Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.047
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Spektrum Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG) Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Journal La Sociale Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Indonesian Journal of Social Science Research Collegium Studiosum Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Riset Ilmu Hukum Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Sharia (JOSH) Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Hukum Prioris Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Bandung Conference Series: Law Studies Journal of Scientific Research, Education, and Technology Innovative: Journal Of Social Science Research Sinergi International Journal of Law Jurnal Hukum Islam Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Sharia: Jurnal Kajian Islam
Nandang Sambas
Universitas Islam Bandung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pemberatan Sanksi Pidana Kekerasan terhadap Tenaga Medis: Tinjauan Yuridis Undang Undang Kesehatan 2023 Rusyanto, Opan; Sambas, Nandang; Nurcahyono, Arinto
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v5i4.4064

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan terhadap tenaga medis merupakan persoalan serius yang berpotensi mengganggu keberlangsungan dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Tenaga medis, sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, kerap berada pada posisi rentan akibat tekanan situasional, ketidakpuasan pasien, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan penguatan terhadap hak dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Namun demikian, pengaturan mengenai kekerasan terhadap tenaga medis dalam regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai delik khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan kekerasan terhadap tenaga medis sebagai delik khusus serta kebutuhan pemberatan sanksi pidana pasca berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan delik khusus mengakibatkan lemahnya efek jera, ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pengaturan kekerasan terhadap tenaga medis sebagai delik khusus yang disertai dengan pemberatan sanksi pidana, guna menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan terhadap profesi medis dalam menjalankan tugasnya.
TRANSFORMASI SOSIAL DAN ADAPTASI HUKUM DI ERA DIGITAL ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT INFORMASI DI INDONESIA Muhammad Adhi Yudha Prawira; Nandang Sambas
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 2 No 2 (2025): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v2i2.91

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur sosial masyarakat secara fundamental, menciptakan fenomena baru berupa masyarakat informasi yang berorientasi pada data, konektivitas, dan efisiensi berbasis teknologi. Transformasi sosial ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum yang secara tradisional dibangun atas dasar interaksi fisik, hierarki institusional, dan prosedur formal. Dalam konteks inilah, hukum dituntut untuk beradaptasi agar tetap relevan, adil, dan efektif dalam mengatur perilaku manusia di ruang digital. Makalah ini membahas hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan adaptasi hukum di era digital dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang senantiasa berinteraksi dengan nilai, budaya, dan struktur masyarakat. Kajian difokuskan pada tiga aspek utama: (1) bagaimana digitalisasi mengubah pola interaksi sosial dan kesadaran hukum masyarakat, (2) bagaimana sistem hukum Indonesia beradaptasi terhadap perubahan tersebut melalui regulasi baru seperti Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi, serta (3) bagaimana munculnya tantangan etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial di ruang digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma formal, tetapi harus dilihat sebagai mekanisme sosial yang dinamis dan reflektif terhadap perubahan masyarakat. Dalam konteks era digital, keberhasilan adaptasi hukum sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum menginternalisasi nilai-nilai baru seperti transparansi, perlindungan privasi, dan partisipasi digital warga negara. Oleh karena itu, transformasi hukum yang berorientasi pada sosiologi hukum menjadi krusial dalam membangun tatanan masyarakat digital yang berkeadilan dan beretika.
INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DAN KEPERCAYAAN PUBLIK: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA Hijriani, Adinda Nurrizkia; Sambas, Nandang
JOSH: Journal of Sharia Vol. 5 No. 01 (2026): Vol. 05 No. 01 Januari 2026
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v5i01.2641

