Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.228
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum Rechtsidee AMANNA GAPPA Sriwijaya Law Review JUSTITIA JURNAL HUKUM Simposium II UNIID 2017 Jurnal Wawasan Yuridika Constitutional Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia WAJAH HUKUM Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) JUSTISI Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences INNOVATION RESEARCH JOURNAL Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Indonesian Journal of Innovation Studies Yuridika Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Dedikasi Hukum PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Mimbar Hukum Bina Hukum Lingkungan Room of Civil Society Development Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Room of Civil Social Development POLITICO
Radian Salman
Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Strategi Optimalisasi BUMDes Berbasis Potensi Lokal di Desa Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Hakim, Arif Rahman; Salman, Radian; Kurniawan, E. Joeni Arianto; Wibawa, Wahyu APM; Ristawati, Rosa; Noventri, Ardhana C.; Annisa, Fadila N.; Fadhlullah, M. R.; Wardhani, Fitri
Room of Civil Society Development Vol. 4 No. 1 (2025): Room of Civil Society Development
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Masyarakat Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/rcsd.521

Abstract

BUMDes menjadi salah satu lembaga yang dapat dikembangkan sebagai basis perekonomian desa dan berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya. BUMDes seyogyanya perlu mempertimbangkan kebutuhan dan dapat menemukan solusi terhadap tantangan pengelolaan serta pemanfaatan potensi lokal desa agar semakin optimal. Dalam konteks kegiatan PkM Prodi MSHP Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang bermitra dengan BUMDes Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur; kolaborasi ini ingin mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan pengelolaan BUMDes yang belum terakomodasi ketika kegiatan ini berlangsung. Dengan aktivitas wawancara, survei, dan observasi ingin menggali potensi lokal desa dan menemukenali masalah pengelolaan BUMDes; lalu dilakukan penyuluhan dan diskusi bersama pengurus, perangkat desa, dan stakeholder. Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya BUMDes agar semakin berkontribusi pada pembangunan desa dan mensejahterakan warganya. Bentuk strategi optimalisasi pengelolaan BUMDes diantaranya: peningkatan peran lumbung desa yang tidak hanya sebagai penyedia pangan pokok desa tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga, perluasan kerjasama dengan pihak eksternal agar membuka potensi usaha lain seperti pembayaran layanan pajak, penguatan dan diversifikasi unit usaha, penambahan keterlibatan lembaga keuangan pemberi pinjaman bagi petani, pembangunan wisata religi yang lengkap, peningkatan nilai tambah produk desa (pisang, singkong, bawang merah, cabai, tempe berbungkus daun jati), dan promosi kuliner lokal (asem-asem kambing). Kedepan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan Universitas untuk mengembangkan BUMDes.
Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate Amalina, Zaskiya; Salman, Radian
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1180

Abstract

Proyek food estate merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang digagas oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional dengan menggunakan pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan pertanian skala besar. Dalam pelaksanaannya proyek food estate menghadapi beberapa tantangan terutama dibidang lingkungan hidup seperti alih fungsi kawasan hutan, konflik lahan, deforestasi dan degradasi tanah, kegagalan produksi, mangkraknya lahan pertanian serta disharmoni peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum juga menjadi tantangan serius dalam penyelenggaran proyek food estate. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan tantangan pelaksanaan proyek food estate, menganalisa asas tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah serta tanggung jawaban pemerintah terkait kerusakan lingkungan oleh proyek food estate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Diharapkan pada perkembangan selanjutnya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wawasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta mengedepankan keadilan ekologis sehingga dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan ketahanam dan swasembada pangan dengan kelestarian lingkungan hidup.
Implaksi penetapan tarif cukai hasil tembakau terhadap rokok ilegal: pengaruh tarif pita cukai hasil tembakau terhadap rokok ilegal Warit Aziz; Rr. Herini Siti Aisyah; Radian Salman; Indrawati
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v9i1.22956

