Articles
<![CDATA[KEABSAHAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK TANAH ADAT YANG MASIH DALAM PROSES KONVERSI KE HAK MILIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DENPASAR ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Angga Sumanjaya]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (36.961 KB)
<![CDATA[Privately owning land which is used as a bond generally is a certified owningland, it could not be used as a bond if it is not certified yet unless conversion is doneand further load by hypothecation. How an uncertified land which still in conversionprocess could be loaded by hypothecation and how the process of hypothecationencumbrance to in conversion bond object. Empirical method is used in this research inDenpasar. It is done by searching and analyzing the facts concern to hypothecationencumbrance on in conversion bond object. Primary and secondary law materials areused. Those are analyzed using qualitative data processing by choosing data withappropriate quality to answers the problems and systematically present to obtain agood conclusion. Concerning to the legality of hypothecation encumbrance on bondobject which still in conversion, it is possessed by law. Such as customary rights landswhich are converted to land rights which stated by Article5 in 1960 of Agrarian AffairsPrincipal Base Rules, in administration process it is possible to be used as bond withhypothecation burden. The giving of hypothecation starts by making an agreement andcontinue by making hypothecation encumbrance power of attorney with notary officialdocument. After this process was finished the giving of hypothecation is done with landownership registration application in condition at the same time, it fulfill allregistration procedures.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS JASA PRAKTEK TUKANG GIGI DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gede Wahyu Dananjaya]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.035 KB)
<![CDATA[Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar disusun berdasarkan hasil penelitian hukum secara yuridis empiris. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi yakni perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Terlepas dari keberhasilan ilmu kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, masalah lain muncul seperti konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas yakni bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar dan pertanggungjawaban tukang gigi berkaitan dengan pelayanan jasa tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota.Denpasar melalui UUPK Pasal 4 yaitu mengenai hak-hak konsumen dan Pasal 7 mengenai kewajiban dari pelaku usaha. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak konsumen yang belum.mengetahui hak-hak sebabgai konsumen, maupun pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya sebagai pelaku usaha dan pertanggungjawaban tukang gigi berkaitan dengan jasa praktek tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar yaitu dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap jasa praktek tukang gigi dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenakan biaya kembali. Pertanggungjawaban tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 1365 BW dan Pasal 19 UUPK dikarenakan adanya pungutan biaya kembali yang dilakukan oleh jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi, Perbuatan Melawan Hukum]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BAGI UMKM PASCA GEMPA BUMI DI BANK BRI KABUPATEN LOMBOK UTARA ]]>
<![CDATA[Ayu Putu Kusuma Wardhani]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.557 KB)
<![CDATA[Pemberian kredit kepada calon debitur pada dasarnya harus melewati proses pengajuan kredt dan melalui proses analisis pemberian kredit. Analisis yang digunakan terhadap calon debitur adalah analisis 5C yaitu character (watak), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), capital (modal), condition of economy (kondisi ekonomi). Namun prinsip kehati-hatian pihak bank ini bisa jadi harus menghadapi kenyataan pahit manakala terjadi suatu peristiwa bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Bencana alam berupa gempa bumi merupakan suatu kondis force majeure sebagaimana yang terjadi pasca gempa Lombok. Dalam kondisi demikian bank menghadapi kredit bermasalah yang harus mndapat perlakuan khusus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur UMKM yaitu mengeluarkan regulasi untuk debitur dengan cara restrukturisasi kredit dalam bentuk pemberian jangka waktu kredit dan penambahan fasilitas kredit dan/atau penambahan dana baru. Kedua, kendala bank BRI Kabupaten Lombok Utara dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur UMKM pasca gempa bumi yaitu sulitnya memberikan informasi terkait adanya restrukturisasi terhadap debitur dikarenakan sulitnya menjangkau debitur pasca gempa; kondisi atau situasi pasca gempa yang mengakibatkan fasilitas di bank menjadi rusak, di mana hal tersebut sangat mempengaruhi operasional serta kinerja para pegawai bank BRI dalam memberikan layanannya kepada debitur. Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit, Debitur, Gempa Bumi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN KENDARAAN DALAM AREA PARKIR (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati) ]]>
