Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi
Ida Bagus Putu Sutama
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP IZIN PEREDARAN OBAT LUAR MEREK ALBOTHYL DI WILAYAH KOTA DENPASAR I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.885 KB)

Abstract

Sariawan adalah salah satu gangguan kesehatan yang disebabkan oleh adanya suatu infeksi. Salah satu jalan keluar dalam mengatasi sariawan adalah dengan menggunakan obat luar produk Abothyl. Kandungan utamanya yang berupa policresulen dapat membunuh bakteri terutama di area bibir. Namun belakangan, efek samping yang ditimbulkan oleh produk ini antara lain sariawan yang membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi (norma like lession). Atas temuannya ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah membekukan izin edar produk Albothyl yang dimiliki oleh PT. Pharos Indonesia. Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen terkait obat luar merek Albothyl dan tindakan hukum BPOM terkait izin peredaran obat luar merek Albothyl. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan jenis pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan data umunny[1]a yaitu primer yang berasal dari penelitian lapangan, sedangkan hasil dari data kepustakaan adalah sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan seperti yang tertera dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Bentuk pertanggung jawaban hukum BPOM ialah dengan menarik izin peredaran obat Albothyl dan memberikan sanksi administratif kepada PT. Pharos selaku produsen obat Albothyl. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Hukum, BPOM, Konsumen
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Ayu Diah Listyawati Khesary; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.98 KB)

Abstract

Masalah dalam dunia ketenagakerjaan biasanya terjadi karena adanya konflik atau perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Sangat disayangkan selama ini perselisihan antara buruh dengan pengusaha seringkali diselesaikan dengan cara-cara yang anarkis dan mengganggu ketenangan masyarakat. Tujuan dari penulisan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach). dua cara penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha yaitu penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA JASA AKOMODASI TIMESHARE TERHADAP KONSUMEN (STUDI PADA PT. ROYAL RESORT INTERNATIONAL)? Anak Agung Istri Gita Kharisma; I Ketut Markeling; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.864 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Jasa Akomodasi Timeshare Terhadap Konsumen (Studi Pada PT. RRI). Di Indonesia perkembangan pariwisata pada saat ini dapat menjadi pemicu munculnya berbagai jenis sarana akomodasi, salah satunya yaitu jasa akomodasi timeshare. Tetapi dengan berkembang sangat pesatnya jasa timeshare tersebut, di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus mengenai timeshare yang dibuat oleh pemerintah, sehingga untuk saat ini pranata hukum yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak untuk saling mengikat. Permasalahan yang diuraikan di dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari pihak jasa akomodasi timeshare dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen apabila tidak mendapatkan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. yaitu masalah diangkat, dikaji dan ditinjau berdasarkan teori/ketentuan hukum serta menggunakan bahan hukum seperti Undang-Undang. Maka Sebagai bentuk perlindungan atas hak yang tidak didapatkan sesuai keinginan konsumen maka PT. Royal Resort International memberikan ganti rugi pengembalian uang atau penggantian jasa sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak dan Di PT. Royal Resort International berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan apabila terjadi permasalahan antara pihak konsumen dengan perusahaan penyelesaian yang digunakan oleh para pihak yaitu melalui penyelesaian secara berdamai. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Akomodasi Timeshare, Perjanjian, Pelaku Usaha.
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN IMPOR YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) Pande Ratih Anggaraini Giri Putri; I Ketut Westra; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.102 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p12