Abstract

Integrity of law enforcement officers plays a crucial role in shaping public trust toward the legal system. From the perspective of sociology of law, law is not merely a set of written norms but also a social practice influenced by the behavior, values, and culture of legal actors. This article aims to analyze the relationship between the integrity of law enforcement officers and public trust in law enforcement in Indonesia. This research employs a normative juridical method combined with a sociological approach, examining legal doctrines, sociological theories of law, and empirical social phenomena related to law enforcement practices. The study finds that low integrity among law enforcement officers significantly undermines public trust, which in turn weakens the legitimacy and effectiveness of law. Therefore, strengthening the integrity of law enforcement officers is a fundamental prerequisite for building a credible and socially legitimate legal system in Indonesia.
The Potential Application of The Bridging Approach In Community-Based Corrections In Indonesia: A Comparative Perspective Hamja, Hamja; Nunna, Bhanu Prakash; Sutrisno, Endang; Sambas, Nandang; Widjajanti, Ermania
LAW REFORM Vol 22, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v22i1.71136

Abstract

Electronic Monitoring (EM) constitutes a sophisticated surveillance mechanism that epitomizes technological advancements within the legal sphere and acts as a feasible substitute for conventional detention practices. Nations such as South Korea have adeptly incorporated EM into a meticulously designed, community-centric training framework. Indonesia is encouraged to adopt EM; however, the effective realization of this initiative necessitates alterations to the prevailing legal and social infrastructure. This research endeavors to investigate the feasibility of EM implementation in Indonesia through a comparative analysis with the established framework in South Korea, focusing particularly on the alignment of correctional institutions, technological systems, and community engagement. Employing a comparative judicial methodology, this study assesses the legal framework, institutional arrangements, and operational procedures pertaining to EM in both jurisdictions. Findings indicate that South Korea has established a comprehensive national framework for EM, supported by centralised monitoring facilities located in Seoul and Daejeon, regional parole offices, and coordinated oversight in conjunction with law enforcement agencies. In contrast, Indonesia's correctional system remains hampered by fragmented regulatory measures, inadequate institutional collaboration, and limited technological capabilities. The lack of EM as a formally recognised legal instrument limits alternative sentencing options and exacerbates prison overcrowding. This study concludes that Indonesia requires legislative reform, capital investment in monitoring infrastructure, and enhanced inter-agency collaboration to facilitate the effective implementation of EM.
The Urgency of Appointing a Notary as The Official for Creating Waqf Pledge Deeds (PPAIW) for Shares Based on Law Number 41 of 2004 on Waqf Wahab, Abdul; Sambas, Nandang; Sumiyati, Yeti
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.05.01.30

Abstract

The object of waqf known to the public up to this point is still synonymous with immovable property (fixed assets). In Indonesia, regulations related to waqf are governed by several laws, including Law No. 41 of 2004 on Waqf. However, there are no specific regulations regarding share waqf. Additionally, concerning the creation of share waqf pledge deeds by a notary as the PPAIW, the regulations on waqf pledges stipulated in Article 27 of the Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2013 on Procedures for the Waqf of Immovable and Movable Assets Other than Money state that a notary is appointed as PPAIW by a Ministerial Decree. To be appointed by the Minister as PPAIW, one must meet the requirements of being a Muslim, trustworthy, and certified in waqf competence by the Ministry of Religious Affairs. These requirements pose a barrier for notaries to become PPAIW because there has been no socialization and implementation of the competence certification requirement. Moreover, the requirement to be Muslim means that not all notaries can become PPAIW. The aim of this study is to understand the implementation of regulations regarding notaries as PPAIW in the creation of Waqf Pledge Deeds. This research is a type of normative juridical research, with a sociological juridical approach. The findings indicate that the regulation and implementation of notaries as PPAIW for shares are not yet clear and firm, necessitating a broader legal review in relation to the principle of the benefits of share waqf for the community.
Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Hukum: Analisis Kelembagaan dan Implementatif Girly Farsyadiva Althaira Nurahim; Nandang Sambas
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6941

