Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.615
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Jurnal Media Hukum Rechtsidee AMANNA GAPPA Sriwijaya Law Review JUSTITIA JURNAL HUKUM Simposium II UNIID 2017 Jurnal Wawasan Yuridika Constitutional Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia WAJAH HUKUM Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) JUSTISI Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences INNOVATION RESEARCH JOURNAL Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Indonesian Journal of Innovation Studies Yuridika Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Dedikasi Hukum PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Mimbar Hukum Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Bina Hukum Lingkungan Room of Civil Society Development Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Room of Civil Social Development POLITICO
Radian Salman
Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Regulasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Nganjuk Achmad Afandi, Zanuar; Salman, Radian; Hakim, Arif Rahman
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i1.354

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan di tingkat Pemerintah Desa. Regulasi ini dirancang untuk mengurangi risiko penyimpangan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa untuk menciptakan good governance pada tingkat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa pada tingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Nganjuk untuk mencapai good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosio-legal) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara/interview secara mendalam. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan regulasi terkait transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa karena terdapat beberapa kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Penggunaan transaksi non tunai memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi biaya operasional, percepatan proses pembayaran, pencatatan otomatis transaksi serta mendukung prinsip good governance dengan meminimalkan risiko KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Kendala geografis dapat teratasi dengan aplikasi mobile banking atau dompet elektronik sehingga memperlancar arus kas masuk dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
The Constitutional Court's Decision on the Perppu on Mass Organizations from the Perspective of Rechtsstaat and Critical Legal Studies Bimantara, Arya; Salman, Radian
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4662

Abstract

This study aims to analyze the Constitutional Court's consistency in reviewing the constitutionality of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2017 concerning Mass Organizations, which was later ratified as Law No. 16 of 2017. The study focuses on two main issues: first, whether the issuance of the Perppu meets the criteria of "compelling urgency" as defined in Decision No. 138/PUU-VII/2009; second, how the Court interprets multi-interpretable phrases such as "contrary to Pancasila" and "threatening national stability," for restricting the right to associate. The method used is normative legal research with a statute, case (ratio decidendi), and conceptual approaches, examining the principles of lex certa, due process, proportionality, and contrarius actus, strengthened by critical legal studies (CLS) to uncover the political legal dimensions behind the Constitutional Court's jurisprudence. The novelty of this research lies in its emphasis on the Constitutional Court's tendency to provide formal validation for the formation of Perppu but its absence in providing substantive interpretation of crucial clauses subject to multiple interpretations, combining legal-dogmatic analysis and CLS to assess the consistency of the Constitutional Court's decision on the Perppu on Mass Organizations, something that has not been done in previous studies which tend to discuss procedural or human rights aspects partially. The results indicate that the Court prioritizes political stability over human rights protection, thus creating a double standard in the application of the rule of law principler. In conclusion confirms although the Constitutional Court affirmed the constitutionality of the Perppu and the Mass Organizations Law, a passive attitude towards the multi-interpretable clauses opens up space for the normalization of restrictions on the right to associate outside the principles of legality, necessity, and proportionality as required by the ICCPR.
Implementation of Permenaker No. 2 of 2015 From The Channeling Agency In Channeling Workers Arsyad, Syaif; M. Hadi Subhan; Radian Salman
POLITICO Vol. 24 No. 2 (2024): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v24i2.2481

Abstract

This study aims to examine the Implementation of Permenaker No. 2 of 2015 From The Channeling Agency In Channeling Workers. Work as a domestic worker (DW) is an important source of livelihood for the lower middle class for women and men in developing countries such as Indonesia, because the work is carried out in the household and is considered informal work, there are no clear regulations governing it, as a result it is often not noticed and considered a very low job. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) is expected to be a bridge as well as a protector of domestic workers regulated in PERMENAKER RI No.2 of 2015. Starting from the initial recruitment process, then the selection process and up to job placement, during work, and after returning to the area of origin. The main problem faced by domestic workers, as well as the obstacles experienced in obtaining their rights, both men and women working as domestic workers, is legal certainty and clarity of their social status. This research focuses on the conflict of interest of the channeling agency when distributing domestic workers because the channeling agency that provides the service fee is the employer.
Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional Mannagalli, Ali; Salman, Radian; Ristawati, Rosa; Christina Rachmawati, Dri Utari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5973

