Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kota Bandung (Studi Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg) Mochamad Farrel Nurrahman Sahid; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4896

Abstract. This study aims to determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of obscenity against minors and to find out the efforts of law enforcement in dealing with criminal acts of obscenity against minors. The research method uses normative criminological and juridical approaches, namely to examine and discuss events obtained in accordance with the facts that occurred later in relation to the applicable legal norms and theoretical concepts, legal principles and existing laws and regulations. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of data collection by interviews and literature study which then the data were analyzed qualitatively descriptive. The results of the study show that the factors that cause the sexual abuse of minors in the case of decision No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg are internal factors, where the defendant or perpetrator has an urge for sexual desire which then becomes a factor in the occurrence of criminal acts of obscenity against minors even though lust cannot be controlled which has become a personality trait. Later in its development, new regulations emerged that were more measurable in efforts to prevent and prosecute criminal acts of sexual abuse of minors as well as efforts to overcome criminal acts of sexual abuse of minors in a preventive or descriptive manner carried out and attempted by the apparatus. law enforcer Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis dan yuridis normatif yaitu untuk mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang yang berlaku dan konsep teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari data primer yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi Pustaka yang kemudian data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di bawah umur dalam kasus putusan No.508/Pid.Sus/2021/PN.Bdg adalah faktor internal, dimana terdakwa atau pelaku memiliki dorongan hawa nafsu seksualitas yang kemduian menjadi faktor atas terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur walau pun hawa nafsu tidak dapat dikendalikan yang telah menjadi sifat kepribadian. Kemudian dalam perkembangannya, muncul peraturan-peraturan baru yang lebih terukur dalam upaya penanggulangan serta penindakan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur serta di hadirkan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur secara preventif maupun deskriptif yang di lakukan dan di upayakan oleh apparat penegak hukum.

Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung Ronggo Prasetyo; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4987

ABSTRACT- To support the creation of just law enforcement, the Attorney General's Office issued a policy rule regarding Restorative Justice through the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The type of crime of attempted theft is a form of crime that can be applied to Restorative Justice, as an example of a case that occurred in the jurisdiction of the Bandung City Attorney General’s Office on an actor named Alka Liga Gultom who had tried to take something, wholly or partly belonging to another person, with intent to unlawfully possess. The results of this analysis show that Restorative Justice is not only about the rule of law but also related to the supremacy of morality. The moral is the main basis for the implementation of Restorative Justice by law enforcers whose credibility is currently experiencing a decline in society because of the large number of cases that have been delegated to the court, even though according to the public's view cases that are categorized as trivial matters do not need to be resolved through the Court. This ultimately creates the perception that currently there is no justice in law enforcement agencies, particularly at the Attorney General's Office. And conceptually there are already regulations governing the implementation of Restorative Justice at the Attorney General's Office, but factually the implementation has not been realized comprehensively and optimally. To be able to maximize the implementation of Restorative Justice in attempted theft cases, it is necessary to understand law enforcement officials, especially public prosecutors and the public regarding the aims, objectives, impacts, and implications of the concept of Restorative Justice. ABSTRAK-Demi mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, Kejaksaan menerbitkan aturan kebijakan mengenai Keadilan Restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis kejahatan percobaan pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat di terapkan Restorative Justice, Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada pelaku bernama Alka Liga Gultom yang mana telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hasil analisis ini menunjukan Restorative Justice bukan hanya tentang supremasi hukum tetapi terkait juga dengan supremasi moral. Moral menjadi landasan utama bagi pelaksanaan Restorative Justice oleh penegak hukum, yang pada saat ini kredibilitasnya mengalami penurunan di masyarakat dikarenakan banyaknya perkara yang diteruskan ke Pengadilan padahal menurut pandangan masyarakat perkara yang dikategorikan masalah sepele tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan munculnya persepsi bahwa saat ini tidak ada keadilan di lembaga penegak hukum khususnya di Kejaksaan. Dan secara secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan, namun secara faktual dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara komprehensif dan maksimal. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan Restorative Justice dalam perkara percobaan pencurian perlu adanya pemahaman aparatur penegak hukum khususnya penuntut umum maupun publik terkait maksud, tujuan, dampak dan implikasi dari konsep Restorative Justice tersebut.

Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Ditinjau dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak Rasinih; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5029

Abstract. Cases of bullying in children are currently very prevalent in Indonesia. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) has received complaints from the public regarding child bullying cases in 2022 as many as 119 cases while in Bandung City there are 7 cases. Children as the next generation of the nation have an important role in national development must get protection from the state in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that children have the right to protection from violence. If viewed from the Victimological Aspect, the impact caused by bullying is very broad in scope, in which children and adolescents who are victims of bullying are very at risk of experiencing various health problems, both physically and mentally. The method used in this study is the Normative Juridical legal research method. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in laws and regulations. The results showed that the Legal Protection of Child Victims of Bullying Victimologically has been Victimology identifies the rights of victims. This view is very important considering that the act of bullying itself has not been considered as a problem, but is considered a normal act in childhood. With this view, of course the rights of victims of bullying have not been widely recognized, even though the impact of this behavior is very real. In victimology, victims' rights have been identified, but for society bullying itself has not been considered a problem, but is considered a normal act in society. childhood so that the rights of victims of bullying have not been widely recognized, even though the impact of this behavior is real. Abstrak. Kasus Bullying pada anak pada saat ini marak sekali terjadi di Indonesia. Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus bullying anak pada tahun 2022 adalah sebanyak 119 kasus sedangkan di Kota Bandung adalah sebanyak 7 kasus. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Jika ditinjau dari Aspek Viktimologis dampak yang diakibatkan oleh tindakan bulliying ini sangat luas sekali cakupannya, yang mana anak dan remaja yang menjadi korban Bullying sangat beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Anak Korban Bulliying Secara viktimologi mengindentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat perbuatan perundungan sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundungan belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata. Dalam viktimologi telah mengindentifikasi mengenai hak-hak korban namun bagi masyarakat perbuatan bullying sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak sehingga hak-hak dari korban bullying belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata.

Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 1162/PID.B/2021/PN.BDG dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan Inneke Dwi Cahya; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5039

Abstract. Criminal offenses of sexual abuse are crimes that violate the manners and morals of an individual about and related to sexual crimes that disturb the honor and morals. These actions often occur around society at present and it is not uncommon for the perpetrators of sexual abuse to be carried out by their own family. The approach method used in this research is the normative legal approach, which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data using systematic approaches to written legal materials. The qualitative in question is analyzing data derived from the verdict related to the imposition of punishment by the judge. In verdict no. 1162/Pid.B/2021/PN Bdg with defendant inital letter K, there is a legal consideration for the verdict given. To protect victims of crime in criminal offenses of sexual abuse against children under the age of 18, the proven guilty perpetrator will be sentenced to imprisonment and fines in accordance with the provisions stipulated in Law Number 17 of 2016 on the Eradication of Sexual Violence. The imposition of criminal sentences by the judge in the verdict against the perpetrators of sexual abuse against children in verdict number 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg against the defendant is not appropriate. So that in this decision, the judge only provides protection to the community so that they do not feel anxious, but does not directly provide protection to the child who is a victim of sexual crime or sexual abuse, as stipulated in Article 59 paragraph (2) letter J can provide learning efforts, rehabilitation, and psychosocial support. Abstrak. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yang menggangu kehormatan kesusilaan. Tindakan tersebut sering terjadi disekitar masyarakat saat ini dan tidak jarang pula pelaku tindak pencabulan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Metode yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam putusan no 1162/Pid.B/2021/PN Bdg dengan terdakwa inisial K, terdapat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan. Untuk melindungi korban kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak pada nomor putusan Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg terhadap terdakwa kurang tepat. Dalam putusan ini hakim hanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak merasa resah, tetapi tidak memberikan perlindungan secara langsung terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (2) huruf J dapat memberikan upaya pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososia

Analisis Viktimologis Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Driver Ojek Online Dihubungkan Dengan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Farel Mochammad Zafrullah; Nandang Sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5060

