Claim Missing Document
Check
Articles

Social capital and economic growth: empirical evidence from OIC countries Hantoro Ksaid Notolegowo; Samsubar Saleh
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Shariah and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.517 KB) | DOI: 10.15408/aiq.v11i2.10931

Abstract

Abstract. This research investigates the effect of constructive social capital such as religious tolerance, political participation, and marriage; and destructive social capital such as the corruption culture and discrimination behavior towards the economic growth rate of member countries of the Islamic Cooperation Organization (OIC) 2014-2017. The results of the research estimation using the technique of fixed effect (FE) from the panel data of the OIC countries show that religious tolerance measured using the freedom of religion index (FRI) shows a positive and significant effect on the economic growth rate; political participation as measured by political rights index (PRI) has a significant negative effect on the economic growth rate; marriage measured using the percentage of married woman (PMW) has a positive effect on the economic growth rate but is not significant; corruption culture measured using corruption perception index (CPI) has a negative and not significant effect on the economic growth rate; and discrimination behavior measured using discrimination and violence against minorities index (DVI) shows a negative and not significant effect on the economic growth rate.Keywords: Social Capital, Constructive, Destructive, Economic Growth, OIC Abstrak. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh modal sosial konstruktif (constructive social capital) seperti toleransi beragama, partisipasi politik, dan pernikahan, serta modal sosial destruktif (destructive social capital) seperti budaya korupsi dan perilaku diskriminasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) 2014-2017. Hasil estimasi penelitian menggunakan teknik analisis fixed effect (FE) dari data panel negara-negara OKI menunjukkan bahwa toleransi beragama yang diukur menggunakan freedom of religion index (FRI) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi; partisipasi politik yang diukur menggunakan political rights index (PRI) memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi; pernikahan yang diukur menggunakan percentage of married woman (PMW) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan; budaya korupsi yang diukur menggunakan corruption perception index (CPI) memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat perumbuhan ekonomi; dan perilaku diskriminasi yang diukur menggunakan discrimination and violence against minorities index (DVI) menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.Kata kunci: Modal Sosial, Konstruktif, Destruktif, Pertumbuhan Ekonomi, OKI
Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus Heruanto Hadna
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 2017 Buku II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.2173

Abstract

Free Trade Zone (FTZ) merupakan kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Batam dalam rangka untuk peningkatan daya saing global terutama untuk menarik investasi di Batam. Meski demikian sebelum diterapkan sebagai FTZ, Batam telah mendapatkan berbagai regulasi dan kebijakan khusus yang berbeda dengan daerah lain sehingga dilihat dari perkembangan Batam sebenarnya menunjukkan bahwa sejak pembentukan Otorita Batam (OB) sebagai kawasan pembangunan, secara de facto praktik kawasan perdagangan bebas atau FTZ (free trade zone). Regulasi khusus yang diberikan kepada Batam mendukung sepenuhnya perkembangan ekonomi Batam dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Persoalan mulai muncul dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mulai memunculkan persoalan dualisme kepemimpinan dan kewenangan antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam termasuk kelambanan pemerintah dalam menyusun dan merevisi regulasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) memperpanjang ketidakpastian hukum dan kelembagaan di Batam. Ketidakpastian hukum dan kelembagaan ini berdampak terhadap penurunan perekonomian dan investasi di Batam. Dengan menggunakan kajian literatur dan penelitian sebelumnya tentang bagaimana implementasi FTZ di negara lain, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam ditinjau dari pelaksana dan pelaku FTZ di Batam.  Dengan melakukan deep interview kepada institusi pelaksana FTZ, pelaku industri dan masyarakat terhadap kendala, permasalahan, dan solusi bagaimana perbaikan Free Trade Zone ke depan. Kajian terhadap implementasi FTZ di Batam, bisa digunakan sebagai role model untuk pengembangan kebijakan serupa di daerah lain di Indonesia.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PASCA DITERAPKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM DAN ALTERNATIF SOLUSI KEBIJAKAN MENDATANG Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus Heruanto Hadna
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2018 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.3441

Abstract

Batam telah menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Sejak dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), Pulau Batam telah berkembang dan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomi. Titik awal permasalahan krusial yang dihadapi Kota Batam adalah sejak diterapkannya otonomi daerah di Batam. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik yang sangat kuat, memunculkan fakta munculnya dualisme kelembagaan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah hadir sejak tahun 1970-an. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Kota Batam terkini dan alternatif solusi kebijakan apa yang dapat diterapkan di Batam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, selain menggunakan data sekunder, juga menggali sumber data primer dengan cara melakukan survei dan wawancara langsung dari berbagai narasumber di Batam yang dianggap expert, memahami dan/atau sebagai pelaku kebijakan di Batam. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Batam secara berurutan adalah adanya dualisme kelembagaan dan/atau kewenagan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam, makin menurunnya investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam, masalah pengangguran, adanya ketidakpastian hukum dikarenakan sering terjadinya pergantian kebijakan di Batam, masalah perburuhan, penurunan daya saing Batam, dan permasalahan sosial di Batam. Selain itu, dari hasil penelitian juga memunculkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diterapkan di Batam, antara lain dipertahankan kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, dan menerapkan otonomi khusus di Batam. Urutan berikutnya adalah diterapkannya sebagai pusat Kawasan industri, mengembalikan kebijakan Batam seperti tahun 1970-1990an, dikelola Otorita Batam  dan agar menerapkan otonomi penuh oleh Pemko Batam. seperti daerah lainnya di Indonesia.
Forecasting Interest Rate of Bank Indonesia Certificate Based on Multivariate Fuzzy Time Series Data Agus Maman Abadi; Subanar Subanar; Widodo Widodo; Samsubar Saleh
Jurnal ILMU DASAR Vol 11 No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.122 KB)

