Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Jurnal Social Society HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW
Nurul Qamar
Lecturer of Fakultas Hukum UMI Makassar
Religion Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Implikasi Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Safnur, Andi Adeha; Qamar, Nurul; Sahban, Sahban
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan menganalisis implikasi hukum lembaga aribtrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah lembaga arbitrase bersifat otonom karena memiliki kekuasaan dan independensi untuk mengatur dan melaksanakan proses arbitrase sesuai aturan yang diterapkan. Tanpa campur tangan pihak luar baik pemerintah, otonomi ini mencakup aspek seperti pemilihan arbiter, prosedur dan keputusannya.; (2) Implikasi yang di timbulkan arbitrase dapat memberikan rasa keadilan maupun kepastian hokum bagi kedua belah pihak agar terhindar dari penuntutan ganda yang dimana putusannya telah ditetapkan oleh arbiter. Sehingga didalam klausula perjanjian arbitrase pengadilan negeri tidak berhak atau tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa arbitrase yang timbul dari kedua belah pihak. The research objective is to analyze the role of arbitration institutions in resolving disputes outside the court and analyse the legal implications of arbitration institutions in resolving disputes outside the court. This research uses the normative legal research type. The results of this research show that: (1) The role of arbitration institutions in resolving disputes outside the court is that arbitration institutions are autonomous because they have the power and independence to regulate and carry out the arbitration process according to the rules applied. Without interference from outside parties, including the government, this autonomy includes aspects such as the selection of arbitrators, procedures and decisions; (2) The implications of arbitration can provide a sense of justice and legal certainty for both parties to avoid double prosecution where the arbitrator has determined the decision. So, in the arbitration agreement clause, the district court has no right or authority to adjudicate arbitration disputes arising from both parties.
Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan Qamar, Nurul; Djanggih, Hardianto
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 11, No 3 (2017): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2017.V11.337-347

Abstract

Peranan bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. lmu hukum adalah disiplin ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri (sui generis), oleh karenanya ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan untuk kebutuhan, kepentingan keberfungsian keilmuannya baik bidang akademik maupun bidang praktis. Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana pembedaan bahasa dalam perspektif ilmu hukum dan bagaimana bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum. Artikel ini  menitiktekankan pada studi kepustakaan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum mempunyai bahasanya sendiri, yaitu bahasa hukum. Ilmu hukum dengan segala stratifikasi keilmuannya dan struktur atau klasifikasi hukumnya beserta segala elemen-elemen pendukung sistemnnya sarat dengan bahasa-bahasa hukum yang mengandung artikulasi karakteristik sebagai bahasa keilmuan hukum dan praksis, sehingga untuk memahami disiplin keilmuannya dengan baik, maka harus menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa hukum.
Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hardinah, Hardinah; Qamar, Nurul; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari wawancara, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas, stigma masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dan lembaga penegak hukum dalam menjadikan rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani penyalahguna narkotika. Rehabilitasi tidak hanya penting dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari aspek kesehatan dan sosial. Untuk itu, perlu adanya penguatan kebijakan, edukasi masyarakat, dan peningkatan sarana serta tenaga rehabilitasi agar pendekatan rehabilitatif dalam menangani penyalahguna narkotika dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. The research objective is to analyse the urgency of implementing rehabilitation for drug abusers from the perspective of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study used an empirical method with a statistical approach and a conceptual approach. Data were obtained from interviews, laws and regulations, and scientific literature. The results of the study indicate that although Law No. 35 of 2009 has provided a strong legal basis for rehabilitation, its implementation still faces various obstacles, such as minimal facilities, public stigma, and weak coordination between institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the commitment of the state and law enforcement agencies in making rehabilitation the main solution in dealing with drug abusers. Rehabilitation is not only important from a legal perspective, but also from a health and social perspective. Therefore, it is necessary to strengthen policies, educate the public, and improve rehabilitation facilities and personnel so that the rehabilitative approach in dealing with drug abusers can be implemented effectively and fairly.
Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Alief Utama, Muhammad Alfin; Qamar, Nurul; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20765

