Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.498
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Peternakan DE JURE JITRO (Jurnal Ilmiah dan Teknologi Peternakan Tropis) Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Indonesia Journal of Social Responsibility Review (IJSRR) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ferdy Saputra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Islamic Law and the Constitution: Analyzing the Compatibility of Religion-Based Legislation in Indonesia Iskandar, Hadi; Hasbi, Yusrizal; Idami, Zahratul; Saputra, Ferdy
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 12 No 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.11652

Abstract

This study explores the constitutional compatibility of religion-based legislation in Indonesia, particularly laws influenced by Islamic jurisprudence, within the framework of the 1945 Constitution. As a Muslim-majority nation that embraces both religious values and democratic pluralism, Indonesia faces ongoing tensions between the demands for the formalization of Islamic norms and the constitutional commitment to human rights, legal equality, and religious freedom. The expansion of Sharia-inspired by laws at the regional level and Islamic influences in national statutes underscore the urgency of addressing this legal-religious interplay. While existing scholarship has addressed the sociopolitical and administrative aspects of religion-based lawmaking, there remains a lack of doctrinal analysis focused on constitutional alignment. This study employs a legal research method, which focuses on the analysis of legal norms, statutory regulations, and constitutional principles as textual constructs. This research fills that gap by applying a juridical-doctrinal approach to evaluate whether such legislation adheres to principles enshrined in the Constitution, including legal certainty, non-discrimination, and constitutional supremacy. Through critical analysis of legislation and Constitutional Court decisions, the study demonstrates that while certain religious laws can coexist with Pancasila and constitutional values, many pose substantive challenges to Indonesia’s legal order. The findings contribute to broader debates on legal pluralism, constitutionalism, and the appropriate role of religion in legislation, offering normative guidance for aligning religious norms with democratic constitutional principles.
Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm) Khasum, Ummi; Kalsum, Ummi; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam Qanun Jinayat. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm. Aceh mempunyai qanun sebagai acuan untuk melaksanakan syariat islam di Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah berdasarkan penjelasannya hakim diberi keleluasan untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Penegakan hukum secara efektif yang sesuai berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah tentunya akan memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat meminalisir kasus perkosaan yang akan mendatang, namun nyatanya berdasarkan putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu digunakan metode penelitian hukum-normatif yaitu penelitian yang menggunakan hukum untuk menjustifikasi suatu peristiwa hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan tipe penelitian pustaka (Library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah resmi disahkan semenjak qanun ini berlaku. Namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah dilaksanakan. Akibatnya para pelaku pemerkosaan tidak merasa takut dan jera sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm masih mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku.                      
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli) Salsabila, Salsabila; Saputra, Ferdy; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16554

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak narapidana, terutama wanita yang dijatuhi hukuman penjara dan menjalani masa hukuman didalam Lapas atau rutan dengan memperoleh pembinaan dan fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan narapidana wanita. Tujuannya guna melindungi hak-hak mereka agar dapat terpenuhi dengan layak dan maksimal tanpa adanya diskriminasi. Manfaat dalam penelitian ini  untuk memberikan gambaran terkait tantangan dan kendala yang dihadapi narapidana wanita dalam menyusui bayinya selama menjalani hukuman di Lapas serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait perlindungan hak menyusui bagi narapidana wanita di Lapas. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan lapas terhadap hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita dan bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam implementasi hak-hak narapidana wanita. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, data yang didapatkan melalui hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan dan responden untuk mendapatkan data primer, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, literasi, teori serta perundang-undangan terkait kemudian dilakukannya pengkajian bahan hukum dan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instasi negara yang terkait masi belum sepenuhnya mengalami kemajuan, meskipun masih memiliki kendala berupa anggaran dan kurangnya tenaga ahli yang belum mencapai maksimal, namun untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita menyusui pihak lapas sudah melakukan upaya untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan perlindungan hak menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB sigli dengan melakukan kerjasama antara Lapas dan beberapa instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak, Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat hal ini menunjukkan sikap bijak guna meningkatkan kebutuhan dan memberikan perlindungan terhadap para narapidana wanita terutama yang hamil atau menyusui. Saran penulis untuk meningkatkan program tersebut diperlukannya pelatihan mentor ibu, telemedicine, kebun gizi, kemitraan lokal, dan pelatihan staf tentang kebutuhan khusus ibu menyusui. Hal ini mencerminkan transformasi positif sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih manusiawi.Saran penulis Melakukan program mentor yaitu dengan sediakan konsultasi online dengan dokter kandungan dan laktasi. Kebun kegiatan kebun sayur untuk memperbaiki nutrisi ibu menyusui. 
Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo Lues Rezeki, Citra Mahara; Saputra, Ferdy; Arnita, Arnita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17008