Abstract

Excise is state income that is not included in the tax bracket. Excise on tobacco products is part of excisable goods. Determination of excise rates for tobacco products is determined in Law No. 39 of 2007 in addition to further Minister Finance of Regulation 191/PMK.010/2022 governs this. When determining the excise rates tobacco on products, issues arise with respect to things like the steadily rising tax excise rates on tobacco products, the relationship between the vertical excise tax regulations on tobacco products and the effects of the steadily rising tobacco product excise rates on the emergence of illicit cigarettes. The purpose of this study is to investigate issues with tobacco product excise in order to reduce the spread of illicit cigarettes, which cause losses for the state. A conceptual, statutory, and normative legal approach are all combined in the study technique. The Ministry of Finance's examination of its fiscal strategy, which takes into account a number of criteria, is the basis for the causes driving up tax rates on tobacco goods. The legislation governing tobacco product excise tax rates and the guidelines set forth by the minister of finance are irreconcilable. There is no denying that the effects of tobacco product excise taxes contribute to the distribution of illicit cigarettes.
The Implications of Government Disobedience in Carrying Out Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 on Forest Areas Zainal Arifin, Muhamad; Salman, Radian
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6021

Abstract

The implications of Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 resulted in the determination of forest areas as the legal basis for forest areas. Forest areas in the designation stage can no longer serve as a foundation for legal authority. Since the Forestry Law became law, the Decree on the Designation of Forest Areas across Indonesia has been changed. This means the legal reason for designating forest areas under the Transitional Provisions of Article 81 of the Forestry Law is no longer valid. The Government continues to use the Decree on the Designation of Forest Areas as a foundation for convicting individuals, imposing administrative penalties, restricting civil rights, and issuing permits. The Government's noncompliance with the Constitutional Court Decision infringes upon individuals' constitutional rights and results in environmental degradation due to the lack of oversight in forested regions. This research is normative juridical research (doctrinal research)
Reconstructing the Requirements for an Incumbent Candidacy to Achieve Fair dan Democratic Regional Elections: Merekonstruksi Persyaratan Pencalonan Petahana untuk Mewujudkan Pilkada yang Adil dan Demokratis Fauzia, Ana; Salman, Radian
Rechtsidee Vol. 13 No. 1 (2025): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i1.1037

Abstract

General Background: Regional elections play a crucial role in democratic governance, ensuring public participation in leadership selection. However, fair electoral competition is often challenged by the undue advantage of incumbent candidates. Specific Background: Indonesia’s Law No. 10 of 2016 permits incumbent regional heads to take a leave of absence during elections rather than resigning, raising concerns about potential abuse of power. Knowledge Gap: While existing studies discuss election regulations, limited research has specifically examined the urgency of mandatory resignation for incumbents seeking re-election. Aims: This study evaluates the fairness of incumbent candidacy requirements and proposes legal reforms to prevent electoral manipulation. Results: The analysis reveals that the leave requirement is insufficient to prevent conflicts of interest, as incumbents retain influence over state resources, policies, and personnel. Comparative legal frameworks from other countries suggest that a resignation mandate can enhance electoral integrity. Novelty: This research uniquely emphasizes the necessity of reconstructing candidacy rules to include mandatory resignation, drawing on constitutional principles of fairness and equality. Implications: The findings advocate for legislative amendments to establish a resignation requirement for incumbents, thereby strengthening democratic processes and ensuring a more equitable electoral system. Highlights: Incumbent Advantage: Allowing leave instead of resignation enables unfair use of state resources. Legal Reform Needed: Mandatory resignation ensures equal competition in elections. Democratic Integrity: Strengthening regulations prevents power abuse and promotes fairness. Keywords: Regional Head, Elections, Incumbent Candidacy, Reconstruction
Judicial Review on Health Emergency Law: The Challenge to Judicial Independence of Indonesian Constitutional Court Salman, Radian; Ristawati, Rosa; Singarimbun, Bernard Nicholas
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 9 No 1 (2025): 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v9i1.4314

