Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Jurnal Ilmiah Pangabdhi Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Jurnal Akta Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JUSTISI Transparansi Hukum KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Berajah Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal of Business on Hospitality and Tourism Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Unizar Law Review Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Putra, Komang Satria Wibawa
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sacred Justice: The Autonomy of Traditional Villages in Resolving Customary Disputes in Bali Prasada, Dewa Krisna; Ni Putu Sawitri Nandari; Kadek Julia Mahadewi; Komang Satria Wibawa Putra
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4326

Abstract

The aim of this study is a fundamental part of Indonesia's state structure, as it has existed since Indonesia's independence and has been recognized within the legal framework. This recognition is enshrined in Article 18B of the 1945 Constitution and reinforced by Law No. 6 of 2014 on Villages. In Bali, customary law communities, known as krama desa, have special rights, including autonomous governance over local affairs. This study focuses on the autonomy of customary villages in Bali, particularly in resolving customary disputes. The study method used is normative legal research with a legislative approach, analyzing the legal provisions governing customary villages and their dispute resolution mechanisms. The novelty of this research contributes to the discourse on legal certainty and justice for customary law communities by clarifying the extent of the authority of customary villages in resolving customary law violations. The results of the study indicate that customary villages in Bali have legal authority to resolve customary law violations, as stipulated in Article 104(d) of the Village Law and Article 24(l) of the Bali Customary Village Regulation. This affirms their role in maintaining order through customary law traditions. In conclusion traditional villages in Indonesia, including in Bali, are constitutionally recognized and granted autonomy in governance and dispute resolution. To enhance legal certainty, traditional villages should establish clear procedural guidelines (awig-awig) for resolving disputes through traditional deliberative assemblies (paruman adat). This approach can ensure justice while maintaining environmental and social harmony within the customary legal system.
Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Swasta Atas Tindakan Menghalang-Halangi Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kerja Penyandang Disabilitas Putra, Komang Satria Wibawa; Aviva Monica Candra Dewi; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; I Nengah Dasi Astawa
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.232

Abstract

Tujuan dari ditulisnya artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana perusahaan swasta atas tindakan menghalang-halangi pemenuhan hak tenaga kerja kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode normatif serta analisis deskriptif yuridis. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa belum adanya kejelasan aturan terhadap tindakan menghalang-halangi oleh perusahaan swasta dalam pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas. Kemudian, pertanggungjawaban pidana perusahaan swasta dalam tindakan menghalang-halangi pemenuhan hak tenaga kerja penyadang disabilitas termasuk pertanggungjawaban korporasi karena subjek hukumnya perusahaan swasta adalah badan usaha yang berbadan hukum. Bentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan swasta adalah pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability. Oleh sebab itu, jika terbukti adanya kesalahan korporasi dalam hal ini perusahaan swasta terhadap pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 145 UU Penyandang Disabilitas, maka pengurus korporasi dapat bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Desa Temesi dengan Video Branding dan Jingle Lestara Permana, Gusi Putu; Maharani, Ni Komang Natasya; Ardiana Reswari, Ni Putu Puja; Intan Adhisti, Sagung Istri; Oka Ariwangsa, I Gusti Ngurah; Wibawa Putra, Komang Satria; Darma Paramartha, I Gusti Ngurah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4079

Abstract

Potensi wisata mencakup segala aspek dan elemen yang telah diatur dan disediakan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Aspek-aspek ini meliputi suasana, kejadian, benda, dan jasa yang dapat dioptimalkan untuk menarik minat wisatawan. Konsep desa wisata ini telah lama menjadi daya tarik, terutama bagi wisatawan yang berasal dari perkotaan, yang mencari pelarian dari hiruk-pikuk kota dan ingin merasakan kehidupan yang lebih tenang dan dekat dengan alam. Potensi wisata yang ada di berbagai daerah sering kali belum dikelola dengan baik, meskipun memiliki daya tarik yang besar. Banyak daerah memiliki aset wisata yang seharusnya bisa menjadi magnet bagi wisatawan, namun sayangnya, potensi tersebut belum dioptimalkan dengan maksimal. Pelaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Temesi dilakukan dengan membuat video branding dan jingle dengan tujuan menyebarluaskan mengenai destinasi air terjun Desa Temesi.
Mengoptimalkan Nilai Perusahaan: Dampak Profitabilitas dan Leverage, Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan Ariwangsa, I G. N. Oka; Ernawati, Ni Luh; Laksmi P, Kadek Wulandari; Putra, Komang Satria Wibawa
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v10i2.461