<![CDATA[I Komang Gde Arya Dinatha]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.792 KB)
<![CDATA[Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK di Indonesia segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan konsumen lebih banyak diatur dalam KUHPerdata. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus melindungi konsumen belum ada saat itu, sehingga posisi konsumen tidak seimbang bahkan sangat lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Kejadian hilangnya kendaraan bermotor sering kali terjadi di lokasi parkir manapun, khususnya sepeda motor. Kejadian kehilangan kendaraan bermotor ketika parkir di Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati, yaitu kasus hilangnya kendaraan sepeda motor. Kejadian parkir di Pasar Umum Sukawati belum benar-benar terjamin aman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadinya kehilangan kendaraan bermotor di Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati, pihak LPDP (Lembaga Pemberdayaan Desa Pakraman) terlebih dahulu mengadakan negosiasi apabila kehilangan merupakan kesalahan dari pengguna jasa parkir maka pihak LPDP tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, tetapi apabila kehilangan kendaraan bermotor hilang atas kesalahan juru parkir maka pihak LPDP wajib mengganti rugi dan memberi perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, tetapi apabila kehilangan kendaraan bermotor hilang atas kesalahan juru parkir maka pihak LPDP wajib mengganti rugi dan memberikan perlindungan hukum hal ini telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab professional. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kehilangan Kendaraan, Area Parkir.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENCANTUMAN KETIDAKBERHASILAN UPAYA PERDAMAIAN (DADING) DALAM BERITA ACARA SIDANG DAN PUTUSAN ]]>
<![CDATA[Nyoman Agus Pitmantara]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.23 KB)
<![CDATA[The peace effort has an important position in the civil case proceedings incourt. This peace effort is done by judges before the examination of lawsuit isimplemented. The judges must reconcile the litigants beforehand. Failure of thispeace effort must be included in the process verbal and final judgment.Negligence in including failure of peace efforts into the process verbal can causea civil case in court that contains a formal defect and result in the examinationnull and void.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PELANGI KONVEKSI PADA BARANG YANG CACAT PRODUKSI ]]>
<![CDATA[Anak Agung Sagung Nadya Prabandari]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.357 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p15
<![CDATA[Dalam era perubahan dengan kemajuan teknologi membuat para pebisnis mulai berinovasi dalam mengembangkan perekonomian mereka. Perkembangan usaha konveksi semakin melejit pesat seiring perkembangan jaman dan tawaran yang membludak. Salah satu usaha konveksi yang ada di Kota Denpasar yakni Pelangi Konveksi yang dimiliki oleh Sdr. Dewa Gede Dipa Keramas Sutamaya. Dalam menjalankan usaha terdapat hambatan atau kendala dalam proses produksi, salah satunya terjadi barang yang rusak atau cacat produksi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha Pelangi Konveksi pada barang yang cacat produksi serta mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan Pelangi Konveksi. Penulis menggunakan Metode Yuridis Empiris. Kemudian, jika melihat pada Pasal 19 UUPK terdapat tanggung jawab Sdr.Dipa sebagai pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi jika terjadi kerusakan. Sdr.Dipa melakukan penyelesaian menggunakan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan perpanjangan waktu bagi pihak Pelangi Konveksi guna melakukan penggantian barang yang cacat produksi dengan yang baru. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Konveksi, Cacat Produksi]]>
