Articles
<![CDATA[TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENGANIAYAAN BERAT DALAM PUTUSAN NOMOR 209/PID.B/2023/PN.SKT ]]>
<![CDATA[Bahapasca, Danam Isyafara]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 3 (2025): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i3.96549
<![CDATA[This study analyzes to determine the role and power of experts in the evidentiary examination process in the fraud case of decision Number 717/Pid.B/2023/PN.Bdg and to find out the judge's legal considerations in decision Number 717/Pid.B/2023/PN.Bdg. in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. This study analyzes is normative legal research that is prescriptive and applied. This research uses a case study approach and a legislative approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials uses library study techniques. Legal material analysis techniques are processed using the deductive syllogism method. Based on the research results, it was found that the evidentiary strength value of expert testimony in Decision Number 717/Pid.B/2023/PN.Bdg is the same as the evidentiary strength value attached to the witness statement evidence. The evidentiary strength value attached to expert testimony evidence has the independent evidentiary strength value. And the judge's considerations were in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Tambun, Joel Christofel Hinsa]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 4 (2023): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i4.75165
<![CDATA[This study aims to find out how restorative justice as an alternative dispute resolution in Indonesia and the benefits obtained when compared to conventional criminal justice processes. The type of research used is normative legal research which is prescriptive and applied. This legal research approach uses a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used in writing this paper is the syllogism method with deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion it can be seen that the settlement with restorative justice as an alternative settlement of criminal cases focuses on restoring the original conditions between victims, perpetrators and society. Besides that, restorative justice settlement is the answer to the accumulation of files in court.Keywords: alternative dispute resolution; crimes; restorative justice]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Farhan, Mochamad]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i4.77424
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang telah mengabulkan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan mengetahui keefektifan dari tindakan rehabilitasi dalam menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 karena terdapat unsur “Setiap Penyalahguna bagi diri sendiri” dan “Narkotika golongan I”. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan unsur subjektif ataupun unsur objektif. Namun karena gramasi atau beratnya narkotika yang ditemukan yaitu sabu-sabu sebesar 0,05457- gram dan status penyalahguna ialah end user. Maka akan lebih tepat jika diterapkannya pasal 127 Undang- Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Kemudian konsekuensi yuridis lainnya tentu saja berkaitan dengan pemidanaan berwujud rehabilitasi dan bukan penjatuhan sanksi pidana penjara seperti layaknya pengedar ataupun bandar.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Assidiqi, Rafli]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 3 (2022): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i3.70575
<![CDATA[Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ditinjau dari perlindungan hukum korban. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normative. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh menggunakan dakwaan alternatif kedua, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang seharusnya digunakan adalah dakwaan subsidair dan Majelis Hakim tetap memberikan putusan pemidanaan karena hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan diawali dengan bujuk rayu kepada korban. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan juga memperhatikan perlindungan hukum korban dengan mempertimbangkan pada Unsur yang memberatkan terhadap terdakwa.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Wijaya, Hizkia Andhitya]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i3.73615
<![CDATA[This article analyzes the urgency of the evidentiary process in electronic criminal trials. This study aims to determine the importance of the evidentiary process in an electronic crime trial where in an electronic crime the evidence submitted is not only tangible but intangible evidence. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. The legal material collection technique used in this study is the document study technique or library study technique. The collection of legal materials is carried out through document studies and literature studies. Based on the results of the research, it shows that proof in electronic crime is the main thing, because in the proof what is sought is material truth, that a crime has occurred and it is the defendant who is guilty of committing it. The court is bound by a rule or methods or provisions of evidence as stipulated in the law. Legitimate evidence must be carried out in court in accordance with the procedures or methods that apply in the law of evidence.Keywords: Evidence, Electronic Crime, Criminal Procedure law]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH MINIMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM ]]>
<![CDATA[Maharani, Mutiara]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.83634
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Narkotika di bawah ancaman pidana minimum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara minimum adalah sudah sesuai dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta ditinjau pula dari perspektif teori ratio decidendi Hakim.]]>
<![CDATA[KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Agape, Jelita Kristi]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70780
<![CDATA[Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Adapaun hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah bahwa pada penerapan proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta yang melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) telah memenuhi seluruh prinsip Restorative Justice serta unsur-unsur yang berlaku dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.Kata Kunci : Penghentian Penuntutan; Restorative Justice.This article aims to determine the appropriateness of the implementation of the termination of prosecution based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney against the applicable laws and regulations. This research is normative legal research with the types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.As for the results of research on the writing of this law is that the application of the process of stopping prosecution is based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney's Office which violated Article 378 of the Criminal Code on Fraud or Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement with the suspect on behalf of Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) has fulfilled all principlesRestorative Justice as well as the elements that apply in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by taking into account conditions of social harmonization to create a sense of justice and public trust in applicable law. Keywords: Termination of Prosecution; Restorative Justice.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Maulana, Rafif Nabil]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.92710
<![CDATA[Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk menelaah kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan terkait anak yang berkonflik dengan hukum dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dpu yang menjatuhkan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di LPSA (Lembaga Perlindungan Sosial Anak) Yayasan Insan Cita Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan kedudukan laporan penelitian kemasyarakatan dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA ANAK DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PENCABULAN ]]>
<![CDATA[Sagala, Dave Abiel]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i4.97121
<![CDATA[This article analyzes criminal procedural law related to the suitability of the judge's considerations in deciding the case of the crime of child molestation in Verdict Number 03/Pid.Sus/2023/PN.Skt with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to prove whether the judge's considerations in deciding the case of child molestation in Verdict Number 03/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussions to answer this problem, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case of child molestation in Verdict Number 03/Pid.SusAnak/2023/PN.Skt is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because the judge's consideration in deciding the case contained 3 pieces of evidence, namely Witness Statement, Defendant's Statement and Letter (visum et repertum number: VER/16/IKF-ML/RSDM/IV/2021).]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHAP ]]>
<![CDATA[Kovalaski, Katherine]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i1.70923
<![CDATA[Artikel ini menganalisis penjatuhan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini berimplikasi pada kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikaji lebih lanjut untuk melihat penyebab perbedaan penjatuhan lamanya hukuman dan pidana lain yang tersusun dalam putusan perkara tindak pidana yang sejenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan metode pendekatan kasus dan bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan, dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan bersifat silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus[1]TPK/2020/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah berkesesuaian dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terlepas dari disparitas yang terjadi.Keywords: Disparitas; Pertimbangan Hakim; Putusan; Tindak Pidana KorupsiThis article analyzes judge’s consideration in imposing criminal decisions which lead to disparities in criminal decisions in cases of corruption which are cause state financial losses in the Bandung District Court. This has implications for suitability of judge’s considerations with Criminal Procedure Code that must be studied further to search the cause of the difference in the length of the sentences and other supporting sentences that include at judge’s verdict. This research is a prescriptive normative legal research that used case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materialsis literature study by reading, reviewing, and providing notes from boos, laws, and regulations, writings, and publications. Furthermore, technical analysis is syllogistic. The results shows that the basis for the judge’s considerations in making criminal decisionsthat caused disparities was the decision on the corruption that cause state financial lossesin the Bandung District Court on Case Number: 83/Pid.Sus[1]TPK/2021/PN.Bdg and 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg is in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regardless of the disparities.Keywords: Corruption; Disparity; Judge’s Considerations; Verdicts]]>