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan pada kenyataan yang terjadi di lapangan melalui wawancara dan quisioner secara langsung kepada pihak yang terkait dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini terkait (1) Pelaksanaan hak-hak tersangka di Polda Sulawesi Selatan belum berjalan sepenuhnya efektif. Terdapat kendala berupa : (a) Aparat belum selalu memberikan informasi secara lengkap tentang hak-hak tersangka, seperti Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, serta perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan. (b) Dalam beberapa kasus, tersangka seringkali tidak diberikan akses awal untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal proses penyidikan. (2) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka yaitu : (a) Kurangnya jumlah penyidik yang memahami prosedural dalam penyidikan (b) Beban kerja yang tinggi dan fasilitas yang belum memadai dalam proses penyidikan. (c) Kurangnya Pengawasan Eksternal dan Internal: Seperti dari Komnas HAM, Ombudsman, atau lembaga pengawas internal (misalnya Propam Polri), yang berfungsi mencegah pelanggaran hak-hak tersangka. Rekomendasi penelitian : (1) Perlunya peningkatan edukasi hukum bagi tersangka melalui penyediaan informasi yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami mengenai hak-hak mereka sejak awal proses penyidikan (2) Perlu adanya kerja sama antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan penyuluhan atau pendampingan hukum secara proaktif, khususnya bagi tersangka yang berasal dari kelompok rentan atau memiliki keterbatasan pendidikan. Hal ini bertujuan agar mengenai efektivitas pelaksaanaan hak-hak tersangka pada saat penyidikan dapat tercapai secara maksimal.
Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Pribadi di Kota Makassar: Tinjauan Regulasi dan Dampaknya terhadap Keamanan Lalu Lintas Malik, Muh Fitrah; Qamar, Nurul; Wahab, Mirnawanti
Journal Social Society Vol. 5 No. 1 (2025): Januari - Juni 2025
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.5.1.2025.554

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur penggunaan knalpot racing di Kota Makassar, dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis hukum normatif. Data diperoleh melalui dokumentasi peraturan (UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perda Makassar No. 4/2014 tentang Ketertiban Umum), studi literatur, wawancara dengan aparat kepolisian, dinas perhubungan, serta ahli lalu lintas, dan observasi lapangan terhadap kegiatan razia kendaraan yang melanggar peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait penggunaan knalpot racing di Makassar telah mengacu pada peraturan nasional dan lokal. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dan kebijakan lokal yang mengakibatkan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing masih kurang optimal. Keterbatasan standar pengukuran kebisingan di berbagai titik strategis, serta perbedaan dengan standar internasional yang lebih ketat, semakin memperburuk efektivitas penegakan hukum. Penggunaan knalpot racing berdampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Kebisingan yang dihasilkan di kawasan seperti Pantai Losari, Jalan A.P. Pettarani, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Urip Sumoharjo tidak hanya mengganggu ketentraman masyarakat, tetapi juga memicu konflik sosial, gangguan kesehatan seperti risiko gangguan pendengaran dan stres, serta meningkatkan potensi kecelakaan. Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh keterbatasan personel, anggaran, sanksi yang belum cukup memberatkan, dan minimnya pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi pelanggaran. Oleh karena itu, disarankan peningkatan kampanye edukasi, perbaikan dan sinkronisasi regulasi antara tingkat nasional dan lokal, serta pemanfaatan teknologi canggih untuk mendeteksi pelanggaran secara lebih efektif, guna menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kota Makassar.
Directorate of Security Intelligence Based on Organization Structure and Work Procedure of the Regional Police Sampara, Said; Qamar, Nurul; Syalman, Arri Abdi
Sovereign: International Journal of Law Vol 2 No 2 (2020): April – Juni
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.021 KB) | DOI: 10.37276/sijl.v2i2.30