Abstract

The aim of this research is to establish a model for forecasting interest rate of Bank Indonesia Certificate (BIC)based on six-factors one-order fuzzy time series data where the main factor is interest rate of BIC and thesecondary factors are interest rate of deposit, exchange rate, deposit supply, inflation rate and money supply.Steps to forecasting interest rate of BIC are based on Wang’s method. The result of this research is thatprediction of interest rate of BIC using multivariate fuzzy time series model has higher accuracy than that usingneural network method with average forecasting error 3.1256% and MSE value = 0.2699.
CONVERGENCE OF INCOME AMONG PROVINCES IN INDONESIA,1984-2008: A PANEL DATA APPROACH Bayu Kharisma; Samsubar Saleh
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 28, No 2 (2013): May
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.206 KB) | DOI: 10.22146/jieb.6221

Abstract

This paper aims to analyze the income dispersion and test both absolute convergence and conditional convergence of income among 26 provinces in Indonesia during 1984- 2008 using static and dynamic panel data approach. Using the σ convergence analysis indicated that income dispersion measured by coefficient variation occurred in 1984-2008 generally experienced fluctuation. Factors influencing income dispersion rate were the impact of the economic crisis, the period of fiscal decentralization in Indonesia, the impact of the Bali bombing, impact of rising fuel prices in October 2005 and the earthquake in Jogjakarta and Central Java. Dynamic panel data estimation with system GMM produced an efficient and consistent estimator to overcome the problems of instrument validity. In addition, it is also dedicated to minimize the risk of bias due to endogeneity problem. There was a strong indication of the existence of absolute convergence and conditional convergence among 26 provinces in Indonesia during 1984-2008. Thus, there was evidence that the economy of poorer provinces tends to grow faster compared to the more prosperous provinces, and this progress meant that there was a tendency to catch up. Based on the system GMM estimation, it is found that the provinces in Java havefaster speed of convergence comparatively to those outside Java.
PUBLIC SECTOR EFFICIENCY IN INDONESIA (FISCAL DECENTRALIZATION ERA, 2001 –2008 Mayanggita Kirana; Samsubar Saleh
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 26, No 1 (2011): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3303.864 KB) | DOI: 10.22146/jieb.6281

Abstract

While many developing countries have devolved public responsibilities to local governments in recent years, some studies have examined whether decentralizationactually leads to greater public sector allocation efficiency. This paper approaches this question by assessing the efficiency of government expenditure on public sector underfiscal decentralization. The area of public expenditure is of great importance making the findings have strong implications with regard to public sector efficiency.We compute public sector performance (PSP) and public sector efficiency (PSE) indicators, comprising of composite and 9 sub indicators, for 33 provinces in Indonesia.The first 6 sub indicators are opportunity indicators that take into account education, health outcomes, poverty, gender equality, quality of public infrastructure (transportationand energy). 3 order indicators reflect the standard musgravian tasks for the government: allocation, distribution, and stabilization. The input and output efficiency of public sectors across provinces is then measured using a non-parametric production frontier technique.Free Disposable Hull (FDH) analysis is used to estimate the extent of slack in government expenditures. The study finds significant differences in PSP and PSE, which suggests alarge potential for expenditure savings in many provinces. All these findings suggest diminishing marginal products of higher public spending.We also estimate a semi parametric model of the public sector production process by regressing FDH analysis output scores on non discretionary variables using the Tobit procedure. We show that inefficiency is strongly related to GDP per capita, human development index, and degree of fiscal dependence. The central message of this paper is that increasing budgetary allocations for public sector may not be the only or most effective way to increase public sector outcome, and that more attention should be given to increasing the efficiency of expenditure.Keywords: fiscal decentralization public sector performance, public sector efficiency, free disposable hull, Tobit
TRADE SPECIALIZATION INDICES: TWO COMPETING MODELS Samsubar Saleh; Tri Widodo
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 25, No 2 (2010): May
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.425 KB) | DOI: 10.22146/jieb.6291

