Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.437
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum Rechtsidee AMANNA GAPPA Sriwijaya Law Review JUSTITIA JURNAL HUKUM Simposium II UNIID 2017 Jurnal Wawasan Yuridika Constitutional Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia WAJAH HUKUM Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) JUSTISI Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences INNOVATION RESEARCH JOURNAL Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Indonesian Journal of Innovation Studies Yuridika Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Dedikasi Hukum PATTIMURA Legal Journal Mimbar Hukum Bina Hukum Lingkungan Room of Civil Society Development Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Room of Civil Social Development POLITICO
Radian Salman
Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
THE RELEVANCE OF JÜRGEN HABERMAS’S THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION AS THE PHILOSOPHICAL FOUNDATION OF HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT IN INDONESIA Muklis Al'anam; Radian Salman
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.11513

Abstract

Abstract Habermas’s theory of communicative action is highly relevant as a philosophical foundation for upholding human rights, emphasizing the intrinsic value of each individual, which must not be eliminated by any power. This is supported by Article 6 paragraph (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights, ratified as Law Number 12 of 2005. Critical theory, a school of philosophy, focuses on liberating human knowledge from transcendental and empirical oppression, critiquing ideologies that perpetuate social oppression. Human rights have become a dynamic issue in Indonesia, especially during the Presidential Election, with widespread discussions at national and international levels. Countries, organizations, and individuals are increasingly voicing concerns about human rights issues. These problems are complex, particularly in resolving and sanctioning perpetrators, leading some to view human rights as “merely theoretical.” Applying critical theory is crucial in this context, as perfected by Jürgen Habermas. This research employs normative methods, including statutory, conceptual, and case approaches. It concludes that Jürgen Habermas’s theory of communicative action and John Locke’s natural law are similar, emphasizing the inherent meaning of external rights. This grounding makes Habermas’s theory important for upholding law and human rights internationally, although its implementation remains ambiguous. Abstrak Teori kritis tindakan komunikatif Habermas sangat relevan sebagai fondasi filosofis penegakan HAM yang menekankan nilai intrinsik setiap individu, yang tidak boleh dihilangkan oleh kekuasaan mana pun, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Teori kritis adalah aliran filsafat tentang pembebasan pengetahuan manusia dari segala bentuk penindasan transendental dan empiris. Ide teori kritis adalah kritik terhadap ideologi yang bertujuanmenyadarkan manusia akan penindasan sosial dan mencoba membebaskannya. Isu HAM menjadi perbincangan dinamis di Indonesia, terutama pada saat pemilihan presiden, serta di dunia internasional. Berbagai negara, organisasi, dan individu menyuarakan sudut pandang HAM yang ada. Problematika HAM sulit diselesaikan dan penerapan sanksi bagi pelaku sering dianggap “teorik belaka.” Penerapan teori tindakan komunikatif ini penting terkait HAM karena disempurnakan oleh Jürgen Habermas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan konsep antara teori kritis Jürgen Habermas dan aliran hukum kodrat John Locke, yang menekankan hak-hak lahiriah. Teori Jürgen Habermas menjadi penting untuk penegakan hukum dan HAM di dunia internasional, meskipun penerapannya masih ambigu.
Kepastian Hukum Syarat Mantan Narapidana Calon Anggota DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Artyo, Yovereld Alexetty; Salman, Radian
Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1512

Abstract

General Election Contestation (Election) is one indicator of the implementation of the ideals of a democratic country. A democratic state certainly cannot be separated from the ideal of the rule of law, because in fact the state of law and democracy go together. This is because a state administration must be based on applicable law, and the law is implemented as much as possible for the community. In order to support the implementation of the rule of law in accordance with the wishes of the people, the concept of democracy is a concept that is no less important. In the context of statehood, it is appropriate for the voice of the people to be represented by representatives of the people in parliament, both central and regional. The people's representatives are elected through elections by stating the conditions that must be met. However, the conditions listed seem inconsistent and there are even aggrieved parties so that they do not show legal certainty. The purpose of this study is to see aspects of legal certainty regarding the requirements for ex-prisoner who want to run in election contestations, especially the selection of individual candidates for DPD members. The method used in this research is juridical-normative legal research or commonly called doctrinal legal research with statute approach and conceptual approach. The results showed that the requirements for ex-prisoner who wanted to run in the election contestation had changed several times as a result of material tests in the Constitutional Court. The change in requirements is the result of an inconsistent change in attitude by the Constitutional Court towards the existence of ex-prisoner requirements when they want to run in election contestations, including the selection of individual candidates for DPD members.
Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi dan Fasilitasi dalam Pengawasan Peraturan Daerah Akbar, Haeril; Sukardi; Radian Salman
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan peraturan daerah yang semakin hari semakin bertambah memerlukan kontrol dari pemerintah untuk menghindari terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan. Kontrol tersebut dilakukan dengan metode pengawasan preventif melalui pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Namun pelaksanaan pengharmonisasian mengalami dualisme kewenangan, yakni harmonisasi oleh Kemenkumham dan fasilitasi oleh Kemendagri. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pengharmonisasian kepada Kemenkumham merupakan kebijakan yang sentralistik namun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di daerah. Peran pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah tidak dapat diabaikan sepenuhnya sehingga perlu mengakomodir kepentingan pengawasan kemendagri terhadap pembentukan peraturan daerah. Untuk itu pemerintah harus mengatur pelaksanaan pengharmonisasian secara kolaboratif antara Kemenkumhan dan Kemendagri, sehingga pelaksanaan pengawasan preventif peraturan daerah dapat berjalan optimal dan tidak dilaksanakan dalam dua metode yang berbeda.
Urgensi Pembuatan Peraturan Desa Berbasis Nilai Lokal di Desa Taro-Bali Rosa Ristawati; Radian Salman; Ni Made Sukartini; Nur Annisa, Fadila Nur Annisa; Enrico Benedictus Silagen; Rafi Al Malik
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37449

