Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bl Vonny Vonny; Alvi Syahrin; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.287 KB)

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015) Vonny* Alvi Syahrin** Rafiqoh Lubis*** Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstrak Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi. Selain menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menghasilkan limbah B3. Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga limbah B3 perlu diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan.Salah satu kendala dalam penanganan perkara lingkungan adalah pembuktiannya rumit. Berdasarkan pokok pikiran diatas, dirumuskan permasalahan yaitu : bagaimana pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 di Indonesia dan bagaimana pembuktian tindak pidana menghasilkan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan serta buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 serta Pembuangannya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls Majelis, Hakim dalam pembuktian telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015, Majelis Hakim dalam putusannya tidak menguraikan pertimbangan yang membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik. Kata Kunci : Limbah B3, Pembuktian Tindak Pidana. *Penulis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I / Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II / Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Pornografi Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Rafiqoh Lubis
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.967

Hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, seks dan pornografi menjadi ladang eksploitasi pemberitaan media yang hanya mencari keuntungan semata-mata, karena hal-hal tersebut menjadi menarik dan laku di masyarakat. Pornografi merupakan industri yang tetap eksis di dunia. Para pelaku industri pornografi, baik distributor, pengecer maupun konsumer pornografi tidak mempunyai kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan pornografi. Kata Kunci : Perempuan, Sex, Pornografi.

Problematika Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana: Miskonsepsi Terminologi Restitusi (Analisis Teori Konstruksi Sosial) Mahmud Mulyadi; Rafiqoh Lubis; Rosmalinda; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.21446

Restitution rights are problematic in fulfilling the rights of victims of crime, mainly due to misconceptions about restitution terminology. This research aims to explore and analyze the misconceptions of restitution terminology by the society and its impact on the fulfillment of the rights of victims of crime using the analysis of Social Construction Theory. This research uses an empirical juridical approach by utilizing primary data in the form questionnaires distributed to community service participants and the focused discussion process in Community Service activities and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the misconception of restitution terminology is formed through the social construction of legal norms on the wrong meaning of restitution terminology These misconceptions take the form of restitution being understood as peace, restitution is the same as compensation and restitution results in the elimination of imprisonment for the perpetrator. These misconceptions have implications for the non-fulfillment of the rights of victims of crime, which will arrise in the difficulty in submitting requests for restitution, the victim's perception of justice is reduced and a negative impact on the victim's recovery process. This misconception will also lead to weak law enforcement against criminal offenders.

Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim Shaqila, Faza; Marlina; Lubis, Rafiqoh
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11520

Satu diantara hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana mekanisme permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, bagaimana implementasi penjatuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam beberapa putusan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil dari penelitian mengenai hak restitusi ditinjau dari pengaturan hukum terkait yaitu dari KUHAP, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, PP No. 7 Tahun 2018, PP No. 43 Tahun 2017 dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Mekanisme atau tata cara permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dapat berdasarkan PP No. 7 Tahun 2018 dan/atau PP No. 43 Tahun 2017. Pemberian restitusi dapat berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan. Dalam perbandingan ketiga putusan hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar restitusi. Perbandingan putusan tersebut adalah terlihat bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan kerugian immateriil bagi korban

Analisis Putusan Pemidanaan dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Aktivis Lingkungan (Studi Putusan PN Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa dan Putusan PT Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.Smg) Situmorang, Agnes Marsella; Lubis, Rafiqoh; Marlina, Marlina
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 25, No 2 (2025): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v25i2.6301

Environmental activists in Indonesia often face criminalization when voicing public interests, despite legal protection in Article 66 of Law No. 32 of 2009. This study discusses the differences in judges' considerations in 2 (two) decisions related to hate speech by an environmental activist, namely the District Court Decision No. 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa which imposed a criminal sentence, and the High Court Decision No. 374/Pid.Sus/2024/PT.Smg which overturned the decision. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the regulation of hate speech is contained in Article 28 paragraph 2 in conjunction with Article 45A paragraph 2 of Law No. 1 of 2024, and the evidentiary system in Indonesia follows the negative system according to the law based on Article 183 of the Criminal Procedure Code. The difference in decisions is caused by different assessments of evidence: the District Court emphasizes formal aspects, while the High Court considers the context of protection for environmental activists.

