Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Bina Hukum Lingkungan Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Jurnal Hukum Statuta
Rafiqoh lubis
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bl Vonny Vonny; Alvi Syahrin; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.287 KB)

Abstract

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015) Vonny* Alvi Syahrin** Rafiqoh Lubis***   Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara   Abstrak   Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi. Selain menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menghasilkan limbah B3. Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga limbah B3 perlu diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan.Salah satu kendala dalam penanganan perkara lingkungan adalah pembuktiannya rumit. Berdasarkan pokok pikiran diatas, dirumuskan permasalahan yaitu : bagaimana pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 di Indonesia dan bagaimana pembuktian tindak pidana menghasilkan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan serta buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 serta Pembuangannya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls Majelis, Hakim dalam pembuktian telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015, Majelis Hakim dalam putusannya tidak menguraikan pertimbangan yang membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik.   Kata Kunci : Limbah B3, Pembuktian Tindak Pidana. *Penulis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I / Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II / Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Pornografi Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Rafiqoh Lubis
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.967

Abstract

Hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, seks dan pornografi menjadi ladang eksploitasi pemberitaan media yang hanya mencari keuntungan semata-mata, karena hal-hal tersebut menjadi menarik dan laku di masyarakat. Pornografi merupakan industri yang tetap eksis di dunia. Para pelaku industri pornografi, baik distributor, pengecer maupun konsumer pornografi tidak mempunyai kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan pornografi. Kata Kunci : Perempuan, Sex, Pornografi.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Affila .; Afnila .; Rafiqoh Lubis
Bina Hukum Lingkungan Vol 3, No 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.082 KB)

Abstract

ABSTRAKKegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolakukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup.Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; sanksi administratif, pemerintah.ABSTRACTThe activities of nastional development for the welfare and prosperity of the entire Indonesian people are done through the exploitation of the existing natural resources. The fulfillment of the national and regional economic needs brings an undesirable impact on the sustainability and environmental sustainability. Environmental problems that arise are increasingly complex. Reduced environmental quality is a serious threat to the survival of human life and other living things so that sustainable environmental protection and management is needed. Proper and consistent subscribers are the benchmarks for successful environmental law enforcement. The role of prevention and enforcement of environmental law is now on the shoulders of Environmental Service as the closest milestone of the environmental problems that occur.Keywords: environmental law; administratif sanction, government. 
Problematika Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana: Miskonsepsi Terminologi Restitusi (Analisis Teori Konstruksi Sosial) Mahmud Mulyadi; Rafiqoh Lubis; Rosmalinda; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.21446

Abstract

Restitution rights are problematic in fulfilling the rights of victims of crime, mainly due to misconceptions about restitution terminology. This research aims to explore and analyze the misconceptions of restitution terminology by the society and its impact on the fulfillment of the rights of victims of crime using the analysis of Social Construction Theory. This research uses an empirical juridical approach by utilizing primary data in the form questionnaires distributed to community service participants and the focused discussion process in Community Service activities and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the misconception of restitution terminology is formed through the social construction of legal norms on the wrong meaning of restitution terminology These misconceptions take the form of restitution being understood as peace, restitution is the same as compensation and restitution results in the elimination of imprisonment for the perpetrator. These misconceptions have implications for the non-fulfillment of the rights of victims of crime, which will arrise in the difficulty in submitting requests for restitution, the victim's perception of justice is reduced and a negative impact on the victim's recovery process. This misconception will also lead to weak law enforcement against criminal offenders.
Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim Shaqila, Faza; Marlina; Lubis, Rafiqoh
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11520