Abstract

Emergency laws are often enacted by the President to address urgent situations and safeguard public welfare. Still, it risks fundamental rights and the rule of law without proper scrutiny.  This research is addressed to analyse the tendency of judicial independence of the Constitutional Court in conducting a review over a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu), especially based on Court Decision Number 138/PUU-VII/2009. This article is important because it addresses the critical issue of judicial independence in the context of emergency laws, which can have significant implications for fundamental rights and the rule of law. This research is a doctrinal research  with focus on analyzing constitutional and statutory provisions, legal principles, case law and also comparative approach. Subsequently, data collection techniques were employed utilizing a document study, then analyze qualitatively. The findings of this research is that the enactment of emergency law turns into a double challenge for judges to decide the case, particularly when the judges are appointed by the President. Moreover, judicial review on emergency law shows the more tension between executive power and judicial oversight compared to  judicial review of legislation. This helps deepen the understanding of how courts balance constitutional principles during emergencies and provides valuable insights for other jurisdictions facing similar challenges.
KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA Maulana, Muhammad Asrul; Sukardi; Salman, Radian
Veritas et Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/g032eq74

Abstract

This study analyzes the normative conflicts surrounding the regulation of land rights duration in Indonesia’s Capital City and the legal implications of the land rights cycle in its development. The research focuses on the implementation of Presidential Regulation Number 75 of 2024 and Government Regulation Number 29 of 2024, which amends Government Regulation Number 12 of 2023. Employing a normative method, the study reveals that inconsistencies arise between the general principles of the Basic Agrarian Law (UUPA) and the more specific provisions applicable to the Capital City. The newly introduced government regulation substantially extends the durations for the Right to Cultivate (HGU), Right to Build (HGB), and Right to Use, departing from UUPA’s more restrictive agrarian policies. This discrepancy creates legal uncertainty for investors and land users, underlining the urgent need for regulatory harmonization to maintain legal coherence and stability. Moreover, the policy allowing land control for up to two cycles may lead to monopolization and exacerbate social inequality due to the prolonged periods of HGU and HGB. The regulation also broadens foreign investor access to land in the Capital City, potentially clashing with UUPA’s principles of social justice and national sovereignty. To safeguard public interest, prevent legal ambiguity, and ensure equitable land governance, it is essential to align these new regulations with the foundational values of the UUPA. The government must provide a clear and accurate interpretation of these provisions and enforce limitations on land ownership by individuals and legal entities to prevent misuse and protect national interests.
Strategi Optimalisasi BUMDes Berbasis Potensi Lokal di Desa Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Hakim, Arif Rahman; Salman, Radian; Kurniawan, E. Joeni Arianto; Wibawa, Wahyu APM; Ristawati, Rosa; Noventri, Ardhana C.; Annisa, Fadila N.; Fadhlullah, M. R.; Wardhani, Fitri
Room of Civil Society Development Vol. 4 No. 1 (2025): Room of Civil Society Development
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Masyarakat Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/rcsd.521

Abstract

BUMDes menjadi salah satu lembaga yang dapat dikembangkan sebagai basis perekonomian desa dan berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya. BUMDes seyogyanya perlu mempertimbangkan kebutuhan dan dapat menemukan solusi terhadap tantangan pengelolaan serta pemanfaatan potensi lokal desa agar semakin optimal. Dalam konteks kegiatan PkM Prodi MSHP Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang bermitra dengan BUMDes Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur; kolaborasi ini ingin mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan pengelolaan BUMDes yang belum terakomodasi ketika kegiatan ini berlangsung. Dengan aktivitas wawancara, survei, dan observasi ingin menggali potensi lokal desa dan menemukenali masalah pengelolaan BUMDes; lalu dilakukan penyuluhan dan diskusi bersama pengurus, perangkat desa, dan stakeholder. Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya BUMDes agar semakin berkontribusi pada pembangunan desa dan mensejahterakan warganya. Bentuk strategi optimalisasi pengelolaan BUMDes diantaranya: peningkatan peran lumbung desa yang tidak hanya sebagai penyedia pangan pokok desa tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga, perluasan kerjasama dengan pihak eksternal agar membuka potensi usaha lain seperti pembayaran layanan pajak, penguatan dan diversifikasi unit usaha, penambahan keterlibatan lembaga keuangan pemberi pinjaman bagi petani, pembangunan wisata religi yang lengkap, peningkatan nilai tambah produk desa (pisang, singkong, bawang merah, cabai, tempe berbungkus daun jati), dan promosi kuliner lokal (asem-asem kambing). Kedepan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan Universitas untuk mengembangkan BUMDes.
Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Salma, Fairus Dhea; Sukardi; Salman, Radian
Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.752