Abstract

Dualisme pemerintahan desa, desa adat dan desa dinas di Bali menjadi salah satu keunikan tatanan pemerintahan desa di Indonesia. Perkembangan jaman dan teknologi mendatangkan keuntungan secara ekonomi baik untuk Desa Adat maupun desa dinas. Namun disatu sisi dapat mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat di kedua desa tersebut. Kearifan lokal yang menjadi ciri khas Masyarakat adat menjadi kewajiban bagi desa dinas dan desa adat untuk melindungi, mengelola, dan menjaga kearifan lokal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menjadi landasan melindungi kearifan lokal yang memiliki urgensi untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya serta tradisi yang hidup di Desa Taro, Gianyar, Bali. Perlindungan kearifan lokal terkait dengan aspek adaptasi, yang meliputi upaya pengembangan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau tanpa mengobarkan keasliannya. Maka dari itu perlu di bentuknya peraturan desa yang berkaitan dengan Nilai Lokal di Desa Taro. Artikel ini membahas perlunya sebuah peraturan mengenai perlindungan kearifan lokal di Desa Taro. Dalam membahas isu utama pada artikel ini digunakan pendekatan legal empiris yang melihat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan kearifan lokal dengan merelevansikan pada data-data empiris mengenai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup dan ada di desa Taro. Artikel ini berkesimpulan ada beberapa alasan urgensi perlunya pengaturan mengenai perlindungan kearifan lokal dalam bentuk peraturan desa di Desa Taro. Abstract The Urgency of Village Regulation on Local Wisdom Values in Taro Village, Tenggallang, Gianyar, BaliThe dualism of village governance; the customary villages and the official villages in Bali is one of the unique governance in Indonesia. The development of time and technology brings economic benefits to both the traditional and the official villages. But on the one hand, it can affect the social and cultural order of the people in both villages. Local wisdom that characterizes indigenous peoples is an obligation for official villages and customary villages to protect, manage, and maintain local wisdom. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) is the basis for protecting the local wisdom that has the urgency to maintain and protect cultural values and traditions that live in Taro Village, Gianyar, Bali. The protection of local wisdom is related to the aspect of adaptation, which includes efforts to develop cultural traditions and customs for traditional activities. Therefore, it is necessary to form a village regulation relating to Local Values in Taro Village. This article discusses the need for a regulation making regarding the protection of local wisdom in Taro Village. In discussing the main issue in this article, an empirical legal approach is used by looking at the legislation on the protection of local wisdom, thus, by revealing empirical data on cultural values and local wisdom that live and exist in Taro village. This article concludes that there are several reasons for an urgency of the need to regulate the protection of local wisdom in the form of village regulations in Taro Village.
Constitutional Protection of Cultural Heritage in Indonesia: The Role of Museums in Preserving National Identity and Public Welfare Ristawati, Rosa; Salman, Radian; Fitriany, Shafyra Amalia; Taskesen, Suat
Sriwijaya Law Review Volume 9 Issue 1, January 2025
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol9.Iss1.3348.pp49-70

