Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.596
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum YUSTISI Jambura Law Review GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law and Policy Transformation Law Research Review Quarterly Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Abdidas LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Abdimas Terapan Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Reformasi Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Abdimas Terapan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Riset Ilmiah Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Legal Advice Jurnal Hukum Journal of Governance and Law Reform Jurnal Hukum dan Sosial Politik International Journal of Constitutional and Administrative Law
Erman I. Rahim
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka Pemilu Legislatif Berdasarkan Teori Struktural Hukum Pemilu Issacharoff Rahim, Erman I.; Imran, Hendrik; Abdussamad, Zamroni; Piyo, Sofyan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art9

Abstract

The open proportional system implemented in Indonesia since the 2009 elections was designed to enhance democratic participation and strengthen legislative accountability. Nevertheless, in practice, this electoral model has produced structural problems that have significantly undermined the quality of representative democracy. This study seeks to address a critical question: to what extent does the open proportional system generate structural imbalances in the distribution of political power within Indonesia’s democratic framework? A normative legal method is employed, utilizing the Structural Approach to Election Law developed by Samuel Issacharoff and refined by Nicholas Stephanopoulos and Yasmin Dawood. The research is based on doctrinal analysis of election laws, Constitutional Court decisions, relevant legal literature, and democratic theory. The findings indicate that the system reinforces the dominance of wealthy candidates, erodes the ideological foundations of political parties, and perpetuates structural exclusion of marginalized social groups. Furthermore, it demonstrates that election law, as an institutional structure, is not ideologically neutral and may be exploited to preserve unequal power relations. The study concludes that electoral reform is necessary to achieve structural justice, particularly through the reconstruction of electoral districts, revision of the parliamentary threshold, implementation of transparent campaign finance regulations, and revitalization of political parties as ideological entities. The structural approach offers a critical and holistic analytical framework for building a more just, inclusive, and substantively democratic electoral system in Indonesia.
Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Terhadap Pengelolaan Sampah Mastari, Hairul Kiay; Erman I. Rahim; Supriyadi A. Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2019. Latar belakang masalah ini adalah kontradiksi antara ancaman sanksi pidana yang tegas (kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,00) dengan fenomena aktual berupa praktik pembuangan sampah ilegal yang masih merusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di wilayah Bolsel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana dalam Perda ini belum berjalan efektif. Penemuan kunci adalah tidak adanya penerapan sanksi pidana (nihil penindakan), di mana aparat lebih memilih pendekatan persuasif yang tidak menimbulkan efek jera. Inefektivitas ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana (TPS), serta belum optimalnya kinerja dan koordinasi antar aparat penegak hukum daerah.
Menteri Triumvirat dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara Dirga Danuarta; Erman I. Rahim; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4338

Abstract

Pengaturan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kesinambungan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara kolektif, yang dikenal sebagai menteri triumvirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kedudukan konstitusional, serta mekanisme pelaksanaan tugas menteri triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan kepala negara, sekaligus mengidentifikasi tantangan normatif, administratif, dan legitimatif yang melekat pada mekanisme tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menteri triumvirat memiliki legitimasi konstitusional langsung sebagai otoritas transisional, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi turunan yang bersifat lex specialis untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan menteri triumvirat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Menakar Keadilan Pemilu: Efektivitas Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu dalam Menegakkan Kesetaraan Politik sebagai Pilar Demokrasi Mayariska Bilaleya; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4540

Abstract

Penelitian ini menganalisis disparitas mekanisme penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) antara Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang menciptakan ketidaksetaraan politik struktural, melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan di hadapan hukum. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus empiris Bawaslu Gorontalo Utara, ditemukan perbedaan signifikan Perbawaslu No. 7/2022 (Pemilu: 14 hari kalender, rekomendasi opsional KPU) versus No. 9/2024 (Pilkada: 7 hari kerja, mengikat), menghasilkan tingkat penyelesaian hanya 58% dari 18 pelanggaran (11 Pemilu, 7 Pilkada) dengan 64% kasus pidana tak tuntas. Nasional tercatat 1.023 dugaan (479 terverifikasi), terhambat koordinasi lemah KPU/Gakkumdu, multitafsir UU, dan SDM ad hoc seperti diidentifikasi Rahmat Bagja. Analisis teoritis Rawls (fair equality of opportunity) dan electoral justice International IDEA menegaskan disparitas ini erodasi legitimasi demokrasi 23% (LSI 2024), ciptakan moral hazard partai besar, dan ancam stabilitas pasca-Pilpres Prabowo-Gibran. Dampak sistemik: degradasi indeks integritas pemilu (Perludem 67), democratic backsliding, dan fragmentasi politik. Reformasi mendesak mencakup unifikasi Perbawaslu hybrid, kewenangan eksekutorial Bawaslu, digitalisasi pengaduan AI-Sirekap, Pengadilan Pemilu Khusus MK, serta anggaran mandiri 1,5% APBN. Tanpa rekonsolidasi pengawasan ini, keadilan elektoral substansif mustahil tercapai, mengkristalkan electoral authoritarianism yang menggerus kedaulatan rakyat Pasal 22E UUD 1945.
The Impact of Ambivalence of Article 14 of the PTPK Law on the Eradication of Corruption Aminudin J. Dunggio; Dian Ekawty Ismail; Erman I. Rahim
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 1 (2026): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i1.928

