follow-up mechanisms, and limited institutional capacity in managing regional cooperation
Pelatihan Pelayanan Bermutu pada Klinik Kecantikan yang Natural dan Beautyxpert Harry Nenobais; Yunita Sari; Ferid Nugroho; Roy Tumpal Pakpahan; Muhammad Hanan Rahmadi; Jubery Marwan; Dwi Satriany Unwidjaja; Faridah Ismiyati; Arief Rahman Hakim; Witarlina Zhai
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 9, No 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v9i2.6908

Abstract

The goal of business is to create customers. A company's ability to stay in business is a function of its competitiveness and ability to attract customers in a competitive market. Therefore, it is very important for all of us involved in the business world, whether as owners, managers, or employees, to be able to provide the best quality service to our customers so that they are satisfied and remain loyal to the products and services we offer. It is through our customers that our business activities can continue to run optimally and generate maximum profits.  The purpose of quality service training for your business is to improve the knowledge, skills, and performance of employees in providing quality service to customers. The methods used in quality service training for your business are surveys, forum group discussion, quality service training, quality service technique mentoring and professional work etiquette, as well as evaluation. The results of the training show that participants' knowledge and skills regarding quality service have increased. Participants realize the importance of creating quality service and professional work etiquette so that customers can be satisfied and loyal.
EFEKTIVITAS ORGANISASI KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA Dwianta Hadi Pramana; Harry Nenobais; Ferid Nugroho
Journal Social Politics and Humanities Vol. 3 No. 1 (2026): Journal Social Politics And Humanities
Publisher : Education Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68778/josph.v3i1.25

Abstract

This study analyzes the organizational effectiveness of the Ministry of Investment and Downstream Industry/Investment Coordinating Board (Kemeninveshil/BKPM) in driving investment growth in Indonesia. Employing a descriptive qualitative approach within a post-positivist paradigm, data were gathered from nine purposive informants representing strategic planning and oversight officials, operational service personnel, and business investors. Data collected through in-depth interviews, non-participant observation, and 2020–2025 performance documentation were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model alongside the McKinsey 7S diagnostic framework. Findings indicate that Kemeninveshil/BKPM is fairly effective, evidenced by the 2025 investment realization of IDR 1,931.2 trillion (101.3% of the target). However, organizational effectiveness has not been optimally institutionalized. While strategy, shared values, and style serve as enablers, the core challenge lies in an organizational alignment gap, predominantly within the structure-systems relationship. Key bottlenecks include weak process ownership, cross-functional accountability gaps, defective handover mechanisms, fragmented decision-making authority, and poor data integration, which concurrently affect staff and skills.Consequently, this study recommends reinforcing end-to-end process ownership, integrating decision-support systems, adopting dynamic workforce planning, aligning risk-based competency architectures, and fostering collaborative leadership with a culture of shared outcomes and continuous improvement
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cilegon Muhammad Rizky Dhamar Pangestu; Harry Nenobais; Dwi Satriany Unwidjaja
Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 9 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i9.600

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kota Cilegon, salah satu daerah percontohan implementasi SIPD sejak Tahun Anggaran 2021. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan desain studi kasus kualitatif dan metode deskriptif, serta dianalisis melalui empat dimensi persyaratan implementasi kebijakan kemampuan penerjemahan, sumber daya, keterbatasan jumlah aktor, dan akuntabilitas—yang dilengkapi dengan konsep kesenjangan desain-realitas dari Heeks. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan sembilan informan di tiga tingkat pemerintahan, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan validitas yang diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD telah mapan pada tingkat prosedural namun belum tuntas pada tingkat substantif: kebijakan tersebut telah berhasil diterjemahkan ke dalam aturan sistem dan rutinitas kerja, namun belum sepenuhnya dipahami logika dasar kebijakannya; sumber daya yang paling menentukan kelancaran operasional berada di luar kendali pemerintah kota; serta pemusatan pelaksana pada segelintir aktor menciptakan risiko baru berupa hilangnya pemisahan fungsi pada beberapa unit pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas proposisi Gerston mengenai keterbatasan jumlah aktor menjadi hubungan yang bersifat optimal, bukan monotonik, serta mengusulkan penambahan indikator kesesuaian identitas pengguna pada dimensi akuntabilitas