Abstract

Indonesia menganut sistem negara kesatuan yang memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah, salah satunya membentuk peraturan daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dengan aturan pada pemerintah pusat. Dalam pembentukan peraturan daerah provinsi, terdapat dua mekanisme pengawasan secara preventif yaitu mekanisme harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan mekanisme fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan hasil antara proses harmonisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh institusi yang berbeda dan pada waktu yang tidak bersamaan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implikasi hukum dari hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum terhadap proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil dari harmonisasi Kementerian Hukum bersifat rekomendatif dan tidak mengikat, yang berdampak pada inefisiensi proses pembentukan peraturan daerah provinsi dan menghambat percepatan pembangunan di daerah.
Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Saksi Pengadu (Whistleblower) terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pratiwi, Tria Dina; Salman, Radian; Ristawati, Rosa
Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.753

Abstract

Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan isu serius yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. ASN yang bertindak sebagai whistleblower memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas birokrasi. Namun, ketakutan terhadap ancaman pembalasan, pemecatan, atau intimidasi sering kali menghambat keberanian ASN untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi ASN whistleblower. Hambatan utama meliputi lemahnya implementasi peraturan, minimnya sosialisasi, dan kurangnya dukungan institusional. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi ASN whistleblower, termasuk peningkatan peran lembaga pengawas dan penyediaan jaminan non-diskriminatif bagi pelapor, khususnya di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Co-Authors Achmad Afandi, Zanuar Akbar, Haeril Ali Mannagalli Amalia Fitriany, Shafyra amalina, zaskiya Annisa, Fadila N. Arif Rahman Hakim Arif Rahman Hakim Arsyad, Syaif Artyo, Yovereld Alexetty Bimantara, Arya Christina Rachmawati, Dri Utari Dodi Jaya Wardana Dony Orlando Nasution Dri Utari Christina Rachmawati Eduardo Saratoga Wrahatnala Eko Widiarto Eko Widiarto, Eko Enrico Benedictus Silagen Erni Agustin Fadhlullah, M. R. Faizal Kurniawan Fauzia, Ana Fitriany, Shafyra Amalia Giza'a Jati Pamoro Giza’a Jati Pamoro Hamdi, M. Adib Akmal Hardt, Sascha Ilhami Ginang Pratidina Indrawati Indria Wahyuni Jati Pamoro, Giza'a Joeni Arianto Kurniawan Listiawan, Hermadi M. Hadi Subhan Mannagalli, Ali Maulana, Muhammad Asrul Mohammad Syaiful Aris Muchamamd Ali Safa’at Muhammad Padol Muhshi, Adam Muklis Al'anam Ni Made Sukartini Noventri, Ardhana C. Nur Annisa, Fadila Nur Annisa Pangastuti, Inagatha Setyarahma Pratiwi, Tria Dina Putri, Luh Putu Yeyen Karista Raden Mohamad Herdian Bhakti Rafi Al Malik Rosa Ristawati Rr. Herini Siti Aisyah Safa'at, Muchamamd Ali Salma, Fairus Dhea Saputro, Aries Sembiring, Rinawati Sihombing, Uli Parulian Singarimbun, Bernard Nicholas Solly Aryza Sri Winarsi Sukardi . Sukardi Sukardi Sukardi Sukardi Suparto Wijoyo Tahegga Primananda Alfath Taskesen, Suat Tunggul Ansari Setia Negara Uli Parulian Sihombing Wardhani, Fitri Warit Aziz Wibawa, Wahyu APM Wilda Prihatiningtyas Zainal Arifin, Muhamad