Abstract

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan sistem peradilan hukum di negara hukum demokratis. Sistem peradilan yang dipercaya masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai sumber legitimasi negara dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sistem peradilan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi krisis kepercayaan publik yang semakin menguat. Krisis tersebut tercermin dari persepsi negatif masyarakat terhadap independensi peradilan, integritas aparat penegak hukum, serta kualitas putusan pengadilan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kelembagaan dan implementatif yang berkontribusi terhadap krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap norma hukum, doktrin, serta literatur ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik bersumber dari lemahnya integritas kelembagaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Oleh karena itu, penguatan reformasi kelembagaan dan perbaikan implementasi penegakan hukum menjadi prasyarat utama dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan hukum.
Legal Analysis of the Responsibility of Business Actors in Fulfilling Obligations for Halal Certification and BPOM Distribution Permits for Food Products Yoel Latif; Nandang Sambas
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1979

Abstract

This study aims to analyze the legal liability of business actors in fulfilling the obligation of halal certification and distribution permits from the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) for food products distributed in Indonesia. Halal certification and distribution permits are two essential instruments to ensure the safety, quality, and halal status of products in circulation. Using a normative juridical approach and literature study, this research examines the legal provisions regulating these obligations, including Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance, Law Number 36 of 2009 on Health, and other implementing regulations. The results indicate that business actors bear both preventive and repressive responsibilities in ensuring that their products are safe and halal for consumption. Failure to fulfill these obligations may lead to administrative or criminal sanctions and negatively impact consumer rights. Therefore, active roles from the government and relevant institutions are necessary to promote awareness, supervision, and legal enforcement to increase business compliance with the applicable regulations.
The Urgency of Good Corporate Governance in The Per-spective of Business Law in Indonesia Ashuri Ashuri; Nandang Sambas
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.2034

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in business practices in Indonesia has a high urgency to create a healthy, transparent and equitable business climate. This article examines the importance of GCG implementation from the perspective of business law, by highlighting the various challenges faced by business actors in implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The study also analyzes the role of regulation and law enforcement in strengthening GCG practices and their impact on investor protection and business continuity. Using a juristic normative approach, this article emphasizes that GCG is not only an ethical instrument, but also a legal obligation that supports the creation of sustainable and highly competitive corporate governance at the national and global levels.  
An Alternative Approach To Narcotics Trafficking Eradication In Indonesia: Institutional Perspectives From The National Narcotics Agency Irzan Haryono; Dey Ravena; Dini Dewi Herniati; Nandang Sambas; Efik Yusdiansyah; Chepy Firman Ali Zakaria
Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET) Vol. 5 No. 2 (2026): Vol. 5 No. 2 2026
Publisher : Kirana Publisher (KNPub)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58526/jsret.v5i2.1118

Abstract

The Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) represents Indonesia’s principal national policy response to the escalating narcotics threat. This study evaluates the effectiveness of P4GN implementation by the National Narcotics Agency (BNN) and proposes an alternative model to strengthen its policy framework. Recognizing narcotics abuse as not merely a legal violation but also a complex social and public health issue, the research underscores the need to integrate legal, institutional, and socio-cultural dimensions in both policy design and execution. This study adopts a normative legal approach, supported by qualitative analysis of key regulatory instruments, including Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Presidential Instructions, the National Action Plan for P4GN (RAN P4GN), and internal BNN regulations. The analysis focuses on policy coherence, orientation, and implementation gaps within the existing framework. The findings reveal that, despite a relatively comprehensive legal and institutional foundation, P4GN implementation remains predominantly repressive. Current strategies prioritize law enforcement while insufficiently addressing prevention, rehabilitation, and community empowerment. Moreover, the absence of clear differentiation between drug users and traffickers undermines policy effectiveness and raises human rights concerns, ultimately limiting the sustainability of narcotics control efforts. To address these shortcomings, this study proposes an alternative policy model that reconfigures P4GN through a more balanced and integrated approach. The model emphasizes legal reform, institutional strengthening, and transformation of legal culture, while prioritizing preventive measures, rehabilitation, and community engagement alongside targeted enforcement against drug syndicates. It also advocates the use of data-driven strategies and information technology to enhance coordination. Within this framework, BNN is repositioned as a central cross-sectoral coordinator, promoting synergy among stakeholders. Grounded in public health and restorative justice perspectives, the model offers a more adaptive, effective, and humane approach to narcotics control in Indonesia.
IMPLEMENTATION OF LAWS REGARDING ECONOMIC CRIME IN THE ECONOMIC FIELD IN LAW NUMBER 20 OF 2001 CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION Muhamad Irfan Florid; Nandang Sambas
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 3: 2023
Publisher : Universitas Trunodjoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i3.20934