Abstract

The increase in the number of manufacturing companies expanding in Indonesia recently is very potential seen from Indonesia as a developing country. A company's value is reflected in its share price, with a higher share price indicating greater financial success for its shareholders, a company's value refers to the present value of a company, which is determined by the anticipation of future cash inflows it may generate (Abidin, 2022). Stock price fluctuations are a direct manifestation of the effectiveness of company management. Investors and potential investors are careful in making investment choices because they carefully evaluate various facts (Besim, 2023). Signaling theory, describes the method a company uses to proactively communicate to investors about a company's future plans and strategies. Company signals are one of the ways signal theory is realized (Fauziah 2018). The study focused on eleven pharmaceutical companies engaged in the subsector, listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), during the period 2018 to 2022. The hypothesis was assessed in this study using Smart Partial Least Square (PLS) Version 4.0. The findings show that profitability and leverage have a positive influence on a company's value. In addition, the correlation between these two variables further increases when considering the size of the company.
Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia Putra, Komang Satria Wibawa
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5121

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan para pihak dalam aktivitas fintech peer to peer lending di Indonesia, khususnya kedudukan perusahaan penyelenggara fintech lending yang memiliki kecenderungan dalam pemahaman masyarakat sebagai pihak pemberi dana atau pemberi pinjaman. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta melakukan analisis data secara normatif kualitatif atau yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang berkedudukan dalam aktivitas fintech P2P lending yaitu pemberi dana, penerima dana, dan perusahaan penyelenggara fintech lending. Pemberi dana berkedudukan sebagai peminjam atau kreditur, sedangkan penerima dana berkedudukan sebagai peminjam atau debitur. Keduanya bersama-sama berkedudukan sebagai pengguna LPBBTI. Kemudian, perusahaan penyelenggara pembiayaan fintech lending berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik serta dilarang untuk bertindak sebagai pemberi dana dan penerima dana. Dengan demikian, perusahaan penyelenggara fintech lending bukan merupakan perusahaan yang berkedudukan sebagai pendana dalam aktivitas fintech P2P lending.
Mengapa ASEAN Perlu Memperkuat Mekanisme Pengawasan Pekerja Migran Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra; Komang Satria Wibawa Putra; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Putu Sawitri Nandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2363

Abstract

Pekerja migran merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi kawasan ASEAN melalui kontribusi remitansi dan peran mereka di sektor domestik, manufaktur, maupun agrikultur. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama diskriminasi, jam kerja panjang, gaji yang tidak dibayar, penyitaan dokumen, hingga kesulitan mengakses mekanisme hukum. Instrumen hukum yang ada, baik internasional seperti Konvensi ILO maupun regional seperti ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017), masih bersifat lemah karena tidak mengikat dan tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional dan regional, serta data empiris terkait kontribusi dan kerentanan pekerja migran. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi pekerja migran dengan perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat mekanisme pengawasan pekerja migran agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, menjamin keadilan sosial, serta mendukung integrasi ekonomi kawasan
Analisis Yuridis Akta Jual Beli Tanah Berbasis Sertipikat Pengganti Yang Terbit Berdasarkan Itikad Tidak Baik : Studi Kasus 185/Pdt.G/2022/PN Sgr Erinda Fiskaria Jelahu; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Kadek Julia Mahadewi; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2462

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan terhadap tanah sebagai aset sosial, ekonomi dan hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penggunaan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas dasar itikad tidak baik sebagai dasar pembuatan akta jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keabsahan akta jual beli tanah yang didasarkan pada sertipikat pengganti yang diterbitkan melalui itikad tidak baik serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Sgr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan perkara yang tercantum dalam Putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Sgr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta jual beli tanah yang dibuat berdasarkan sertipikat pengganti yang cacat hukum tidak memenuhi unsur kesepakatan dan sebab yang halal, sehingga keabsahannya secara hukum dapat dibatalkan. PPAT memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keaslian dan legalitas sertipikat yang menjadi dasar pembuatan akta, bukan hanya sekedar memenuhi aspek administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan verifikasi yang lebih ketat oleh BPN serta kehati-hatian PPAT guna mencegah penyalahgunaan sertipikat pengganti dan menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan
Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Pembaharuan Regulasi Hak Cipta Di Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence (AI) Anggarini, Ni Kadek Listya; Rama, Bagus Gede Ari; Antari, Putu Eva Ditayani; Putra, Komang Satria Wibawa
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) technology has created new challenges in Indonesia's copyright law system. Artificial intelligence is now capable of producing works of art, writing, music, and other forms of expression that previously could only be produced by humans. However, Law No. 28 of 2014 on Copyright is still oriented towards the concept of human authorship, whereby only humans are recognized as creators and copyright holders. This situation creates a legal vacuum in determining the legal status of creative works produced in part or in whole by AI. Issues arise regarding the determination of the creator, ownership of economic and moral rights, and legal liability for copyright infringement involving AI systems.  This article uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach to analyze the extent to which Indonesia's copyright law system is able to accommodate developments in AI technology. The results of the study show that the current legal system is not yet able to provide adequate protection for AI-based works due to the lack of clear criteria regarding the level of human involvement required to obtain copyright protection. Therefore, regulatory updates are needed in the form of amendments to Law Number 28 of 2014 or the issuance of implementing regulations that regulate the limits of human roles, transparency in the use of AI training data, and legal protection mechanisms for works involving algorithms. These updates are important to ensure legal certainty, protect the rights of human creators, and encourage technological innovation and the national creative economy in the digital era
INVESTOR OR INTRUDER, LAW ENFORCEMENT ON FOREIGN STAY PERMIT VIOLATIONS IN INDONESIA Putra, Komang Satria Wibawa; Prasada, Dewa Krisna; Astawa, I Nengah Dasi
EKSEKUSI Vol 7, No 2 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i2.38477