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the functions of the Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted in South Sulawesi Province, with 92 respondents. Data analysis in this study uses a qualitative approach, which processes the output of the questionnaire, and is presented in the form of frequency tabulation (F) and percentage distribution (%). The results of this study show that the effectiveness of the function of the Directorate of Security Intelligence based on Organization Structure and Work Procedure of the South Sulawesi Regional Police, can be assessed from seven tasks, including: Directorate of Security Intelligence (Ditintelkam); Planning and Administration Subdivisions (Subbagrenmin); Analysis Divisions (Baganalisis); Administrative Services Section (Siyanmin); Intelligence Technology Section (Sitekintel); Coding Section (Sisandi); and Subdirectorate (Subdit). Research data from the overall function of the Directorate of Security Intelligence in South Sulawesi Regional Police shows less effective results. Seriousness is needed in increasing the effectiveness of the Directorate of Security Intelligence in South Sulawesi Regional Police to realize public order security.
Function Intelligence The District Attorney's Office in Revealing Action Criminal Corruption Qalbi, Nurul; Qamar, Nurul; Assaad, Andi Istiqlal
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.978

Abstract

This study aims to analyze the role and function of the Pinrang District Prosecutor's Intelligence in disclosing criminal acts of corruption and identifying the obstacles faced in this process. The approach used is an empirical approach with data collection methods through interviews and literature study. Interviews were conducted with the Head of the Intelligence Section, members of the Intel Prosecutor, as well as practicing legal advocates who have in-depth knowledge and understanding regarding the disclosure of criminal acts of corruption and the legal processes that apply in Indonesia. The literature study was carried out by studying relevant laws and regulations as well as other scientific works that discuss the role of the District Attorney's intelligence in disclosing criminal acts of corruption. The research results show that the disclosure process begins with public reports or internal findings received and continues with data collection and exposure involving the Head of the District Attorney's Office, Head of the Intelligence Section, and Head of the Special Crimes Section to determine the feasibility of the investigation. Obstacles faced include limited budget, facilities, and external pressure from certain parties. Therefore, it is necessary to increase the budget and supporting facilities as well as protection for investigators so that the law enforcement process runs optimally. To increase the effectiveness of disclosing corruption cases, it is recommended that there be an additional budget, facilitation of a team of experts, better coordination between institutions, as well as increased transparency and education for the public. The prosecutor's office is also expected to increase the training and capacity of officers to overcome challenges in disclosing criminal acts of corruption in accordance with applicable legal procedures.
Legal Analysis of Handling Action Criminal Corruption in Village Fund Management Ikram Alfareza, Muhammad; Qamar, Nurul; Mursyid , Mursyid
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 1 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/mspw4f65

Abstract

This study aims to determine the system of handling cases of corruption of village funds at the District Attorney of Gowa Regency and what factors influence the handling of corruption of village funds at the District Attorney of Gowa Regency. This research uses empirical research methods conducted at the District Attorney of Gowa Regency. Primary and secondary data were obtained using various data collection methods, including interviews, and literature reviews conducted as part of the field study. The author will write a research report by clearly presenting the research findings, which will be drawn from descriptive and qualitative analysis of the data collected. The results of this study indicate that the case handling system for corruption of village funds at the District Attorney of Gowa Regency is considered to be quite optimal in handling corruption cases in Gowa Regency, although sometimes there are still obstacles in the process of handling this case, but the court is able to overcome them and influencing factors in the handling of corruption of village funds at the District Attorney of Gowa Regency, namely the lack of ability of village officials in handling finances, regulatory factors related to regulations governing villages, and community factors such as lack of supervision in the management of village funds. It is hoped that through regular training for village officials on financial governance, applicable regulations, and the preparation of transparent and accountable accountability reports, it can improve the understanding of village officials in carrying out their duties and it is hoped that the strengthening of internal supervision by APIP and community involvement in external supervision can increase the effectiveness of supervision of village fund management. In addition, it is expected that the development of a reporting system that is easily accessible and provides protection to reporters, can strengthen transparency and prevent misuse of village funds. With a good reporting mechanism, it is expected to create a more accountable and open system for the community.
Legal Responsibility of Coal Mining Companies for Environmental Damage in Lappariaja District, Bone Regency Hatta, Muhammad Afian; Qamar, Nurul; Alam, Syamsul
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 2 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/dze9sd66