Abstract

Crimes against the economy pose a significant challenge to the development and maintenance of economies across the world. The Indonesian government has enacted a number of laws, notably Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in order to address this issue and find a solution. This legislation plays a significant part in the fight against economic criminal activity in all areas of the economy. The purpose of this research is to investigate the challenges and elements that contribute to the success or failure of anti-corruption efforts. This study employed an empirical research method, which is a type of legal research that involves examining primary and secondary data, specifically data obtained directly from the public through field studies and literature studies. Field studies and literature studies are two of the most significant challenges facing efforts to eradicate economic crime in Indonesia. This study has significant implications that will enhance knowledge, provide advice, and provide suggestions to boost the efficacy of the execution of Law Number 20 of 2001 in eliminating economic crimes. These implications are crucial because this research will promote understanding, provide direction, and provide recommendations. It is anticipated that these repercussions will serve as the foundation for specific policies and actions that will boost the level of success achieved in the fight against economic crimes in Indonesia.
Co-Authors A. Harits Nu’man Abdul Wahab Ade Mahmud Adib Gunawan Agus Gede Sutamaya Agus Hadian Rahim Alya Tsania Aprillianti Amri, Qoonitah Anan, Moh. Shofi Arifton, Arifton Arinto Nurcahyono Ashuri Ashuri Atika Sari Beny Harkat Bima Guntara Bulan, Dewi Nawang Caecielia Wagiono Chepi Ali Firman Chepi Ali Firman Zakaria Chepy Firman Ali Zakaria Clarissa Yudhanetta Dey Ravena Dey Ravena Dian Alan Setiawan Dias Ayustie Munandar Dini Dewi Heniarti Dini Dewi Heniarti Dini Dewi Herniati Diva Aulia Rizky Imani Durahman Manurung Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Endang Sutrisno Ermania Widjajanti Faizul Idris Farel Mochammad Zafrullah Fitria Rahma Azahra Girly Farsyadiva Althaira Nurahim Hamja Hamja Handayani, Suci Hati Hariyadi, Nazla Shafira Haspada, Deni Havid Zul Aswad Havid Hernawati RAS Herniati, Dini Dewi Hijriani, Adinda Nurrizkia Ida Bagus Nyoman Dhedy Widyabawa Inneke Dwi Cahya Inneke Dwi Cahya Irzan Haryono Jamila, Lina Kharisma Fajar Ilmperdana Koswara, Indra Yudha Kusumah, R. Windi Rachmawati Mahmud, Ade Mochamad Dendy Anugrah Mochamad Farrel Nurrahman Sahid Mohammad Fakhri Abdul Malik Muchamad Nur Adnan Muhamad Agung Prayoga Muhamad Irfan Florid Muhammad Adhi Yudha Prawira Nani Widya Sari Neni Sri Imaniyati Novianti Nunna, Bhanu Prakash Nu’mani, Harits Oksidelfa Yanto Oktadiana, Viri Pratama Maulidyawanto Rahmah, Annida Rasinih Ratna Januarita Rimsyahtono Rimsyahtono Rimsyahtono Rini Irianti Sundary Ronggo Prasetyo Rully Hanafi Dahlan Rusyanto, Opan Sianipar, Ferry Agus Siti Nurjanah Slamet, Amalul Arifin Sri Ratna Suminar Syavira Maharani Kiswanda Syifa Anggita Ahimsa Putri Try Ahmad Mirza Wulandari, Arsem Yeti Sumiyati Yoel Latif Yudha Prawira Ramadhan Zainur Arifin Syah Zhetira Rizkika