Abstract

 The purpose of this study is to analyze various regulations of foreign citizens in obtaining limited stay permits and law enforcement on the abuse of limited stay permits by foreign investors in Indonesia. The type of research in this writing is doctrinal research with a legislative and conceptual approach that focuses on laws and regulations and literature as sources of legal material. After the legal materials are collected by conducting literature research, the next step is to analyze descriptively and argumentatively. Based on the results of the study, it shows that the procedure for owning an investor KITAS in Indonesia has provided legal certainty and made it easier for foreign citizens to invest in Indonesia as one of the main factors that attract investors to invest. Foreign nationals who will invest must meet several document requirements and establish a PT PMA with capital provisions in accordance with applicable regulations. Administrative action against the misuse of investor KITAS by foreign nationals is carried out by Immigration Officials as a form of law enforcement which is an attributive authority granted by law. The administrative action that can be taken by Immigration Officials for the misuse of investor KITAS is deportation from Indonesian territory. The synergy of the three main components in the legal system can create consistent, optimal, and effective law enforcement against the abuse of investors' KITASKeywords: foreign investors, limited stay permits, law enforcement, immigration policies, legal compliance
Kajian Yuridis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha Pariwisata terhadap Pelanggaran Kelestarian Lingkungan Kenanga Asella Theresia Rasuh; Dewa Krisna Prasada; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2683

Abstract

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, namun pertumbuhannya yang pesat seringkali menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan oleh pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum positif, prinsip keberlanjutan, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor pariwisata masih bersifat umum dan belum memiliki standar operasional serta mekanisme sanksi yang jelas, sehingga implementasinya di lapangan lemah. Banyak pelaku usaha memandang CSR sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci, indikator yang terukur, serta penegakan hukum yang konsisten agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
Co-Authors Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggarini, Ni Kadek Listya Antari, Putu Eva Ditayani Apriliani, Ni Putu Mia Ardiana Reswari, Ni Putu Puja Aviva Monica Candra Dewi Bagus Gede Ari Rama Davi, Nadine Kalina Dewa Ayu Putri Sukadana Erinda Fiskaria Jelahu Ernawati, Ni Luh Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Gusti Ayu Eviani Yuliantari I G. N. Oka Ariwangsa I Gede Yoga Bayu Priatama I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Darma Paramartha I Nengah Dasi Astawa I Nengah Dasi Astawa I Nengah Dasi Astawa I Putu Edi Rusmana I Putu Ngurah Aldeva Wijaya Putra Intan Adhisti, Sagung Istri Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kenanga Asella Theresia Rasuh Laksmi, Kadek Wulandari Lely Anggreyni Jawak Made Dinda Saskara Putri Made Sinthia Sukmayanti Made Widya Dewi Wedayanti Maharani, Ni Komang Natasya Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Cahya Kirana Dewi Ni Made Tiara Chandradita Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putri Sumartono Ni Putu Sawitri Nandari Novran Aleksander Wowiling Nurisa Prasada, Dewa Krisna Putra, Made Satria Pramanda Putra, Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putu Adelya Agatha Putri Putu Gede Dharma Putra Pratama Putu Pande Ayu Sintya Mahadewi Rama, Bagus Gede Ari Reliadewi, Wayan Agitha Rizki, I Putu Ayanda Sukadana, Dewa Ayu Putri Widya Egi Pradnyani Widya Rahayu Yustiani, Dwi