Abstract

The purpose of this writing is to analyze Article 14 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption has a delegative character, because its enactment depends on the provisions of other laws that expressly declare a violation as a criminal act of corruption. The construction of these norms in practice gives rise to ambivalence in law enforcement, especially when various acts that are detrimental to state finances occur in strategic sectors that are not explicitly qualified as corruption crimes in sectoral laws. This condition has the potential to create a legal vacuum and hinder the effectiveness of eradicating corruption as an extraordinary crime. This study aims to analyze the practice of implementing Article 14 of the Law on the Eradication of Corruption and examine these provisions from the perspective of legal certainty, justice, and criminal law policy. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a case approach. Research data was obtained through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials that were analyzed qualitatively. The results of the study show that the delegative and limiting nature of Article 14 has implications for the low predictability of the law and opens up ambivalence between norms and law enforcement practices. In reality, law enforcement officials often apply the Corruption Crime Law to acts that are normatively outside the scope of Article 14, taking into account the existence of state financial losses and the interests of substantive justice. Therefore, Article 14 needs to be interpreted systemically and progressively and supported by the reformulation of norms and harmonization of laws and regulations to be in line with the dynamics and complexity of modern corruption crimes.
Inspektorat Bolaang Mongondow Selatan Dan Efektivitas Fungsinya Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Aditya Eka Prasetya Hasan; Erman I. Rahim; Abdul Hamid Tome
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2599

Abstract

This research aims to (1) determine the Inspectorate's supervisory function in preventing misuse of Village Funds and (2) to analyze and formulate what factors influence the Inspectorate's function in carrying out its function as a supervisory element to prevent misuse of Village Funds in South Bolaang Mongondow Regency. This type of research is empirical research, namely research that examines community behavior that arises due to the existence of a legal rule, or vice versa, the formation of a legal rule due to behavior in society by conducting field research and literature review. The results of this research show that the prevention process carried out The Regional Inspectorate prevents misuse of Village Funds by supervising and controlling the management of Village Funds. Factors that influence its effectiveness are legal substance: There are no regional regulations or regent regulations regarding supervisory procedures. Legal structure: The number of auditors is still limited. Legal culture: An inspection process that does not fully reach the field. Where the law applies: There are 7 sub-districts and 83 villages in South Bolaang Mongondow Regency. Infrastructure: Limited facilities for mobilization and the absence of an online site as a source of information and public complaints. The research conclusion shows that the supervision carried out by the Regional Inspectorate of South Bolaang Mongondow Regency has not been effective.
Formulasi Penyelesaian Sengketa Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Masyarakat Pemilih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Salahudin Pakaya; Erman I. Rahim; Zamroni Abdussamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis hubungan antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih, mengidentifikasi kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa dalam hukum positif pemilu Indonesia, serta merumuskan model penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak pemilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengesahan ICCPR, Peraturan Bawaslu, serta dokumen resmi KPU dan Bawaslu terkait Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dan pemilih merupakan hubungan hukum, di mana hak elektoral partai politik dibatasi oleh kewajiban menghormati dan melindungi hak politik pemilih. Namun, mekanisme hukum positif masih menempatkan pemilih sebatas sebagai pelapor, saksi, atau pihak terdampak, bukan sebagai subjek utama dalam sengketa. Data Pemilu 2024 menunjukkan luasnya relasi tersebut, dengan 204.807.222 pemilih terdaftar, 24 partai politik peserta pemilu, serta banyaknya pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan model penyelesaian sengketa berbasis perlindungan hak pemilih melalui pengakuan pemilih sebagai subjek sengketa, penegasan tanggung jawab partai politik, penggunaan Bawaslu sebagai forum awal, prosedur sederhana dan cepat, serta putusan yang berorientasi pada pemulihan hak guna menjamin kepastian hukum.
Efektivitas Penanganan Pelanggaran In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo Utara) Rismawati Umar; Erman I. Rahim; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v4i1.108

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum ini menjelaskan bahwa hukum yang berlangsung di Indonesia menjalankan kekuasaan negara penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan hasil Penanganan tindak pidana Pemilu secara in absentia di Kabupaten Gorontalo Utara merupakan manifestasi dari asas ius curia novit dan upaya pemenuhan keadilan hukum di tengah keterbatasan waktu (speedy trial). Konsep ini terbukti efektif sebagai instrumen hukum untuk mencegah impunitas bagi pelaku tindak pidana Pemilu yang sengaja melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato Cici Cahyani Lamunte; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v3i1.2953