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATISCHE DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERIAN IZIN TAMBANG NIKEL (STUDI PUTUSAN NO.118/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT PST) Tambunan, Stephy Anggi Eliza; Mulyadi, Mahmud; Lubis, Rafiqoh
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 3 (2025): Volume 4, Nomor 3, Agustus 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i3.11997

The high strategic value of the mining sector makes it vulnerable to corrupt practices, particularly in the process of mining permit issuance. One case that reflects this issue is District Court Decision No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst, the issues addressed in this research include the regulation of criminal law in the mining sector under Law No. 3 of 2020 on the Amendment to Law No. 4 of 2009, the relationship between provisions on the abuse of authority in the Law on the Eradiction of Corruption and the Law on Mineral and Coal Mining in the application of this principle in the handling of corruption cases involving abuse of authority in the issuance of mining permits based on is District Court Decision No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and case approach. Based on the findings, it is revealed that spesific provisions previously regu;ated under the Mineral and Coal Mining Law concerning permit issuance were removed in the amandments introduced through Law No. 3 of 2020. As a results, the lex specialis systematische derogat legi generali principle cannot be applied to the Corruptioin Law because there are no longer any special provisions remaining in the Mineral and Coal Mining Law that can serve as a basis for comparison. Thus, the legal resolution in this decision is appropriate, and the principle of lex specialis systematische derogat legi generali cannot be applied in this case.

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Affila, Affila; Afnila, Afnila; Lubis, Rafiqoh
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup.

Problematika Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana: Miskonsepsi Terminologi Restitusi (Analisis Teori Konstruksi Sosial) Mahmud Mulyadi; Rafiqoh Lubis; Rosmalinda; Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.21446

Restitution rights are problematic in fulfilling the rights of victims of crime, mainly due to misconceptions about restitution terminology. This research aims to explore and analyze the misconceptions of restitution terminology by the society and its impact on the fulfillment of the rights of victims of crime using the analysis of Social Construction Theory. This research uses an empirical juridical approach by utilizing primary data in the form questionnaires distributed to community service participants and the focused discussion process in Community Service activities and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The findings of this study indicate that the misconception of restitution terminology is formed through the social construction of legal norms on the wrong meaning of restitution terminology These misconceptions take the form of restitution being understood as peace, restitution is the same as compensation and restitution results in the elimination of imprisonment for the perpetrator. These misconceptions have implications for the non-fulfillment of the rights of victims of crime, which will arrise in the difficulty in submitting requests for restitution, the victim's perception of justice is reduced and a negative impact on the victim's recovery process. This misconception will also lead to weak law enforcement against criminal offenders.

Improving legal knowledge about marriage and limitation of marriage in Integrated Islamic High Schools Al Fityan Medan Harianto, Dedi; Maharany, Utary; Mulhadi; Lubis, Rafiqoh; Yusrin
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

According to the central Bureau of statistical report, early marriage among the younger generation in Indonesia shows symptoms of improvement. This is a violation of marital law provisions and the potential to cause negative impacts in form of divorce and an increase in marital mortality during childbirth. To overcome these problems, it is necessary to provide additional legal knowledge to students in the form of legal counseling, question and answer, and discussion of marital law and marital age limits, as well as the donation of marriage law books. Based on the results of the evaluation, it was concluded that there was an increase in student knowledge about marital law and marital age limits, refers to the analysis of the questions asked by students in the question and answer session, as well as a summary of the results of group discussion submitted by representative of each group.

Improving the Understanding of Pancasila and Citizenship as an Effort to Prevent the Threat of Drugs for Young Generation in Kelurahan Pangkalan Mansyur, Medan Johor Andriati, Syarifah Lisa; Abduh, Afrita; Lubis, Rafiqoh
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2023): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v8i1.8772

The Devotion Team set the title of the service to be "Improving Understanding of Pancasila and Citizenship: The Threat of Drugs for the Young Generation Dispels National Spirit in Pangkalan Mansyur Village" against the background of news of rampant drug crimes that occurred in Pangkalan Mansyur Village and a location that was registered as a problematic location regarding drugs. The socialization aims to develop the love of youth youths for the values â€‹â€‹contained in Pancasila so as to increase the concept of understanding about citizenship which in turn adds to a sense of love for the homeland. The socialization activity was also enriched by preparing members of the Medan Johor Youth Organization with the provision to become independent individuals who have positive activities by having hydroponic farming skills. The Service Team also facilitates not only hydroponic knowledge, but also equips members of the Medan Johor Youth Organization with hydroponic farming equipment. The hope is that armed with a love for the homeland and knowledge of hydroponic farming equipped with equipment, members of the Medan Johor Youth Organization can start positive activities at home and produce so that they avoid negative activities such as drug dealing.

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search