Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Kresna: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat

Persepsi Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Jalan Trans Papua, Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Nduga: Community Perceptions On Sustainable Development Of Road Infrastructure Trans Papua, Indonesia: Case Study Of Nduga Regency Kambu, Zepnat; Jinca, M. Yamin; Pallu, M. Saleh; Ramli, M. Isran
KRESNA: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2022): Jurnal KRESNA Mei 2022
Publisher : DRPM Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jk.v2i1.22

Abstract

Pembangunan infrastruktur fasilitas umum dan sosial seperti infrastruktur jalan berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi perhatian penting dan prioritas pembangunan infrastruktur di Papua. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam perwujudan fisik pembangunan infrastruktur perlu menjadi masukan dan pertimbangan proses perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan jalan Trans Papua. Keberadaan pembangunan jalan Trans Papua belum sepenuhnya disambut dengan dukungan, menuai banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Kurangnya pelibatan warga dan tidak diketahuinya persepsi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan Trans Papua diduga menimbulkan resistensi dan konflik. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu kejelasan kearifan lokal masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan pengembangan pendekatan pembangunan yang partisipatif. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembangunan jalan Trans Papua ditinjau dari aspek sosial budaya, ekonomi dan linkungan. Ditemukan perbedaan persepsi, pemahaman antara masyarakat lokal dan stakeholders dalam pembangunan jalan Trans Papua, diperlukan suatu pelibatan masyarakat dalam aktivitas perencanaan dan implementsi pembangunan. Hal ini, merupakan salah satu upaya meminimalisasi konflikt antara masyarakat dan pemerintah khususnya yang terkait dengan konservasi hutan lindung, isu-isu pemberdayaan masyarakat, maupun persoalan teknis pembangunan jalan.