Abstract. This study aims to review the implications of the TPKS Law which is focused on aspects of victim protection. Starting from Sexual violence can occur anywhere and by anyone, even the perpetrators can be from the closest relatives. The presence of the TPKS Law can be proof of the struggle for victims of sexual violence. Therefore it is very important to see the implications of the TPKS Law from the aspect of victim protection, in addition to the law as a clear legal umbrella, clear legal protection instruments are also needed for victims of sexual violence. The method used is the normative legal research method in which the law examines norms, concepts, principles, doctrines and to find out legal sanctions when sexual violence occurs. The results of this study indicate that if a violation occurs, such as committing sexual violence, sanctions will be imposed in the form of imprisonment and/or fines in accordance with applicable regulations. This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become problems in this study by using analytical descriptive research. The data collection method or technique used is library research. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mereview implikasi UU TPKS yang difokuskan pada Aspek perlindungan korban. Bermula dari Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja bahkan pelakunya bisa dari kerabat terdekat. Dengan hadirnya UU TPKS ini dapat menjadi bukti perjuangan bagi para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu penting sekali untuk melihat implikasi UU TPKS ini dari aspek perlindungan korban, selain undang-undang sebagai payung hukum yang jelas diperlukan juga instrument perlindungan hukum yang jelas bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya melakukan kekerasan seksual maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan.

Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif UU NO.11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Havid Zul Aswad Havid; Nandang sambas
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5085

Abstract. From a legal perspective, gambling is one of the criminal acts (Delict) that disturbs society. Even in the explanation of Law No.7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling, it is stated that all criminal acts of gambling are crimes. Gambling is also a social problem because the impact caused is very negative for the national interest, especially for the younger generation because it causes young people to tend to be lazy at work and the funds flowing in this game are large enough so that the funds that could originally be used for development actually flow for gambling games, gambling is also contrary to religion, morals and sociality.The purpose of this study is to find out the criminal acts of online gambling committed by children in terms of criminology as well as to find out the efforts to apply criminal sanctions committed by children in terms of law no. 11 of 2012 concerning the child trafficking system The method used in this research is a Juridical-Normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning that the data obtained from cases related to online gambling crimes committed by children. The collection technique is through literature studies which then the data diper oleh from the research is analyzed juridically normatively. The results of this study found that children who commit online gambling crimes by children are influenced by several factors in the form of: Factors of the number of online gambling sites in Indonesia, Social factors, Education Factors, Religious factors , Legal awareness factors. And a child who is entangled in online gambling crimes must be pursued by restorative justice law enforcement in the form of diversion, namely the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice Keyword : Criminology, online gambling, minors Abstrak.Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (Delict) yang meresahkan masyarakat. Bahkan dalam penjelasan UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ditinjau dari segi kriminologi juga untuk mengetahui upaya penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari undang undang no 11 tahun 2012 tentang system peradlilan anak Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak . Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bawha anak yang melakukan tindak pidana judi online oleh anak dipengaruhi beberapa factor berupa : Factor banyaknya situs judi online di Indonesia, Factor pergaulan, Factor Pendidikan, Factor agama, Factor kesadaran hukum. Dan seorang anak yang terjerat tindak pidana perjudian online harus diupayakan penegakan hukum restorative justice berupa diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Kata kunci : kriminologi, judi online, anak dibawah

Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Pratama Maulidyawanto; Hernawati RAS; Nandang Sambas
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 4 No 2 (2023): Tema Hukum Keamanan Negara
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v4i2.301

The negative side of radicalism is the embryo of terrorism. The negative side of radicalism is in the form of attitudes that want total revolutionary change through violence and extreme actions. Non-penal efforts of criminal law can be the most powerful effort in dealing with radicalism. Non-penal efforts are based on existing regulations in Indonesia, namely the deradicalization program, but the fluctuating terrorism events that occur in Indonesia are an indication of the ineffectiveness of the deradicalization program carried out by relevant agencies. This is due to the lack of human resources, the lack of infrastructure related to the implementation of the deradicalization program, and the absence of clear arrangements related to the deradicalization program.

Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan Inneke Dwi Cahya; Nandang Sambas
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2114

Abstract. Criminal offenses of sexual abuse are crimes that violate the manners and morals of an individual about and related to sexual crimes that disturb the honor and morals. These actions often occur around society at present and it is not uncommon for the perpetrators of sexual abuse to be carried out by their own family. The approach method used in this research is the normative legal approach, which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data using systematic approaches to written legal materials. The qualitative in question is analyzing data derived from the verdict related to the imposition of punishment by the judge. In verdict no. 1162/Pid.B/2021/PN Bdg with defendant inital letter K, there is a legal consideration for the verdict given. To protect victims of crime in criminal offenses of sexual abuse against children under the age of 18, the proven guilty perpetrator will be sentenced to imprisonment and fines in accordance with the provisions stipulated in Law Number 17 of 2016 on the Eradication of Sexual Violence. The imposition of criminal sentences by the judge in the verdict against the perpetrators of sexual abuse against children in verdict number 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg against the defendant is not appropriate. So that in this decision, the judge only provides protection to the community so that they do not feel anxious, but does not directly provide protection to the child who is a victim of sexual crime or sexual abuse, as stipulated in Article 59 paragraph (2) letter J can provide learning efforts, rehabilitation, and psychosocial support. Abstrak. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yang menggangu kehormatan kesusilaan. Tindakan tersebut sering terjadi disekitar masyarakat saat ini dan tidak jarang pula pelaku tindak pencabulan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Metode yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam putusan no 1162/Pid.B/2021/PN Bdg dengan terdakwa inisial K, terdapat sebuah pertimbangan hukum akan putusan yang diberikan. Untuk melindungi korban kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pencabulan terhadap anak pada nomor putusan Putusan Nomor 1162/Pid.B/2021/PN.Bdg terhadap terdakwa kurang tepat. Dalam putusan ini hakim hanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tidak merasa resah, tetapi tidak memberikan perlindungan secara langsung terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (2) huruf J dapat memberikan upaya pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial.

IMPLEMENTATION OF LAWS REGARDING ECONOMIC CRIME IN THE ECONOMIC FIELD IN LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION Muhamad Irfan Florid; Nandang Sambas
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 3: July - September 2023
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i3.20934

Crimes against the economy pose a significant challenge to the development and maintenance of economies across the world. The Indonesian government has enacted a number of laws, notably Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in order to address this issue and find a solution. This legislation plays a significant part in the fight against economic criminal activity in all areas of the economy. The purpose of this research is to investigate the challenges and elements that contribute to the success or failure of anti-corruption efforts. This study employed an empirical research method, which is a type of legal research that involves examining primary and secondary data, specifically data obtained directly from the public through field studies and literature studies. Field studies and literature studies are two of the most significant challenges facing efforts to eradicate economic crime in Indonesia. This study has significant implications that will enhance knowledge, provide advice, and provide suggestions to boost the efficacy of the execution of Law Number 20 of 2001 in eliminating economic crimes. These implications are crucial because this research will promote understanding, provide direction, and provide recommendations. It is anticipated that these repercussions will serve as the foundation for specific policies and actions that will boost the level of success achieved in the fight against economic crimes in Indonesia.

Settlement of Traffic Offences: A Shift in the Presumption of Innocence and the Impact on Legal Justice Beny Harkat; Nandang Sambas; Chepi Ali Firman Zakaria
Journal La Sociale Vol. 5 No. 3 (2024): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v5i3.1175

Traffic offences are a serious issue in Indonesia, creating complex challenges for the justice system and social costs. Although Law No. 22/2009 has defined the rules, the high number of accidents and offences indicates the ineffectiveness of law enforcement. This study aims to investigate the impact of traffic offences on legal justice, the effectiveness of sanctions, and the shifting presumption of innocence in Indonesia. The research methodology included both quantitative and qualitative approaches, involving analyses of accident data and interviews with authorities. The results showed a high number of offences, a lack of effectiveness of Law No. 22 of 2009, and the phenomenon of "peace in place." The implementation of ETLE cameras became an alternative, despite internet access constraints. Perma No. 12/2016 changed the judicial process, moving from a presumption of innocence to a presumption of guilt. This shift provides uniform sanctions without considering individual circumstances. The limitation of violators' rights in ticket hearings violates the principle of justice. The implementation of e-ticket technology shows advantages, but the dependence on the internet and the potential for misuse are obstacles. The shift to the presumption of innocence in the Perma raises doubts about the fairness of the justice system. Improving fairness requires a re-evaluation of the application of sanctions, technological improvements, and a deeper understanding of the rights of offenders. These recommendations are expected to improve the justice system related to traffic offences in Indonesia.

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search