Claim Missing Document
Check
Articles

Kepastian Hukum Pada Regulasi Praktik Kedokteran Melalui Telemedisin untuk Optimalisisasi Prosedur Penegakan Diagnosis Adib Gunawan; Nandang Sambas; Suminar, Sri Ratna
JOM Vol 5 No 3 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, September
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i3.5937

Abstract

This study examines legal certainty in the regulation of medical practice through telemedicine to optimize diagnostic procedures in Indonesia. Telemedicine enables remote healthcare services through information and communication technology, which is very beneficial in remote areas with limited access to healthcare facilities. Although telemedicine offers ease of access and lower costs, there are challenges in ensuring accurate diagnosis without direct physical examination. Health law in Indonesia needs to balance aspects of legal certainty, justice, and utility in telemedicine regulation. Various countries such as Malaysia and India have adopted specific regulations for telemedicine, which can serve as references for Indonesia. The diagnostic procedure through telemedicine must still adhere to conventional stages such as anamnesis and physical examination to ensure accuracy. Detailed and specific legal arrangements for application-based telemedicine are needed to maintain the professionalism and ethics of doctors in diagnosis. This study highlights the importance of effective communication between doctors and patients in telemedicine to avoid misunderstandings and misdiagnosis. The development of telemedicine regulations in Indonesia must consider evolving technology and the public's need for equitable access to healthcare services. Further research is needed to determine the best media used in telemedicine to provide input to the government in forming regulations.
ANALYSIS OF THE ATTORNEY GENERAL'S AUTHORITY IN CRIMINAL ECONOMIC LAW POLICY IN INDONESIA Zainur Arifin Syah; Nandang Sambas; Chepi Ali Firman Zakaria; Dini Dewi Heniarti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3324

Abstract

The Public Prosecutor's Office's authority to investigate economic crimes in Indonesia remains limited, both normatively and institutionally. Yet the complexity and magnitude of losses resulting from economic offenses demand an institution with adequate juridical and technical capabilities. To address issues concerning the legal basis for these limitations, their impact on law enforcement, and an ideal legal‐policy model for the Public Prosecutor's Office, a normative legal approach was employed, incorporating statutory, case‐law, historical, comparative, and conceptual analyses. The discussion examines the grounds for such limitations under positive law, the prevailing legal‐policy direction, and the design of criminal institutions, according to which the Public Prosecutor's Office may exercise investigative functions only where governed by a lex specialis provision. Moreover, the normative and practical effects of these limitations on enforcement effectiveness are analyzed, particularly in relation to inter-agency coordination, legal certainty, and public confidence. In light of the Public Prosecutor's Office's success in handling major corruption cases, which are part of the broader category of economic crimes, there is a pressing need to formulate a legal‐policy model to expand and strengthen the institution's role. As a solution, a criminal‐law reform model is proposed that positions the Public Prosecutor's Office as the principal investigative body through centralized authority, accountable procedures, and integrated cross‐agency governance. This model is intended to establish a more centralized, efficient, and credible system for enforcing economic criminal law while reinforcing the direction of national criminal-law reform.
Pemberatan Sanksi Pidana Kekerasan terhadap Tenaga Medis: Tinjauan Yuridis Undang Undang Kesehatan 2023 Rusyanto, Opan; Sambas, Nandang; Nurcahyono, Arinto
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v5i4.4064

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan terhadap tenaga medis merupakan persoalan serius yang berpotensi mengganggu keberlangsungan dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Tenaga medis, sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, kerap berada pada posisi rentan akibat tekanan situasional, ketidakpuasan pasien, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan penguatan terhadap hak dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Namun demikian, pengaturan mengenai kekerasan terhadap tenaga medis dalam regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai delik khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan kekerasan terhadap tenaga medis sebagai delik khusus serta kebutuhan pemberatan sanksi pidana pasca berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan delik khusus mengakibatkan lemahnya efek jera, ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pengaturan kekerasan terhadap tenaga medis sebagai delik khusus yang disertai dengan pemberatan sanksi pidana, guna menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan terhadap profesi medis dalam menjalankan tugasnya.
TRANSFORMASI SOSIAL DAN ADAPTASI HUKUM DI ERA DIGITAL ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT INFORMASI DI INDONESIA Muhammad Adhi Yudha Prawira; Nandang Sambas
Sharia: Jurnal Kajian Islam Vol 2 No 2 (2025): Sharia: Jurnal Kajian Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Andina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59757/sharia.v2i2.91

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur sosial masyarakat secara fundamental, menciptakan fenomena baru berupa masyarakat informasi yang berorientasi pada data, konektivitas, dan efisiensi berbasis teknologi. Transformasi sosial ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum yang secara tradisional dibangun atas dasar interaksi fisik, hierarki institusional, dan prosedur formal. Dalam konteks inilah, hukum dituntut untuk beradaptasi agar tetap relevan, adil, dan efektif dalam mengatur perilaku manusia di ruang digital. Makalah ini membahas hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan adaptasi hukum di era digital dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang senantiasa berinteraksi dengan nilai, budaya, dan struktur masyarakat. Kajian difokuskan pada tiga aspek utama: (1) bagaimana digitalisasi mengubah pola interaksi sosial dan kesadaran hukum masyarakat, (2) bagaimana sistem hukum Indonesia beradaptasi terhadap perubahan tersebut melalui regulasi baru seperti Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi, serta (3) bagaimana munculnya tantangan etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial di ruang digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma formal, tetapi harus dilihat sebagai mekanisme sosial yang dinamis dan reflektif terhadap perubahan masyarakat. Dalam konteks era digital, keberhasilan adaptasi hukum sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum menginternalisasi nilai-nilai baru seperti transparansi, perlindungan privasi, dan partisipasi digital warga negara. Oleh karena itu, transformasi hukum yang berorientasi pada sosiologi hukum menjadi krusial dalam membangun tatanan masyarakat digital yang berkeadilan dan beretika.
INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DAN KEPERCAYAAN PUBLIK: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA Hijriani, Adinda Nurrizkia; Sambas, Nandang
JOSH: Journal of Sharia Vol. 5 No. 01 (2026): Vol. 05 No. 01 Januari 2026
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v5i01.2641

