Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.621
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Jurnal Ilmiah Pangabdhi Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Jurnal Akta Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat JUSTISI Transparansi Hukum KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Berajah Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Business on Hospitality and Tourism Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Unizar Law Review Vidhisastya: Journal for Legalscholars Jurnal Kajian Pembaruan Hukum
Putra, Komang Satria Wibawa
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pencatutan Citra dan Suara Figur Publik dalam Ekosistem Endorsement Digital Novran Aleksander Wowiling; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.866

Abstract

Pencatutan citra dan suara figur publik dalam endorsement digital semakin kompleks seiring perkembangan Artificial Intelligence (AI). Citra dan suara sebagai bagian dari hak kepribadian memiliki dimensi identitas dan nilai ekonomi, sehingga penggunaannya tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan kerugian reputasional dan materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik tersebut di Indonesia serta efektivitas mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara preventif, Pasal 26 ayat (1) UU ITE memberikan dasar perlindungan melalui prinsip persetujuan atas penggunaan data pribadi, meskipun belum secara eksplisit mengatur citra dan suara. Secara represif, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, namun mekanisme ini bersifat reaktif dan menghadapi kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif.
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C (STUDI PADA PT. ALAM BARU JAYA GIANYAR) I Putu Ngurah Aldeva Wijaya Putra; Komang Satria Wibawa Putra
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.273

Abstract

In the laws and regulations of the Republic of Indonesia, there are several regulations that have regulated the obligation to use the CSR concept. The purpose of the study was to determine the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR). The empirical legal research method with a factual approach to field data collected through primary and secondary data types, both through interviews and literature studies, was analyzed descriptively (Descriptive analysis). The results of the analysis showed that the Implementation of the Corporate Social Responsibility program of PT. Alam Baru Jaya can be said to be less than optimal. This is indicated by the low realization of Corporate Social Responsibility which only carries out English language education activities, capital assistance through cooperation with cooperatives and seed assistance. obstacles and barriers both from within the Company and also from outside the Company. From within the Company, among others, limited human resources, limited financial resources/budget, while obstacles from external organizations, namely from the community or the company environment.
Harmonisasi Pengaturan Pendirian Perseroan Pereorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Komang Satria Wibawa Putra; Nurisa; I Nengah Dasi Astawa
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji disharmoni peraturan perundang-perundangan yang mengatur terkait dengan batasan usia pendiri perseroan perorangan. Jenis peneltian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disharmoni pengaturan batasan usia pendiri perseroan perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUH Perdata. Disharmoni pengaturan tersebut wajib untuk dilakukan pengharmonisasian yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sejalan dengan prinsip atau asas lex superior derogat legi inferiori. Pengharmonisasian batasan usia pendiri perseroan perorangan tersebut wajib untuk dilakukan guna memberikan jaminan kepastian hukum di dalam masyarakat.
PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM Bagus Gede Ari Rama; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana; Komang Satria Wibawa Putra; Kadek Julia Mahadewi; Made Sinthia Sukmayanti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.35840

Abstract

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.
The Urgency of a 30 Percent Free Float Regulation to Strengthen Legal Protection for Retail Investors Wayan Agitha Reliadewi; Komang Satria Wibawa Putra
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48671

Abstract

This study analyzes the urgency of increasing the minimum free-float threshold to 30 percent as a legal instrument to strengthen retail investor protection and improve the quality of Indonesia’s capital market. The current minimum free-float requirement of 7.5 percent, as regulated in Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A, is no longer sufficient to ensure trading liquidity, prevent price manipulation, or protect minority shareholders. Using a normative legal method based on statutory, conceptual, and comparative approaches, this research compares Indonesia’s regulatory framework with practices adopted in several jurisdictions. The United Kingdom sets a minimum free float of 10 percent for domestic companies and 25 percent for non-UK issuers; Malaysia requires at least 15 percent; Hong Kong mandates a 25 percent public float; Japan imposes a 35 percent tradable share ratio for Prime Market listings; and India requires a minimum public shareholding of 25 percent. The findings show that Indonesia’s free-float level remains far below these jurisdictions, making the market more vulnerable to volatility and potential price intervention. The limited shareholding dispersion also weakens regulatory oversight and reduces the likelihood of Indonesian stocks being included in global indices that rely on free-float-adjusted market capitalization. Increasing the free-float requirement to 30 percent has the potential to broaden public ownership, strengthen corporate governance, enhance liquidity, and increase investor confidence. Establishing this requirement at the statutory level is essential to provide legal certainty and to support more effective supervision by the Financial Services Authority (OJK).
EKSISTENSI ASAS FINAL DAN MENGIKAT DALAM SISTEM ARBITRASE INDONESIA : TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 Ni Made Tiara Chandradita; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Komang Satria Wibawa Putra; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7358