Abstract

This paper aims to: (1) To determine the role of law in supervising coal mining activities in Lappariaja sub-district, Bone Regency; (2) To determine the legal responsibility of coal mining companies for environmental damage caused in Lappariaja sub-district, Bone Regency. This paper uses a descriptive empirical legal research method. This approach was chosen because it is able to provide a comprehensive picture of the phenomenon of anarchic behavior of funeral escorts on the highway, especially in the context of the application of criminal law and the factors causing it. The results of the paper show that the Legal Regulations in Supervising Coal Mining are contained in Government Regulation No. 55 of 2010 concerning the guidance and supervision of the implementation of the management and implementation of mineral and coal mining businesses. Article 13 states that: the minister supervises the implementation of mining business management carried out by the Provincial Government and Regency/City Government in accordance with their authority. The Minister, Governor/Regent/Mayor in accordance with their authority supervise the implementation of mining business activities carried out by holders of IUP, IPR or IUPK. The Legal Responsibility of Coal Mining Companies for Environmental Damage caused is: Criminal Legal Responsibility, Civil Legal Responsibility and Administrative Responsibility. Writing recommendations: (1) for the government, it is hoped that in issuing permits for mining businesses, they should conduct case studies regarding environmental impact analysis (AMDAL); (2) For mining companies, it is hoped that they will manage waste responsibly and carry out reforestation and greening in former mining areas.
Reverse Proof System In Gratification In Criminal Acts Of Corruption Hamid, Muh Rifaldy Palorongi; Qamar, Nurul; Djanggih, Hardianto
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 2 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/tjkj2952

Abstract

This study aims to examine the application of the reversal of the burden of proof in gratification-related corruption cases, using Decision No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks as a case study. In the context of Indonesian law, the reversal of the burden of proof is a legal mechanism that enables defendants to demonstrate that the gratuities received are not connected to acts of corruption. This research adopts a normative juridical method combined with a case study approach to analyze how judges interpret and implement the reversal of proof provisions as stipulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. The findings indicate that the panel of judges concluded the defendant failed to prove that the received gratuities were unrelated to their official position or authority. Consequently, the reversed burden of proof did not exonerate the defendant from legal accountability. These results highlight the inherent challenges defendants face in fulfilling the evidentiary burden and underscore the necessity for a comprehensive understanding of both substantive and procedural aspects of law in the application of reversed proof mechanisms. This research is expected to contribute to the development of criminal procedural law, particularly in corruption cases in Indonesia.    
Co-Authors Alief Utama, Muhammad Alfin Assaad, Andi Istiqlal Badaru, Baharuddin Begem, Sarah Sarmila Busdir, Riska Lisa Busthami, Dachran S Fajar, Muh Agung Hamdan, Andi Muh Jahfal Hamid, Muh Rifaldy Palorongi Hamza Baharuddin, Hamza Hardianto Djanggih, Hardianto Hardinah, Hardinah Hatta, Muhammad Afian Husen, La Ode Ibrahim, Musdalifa Bin H. Ikram Alfareza, Muhammad Kamran, Muhammad Malik, Muh Fitrah Mappaselleng, Nur Fadhilah Mirnawanti Wahab, Mirnawanti Mursyid , Mursyid Nurul Qalbi, Nurul Permatasari, Nefrit Rahman, Sufirman Rezah, Farah Syah Rustan, Rustan Safnur, Andi Adeha Sahban, Sahban Said Sampara Syalman, Arri Abdi Syamsul Alam, Syamsul Thalib, Hambali Wardani, Indah