Abstract

Independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.
DERIVASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Alfath, Tahegga Primananda; Salman, Radian; Sukardi, Sukardi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada penambahan afiks “yang berciri nusantara” memberikan derivasi terhadap konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea Tahun 1982, bahwa ada ciri khusus bagi Indonesia dalam memaknai konsep negara kepulauan. Untuk membahas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis derivasi konsep negara kepulauan dalam konstitusi Indonesia pada amandemen kedua sebagai penguatan kedaulatan negara dalam pembangunan wilayahnya harus berciri nusantara. Founding constitution sejak awal perumusan, menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki ciri khusus, hal tersebut juga menjadi dasar logis deklarasi Juanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Maka, akibat hukum pembangunan wilayah yang tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi, khususnya politik hukum negara kepulauan yang berciri nusantara, memiliki potensi inkonstitusional. Kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara.
The Challenges and Opportunities of the Constitutional Court Decision Implementation on Recognition of the Indigenous Religions in Indonesia Sihombing, Uli Parulian; Safa'at, Muchamamd Ali; Anshari, Tunggul; Widiarto, Eko; Salman, Radian
Yuridika Vol. 36 No. 2 (2021): Volume 36 No 2 May 2021
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.3 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v36i2.24927

Abstract

The Constitutional Court of Indonesia has held the followers of the indigenous religion (the Penghayat) can have their own religious identity on their identity card (ID) in 2016. The 1945 Constitution of Indonesia mentions a non-discriminatory principle which has been applied by the Constitutional Court to this case. However, the implementation of the Constitutional Court decision will face challenges and opportunities on the field. The author has used of both normative and empirical methodology by providing related legal information and the result of the interview with the local leader of the indigenous religion as sources of analysing the issues. As the result of the research shows the following challenges for the implementation of the Constitutional Court decision ; a. unification of the laws, b. lack of affirmative action for the followers of the indigenous religions, c. Lack of the updated and integrated administrative data base of the citizens with the Constitutional Court decision, d. religiously and ethnically based politics effecting the decision of public officials to accommodate public services for the followers of the indigenous religions while the following opportunities of the implementation of the Constitution Court decision are the constitutional recognition and protection of the indigenous community, the existence of the National Ombudsman Commission, the rule law principle in the 1945 Constitution, final and legally binding status of the Constitutional Court decision.
The Legal and Moral Principles as Guidelines for Carrying Out Official Duties Saputro, Aries; Radian Salman
Yuridika Vol. 39 No. 2 (2024): Volume 39 No 2 May 2024
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v39i2.50496

Abstract

Law and morals are related as an ideal value in the formation of law, because morals are considered universal values "‹"‹that should ideally characterize every legal formation, with the hope that morality in the law can produce good behavior for legal subjects and objects. These morals and laws are in our administrative law, in this case the executive. The problem that is difficult to solve is the problem of corruption, where the act is legally and morally not good or wrong. Anti-corruption regulations are in place and the establishment of the Corruption Eradication Commission reveals that the problem of corruption in our country is not resolved and is even more systematic. Ideally, with the advancement of civilization and the strengthening of moral values "‹"‹as the basis for rules, corruption will decrease to its lowest point from year to year as a government develops. Then, if this law represents a moral value, then the court decision, which is the law, can also contain moral values. As an example also regarding court decisions by state administration officials that are not implemented voluntarily, this can be equated with blatant disobedience to the law making state administration officials arrogant.   Normative juridical analysis used in research includes legal and regulatory theory. Therefore, in order to achieve conformity regarding the morals and behavior of state officials in carrying out their duties, there is a close connection between the bad morals of state officials and behavior that violates the law. The good morals of state officials will make the behavior of state officials high and far from breaking the law.
Optimalisasi Bumdes di Desa Taro, Pasca PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Ristawati, Rosa; Salman, Radian; Sukartini, Ni Made; Jati Pamoro, Giza'a; Amalia Fitriany, Shafyra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 1 (2024): JPMI - Februari 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2018

Abstract

Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi BUMDes. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mewajibkan BUMDes melakukan beberapa penyesuaian. Untuk mengoptimalisasi fungsi BUMDes, Desa Taro telah memiliki BUMDes bernama Sarwada Amerta yang memiliki beberapa unit usaha dibawahnya. Pada perkembangannya, BUMDes ini telah melakukan beberapa upaya penyesuaian pasca keberlakuan beberapa peraturan terbaru, namun berdasarkan hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan. Metode yang digunakan adalah yuridis dan empiris dengan pendekatan sosiolegal dan partisipatif. Hasil yang diperoleh adalah masih ditemukan beberapa hal yang belum optimal untuk dapat mengembangkan BUMDes lebih jauh seperti pemanfaatan perkembangan teknologi, kesesuaian pada sektor perijinan, kemudian pada aspek peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, serta pada sektor promosi yang belum masif. Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi untuk BUMDes Sarwada Amerta yang berpotensi dapat lebih meningkatkan kiprah BUMDes lebih jauh lagi seperti pemanfaatan teknologi dalam hal promosi, penjualan, serta penyesuaian rancangan kontrak dan regulasi baik untuk kesesuaian peraturan dan prinsip keseimbangan, serta kesesuaian pada aspek leglitas dan perijinan.
DERIVASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Alfath, Tahegga Primananda; Salman, Radian; Sukardi, Sukardi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada penambahan afiks “yang berciri nusantara” memberikan derivasi terhadap konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea Tahun 1982, bahwa ada ciri khusus bagi Indonesia dalam memaknai konsep negara kepulauan. Untuk membahas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis derivasi konsep negara kepulauan dalam konstitusi Indonesia pada amandemen kedua sebagai penguatan kedaulatan negara dalam pembangunan wilayahnya harus berciri nusantara. Founding constitution sejak awal perumusan, menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki ciri khusus, hal tersebut juga menjadi dasar logis deklarasi Juanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Maka, akibat hukum pembangunan wilayah yang tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi, khususnya politik hukum negara kepulauan yang berciri nusantara, memiliki potensi inkonstitusional. Kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara.
KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA Maulana, Muhammad Asrul; Sukardi; Salman, Radian
Veritas et Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/g032eq74

