Garuda - Garba Rujukan Digital

Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional Mannagalli, Ali; Salman, Radian; Ristawati, Rosa; Christina Rachmawati, Dri Utari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5973

Independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.

DERIVASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Alfath, Tahegga Primananda; Salman, Radian; Sukardi, Sukardi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada penambahan afiks “yang berciri nusantara” memberikan derivasi terhadap konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea Tahun 1982, bahwa ada ciri khusus bagi Indonesia dalam memaknai konsep negara kepulauan. Untuk membahas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis derivasi konsep negara kepulauan dalam konstitusi Indonesia pada amandemen kedua sebagai penguatan kedaulatan negara dalam pembangunan wilayahnya harus berciri nusantara. Founding constitution sejak awal perumusan, menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki ciri khusus, hal tersebut juga menjadi dasar logis deklarasi Juanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Maka, akibat hukum pembangunan wilayah yang tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi, khususnya politik hukum negara kepulauan yang berciri nusantara, memiliki potensi inkonstitusional. Kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara.

The Challenges and Opportunities of the Constitutional Court Decision Implementation on Recognition of the Indigenous Religions in Indonesia Sihombing, Uli Parulian; Safa'at, Muchamamd Ali; Anshari, Tunggul; Widiarto, Eko; Salman, Radian
Yuridika Vol. 36 No. 2 (2021): Volume 36 No 2 May 2021
Publisher : Universitas Airlangga

The Constitutional Court of Indonesia has held the followers of the indigenous religion (the Penghayat) can have their own religious identity on their identity card (ID) in 2016. The 1945 Constitution of Indonesia mentions a non-discriminatory principle which has been applied by the Constitutional Court to this case. However, the implementation of the Constitutional Court decision will face challenges and opportunities on the field. The author has used of both normative and empirical methodology by providing related legal information and the result of the interview with the local leader of the indigenous religion as sources of analysing the issues. As the result of the research shows the following challenges for the implementation of the Constitutional Court decision ; a. unification of the laws, b. lack of affirmative action for the followers of the indigenous religions, c. Lack of the updated and integrated administrative data base of the citizens with the Constitutional Court decision, d. religiously and ethnically based politics effecting the decision of public officials to accommodate public services for the followers of the indigenous religions while the following opportunities of the implementation of the Constitution Court decision are the constitutional recognition and protection of the indigenous community, the existence of the National Ombudsman Commission, the rule law principle in the 1945 Constitution, final and legally binding status of the Constitutional Court decision.

The Legal and Moral Principles as Guidelines for Carrying Out Official Duties Saputro, Aries; Radian Salman
Yuridika Vol. 39 No. 2 (2024): Volume 39 No 2 May 2024
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v39i2.50496

Law and morals are related as an ideal value in the formation of law, because morals are considered universal values "‹"‹that should ideally characterize every legal formation, with the hope that morality in the law can produce good behavior for legal subjects and objects. These morals and laws are in our administrative law, in this case the executive. The problem that is difficult to solve is the problem of corruption, where the act is legally and morally not good or wrong. Anti-corruption regulations are in place and the establishment of the Corruption Eradication Commission reveals that the problem of corruption in our country is not resolved and is even more systematic. Ideally, with the advancement of civilization and the strengthening of moral values "‹"‹as the basis for rules, corruption will decrease to its lowest point from year to year as a government develops. Then, if this law represents a moral value, then the court decision, which is the law, can also contain moral values. As an example also regarding court decisions by state administration officials that are not implemented voluntarily, this can be equated with blatant disobedience to the law making state administration officials arrogant. Normative juridical analysis used in research includes legal and regulatory theory. Therefore, in order to achieve conformity regarding the morals and behavior of state officials in carrying out their duties, there is a close connection between the bad morals of state officials and behavior that violates the law. The good morals of state officials will make the behavior of state officials high and far from breaking the law.

Optimalisasi Bumdes di Desa Taro, Pasca PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Ristawati, Rosa; Salman, Radian; Sukartini, Ni Made; Jati Pamoro, Giza'a; Amalia Fitriany, Shafyra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 1 (2024): JPMI - Februari 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2018

Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi BUMDes. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mewajibkan BUMDes melakukan beberapa penyesuaian. Untuk mengoptimalisasi fungsi BUMDes, Desa Taro telah memiliki BUMDes bernama Sarwada Amerta yang memiliki beberapa unit usaha dibawahnya. Pada perkembangannya, BUMDes ini telah melakukan beberapa upaya penyesuaian pasca keberlakuan beberapa peraturan terbaru, namun berdasarkan hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan. Metode yang digunakan adalah yuridis dan empiris dengan pendekatan sosiolegal dan partisipatif. Hasil yang diperoleh adalah masih ditemukan beberapa hal yang belum optimal untuk dapat mengembangkan BUMDes lebih jauh seperti pemanfaatan perkembangan teknologi, kesesuaian pada sektor perijinan, kemudian pada aspek peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, serta pada sektor promosi yang belum masif. Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi untuk BUMDes Sarwada Amerta yang berpotensi dapat lebih meningkatkan kiprah BUMDes lebih jauh lagi seperti pemanfaatan teknologi dalam hal promosi, penjualan, serta penyesuaian rancangan kontrak dan regulasi baik untuk kesesuaian peraturan dan prinsip keseimbangan, serta kesesuaian pada aspek leglitas dan perijinan.

DERIVASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Alfath, Tahegga Primananda; Salman, Radian; Sukardi, Sukardi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada penambahan afiks “yang berciri nusantara” memberikan derivasi terhadap konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea Tahun 1982, bahwa ada ciri khusus bagi Indonesia dalam memaknai konsep negara kepulauan. Untuk membahas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis derivasi konsep negara kepulauan dalam konstitusi Indonesia pada amandemen kedua sebagai penguatan kedaulatan negara dalam pembangunan wilayahnya harus berciri nusantara. Founding constitution sejak awal perumusan, menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki ciri khusus, hal tersebut juga menjadi dasar logis deklarasi Juanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Maka, akibat hukum pembangunan wilayah yang tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi, khususnya politik hukum negara kepulauan yang berciri nusantara, memiliki potensi inkonstitusional. Kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara.

KONFLIK NORMA DALAM PEMBERIAN IZIN JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA Maulana, Muhammad Asrul; Sukardi; Salman, Radian
Veritas et Justitia Vol. 11 No. 1 (2025): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/g032eq74

This study analyzes the normative conflicts surrounding the regulation of land rights duration in Indonesia’s Capital City and the legal implications of the land rights cycle in its development. The research focuses on the implementation of Presidential Regulation Number 75 of 2024 and Government Regulation Number 29 of 2024, which amends Government Regulation Number 12 of 2023. Employing a normative method, the study reveals that inconsistencies arise between the general principles of the Basic Agrarian Law (UUPA) and the more specific provisions applicable to the Capital City. The newly introduced government regulation substantially extends the durations for the Right to Cultivate (HGU), Right to Build (HGB), and Right to Use, departing from UUPA’s more restrictive agrarian policies. This discrepancy creates legal uncertainty for investors and land users, underlining the urgent need for regulatory harmonization to maintain legal coherence and stability. Moreover, the policy allowing land control for up to two cycles may lead to monopolization and exacerbate social inequality due to the prolonged periods of HGU and HGB. The regulation also broadens foreign investor access to land in the Capital City, potentially clashing with UUPA’s principles of social justice and national sovereignty. To safeguard public interest, prevent legal ambiguity, and ensure equitable land governance, it is essential to align these new regulations with the foundational values of the UUPA. The government must provide a clear and accurate interpretation of these provisions and enforce limitations on land ownership by individuals and legal entities to prevent misuse and protect national interests.

The Implementation of Tax Monitoring System in Local Tax Collection in Sidoarjo District: Implementasi Tax Monitoring System (Taxmon) dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo Listiawan, Hermadi; Salman, Radian
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 25 No. 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v26i1.964

This article aims to explain and analyze the implementation of tax monitoring system to local tax collection in Sidoarjo Regency. The electronic collection of local taxes is a strategy utilized by Sidoarjo Regency to enhance efficiency, effectiveness, and transparency in collecting local taxes, one of them is Tax Monitoring System. This writing reviews the benefits and impacts of the implementation adopted by the local government in implementing tax monitoring system, the advantages of it, and the resulting effects on the local tax revenue of Sidoarjo Regency. Highlights : Enhanced Efficiency: The Tax Monitoring System in Sidoarjo Regency streamlines tax collection processes, reducing manual efforts and expediting transactions. Increased Transparency: This system promotes accountability and transparency in local tax operations, building trust among taxpayers. Revenue Impact: The implementation of the Tax Monitoring System has positively influenced the local tax revenue, indicating improved compliance and collection rates. Keywords : Implementation, Local Tax Revenue, Electronicization, Tax Collection, Efficiency

Judicial Independence sebagai Syarat Good Governance dalam Demokrasi Konstitusional Ali Mannagalli; Radian Salman; Rosa Ristawati; Dri Utari Christina Rachmawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5973

Independensi kekuasaan kehakiman (judicial independence) merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance di dalam sistem demokrasi konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana judicial independence berkontribusi terhadap indikator utama good governance, serta mengevaluasi tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkuat dengan data sekunder dari putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, serta studi komparatif terhadap praktik negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesenjangan antara norma dan praktik, ketergantungan administratif terhadap eksekutif, intervensi politik dalam rekrutmen hakim, dan lemahnya pengawasan etik. Ketiadaan judicial independence berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang meliputi aspek regulatif, institusional, dan kultural agar peradilan dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar demokrasi dan pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.

The Implications of Government Disobedience in Carrying Out Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 on Forest Areas Muhamad Zainal Arifin; Radian Salman
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6021

The implications of Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 resulted in the determination of forest areas as the legal basis for forest areas. Forest areas in the designation stage can no longer serve as a foundation for legal authority. Since the Forestry Law became law, the Decree on the Designation of Forest Areas across Indonesia has been changed. This means the legal reason for designating forest areas under the Transitional Provisions of Article 81 of the Forestry Law is no longer valid. The Government continues to use the Decree on the Designation of Forest Areas as a foundation for convicting individuals, imposing administrative penalties, restricting civil rights, and issuing permits. The Government's noncompliance with the Constitutional Court Decision infringes upon individuals' constitutional rights and results in environmental degradation due to the lack of oversight in forested regions. This research is normative juridical research (doctrinal research)

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search