Abstract

Integrity of law enforcement officers plays a crucial role in shaping public trust toward the legal system. From the perspective of sociology of law, law is not merely a set of written norms but also a social practice influenced by the behavior, values, and culture of legal actors. This article aims to analyze the relationship between the integrity of law enforcement officers and public trust in law enforcement in Indonesia. This research employs a normative juridical method combined with a sociological approach, examining legal doctrines, sociological theories of law, and empirical social phenomena related to law enforcement practices. The study finds that low integrity among law enforcement officers significantly undermines public trust, which in turn weakens the legitimacy and effectiveness of law. Therefore, strengthening the integrity of law enforcement officers is a fundamental prerequisite for building a credible and socially legitimate legal system in Indonesia.
The Potential Application of The Bridging Approach In Community-Based Corrections In Indonesia: A Comparative Perspective Hamja, Hamja; Nunna, Bhanu Prakash; Sutrisno, Endang; Sambas, Nandang; Widjajanti, Ermania
LAW REFORM Vol 22, No 1 (2026)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v22i1.71136

Abstract

Electronic Monitoring (EM) constitutes a sophisticated surveillance mechanism that epitomizes technological advancements within the legal sphere and acts as a feasible substitute for conventional detention practices. Nations such as South Korea have adeptly incorporated EM into a meticulously designed, community-centric training framework. Indonesia is encouraged to adopt EM; however, the effective realization of this initiative necessitates alterations to the prevailing legal and social infrastructure. This research endeavors to investigate the feasibility of EM implementation in Indonesia through a comparative analysis with the established framework in South Korea, focusing particularly on the alignment of correctional institutions, technological systems, and community engagement. Employing a comparative judicial methodology, this study assesses the legal framework, institutional arrangements, and operational procedures pertaining to EM in both jurisdictions. Findings indicate that South Korea has established a comprehensive national framework for EM, supported by centralised monitoring facilities located in Seoul and Daejeon, regional parole offices, and coordinated oversight in conjunction with law enforcement agencies. In contrast, Indonesia's correctional system remains hampered by fragmented regulatory measures, inadequate institutional collaboration, and limited technological capabilities. The lack of EM as a formally recognised legal instrument limits alternative sentencing options and exacerbates prison overcrowding. This study concludes that Indonesia requires legislative reform, capital investment in monitoring infrastructure, and enhanced inter-agency collaboration to facilitate the effective implementation of EM.
Co-Authors A. Harits Nu’man Abdul Wahab Ade Mahmud Adib Gunawan Agus Gede Sutamaya Agus Hadian Rahim Alya Tsania Aprillianti Amri, Qoonitah Anan, Moh. Shofi Arifton, Arifton Arinto Nurcahyono Ashuri Ashuri Atika Sari Beny Harkat Bima Guntara Bulan, Dewi Nawang Caecielia Wagiono Chepi Ali Firman Chepi Ali Firman Zakaria Clarissa Yudhanetta Dey Ravena Dian Alan Setiawan Dias Ayustie Munandar Dini Dewi Heniarti Dini Dewi Heniarti Diva Aulia Rizky Imani Durahman Manurung Edi Setiadi Endang Sutrisno Ermania Widjajanti Faizul Idris Farel Mochammad Zafrullah Fitria Rahma Azahra Hamja, Hamja Handayani, Suci Hati Hariyadi, Nazla Shafira Haspada, Deni Havid Zul Aswad Havid Hernawati RAS Herniati, Dini Dewi Hijriani, Adinda Nurrizkia Ida Bagus Nyoman Dhedy Widyabawa Inneke Dwi Cahya Inneke Dwi Cahya Jamila, Lina Kharisma Fajar Ilmperdana Koswara, Indra Yudha Kusumah, R. Windi Rachmawati Mahmud, Ade Mochamad Dendy Anugrah Mochamad Farrel Nurrahman Sahid Mohammad Fakhri Abdul Malik Muchamad Nur Adnan Muhamad Agung Prayoga Muhamad Irfan Florid Muhammad Adhi Yudha Prawira Neni Sri Imaniyati Novianti Nunna, Bhanu Prakash Nu’mani, Harits Oksidelfa Yanto Oktadiana, Viri Pratama Maulidyawanto Rahmah, Annida Rasinih Ratna Januarita Rimsyahtono Rimsyahtono Rimsyahtono Rini Irianti Sundary Ronggo Prasetyo Rully Hanafi Dahlan Rusyanto, Opan Sari, Nani Widya Sianipar, Ferry Agus Siti Nurjanah Slamet, Amalul Arifin Sri Ratna Suminar Syavira Maharani Kiswanda Syifa Anggita Ahimsa Putri Try Ahmad Mirza Wulandari, Arsem Yeti Sumiyati Yoel Latif Yudha Prawira Ramadhan Zainur Arifin Syah Zhetira Rizkika