Abstract

This study analyzes the normative conflicts surrounding the regulation of land rights duration in Indonesia’s Capital City and the legal implications of the land rights cycle in its development. The research focuses on the implementation of Presidential Regulation Number 75 of 2024 and Government Regulation Number 29 of 2024, which amends Government Regulation Number 12 of 2023. Employing a normative method, the study reveals that inconsistencies arise between the general principles of the Basic Agrarian Law (UUPA) and the more specific provisions applicable to the Capital City. The newly introduced government regulation substantially extends the durations for the Right to Cultivate (HGU), Right to Build (HGB), and Right to Use, departing from UUPA’s more restrictive agrarian policies. This discrepancy creates legal uncertainty for investors and land users, underlining the urgent need for regulatory harmonization to maintain legal coherence and stability. Moreover, the policy allowing land control for up to two cycles may lead to monopolization and exacerbate social inequality due to the prolonged periods of HGU and HGB. The regulation also broadens foreign investor access to land in the Capital City, potentially clashing with UUPA’s principles of social justice and national sovereignty. To safeguard public interest, prevent legal ambiguity, and ensure equitable land governance, it is essential to align these new regulations with the foundational values of the UUPA. The government must provide a clear and accurate interpretation of these provisions and enforce limitations on land ownership by individuals and legal entities to prevent misuse and protect national interests.
Co-Authors Achmad Afandi, Zanuar Akbar, Haeril Ali Mannagalli Amalia Fitriany, Shafyra amalina, zaskiya Annisa, Fadila N. Arif Rahman Hakim Arif Rahman Hakim Arsyad, Syaif Artyo, Yovereld Alexetty Avany Mahmudah Bimantara, Arya Christina Rachmawati, Dri Utari Dodi Jaya Wardana Dony Orlando Nasution Dri Utari Christina Rachmawati Eduardo Saratoga Wrahatnala Eko Widiarto Eko Widiarto, Eko Enrico Benedictus Silagen Erni Agustin Fadhlullah, M. R. Faizal Kurniawan Fauzia, Ana Fitriany, Shafyra Amalia Giza'a Jati Pamoro Giza’a Jati Pamoro Hamdi, M. Adib Akmal Hardt, Sascha Ilhami Ginang Pratidina Indrawati Indria Wahyuni Jati Pamoro, Giza'a Joeni Arianto Kurniawan Listiawan, Hermadi M. Hadi Subhan Mannagalli, Ali Mas Rahmah, Mas Maulana, Muhammad Asrul Mohammad Syaiful Aris Muchamamd Ali Safa’at Muhamad Zainal Arifin Muhammad Padol Muhshi, Adam Muklis Al'anam Nasution, Dony Orlando Ni Made Sukartini Noventri, Ardhana C. Nur Annisa, Fadila Nur Annisa Pangastuti, Inagatha Setyarahma Permanasari, Tyasning Pratiwi, Tria Dina Putri, Luh Putu Yeyen Karista Raden Mohamad Herdian Bhakti Rafi Al Malik Rosa Ristawati Rr. Herini Siti Aisyah Safa'at, Muchamamd Ali Salma, Fairus Dhea Saputro, Aries Sembiring, Rinawati Sihombing, Uli Parulian Singarimbun, Bernard Nicholas Solly Aryza Sri Winarsi Sukardi . Sukardi Sukardi Sukardi Sukardi Suparto Wijoyo Tahegga Primananda Alfath Taskesen, Suat Tunggul Ansari Setia Negara Uli Parulian Sihombing Wardhani, Fitri Warit Aziz Wibawa, Wahyu APM Wilda Prihatiningtyas