Abstract

Cultural heritage is a fundamental asset in promoting cultural diversity and facilitating access to education, social values, science, technology, and tourism. Museums play a pivotal role in preserving cultural heritage and fulfilling constitutional obligations, as enshrined in the Indonesian Constitution. Protecting cultural heritage is essential for maintaining national identity and upholding citizens' constitutional rights, particularly in education and cultural participation. This study analyses the constitutional framework and government policies related to cultural heritage protection, with a specific focus on museums in Indonesia. Employing a statute-based and comparative approach, the research examines constitutional provisions such as Article 18B(1) of the Indonesian Constitution, which mandates the state’s responsibility to preserve cultural heritage and safeguard indigenous communities' rights. Despite this constitutional obligation, challenges such as limited financial resources, inadequate maintenance, and institutional constraints hinder the effective operation of museums. The findings emphasize that strengthening museums is not only necessary for heritage conservation but also for fostering national and local values that define Indonesia’s constitutional identity. The study argues that the government must implement more comprehensive policies and allocate sufficient resources to enhance museums’ role in cultural preservation, ensuring their sustained contribution to public welfare and national development.
Implaksi penetapan tarif cukai hasil tembakau terhadap rokok ilegal: pengaruh tarif pita cukai hasil tembakau terhadap rokok ilegal Warit Aziz; Rr. Herini Siti Aisyah; Radian Salman; Indrawati
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum (Article in Press)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v9i1.22956

Abstract

Excise is state income that is not included in the tax bracket. Excise on tobacco products is part of excisable goods. Determination of excise rates for tobacco products is determined in Law No. 39 of 2007 in addition to further Minister Finance of Regulation 191/PMK.010/2022 governs this. When determining the excise rates tobacco on products, issues arise with respect to things like the steadily rising tax excise rates on tobacco products, the relationship between the vertical excise tax regulations on tobacco products and the effects of the steadily rising tobacco product excise rates on the emergence of illicit cigarettes. The purpose of this study is to investigate issues with tobacco product excise in order to reduce the spread of illicit cigarettes, which cause losses for the state. A conceptual, statutory, and normative legal approach are all combined in the study technique. The Ministry of Finance's examination of its fiscal strategy, which takes into account a number of criteria, is the basis for the causes driving up tax rates on tobacco goods. The legislation governing tobacco product excise tax rates and the guidelines set forth by the minister of finance are irreconcilable. There is no denying that the effects of tobacco product excise taxes contribute to the distribution of illicit cigarettes. Keywords: Excise rates of tobacco products; correlation of excise rates; Illegal Cigarettes;.
Strategi Optimalisasi BUMDes Berbasis Potensi Lokal di Desa Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Hakim, Arif Rahman; Salman, Radian; Kurniawan, E. Joeni Arianto; Wibawa, Wahyu APM; Ristawati, Rosa; Noventri, Ardhana C.; Annisa, Fadila N.; Fadhlullah, M. R.; Wardhani, Fitri
Room of Civil Society Development Vol. 4 No. 1 (2025): Room of Civil Society Development
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Masyarakat Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/rcsd.521

Abstract

BUMDes menjadi salah satu lembaga yang dapat dikembangkan sebagai basis perekonomian desa dan berkontribusi dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya. BUMDes seyogyanya perlu mempertimbangkan kebutuhan dan dapat menemukan solusi terhadap tantangan pengelolaan serta pemanfaatan potensi lokal desa agar semakin optimal. Dalam konteks kegiatan PkM Prodi MSHP Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang bermitra dengan BUMDes Gampeng Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur; kolaborasi ini ingin mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan pengelolaan BUMDes yang belum terakomodasi ketika kegiatan ini berlangsung. Dengan aktivitas wawancara, survei, dan observasi ingin menggali potensi lokal desa dan menemukenali masalah pengelolaan BUMDes; lalu dilakukan penyuluhan dan diskusi bersama pengurus, perangkat desa, dan stakeholder. Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya BUMDes agar semakin berkontribusi pada pembangunan desa dan mensejahterakan warganya. Bentuk strategi optimalisasi pengelolaan BUMDes diantaranya: peningkatan peran lumbung desa yang tidak hanya sebagai penyedia pangan pokok desa tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga, perluasan kerjasama dengan pihak eksternal agar membuka potensi usaha lain seperti pembayaran layanan pajak, penguatan dan diversifikasi unit usaha, penambahan keterlibatan lembaga keuangan pemberi pinjaman bagi petani, pembangunan wisata religi yang lengkap, peningkatan nilai tambah produk desa (pisang, singkong, bawang merah, cabai, tempe berbungkus daun jati), dan promosi kuliner lokal (asem-asem kambing). Kedepan, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menjadi bentuk kerjasama dan kolaborasi dengan Universitas untuk mengembangkan BUMDes.
Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate Amalina, Zaskiya; Salman, Radian
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1180