Abstract

Revealed Comparative Advantage (RCA) index by Balassa (1965) is intensively applied in empirical studies on countries’ comparative advantage or trade specialization.Asymmetric problem in the criteria of RCA index encourages Dalum et al. (1998) and Laursen (1998) to make Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) index. Thesetwo indexes are commonly employed in econometric models for analyzing countries’ trade specialization. This paper aims to compare theoretically and empirically the twocompeting econometric models, one using RCA and the other using RSCA. The ASEAN countries’ comparative advantages are presented for the empirical case studies. Thispaper concludes that RSCA can, to some extent, reduce the “outlier problem” of RCA in the econometric model; therefore, the model using RSCA can be more statistically reliablethan the model using RCA. The two econometric models might not be suitable for forecasting purposes since the estimated values could theoretically violate their criteria ofcomparative advantage and disadvantage. In the cases of ASEAN countries, we find empirically that the model using RSCA is statistically more reliable than the one usingRCA. The ASEAN countries have exhibited de-specialization.JEL classification: F10, F14, F17Keywords: Revealed Comparative Advantage (RCA), Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA).
PENDEKATAN KOREKSI KESALAHAN DALAM PERSAMAAN SIMULTAN STUDI KASUS: PENDAPATAN DAN PENAWARAN UANG DI INDONESIA Syamsul Hidayat Pasaribu; Samsubar Saleh
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 16, No 1 (2001): January
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.342 KB) | DOI: 10.22146/jieb.6799

Abstract

This paper attempts to introduce and apply the error correction method to estimate the simultanous-equation models and compares its results with the similar method in the case of single equation model.The empirical results show that the estimations in the case of simultanous-equation models have the similar conclusions with the case of single equation models since the fitted values of dependent variables in the reduced-form estimations are relatively close to its actual values. On the other hand, they will be quite diffrence if the fitted values of dependent variables in the reduced-form estimations quite differ from its actual values.The results show that short-run changes in money supply (M) and investment (I) have significant and positive effects on income (Y) while government expenditure (G) is insignificant and that about 0,9151% of the discrepancy between the actual and the long-run, or equilibrium, value of Y is corrected each year by the single equation assumption and 0,8706% by the simultanous-equation assumption.The results also show that short-run changes in income (Y) have significant and positive effects while interest rate (R) is insignificant on money supply (M) and that about 0,2327% of the discrepancy between the actual and the long-run, or equilibrium, value of M is corrected each year by the single equation assumption and 0,2346% by the simultanous-equation assumption.Keywords: ordinary least square, two stages least square, error correction method.
DUALISME KELEMBAGAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DI KOTA BATAM Muhammad Zaenuddin; Wahyudi Kumorotomo; Samsubar Saleh; Agus H. Hadna
JOURNAL OF APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION Vol 1 No 2 (2017): Journal of Applied Business Administration - September 2017
Publisher : Politeknik Negeri Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.68 KB) | DOI: 10.30871/jaba.v1i2.613

Abstract

The development of special areas of Batam began in the 1970s. With the support of special regulations made by the central government, Batam City becomes a competitive place for investment in Indonesia. Moreover Batam has geographical advantage because of its strategic location and adjacent to Malaysia and Singapore. However, problems arise when the central government begins to impose regional autonomy. The birth of Batam City caused an overlapping of authority between the Local Government of Batam and the Batam Authority which caused the management of Batam Island to be not harmonious. This study aims to identify the problem of institutional dualism that occurred between the Local Government of Batam and the Batam Authority and its impact on economic performance in Batam City. This research is explanatory, the data used are primary and secondary data. The results show the fact that the main problems in governance in Batam City is the occurrence of dualism authority between the Local Government of Batam and the Batam Authority. This is shown by the fact that the overlapping of authority between Local Government of Batam and the Batam Authority occurs in several sectors, especially in land management, overlapping licensing in Batam, airport and port management. This condition led to a decline in economic performance in Batam and the decline of Batam's economic competitiveness.
DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS PANEL DATA Nur Widiastuti; Samsubar Saleh
Bina Ekonomi Vol. 23 No. 1 (2019): Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Publisher : Center for Economic Studies Universitas Katolik Parahyangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8410.734 KB) | DOI: 10.26593/be.v23i1.3872.13-28

Abstract

ABSTRACTThe relationship between government expenditures and economic growth is an ambiguous relationship. The results of previous empirical studies indicate that the relationship between the two variables can be a positive or negative relationship. The purpose of this study is to investigate a more detailed relationship between economic growth and government expenditures. The detailed information between these two variables is obtained by investigating the direction of the relations in three levels, i.e. in various countries, in Indonesia, and in provinces in Indonesia. Furthermore, this research also investigates the variables which can drive the economic growth in those three groups of estimations. This research is conducted by using fixed effects panel data method for 96 countries and 33 provinces in Indonesia. The countries’ data are estimated for the period of 1991–2014, while the provinces in Indonesia  data are estimated for the period 2011–2013. Based on the results, it can be concluded that the relationship between government expenditures and economic growth depends on many factors. Moreover, the results also show variations in the relations between the two observed variables in the three groups of estimations.Keywords: economic growth; government expenditures; panel data; fixed effects model