Abstract

Produk impor selama ini memang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai produk yang mempunyai kualitas unggul, karena disertai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah standar mengenai proses produksi, packaging, maupun pemasarannya. Realitanya, ada beberapa produk impor yang tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga produk impor yang dibeli konsumen berkualitas rendah, bahkan membahayakan keselamatan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji kesenjangan antara ketentuan pangan impor bersertifikasi halal di BPOM dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui pola pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran makanan impor yang tidak bersertifikasi halal. Kedua, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makan impor yang tidak bersertifikasi halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPOM belum berjalan secara efektif karena faktanya masih ditemukan produk makanan impor yang tercemar dengan DNA babi (porcine) pada proses produksinya meskipun telah memiliki izin untuk di distribusikan di Indonesia. Dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki kendala internal dan eksternal. Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi antara lain sosialisasi, kerjasama dengan institusi lainnya dan dikeluarkannya public warning. Kata kunci: Pengawasan, BPOM, Makanan Impor, Sertifikasi Halal
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK (SUNSET POLICY) I Putu Hari Santika Putra; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.943 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini membahas judul tentang analisis yuridis kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada perpajakan bagi wajib pajak (sunset policy), yang dimana kemudian penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan mengaitkan dengan fakta sosial. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan syarat bagi wajib pajak agar dapat menikmati fasilitas dalam ruang lingkup perpajakan yakni kebijakan penghapusan sanksi pajak pada tahun 2015, serta kesimpulan dari penilitian ini dimana terdapat syarat keadaan yang harus dipenuhi para wajib pajak untuk menikmati kebijakan Sunset Policy. Kata Kunci : Pajak, Administrasi Pemerintah, Kebijakan Sunset Policy
TINJAUAN HUKUM DIPLOMATIK TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PRAKTIK SPIONASE YANG DILAKUKAN MELALUI MISI DIPLOMATIK DILUAR PENGGUNAAN PERSONA NON-GRATA I Gst Ngr Hady Purnama Putera; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.373 KB)

Abstract

The practice of spying or espionage, has long been a problem in the dysfunctionof Diplomatic and Consular Relations and also Diplomatic immunity inherent withinthe Diplomatic and Consular itself. Indeed, International Law has provided a Personanon-Grata mechanism for the receiving State, but, in many cases, this principle has animpact on the relations between the two States, in fact it is not uncommon to be atension. This paper will discuss a lot about a result of the misuse of diplomatic missionsthat become the practice of espionage, and how the dispute settlement beside using thePersona non-Grata principle.
KERAHASIAAN BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DIKAITKAN DENGAN MONEY LAUNDERING I Gde Prim Hadi Susetya; I Gusti Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.138 KB)

Abstract

One function of banks is to collect funds from the public, so that people want to save their money, it takes confidence to the bank with one of the bank's actions to maintain bank secrecy. People who become customers of a bank must perform actions such as making financial transactions. The problem that then arises is whether the depositor gets the transfer of more than Rp. 100,000,000, will be protected from the bank and how the application of sanctions against violations of bank secrecy? Depositors are protected confidentiality if they do not deal suspicious financial transactions; it is associated with money laundering. A bank liability is reported that if found indications money laundering. As for the application of sanctions against violators of bank secrecy will be conducted by Bank Indonesia after conducting in-depth examination of the report of a violation of bank secrecy. Therefore, the protection of bank secrecy laws does not apply if depositors do money laundering and the imposition of sanctions against offenders classified by Bank Indonesia after inspection. Therefore, it is expected the bank to find out all that was done by the customer to prevent money laundering. The application of sanctions has been running well but needs to improve again in supervision.
PELAKSANAAN KETENTUAN PENGAWASAN SNI ATAS PRODUK BAN MOBIL PENUMPANG OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI Ni Luh Sekar Wulandari; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.371 KB)