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the implementation of Regional Regulation of Gorontalo Regency Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock in Ilomata Village, Bilato District. This research employs an empirical legal method with a sociological juridical approach to examine law not only as written norms but also as a social practice within society. Data were collected through interviews with village officials, regional regulation enforcement officers, and livestock owners, as well as through documentation and literature studies. The collected data were analyzed qualitatively using Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Soerjono Soekanto’s theory on factors influencing law enforcement. The results indicate that the implementation of the regional regulation has not been optimal. The influencing factors include legal substance, legal structure (law enforcement officers), facilities and infrastructure, community factors, and legal culture. Normatively, the regulation contains clear provisions; however, its implementation is hindered by inconsistent enforcement, limited supporting facilities, and low levels of public legal awareness. Legal culture and the lack of consistency among law enforcement officers are the most dominant factors affecting the effectiveness of the regulation’s implementation. Therefore, it is necessary to strengthen consistent law enforcement, improve supporting facilities, and undertake continuous efforts to build public legal awareness in a participatory manner.
Corruption in the Distribution of People’s Business Credit, Legal Enforcement and Accountability Analysis.docx Yahya Boudelo; Dian Ekawati Ismail; Erman I. Rahim
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i1.10445

Abstract

This study aims to examine the Enforcement of Criminal Law Against Corruption in the Provision of People's Business Credit Facilities in Bone Pantai and the Accountability of BRI Management in Corruption in the Provision of People's Business Credit Facilities in Bone Pantai. The type of research used is normative legal research and empirical legal research. Empirical normative research starts from primary/basic data, and is then linked to law enforcement and criminal liability in corruption crimes in KUR. The results of this study indicate that criminal law enforcement against corruption in the provision of people's business credit facilities in Bone Pantai has not been implemented optimally and efficiently due to several weaknesses and problems that are obstacles in eradicating corruption and the involvement of internal bank figures and related parties by carrying out the mode of corruption of People's Business Credit (KUR) at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bone Pantai Unit involving data engineering. The accountability of BRI management in corruption crimes in the provision of people's business credit facilities in Bone Pantai shows that state losses are accounted for by the legal subject or defendant and the accountability of BRI bank, namely the head of the unit and the credit manager. The implementation of business ethics is very important in the distribution of KUR to ensure that the funds distributed are right on target to eligible recipients. Therefore, it is necessary to increase transparency in decision-making and credit distribution and increase the capacity of law enforcement regarding the handling of corruption cases involving people's business credit facilities (KUR).
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditya Eka Prasetya Hasan Ahmad Ahmad Aksah Kasim Alti Mohamad Aminudin J. Dunggio Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Arief Fahmi Lubis Asrul Aswar Cecep Ibnu Ahmadi Cici Cahyani Lamunte Cici Cahyani Lamunte Cono, Moh Syahnez Welden A Danial Danial Dewi Nadya Maharani Dian Ekawati Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawati Ismail Dian Ekawaty Ismail Dian Ekawty Ismail Didik Suhariyanto Diharjo, Nugroho Noto Dirga Danuarta Dukalang, Mohamad Afriyansyah Enny Agustina Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gusti Bintang Maharaja Hulinggi, Noval Alfaridzi Imran, Hendrik Inaku, Rifka Indri Wulandari Mayang ISTI ANJELINA MOHAMAD Jamila Janwar Hippy Julius T. Mandjo Khuzul Fiqri Taniyo Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Komendangi, Rivanka Amelia Nursyahbani Lihawa, Harlan H. Mahda Rahman Mandjo, Julius T. Mastari, Hairul Kiay Mayariska Bilaleya Misnah Irvita Moha, Moh. Rivaldi Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muthahhar Datau Noval Katili Nugrahayu, Zainun Zakya Nur Fadhilla Haluta Nursyahbani Komendangi, Rivanka Amelia Nuvazria Achir Pakaya, Salahudin Pujayanti, Luh Putu Vera Astri Putri Purnamasari Rahmi, I.G. Ayu Ketut Reza Reyzaldy Ridwan A. Jula Riewanto, Agus Rifki Ismail Rikson Adam Riska Buhungo Rismawati Umar Saharuddin Saharuddin Salahudin Pakaya Samin, Herol Hansen Samsudin Gio Fandri Babunta Sofyan Piyo Sri Nurnaningsih Rachman Sukandi Maku Suleman, Anugrah Ramadhan Rivaldiyanto Sulistyowati Supriyadi A Arief Supriyadi A. Arief Supriyadi Supriyadi Supriyadi Supriyadi Suryani Intan Pratiwi Puwa Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Tiara Oktavia Namira Daud Umar, Sri Rahayu Usman Moonti Vica Jillyan Edsti Saija Wahyu Ramdhani Wahyudin Djou Waode Mustika Weny Almoravid Dungga Yahya Boudelo Yahya Boudelo Yassine, Chami Yusuf Apriyanto Bantu Zamroni Abdussamad Zunaid Potutu