Abstract

Proyek food estate merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang digagas oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional dengan menggunakan pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan pertanian skala besar. Dalam pelaksanaannya proyek food estate menghadapi beberapa tantangan terutama dibidang lingkungan hidup seperti alih fungsi kawasan hutan, konflik lahan, deforestasi dan degradasi tanah, kegagalan produksi, mangkraknya lahan pertanian serta disharmoni peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum juga menjadi tantangan serius dalam penyelenggaran proyek food estate. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan tantangan pelaksanaan proyek food estate, menganalisa asas tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah serta tanggung jawaban pemerintah terkait kerusakan lingkungan oleh proyek food estate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara regulasi dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Diharapkan pada perkembangan selanjutnya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wawasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta mengedepankan keadilan ekologis sehingga dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan ketahanam dan swasembada pangan dengan kelestarian lingkungan hidup.
Implaksi penetapan tarif cukai hasil tembakau terhadap rokok ilegal: pengaruh tarif pita cukai hasil tembakau terhadap rokok ilegal Warit Aziz; Rr. Herini Siti Aisyah; Radian Salman; Indrawati
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v9i1.22956

Abstract

Excise is state income that is not included in the tax bracket. Excise on tobacco products is part of excisable goods. Determination of excise rates for tobacco products is determined in Law No. 39 of 2007 in addition to further Minister Finance of Regulation 191/PMK.010/2022 governs this. When determining the excise rates tobacco on products, issues arise with respect to things like the steadily rising tax excise rates on tobacco products, the relationship between the vertical excise tax regulations on tobacco products and the effects of the steadily rising tobacco product excise rates on the emergence of illicit cigarettes. The purpose of this study is to investigate issues with tobacco product excise in order to reduce the spread of illicit cigarettes, which cause losses for the state. A conceptual, statutory, and normative legal approach are all combined in the study technique. The Ministry of Finance's examination of its fiscal strategy, which takes into account a number of criteria, is the basis for the causes driving up tax rates on tobacco goods. The legislation governing tobacco product excise tax rates and the guidelines set forth by the minister of finance are irreconcilable. There is no denying that the effects of tobacco product excise taxes contribute to the distribution of illicit cigarettes.
The Implications of Government Disobedience in Carrying Out Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 on Forest Areas Zainal Arifin, Muhamad; Salman, Radian
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implications of Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 resulted in the determination of forest areas as the legal basis for forest areas. Forest areas in the designation stage can no longer serve as a foundation for legal authority. Since the Forestry Law became law, the Decree on the Designation of Forest Areas across Indonesia has been changed. This means the legal reason for designating forest areas under the Transitional Provisions of Article 81 of the Forestry Law is no longer valid. The Government continues to use the Decree on the Designation of Forest Areas as a foundation for convicting individuals, imposing administrative penalties, restricting civil rights, and issuing permits. The Government's noncompliance with the Constitutional Court Decision infringes upon individuals' constitutional rights and results in environmental degradation due to the lack of oversight in forested regions. This research is normative juridical research (doctrinal research)
Co-Authors Achmad Afandi, Zanuar Akbar, Haeril amalina, zaskiya Annisa, Fadila N. Aries Saputro Arif Rahman Hakim Arif Rahman Hakim Arsyad, Syaif Artyo, Yovereld Alexetty Bimantara, Arya Dodi Jaya Wardana Dony Orlando Nasution Eduardo Saratoga Wrahatnala Eko Widiarto Enrico Benedictus Silagen Erni Agustin Fadhlullah, M. R. Faizal Kurniawan Fauzia, Ana Fitriany, Shafyra Amalia Giza'a Jati Pamoro Giza'a Jati Pamoro Giza’a Jati Pamoro Hamdi, M. Adib Akmal Hardt, Sascha Hermadi Listiawan Ilhami Ginang Pratidina Indrawati Indria Wahyuni Joeni Arianto Kurniawan M. Hadi Subhan Maulana, Muhammad Asrul Mohammad Syaiful Aris Muchamamd Ali Safa'at Muchamamd Ali Safa’at Muhammad Padol Muhshi, Adam Muklis Al'anam Ni Made Sukartini Noventri, Ardhana C. Nur Annisa, Fadila Nur Annisa Pangastuti, Inagatha Setyarahma Pratiwi, Tria Dina Putri, Luh Putu Yeyen Karista Rafi Al Malik Rosa Ristawati Rr. Herini Siti Aisyah Salma, Fairus Dhea Sembiring, Rinawati Singarimbun, Bernard Nicholas Solly Aryza Sri Winarsi Sukardi . Sukardi Sukardi Sukardi Sukardi Sukardi Sukardi Suparto Wijoyo Tahegga Primananda Alfath Tahegga Primananda Alfath Taskesen, Suat Tunggul Ansari Setia Negara Uli Parulian Sihombing Wardhani, Fitri Warit Aziz Wibawa, Wahyu APM Wilda Prihatiningtyas Zainal Arifin, Muhamad