Abstract

Satu diantara hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana mekanisme permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, bagaimana implementasi penjatuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam beberapa putusan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil dari penelitian mengenai hak restitusi ditinjau dari pengaturan hukum terkait yaitu dari KUHAP, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, PP No. 7 Tahun 2018, PP No. 43 Tahun 2017 dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Mekanisme atau tata cara permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dapat berdasarkan PP No. 7 Tahun 2018 dan/atau PP No. 43 Tahun 2017. Pemberian restitusi dapat berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan. Dalam perbandingan ketiga putusan hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar restitusi. Perbandingan putusan tersebut adalah terlihat bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan kerugian immateriil bagi korban
Analisis Putusan Pemidanaan dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Aktivis Lingkungan (Studi Putusan PN Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dan Putusan PT Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.Smg) Situmorang, Agnes Marsella; Lubis, Rafiqoh; Marlina, Marlina
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 25, No 2 (2025): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v25i2.6301

Abstract

Environmental activists in Indonesia often face criminalization when voicing public interests, despite legal protection in Article 66 of Law No. 32 of 2009. This study discusses the differences in judges' considerations in 2 (two) decisions related to hate speech by an environmental activist, namely the District Court Decision No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa which imposed a criminal sentence, and the High Court Decision No. 374/Pid.Sus/2024/PT.Smg which overturned the decision. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the regulation of hate speech is contained in Article 28 paragraph 2 in conjunction with Article 45A paragraph 2 of Law No. 1 of 2024, and the evidentiary system in Indonesia follows the negative system according to the law based on Article 183 of the Criminal Procedure Code. The difference in decisions is caused by different assessments of evidence: the District Court emphasizes formal aspects, while the High Court considers the context of protection for environmental activists.
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATISCHE DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERIAN IZIN TAMBANG NIKEL (STUDI PUTUSAN NO.118/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT PST) Tambunan, Stephy Anggi Eliza; Mulyadi, Mahmud; Lubis, Rafiqoh
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 3 (2025): Volume 4, Nomor 3, Agustus 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i3.11997

Abstract

The high strategic value of the mining sector makes it vulnerable to corrupt practices, particularly in the process of mining permit issuance. One case that reflects this issue is District Court Decision No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst, the issues addressed in this research include the regulation of criminal law in the mining sector under Law No. 3 of 2020 on the Amendment to Law No. 4 of 2009, the relationship between provisions on the abuse of authority in the Law on the Eradiction of Corruption and the Law on Mineral and Coal Mining in the application of this principle in the handling of corruption cases involving abuse of authority in the issuance of mining permits based on is District Court Decision No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and case approach. Based on the findings, it is revealed that spesific provisions previously regu;ated under the Mineral and Coal Mining Law concerning permit issuance were removed in the amandments introduced through Law No. 3 of 2020. As a results, the lex specialis systematische derogat legi generali  principle cannot be applied to the Corruptioin Law because there are no longer any special provisions remaining in the Mineral and Coal Mining Law that can serve as a basis for comparison. Thus, the legal resolution in this decision is appropriate, and the principle of lex specialis systematische derogat legi generali cannot be applied in this case. 
Co-Authors Abul Khair Adelberd simamora Affila Afnila . Ahmad Fakhri Salman Alvi Syahrin Ari Pareme Arija Ginting CHRISPO NATIO MUAL NATIO Edi Warman Edi Yunara Evi Lestari Fachrul Razi Fickry Abrar Pratama Indra Sakti Ginting Ivo Randy Jerry Thomas Joyiessandi Karo Sekali Lidya Susanti Liza erwina Lowria Livia Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Marlina Marlina Marlina Marlina Marlina Maya Novira meilisa bangun Melinda Novi Sari Merty Pasaribu Mhd Hamdan Muhammad Hamdan Nesya Yulya Nurmala Waty Oude putra silalahi Putra Jaya H Manalu Randa Morgan Tarigan Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf Rosimen Manik Rosmalinda Sahat Lumban Gaol Setyo Rakhmad Ramadhan Seviola Islaini Shaqila, Faza Situmorang, Agnes Marsella Sophie Khanda Aulia Susanti Nababan Syafruddin Kalo Syarifuddin Kalo Tambunan, Stephy Anggi Eliza Vebri Rahmadani Vonny Vonny Yulita Ariska Siregar