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan diversi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan bersifat deskriptif dengan menggambarkan tentang penerapan diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi oleh penyidik Polres Gayo Lues terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan UU SPPA dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait, untuk dilakukan musyawarah dan hasilnya disusun dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Adapun hambatan yang terjadi dalam penerapan diversi yaitu berupa kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak, korban tidak mau memaafkan pelaku, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversi, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut yaitu dengan melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan diversi serta melakukan praktek pelaksanaan diversi oleh penyidik PPA.
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM PENEMBAKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI ( Studi Penelitian Kota Subulussalam) Fahlevi, Anisa; Yusrizal, Yusrizal; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18848

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penembakan Satwa yang dilindungi di Kota Subulussalam ditinjau dari perspektif penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api dalam penembakan satwa liar dan untuk mengetahui hambatan dan pencegahan penanggulangan penyalahgunaan senjata api dalam penembakan satwa yang dilindungi. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting sumber daya alam hewani (satwa), satwa berperan dalam pembentukan lingkungan hidup, apabila terjadinya suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kawasan suaka alam dan kawasan kelestarian alam maka diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pasal yang mengatur tentang satwa yang dilindungi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penegakan hukum dalam menangani kasus penembakan satwa yang dilindungi tidak berjalan efektif, karena tidak adanya upaya komprehensif, perlu adanya revisi terhadap peraturan yang berlaku melihat perkembangan zaman sekarang ini dan melihat melalui teori dan praktik yang belum sesuai sebagaimana aturan yang berlaku. Untuk hambatan penegakan hukum yaitu hambatan internal dan eksternal, untuk upaya penanggulangan tindak pidana penembakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang yaitu sosialisasi kepada masyarakat, patrol desa, patrol berbasis smartpatrol di kawasan konservasi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penembakan Satwa Liar
Polymorphism of Cyt-b Gene in Several Indonesian Cattle Using PCR-RFLP Method Agung, Paskah Partogi; Perwitasari, Dyah; Farajallah, Achmad; Said, Syahruddin; Kaiin, Ekayanti Mulyawati; Saputra, Ferdy; Hermansyah, Alfandy; Kuswati, Kuswati; Susilorini, Tri Eko; Zein, Moch. Syamsul Arifin
Buletin Peternakan Vol 48, No 2 (2024): BULETIN PETERNAKAN VOL. 48 (2) MAY 2024
Publisher : Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21059/buletinpeternak.v48i2.87484

Abstract

The cytochrome b (Cyt-b) gene is one of the genes that is located in the mitochondrial DNA. Variations in the Cyt-b gene can be used to compare different animal species to investigate the origin of certain animal species. This study aimed to assess the genetic diversity of Indonesian local cattle breeds, including Bali cattle as an Indonesian native cattle breed and Banteng as the wild type of Bali cattle, using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). A total of 336 individual DNA samples from Indonesian cattle breeds were analyzed in this study. The RFLP method using three restriction enzymes, i.e., HinfI, HaeIII, or XbaI, was used to identify the variation of the Cyt-b gene. The Cyt-b gene was polymorphic based on the PCR-RFLP method. There were six alleles of the Cyt-b gene found in this study, i.e., A and B allele (HinfI), C and D allele (HaeIII), X and Y allele (XbaI). All alleles can be found in Pasundan, Madura, and PO cattle. Pesisir cattle have the highest allele frequency D. The UPGMA results showed three clusters of Indonesian native cattle in this study. Cluster 1 consists of Pasundan, Banteng, and Bali cattle. Cluster 2 consists of Madura, PO, and SO cattle. Pesisir was separated from other cattle in cluster 3. The X allele could become an indicator to distinguish Banteng and Bali cattle.
Co-Authors ACHMAD FARAJALLAH Afrizal Laia, Yusrat Arif Rahman Arnita Arnita Budi Bahreisy Dewiana, Dewiana Dyah Perwitasari Elidar Sari Emirsya, Melfa Fahlevi, Anisa Fahrezi, Fahrezi Fatahillah, Fatahillah Fauzah Nur Aksa Hadi Iskandar Hakim, Fhaorozhe Rezky Hamdani Hamdani Harun Harun Hasbi, Yusrizal Helvina, Aktif Helvina, Helvina Hermansyah, Alfandy Hidayat Hidayat Imawan , Bambang Isnaini Zulkarnain Johari Johari Kaiin, Ekayanti Mulyawati Khasum, Ummi Kuswati Kuswati Maulida, Istifalia Moch. Syamsul Arifin Zein, Moch. Syamsul Arifin Muhammad Rasyid, Laila Mutia, Salsabilla Nur Hafni Pamungkas, Pulung Priyo Paskah Partogi Agung Prayogi, Aldi Rasyid, Laila Muhammad Rezeki, Citra Mahara Romi Asmara Rusandi Noor Salsabila, Salsabila savina, savina Subaidi, Joelman Sumiadi, Sumiadi Syahruddin Said Tri Eko Susilorini Ummi Kalsum Utami, Dyah Putri Yusrizal Yusrizal Yusrizal Zahratul Idami