Abstract

AbstrakArbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yangmemiliki karakteristik utama berupa putusan yang bersifat final dan mengikat.Prinsip ini menjadi landasan fundamental agar proses arbitrase dapat memberikankepastian hukum dan efisiensi bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, asas finaldan mengikat kerap menimbulkan perdebatan ketika putusan arbitrase diajukanupaya hukum ke Mahkamah Agung. Artikel ini membahas eksistensi asas final danmengikat dalam sistem arbitrase Indonesia melalui analisis terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023. Metode yang digunakanadalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundangundangan terkait arbitrase, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil kajianmenunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada perkara tersebut memberikan tafsirterhadap ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase yang pada prinsipnya dibatasioleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa. Putusan ini mempertegas bahwa asas final dan mengikattetap dijunjung tinggi, namun dengan pengecualian tertentu yang terkait denganpelanggaran asas hukum fundamental dan ketertiban umum. Temuan inimenegaskan bahwa meskipun arbitrase dimaksudkan sebagai forum final bagi parapihak, kontrol yudisial oleh Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjagaintegritas dan legitimasi sistem arbitrase di Indonesia.Kata Kunci: Arbitrase; Asas Final dan Mengikat; Mahkamah Agung; PutusanArbitrase; Kepastian Hukum
Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: indonesia Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putra; A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Komang Satria Wibawa Putra
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1841

Abstract

Sexual violence against children with disabilities within the family remains a hidden and persistent human rights violation, exacerbated by unequal power relations and the victims’ physical, intellectual, or sensory limitations. This study aims to examine the legal responsibility for sexual violence against children with disabilities in the family environment and to assess the implementation of victims’ rights under Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. Employing normative legal research, this study analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant secondary legal materials. The findings indicate that although Indonesian law provides a comprehensive framework for criminal liability and victim protection, its implementation remains ineffective due to limited accessibility, insufficient accommodation for persons with disabilities, and weak victim-oriented procedures in the criminal justice process. The study contributes by emphasizing the necessity of disability-sensitive legal mechanisms, particularly in reporting, investigation, and victim recovery, to prevent secondary victimization and ensure substantive justice for children with disabilities.
Pembuktian Hubungan Keperdataan terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Gracia Magdalena; I Gede Agus Kurniawan; Ni Putu Sawitri Nandari; Komang Satria Wibawa Putra
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 2 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i2.2073

Abstract

The legal recognition of children born outside marriage in Indonesia remains problematic, particularly regarding the proof of civil relationships with biological fathers and its impact on inheritance rights. Although the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has expanded such recognition, the absence of clear evidentiary standards continues to create inconsistent judicial interpretations. This study aims to examine the legal construction of proving civil relationships and to analyze its influence on determining inheritance rights within the Indonesian civil law system. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, with data collected through literature study and analyzed qualitatively. The findings show that proof of civil relationship constitutes a fundamental requirement for establishing inheritance rights, however the lack of uniform standards, whether through DNA testing or other legally recognized evidence, leads to varying court decisions and legal uncertainty. This study highlights the need for clearer regulatory guidelines to ensure consistency, legal certainty, and equitable protection of the rights of children born outside marriage.
Pengaturan Hak Jual Beli Tanah Adat oleh Desa Adat di Bali sebagai Subjek Hukum Putu Ardi Kumara; Komang Satria Wibawa Putra; I Nyoman Budiana; Putu Eva Ditayani Antari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.10108