<![CDATA[BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SELAKU PLAYER GAME ONLINE ATAS TERINSTALNYA KEYLOGGER PADA KOMPUTER WARNET ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Krisna Ary Ananda]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.669 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang sangat pesat sangat membantu manusia dalam beraktifitas, berbasiskan internet membuat segala hal terasa mudah. Keylogger atau perekam ketikan hadir untuk memudahkan kegiatan manusia dalam menggunakan komputer, namun keylogger mulai disalahgunakan oleh pihak pengusaha warnet untuk melakukan hacking terhadap ID konsumen warnet game online. Penulisan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan Perundang-undangan yang kemudia dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pemakai komputer warnet yang terinstal keylogger adalah pertanggungjawaban pihak warnet dengan memberi kompensasi ganti kerugian sebesar kerugian yang telah dialami konsumen. Penyelesaian hukum yang ditempuh oleh konsumen warnet atas kerugian yang dialaminya melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan dengan alternative penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Mahendra]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.935 KB)
<![CDATA[Tulisan yang berjudul perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan dan serta tanggung jawab dari perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabahnya. Akibat dari pelanggaran-pelanggaran aturan yang di buat oleh perusahaan pialang dapat mengakibatkan pencabutan ijin perusahaan oleh lembaga Negara dan karena modal dari nasabah yang ada pada perusahaan pialang adalah bagian dari perusahaan, maka pencabutan ijin ini dapat merugikan pihak nasabah ataupun masyarakat. Dengan mengunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dengan menganalisa terhadap peraturan undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi serta melakukan pendekatan dengan penilitian di lapangan ditujukan pada penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan merupakan hak dari setiap nasabah ataupun masyarakat yang diberikan oleh Negara dan dijalankan oleh lembaga Negara dalam hal perdagangan berjangka komoditi yaitu badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi (BAPPEBTI) yang secara aktif mengeluarkan berbagai regulasi dan peraturan untuk menjaga kepentingan para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka dan komoditi, dengan wewenang yang diberikan kepada bappebti maka masyarakat atau nasabah mendapatkan perlindungan secara represif dan preventif.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Keras di Pasaran: Studi pada Balai Besar Pengawas Obat Makanan (BB POM) Denpasar ]]>
<![CDATA[Joseph E Sibuea]]>;
<![CDATA[I Gst. Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.197 KB)
<![CDATA[Different types of treatment are not always heal, even less so when using drugs does not fit precisely give rise to new disease. Because it is the above and the importance of the function of the drug, many people have abuse. Drugs that do not get permission from the Head BBPOM easily available at a price much more economical than the legal drugs that have received marketing authorization from the Head BBPOM. This study aims to determine the terms of drugs that may be enrolled in the Center for Food and Drug Administration (BBPOM) in Denpasar and BBPOM role in consumer protection with regard to dang drugs. The research method used is empirical jurisdiction. In order to realize a healthy society then, the terms listed drugs must have the name of the drug, which the registration, the existence of a generic name, and any trade names. Center for drug and food Supervisors have a role as an oversight and provide information to consumers on the hard drug.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA PADA TOKO FEMALE WORLD SHOP GROSIR-DENPASAR ]]>
<![CDATA[Kadek Nanda Githa Utami]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putu Sutama]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.496 KB)
<![CDATA[BPOM menemukan 11.457 buah kosmetik lokal dan 5.900 buah kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya sepanjang tahun 2017. Berdasarkan banyaknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, BPOM RI melakukan konferensi pers untuk mengumumkan produk-produk yang dilarang edar.Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang dimana kosmetik mengandung bahan berbahaya seharusnya tidak beredar dengan bebas. Tapi nyatanya kosmetik mengandung bahan berbahaya masih banyak diperdagangkan dan merugikan konsumen. Sumber data primer diperoleh dari konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya pada female world shop dengan teknik wawancara. Data yang didapat diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil yang diperoleh dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya pada toko female world shop grosir Denpasar yakni dapat berupa peraturan perundang-undangan, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 4 UUPK mengenai Hak Konsumen. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terjadi sengketa konsumen terkait kosmetik berbahaya ini yaitu dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 45 UUPK serta adanya BPSK sebagai badan dimana konsumen dapat meminta bantuan untuk menyelesaikan perkaranya dengan pelaku usaha.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Kosmetik]]>