Abstract

Pelaksanaan Ketentuan Pengawasan SNI Atas Produk Ban Mobil Penumpang Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali membahas bagaimana pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI atas produk ban mobil penumpang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan apakah kendala dalam pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI atas produk ban mobil penumpang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang pada prinsipnya dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar. Pengawasan pra pasar dilakukan terhadap barang sebelum barang beredar di pasar, sedangkan pengawasan barang di pasar dilakukan saat barang berada di pasar. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atas peredaran produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Vanili, dan produk coklat bubuk, namun untuk produk ban mobil penumpang yang tercantum dalam Permenperin No 76 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan SNI Ban Secara Wajib belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah pada pelaksanaannya tidak semua produk wajib SNI yang diawasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provini Bali. Masih terdapat ban bekas yang dijual dalam kondisi tidak memiliki label SNI.
IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DI LPD DESA UNGASAN SEBAGAI UPAYA LPD DALAM MEMBANTU DEBITUR MELUNASI HUTANG KREDIT Ni Luh Julia Kari; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.512 KB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat khususnya dibidang lembaga keuangan semakin hari semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya LPD, masyarakat lebih mendapatkan pinjaman dana dalam memenuhi kebutuhannya. Pernah terjadi kredit macet di LPD Desa Adat Ungasan menyebabkan LPD Desa Adat Ungasan, menerapkan pengikatan Jaminan Fidusia kepada debitur ketika melakukan pinjaman kredit yang dibutuhkan. Namun, debitur tidak selalu dapat melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan.Kemudian timbullah yang menjadi masalah yaitu bagaimanakah implementasi Pasal 11 Ayat (1) UUJF di LPD Desa Adat Ungasan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi pendaftaran Jaminan Fidusia di LPD Desa Adat Ungasan tidak sesuai dengan Pasal 11Ayat (1) UUJF dan Upaya hukum yang dapat dilakukan LPD dalam hal debitur wanprestasi.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisa, faktor yang menyebabkan implementasi Pasal 11 Ayat (1) tidak sesuai dengan UUJF adalah biaya pembuatan akta yang terbilang mahal. Upaya yang dapat dilakukan pihak LPD dalam hal debitur wanprestasi adalah melakukan eksekusi melalui penjualan dibawah tangan objek yang dijadikan Jaminan Fidusia (Pasal 29 Ayat (1) huruf c) UUJF. Kata Kunci : Lembaga Keuangan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kredit, Jaminan Fidusia
SOSIALISASI NORMA-NORMA HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI SANUR N K. Supa sti Dharmawan; A. A. Sri Indrawati; D. G. Rudy; N P. Purwanti; W. Wiryawan; I. B. P. Sutama
Buletin Udayana Mengabdi Vol 12 No 2 (2013): Volume 12 No.2 – September 2013
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.559 KB)

Abstract

Originally the concept of CSR in developed countries is voluntary (voluntary based). Otherwise, in IndonesiaCSR is developed on the basis of legal obligation (mandatory based). Legal norms which expressly stipulatelegal obligation for the company to implement Corporate Social Responsibility (CSR) is the Law 40 /2007 onLimited Liability Companies, Government Decree No. 47/ 2012 and Act No. 25/2007 on Investment. Accordingto the Article 74 of Law No. 40/ 2007 as well as the Article 3 Government Decree No. 47/2012, each companyrunning its business activities in the field and / or related to the natural resources is required to carry out socialand environmental responsibility including companies engagement in the field of tourism in Sanur Bali. VariousCSR activities for the tourism companies in Sanur Bali, besides referring to the legislation are also expected torefer to the concept of Triple Bottom Line (Profit, People, Planet). These are designed to make balance betweenprofit related to People and the Planet for CSR perspective, as well as ISO 26000.
Co-Authors A.A Ngr Gde Oka Mahajaya A.A. Sri Indrawati Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Gede Mahendra Anak Agung Istri Berliana Permatasari Anak Agung Istri Gita Kharisma Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Made Agus Rumawan Anak Agung Sagung Nadya Prabandari Anak Agung Sri Indrawati Ayu Diah Listyawati Khesary Ayu Putu Kusuma Wardhani D. G. Rudy Daniel Alexander Soebroto AM Desak Putu Dewi Kasih Dewa Gde Rudy Dewa Gede Angga Sumanjaya Elvina Esmerelda Fanani I Gde Prim Hadi Susetya I Gede Agung Pasek Pertama Diksa I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ayu Puspawati I Gst Ngr Hady Purnama Putera I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Ayu Ratih Pradnyani I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa I Gusti Putu Dena Dharma Putra I Kadek Alit Buda Astawa I Ketut Markeling I KETUT WESTRA I Komang Gde Arya Dinatha I Made Arya Wira Maha Putra I Made Dedy Priyanto I Made Sarjana I Nyoman Bagiastra I Putu Hari Santika Putra I Wayan Bagus Pramana Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Lia Astari Ida Bagus Putra Atmadja Joseph E Sibuea Kadek Adnan Dwi Cahya Kadek Nanda Githa Utami Komang Wiwiek Febriyanti Lani Eka Kumala Dewi Luh Gede Anindita Parameshwari Artha Maya Diah Safitri Mulyana Arta, Kadek Erik Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Julia Kari Ni Luh Sekar Wulandari Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purnama Andari Ni Putu Purwanti Nyoman Agus Pitmantara Pande Ratih Anggaraini Giri Putri Parmita Putra, I Kade Risky Putu Ratna Dewi Damayanti Richard Revel Wijaya Theda Sari, Ni Made Gina Ayu Suatra Putrawan Tasya Febri Ramadhanti W. Wiryawan