Abstract

The recognition of Traditional Villages as legal subjects in the national legal system as regulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations, and Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali has consequences for the regulation of ownership rights and control of customary land in Bali.  This regulation still does not provide clarity regarding the scope of authority of Traditional Villages in carrying out land buying and selling transactions, giving rise to unclear norms and implications for legal uncertainty.  This research aims to analyze the regulation of ownership rights and land control by Traditional Villages in Bali and examine the position of Traditional Villages as legal subjects in the national land law system.  This research is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach and historical approach.  Legal materials are analyzed qualitatively using descriptive analytical methods.  The results of the research show that the recognition of Traditional Villages as legal subjects has obtained constitutional and normative legitimacy, however, regulations regarding land ownership and control rights are not yet harmonious, so they still give rise to differences in interpretation in practice.  There is a need for harmonization of land regulations to create legal certainty, provide protection for the rights of customary law communities, and support sustainable management of customary land.
Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Eksploitasi Sumber Daya Genetik (SDG) oleh Pihak Asing di Indonesia Gadis Penta Listaryadi; Putu Eva Ditayani Antari; Komang Satria Wibawa Putra; Bagus Gede Ari Rama
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6751

Abstract

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki sumber daya genetik (Genetic Resources/GR) yang melimpah, tetapi tetap rentan terhadap biopiracy dan eksploitasi oleh pihak asing tanpa pembagian manfaat yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator penentu sumber daya genetik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi oleh entitas asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya genetik secara hukum ditentukan berdasarkan tiga indikator kumulatif, yaitu asal bahan biologis yang meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme; keberadaan unit fungsional hereditas; serta nilai aktual atau potensial. Perlindungan preventif mencakup kewajiban pengungkapan asal dalam permohonan paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, serta penerapan Prior Informed Consent (PIC) dan Mutually Agreed Terms (MAT) berdasarkan Protokol Nagoya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013). Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, penegakan hukum terhadap biopiracy, pembatalan paten asing yang diperoleh secara melawan hukum, serta tuntutan Access and Benefit-Sharing (ABS) yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan kerangka hukum sui generis yang terintegrasi, digitalisasi basis data sumber daya genetik nasional, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat untuk menjaga kedaulatan keanekaragaman hayati dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Co-Authors Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggarini, Ni Kadek Listya Antari, Putu Eva Ditayani Apriliani, Ni Putu Mia Ardiana Reswari, Ni Putu Puja Aviva Monica Candra Dewi Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Davi, Nadine Kalina Dewa Ayu Putri Sukadana Erinda Fiskaria Jelahu Ernawati, Ni Luh Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra Gadis Penta Listaryadi Gracia Magdalena Gusi Putu Lestara Permana Gusti Ayu Eviani Yuliantari I G. N. Oka Ariwangsa I Gede Agus Kurniawan I Gede Druvananda Abhiseka I Gede Yoga Bayu Priatama I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Darma Paramartha I Nengah Dasi Astawa I Nengah Dasi Astawa I Nengah Dasi Astawa I Putu Edi Rusmana I Putu Ngurah Aldeva Wijaya Putra Intan Adhisti, Sagung Istri Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Januarsa Adi Sudharma Kadek Julia Mahadewi Kenanga Asella Theresia Rasuh Laksmi, Kadek Wulandari Lely Anggreyni Jawak Made Dinda Saskara Putri Made Sinthia Sukmayanti Made Widya Dewi Wedayanti Maharani, Ni Komang Natasya Ni Ketut Elly Sutrisni, Ni Ketut Elly Ni Made Cahya Kirana Dewi Ni Made Tiara Chandradita Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putri Sumartono Ni Putu Sawitri Nandari Novran Aleksander Wowiling Nurisa Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putra Prasada, Dewa Krisna Putra, Made Satria Pramanda Putri, Kesari Pringga Juwita Sedana Putu Adelya Agatha Putri Putu Ardi Kumara Putu Gede Dharma Putra Pratama Putu Pande Ayu Sintya Mahadewi Rama, Bagus Gede Ari Rizki, I Putu Ayanda Sukadana, Dewa Ayu Putri Syahnakri , Muhammad Virlan Awanadi, I Gusti Agung Wayan Agitha Reliadewi Widya Egi Pradnyani Widya Rahayu Yustiani, Dwi